SumselCekFakta

DISKOMINFO PROV. SUMSEL
Beranda
Permohonan Klarifikasi
Semua Klarifikasi
Lacak Tiket

Saring Sebelum Sharing.
Jaga Sumsel Kondusif.

Layanan resmi verifikasi informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pastikan kebenaran berita sebelum Anda menyebarkannya.

Semua Klarifikasi

Arsip lengkap berita

Informasi Terbaru

Update data terkini

Permohonan Klarifikasi

Lapor Hoax di sini

Lacak Tiket

Cek status pelaporan

21 Aug 2024
Beredar video di media sosial tiktok yang menarasikan bahwa terdapat seorang pengantin pria yang marah saat istrinya diarahkan untuk berpose foto. Pengunggah video juga tidak memberikan konteks lanjutan dalam video yang tersebar. Banyak komentar negatif yang mengarah pada pihak fotografer. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut mengandung disinformasi. Video yang diunggah dipotong sehingga menimbulkan makna yang bias. Video asli ditemukan di media sosial instagram, ternyata salah satu dari pengantin sedang ulang tahun dan tampak di akhir video fotografer bersalaman dan suasana kembali kondusif setelah diputar lagu “Selamat Ulang Tahun”.
Disinformasi
13 Aug 2024
Beredar informasi yang menyebutkan Ibu Kota Nusantara (IKN) batal menjadi Ibu Kota Negara. Dalam unggahan tersebut dilampirkan cuplikan gambar headline berita “Presiden Jokowi Sahkan UU DKJ: Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota, Nasib IKN Justru Jadi Bagini” Informasi tersebut diunggah di TikTok pada 17 Mei 2024. Berdasarkan hasil analisis, informasi tersebut mengandung disinformasi. Unggahan tersebut mengutip sebuah artikel yang menjelaskan bahwa ketika Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) disahkan, pada 25 April 2024, maka Jakarta tetaplah menjadi Ibukota. sebab hal tersebut telah tertuang dalam UU DKJ. Statemen tersebut tidaklah tepat sepenuhnya. Ibu Kota Negara (IKN) belum resmi dipindahkan karena masih menunggu proses bertahap dan keluarnya Keputusan Presiden. Ibu kota negara tetap akan dipindahkan, sementara Jakarta akan berubah status menjadi Daerah Khusus Jakarta. Pada pasal 63 UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ, berbunyi “Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”
Disinformasi
11 Aug 2024
Sebuah video yang menunjukkan kondisi lubang hasil galian sumur yang menyemburkan air hingga lebih dari satu meter telah beredar. Video tersebut diunggah pada 3 Agustus 2024 dan mencantumkan lokasi di wilayah Bangkalan, Pulau Madura. Namun, berdasarkan hasil analisis, informasi dalam video tersebut mengandung disinformasi. Meskipun pengunggah mencantumkan lokasi di Bangkalan, peristiwa sebenarnya terjadi di Sampang, Jawa Timur. Sumur bor tersebut dimiliki oleh warga Dusun Batunaong, Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dengan kedalaman mencapai lebih dari 90 meter. Kepala BPBD Sampang, Chandra Ramadhani, mengatakan bahwa personelnya sudah turun ke lokasi semburan. Namun, pihaknya masih belum dapat memastikan apakah air yang menyembur tersebut layak dikonsumsi atau tidak.
Disinformasi
27 Jul 2024
Berita dari Malang Post pada 26 Juli 2024 memuat tentang adanya baliho milik Jatim Park Group yang tertutup oleh baliho bertuliskan “MAS DEWA; keakraban dan seduluran; Pilkada Kota Batu 2024.” Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Dilansir dari lingkarwilis.com, Titik S Arianto, Marketing and Public Relation Manager Jatim Park Group, mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan pemasangan ini. Titik menjelaskan bahwa mereka pertama kali mengetahui tentang penutupan billboard pada Kamis (25 Juli 2024) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Dia juga menekankan bahwa billboard tersebut masih merupakan hak milik Jatim Park Group. Karena tidak ada konfirmasi, Titik tidak bisa memastikan apakah baliho tersebut dipasang oleh pihak partai atau tim sukses.
Disinformasi
23 Jul 2024
Beredar kabar terkait 3 pengurus Koperasi UPN Veteran Jawa Timur yang dipenjara karena korupsi kredit. Kabar tersebut disebarkan di TikTok pada 21 Juli 2024 dengan keterangan “3 Pengurus Koperasi UPN Veteran Jatim Dipenjara Karena Korupsi Kredit yang Dinikmati Dosen dan Pegawai UPN Veteran Jatim”. Berdasarkan hasil analisis, kabar tersebut mengandung disinformasi. Ketidaktepatan informasi ada pada judul unggahan yang menggunakan kata “dipenjara”, sementara fakta yang terjadi, ketiga tersangka dikenakan tahanan kota. Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak, Surabaya, Jemmy Sandra mengatakan para tersangka dikenakan penahanan kota atas permohonan pengacara dan tersangka karena faktor usia dan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk ditahan di rutan. Sebelumnya,tiga pengurus Primer Koperasi (Primkop) UPN Veteran Jatim diduga melakukan korupsi dalam pemberian kredit dari BPD Jatim tahun 2015. Para tersangka diduga membuat laporan keuangan dan perjanjian fiktif kepada anggota koperasi, menyebabkan kerugian bagi Bank Jatim Syariah sebesar Rp 4,4 miliar dari total pinjaman Rp 7 miliar, di mana sebagian telah dikembalikan.  
Disinformasi
09 Jul 2024
Beredar unggahan di media sosial instagram yang menarasikan bahwa terdapat oknum pesilat yang mengeroyok pengendara motor. Kejadian tersebut berada di Kediri, Jawa Timur pada Minggu 30 Juni 2024. Dalam keterangannya, beberapa oknum tersebut mengeroyok dan memaksa turun sepasang suami istri dari motor tersebut. Istri yang sedang hamil ditarik hingga terjatuh dari motor. Diketahui, istri yang sedang hamil mengalami keguguran akibat insiden tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut mengandung disinformasi Dilansir dari detik.com, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, membenarkan peristiwa tersebut. Pengeroyokan terjadi di dekat jalan GOR Jayabaya, Mojoroto, kota Kediri. Namun demikian, Bramasto menyampaikan korban tidak sedang dalam kondisi hamil dan tidak keguguran.
Disinformasi
07 Jul 2024
Beredar berita dari harianhaluan.com yang memuat informasi tentang adanya penghentian pembangunan IKN tanpa alasan. pada judul berita tertulis, “Jokowi Minta Maaf Lahir dan Bathin! Pembangunan IKN Terpaksa Harus Dihentikan Tanpa Alasan yang Mendasar?” Berita itu merunut kilas balik pengesahan UU IKN hingga perkembangan pembangunan saat ini. Berdasarkan hasil penelusuran, berita tersebut mengandung disinformasi. Disinformasi terdapat pada judul yang menyebutkan penghentian pembangunan IKN tanpa alasan yang mendasar. Meski menggunakan tanda tanya, namun judul tersebut membuka peluang terjadinya kesalahpahaman akan informasi secara utuh. Dalam isi berita diketahui bahwa penghentian pembangunan dikarenakan IKN akan diselenggarakan upacara. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan dari dua narasumber berita, yakni Plt. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono dan Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga. Keduanya menyebutkan alasan penghentian pembangunan IKN dihentikan sementara menjelang upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024. Melansir dari Kompas.com, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sebagian pekerjaan pembangunan di IKN akan dihentikan sementara pada 10 Agustus 2024.
Disinformasi
03 Jul 2024
Beredar video di media sosial tiktok yang menarasikan bahwa ada virus trojan pada aplikasi M-BCA atau BCA Mobile. Pengunggah menghimbau untuk tidak mengklik pop-up notifikasi virus dan segera keluar dari aplikasi M-Bca. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah disinformasi. BCA melalui situs resminya menjelaskan bahwa Aplikasi M-BCA tidak terserang virus ataupun malware. Tetapi pop-up notifikasi itu muncul merupakan peringatan dari sistem smartphone akibat deteksi aplikasi berbahaya yang terinstall. Dalam peringatan smartphone itu juga turut berbunyi, “Instal dari aplikasi tidak resmi memiliki risiko perangkat/device bisa terinfeksi virus yang dapat mengancam data dan aktivitas di device tersebut”. Perihal narasi tentang BCA yang terserang malware adalah salah. Faktanya, pengguna menggunakan aplikasi tidak resmi yang dapat terancam diserang oleh virus.
Disinformasi
24 Jun 2024
Beredar potongan video di TikTok yang berisi informasi bahwa guru honorer yang sudah mengabdi selama 5 tahun bisa jadi pegawai tetap. Dalam potongan video tersebut berisi pernyataan yang berbunyi “yang sudah 5 tahun berturut-turut menjadi honorer tanpa terputus, maka mereka wajib dengan tanpa syarat diangkat menjadi PPPK”. Video tersebut diunggah pada 23 Juni 2024 dengan keterangan “Guru Honorer Akan Mendapat Kesempatan Jadi pegawai PPPK”. Berdasarkan hasil analisis, unggahan tersebut mengandung disinformasi. Video tersebut merupakan potongan dari usulan yang berisi agar guru honorer yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun diangkat langsung menjadi pegawai pemerintah dengan PPPK tanpa tes. sulan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan apresiasi terhadap guru honorer yang telah lama mengabdi. Namun, keputusan final mengenai pengangkatan ini masih memerlukan persetujuan dari berbagai pihak terkait dan penyesuaian dengan aturan yang berlaku.
Disinformasi
20 Jun 2024
Beredar informasi di TikTok yang mengklaim ketika kita merasa jatuh saat tidur tandanya otak memberikan kejutan karena darah dan nafas sedang berhenti. Gejala terebut dikenal dengan istilah hypnic jerk. Disebutkan juga, hal ini dapat menyebabkan kematian jika otak tidak segera memberikan kejutan. Berdasarkan hasil analisis, informasi tersebut adalah disinformasi. Mengutip dari laman Alodokter dan www.sleepfoundation.org, hypnic jerk merupakan kondisi ketika otot tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba saat seseorang tidur. Gejala umum yang terjadi adalah seseorang seperti mengalami mimpi atau halusinasi seperti terjatuh, melihat sinar yang sangat terang, dan sensasi lain semacamnya. faktor pemicu hypnic jerk adalah stres, konsumsi kafein atau nikotin, kelelahan, rasa cemas, maupun latihan fisik berlebihan menjelang tidur. Berdasarkan hasil riset, hypnick jerk bukanlah sesuatu membahayakan maupun mengancam nyawa. Sekitar 70% orang pernah mengalaminya. Namun demikian, jika seseorang mengalami gejala menyerupai hypnic jerk berulangkali maupun terus menerus, sebaiknya menghubungi dokter untuk observasi lebih lanjut. Sebab, beberapa penyakit lain yang lebih serius juga memiliki gejala seperti hypnic jerk.
Disinformasi
15 Jun 2024
Beredar pesan broadcast pada whatsapp yang memuat informasi bahwa pewangi dapat sebabkan kanker hingga kematian. Pengirim memberikan peringatan untuk tidak menggunakan pewangi atau parfum buatan. Himbauan itu meliputi; parfum mobil, parfum ruangan, parfum toilet, parfum kamar tidur, parfum pakaian.   Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah disinformasi.   Dilansir dari cancer.org.au (Cancer Council Australia), disebutkan bahwa tidak ada bukti yang mengaitkan antara penggunaan produk parfum dengan peningkatan resiko kanker pada manusia. Beberapa bahan wewangian telah terbukti menyebabkan kanker pada hewan laboratorium, tetapi hanya pada konsentrasi berkali-kali lebih tinggi daripada yang digunakan dalam produk konsumen.   Melansir Asian Associated Press, Ahli farmakologi molekuler University of Adelaide Australia Ian Musgrave mengatakan bahwa parfum yang dijual di toko mengandung zat kimia penyebab kanker merupakan hoaks. Parfum komersial pada umumnya mengandung sedikit phthalate, yang digunakan sebagai pelarut atau zat penstabil bau parfum.   Namun demikian, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) telah memberikan peringatan bahwa memang penggunaan wewangian ruangan, utamanya yang berbentuk aerosol, dalam jangka panjang akan berdampak pada kesehatan.     Menurut dr. Arief Bakhtiar, pakar pulmonologi Universitas Airlangga, pengharum ruangan bekerja dengan berbagai cara, termasuk melemahkan saraf pembau, melapisi hidung dengan zat berminyak tak terdeteksi, menutupi bau dengan aroma lain, dan mengubah komposisi bau yang tidak menyenangkan. Namun, interaksi antara bahan kimia dalam pewangi ruangan dengan saluran napas bisa memicu respons peradangan.
Disinformasi
26 May 2024
Beredar unggahan video di Instagram yang menyatakan bahwa Indonesia sedang dikepung gelombang panas. Beberapa negara melaporkan fenomena heatb\ wave di sejumlah wilayahnya. Di beberapa lokasi, suhu harian tertinggi terpantau melampaui 40 derajat Celsius, bahkan mencapai 47 derajat. Menurut pengamatan di platform live cuaca, Zoom Earth, sejak 24 April hingga 30 April 2024 negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara tampak didominasi warna merah pekat. Tanda merah pekat menunjukkan tingkat suhu di wilayah tersebut sudah melebihi 40 derajat Celsius. Penyebab gelombang panas tersebut antara lain: gerak semu Matahari di wilayah Asia, anomali iklim El Nino 2023/2024, pemanasan global, dan perubahan iklim. Berdasarkan hasil analisis, informasi pada video tersebut mengandung disinformasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan bahwa Indonesia memabf mengalami suhu panas karena adanya gerak semua matahari, namun hal tersebut merupakan siklus biasa dan terjadi setiap tahun. Sementara itu, indikator gelombang panas sendiri periode cuaca dengan kenaikan suhu panas yang tidak biasa yang berlangsung setidaknya lima hari berturut-turut atau lebih, sesuai batasan Badan Meteorologi Dunia atau WMO). Untuk masuk kategori gelombang panas, suatu lokasi harus mencatat suhu maksimum harian melebihi ambang batas statistik, misalnya 5 derajat Celcius lebih panas, dari rata-rata klimatologis suhu maksimum fenomena udara panas yang terjadi di Indonesia belakangan ini, tidak termasuk ke dalam kategori gelombang panas.
Disinformasi
24 May 2024
Beredar informasi di TikTok yang menyebutkan Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah Palsu pada Warga Jasinga Kabupaten Bogor. Informasi tersebut diunggah pada 29 Maret 2024 dengan keterangan “Jejak digital 178 sertifikat tanah yang dibagikan Jokowi ternyata palsu?” Berdasarkan hasil analisis, unggahan tersebut mengandung disinformasi. Sebelumnya, Satgas BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) menyita tanah milik warga Jasinga yang telah diberikan langsung oleh Presiden Jokowi melalui program reformasi agraria dan menyatakan SHM yang Presiden Jokowi berikan langsung kepada masyarakat dikatakan palsu atau tidak sah. Dari penjelasan Kementerian ATR/Kepala BPN, 300 bidang redistribusi tanah yang berada di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, telah dilegalisasi sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, saat ini masih dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut penyebab penarikan oleh BLBI.
Disinformasi
24 May 2024
Beredar potongan video dari media sosial tiktok yang menarasikan bahwa makan siang program makan siang gratis presiden terpilih Prabowo Subianto yang diganti dengan program sarapan. Pengunggah tampal memotong keseluruhan substansi perkataan yang disampaikan oleh Prabowo. Dalam isi video, tampak pengunggah memberi komentar berupa, “riset terkini menunjukkan sarapan bisa membuat siswa ngantuk dan kenyang sehingga dapat membuat siswa bodoh”. berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah disinformasi. video lengkap dari potongan tersebut ditemukan pada berita dari TVone di kanal Youtube berjudul, “Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis' Menjadi 'Makan Bergizi Gratis Untuk Anak-anak' | tvOne”. Prabowo menyampaikan bahwa makan siang gratis dikoreksi menjadi ‘makan bergizi gratis untuk anak-anak’. Alasan perubahan nama tersebut dirunut mulai dari beberapa sekolah yang masuk pagi dan siang sudah menyelesaikan jam studinya, sehingga makan siang dirasa sudah terlambat untuk mereka. selain itu, menjawab komentar sarapan bisa membuat anak bodoh, hal tersebut dibantah berdasarkan riset National Library of Medicine berjudul, “Regular breakfast consumption is associated with increased IQ in kindergarten children”. Temuan menunjukkan bahwa anak-anak yang secara teratur sarapan hampir setiap hari memiliki skor tes IQ skala penuh, verbal, dan kinerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang "kadang-kadang" sarapan.
Disinformasi
24 May 2024
Beredar potongan gambar di TikTok yang memuat judul berita dengan narasi ‘100 pulau dilelang, Mendagri Tito bilang daripada kosong mending dijual’. Potongan gambar tersebut diunggah pada 14 April 2024 dengan keterangan ‘rezim yang cuma bisa jual, impor, dan utang akibat punya presiden ijazah palsu’. Berdasarkan hasil analisis, informasi tersebut mengandung disinformasi. Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa kepulauan tersebut bukan dijual, melainkan pemerintah sedang mencari investor asing untuk mengelola. Tito menjelaskan bahwa pelelangan tersebut dilakukan untuk mencari investor yang dapat mengembangkan Kepulauan Widi, bukan untuk menjualnya. Langkah ini diambil karena PT Leadership Islands Indonesia (LII), yang bertanggung jawab atas pengembangan Kepulauan Widi, kekurangan modal untuk melanjutkan proyek tersebut.
Disinformasi
22 May 2024
Beredar unggahan di TikTok berupa cuplikan layar portal berita online yang menginformasikan Pertalite akan dihapus dan digantikan dengan Pertamax Green. Cuplikan layar tersebut diunggah pada 16 Mei 2024. Berdasarkan hasil analisis, unggahan tersebut mengandung disinformasi. Hingga analisis ini dibuat, belum ada keterangan resmi dari Pertamina akan penghapusan pertalite dan menggantinya dengan pertamax green. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas), Saleh Abdurrahman, mengaku belum mengetahui rencana penghapusan Pertalite pada Agustus 2024. Menurutnya, hingga saat ini, Pertalite masih merupakan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) yang harganya di seluruh Indonesia ditetapkan oleh pemerintah. Saleh juga mengatakan, sebelumnya memang ada wacana dari Pertamina untuk menyalurkan BBM Baru. Wacana pengganti Pertalite juga bukan Pertamax Green 95, melainkan Pertamax Green 92. Sementara itu, Vice Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina saat ini masih menjual jenis Pertalite. Fadjar juga menyebut, Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading juga sudah menjual Pertamax Green 95 sejak tahun lalu, tepatnya Juni 2023 dan baru hadir di kawasan Jabodetabek dan Surabaya.
Disinformasi
22 May 2024
Beredar informasi di TikTok yang menyebutkan terkait iuran BPJS Kesehatan, bahwa per Juli besaran iuran BPJS kesehatan sesuai banyaknya gaji, bukan lagi per kelas. Informasi tersebut diunggah pada 15 Mei 2024. Berdasarkan hasil analisis, informasi tersebut mengandung disinformasi. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2004 tentang penghapusan kelas 1,2, dan 3 BPJS Kesehatan dan pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). KRIS bertujuan untuk memberikan pelayanan yang setara bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. Rumah sakit yang ingin menerapkan KRIS harus memenuhi beberapa kriteria, seperti memiliki tenaga kesehatan yang lengkap dan lain-lain. Iuran BPJS masih akan dievaluasi kembali setelah masa transisi satu tahun. Saat ini, iuran bervariasi berdasarkan kelas dengan kelas 3 yang paling murah. Pada masa transisi, pasien BPJS kesehatan kelas 1,2, dan 3 akan tetap dilayani sesuai dengan kelasnya. Namun, setelah masa transisi, semua pasien akan dilayani di KRIS dengan standar pelayanan yang sama.
Disinformasi
20 May 2024
Beredar video di TikTok yang menginformasikan adanya Kapal induk perang Amerika masuk tanpa izin ke perairan Bali. Video tersebut diunggah pada 30 Juli 2023 dengan keterangan ‘Kapal induk perang Amerika Masuk tanpa izin ke perairan Bali, ada perlu apa mereka ada yang tahu?’. Berdasarkan hasil analisis, video tersebut mengandung disinformasi. Kapal tersebut tidak masuk ke perairan Bali tanpa izin, melainkan hadir untuk melakukan diplomasi dengan TNI Angkatan Laut. Menurut laporan dari cnbcindonesia.com, tiga kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) tiba di perairan Laut Bali dan berlabuh di Dermaga Tanjung Benoa, Bali, sejak Minggu (16/7/2023). Ketiga kapal perang tersebut adalah kapal induk USS Ronald Reagan (CVN-76), serta dua kapal penjelajah USS Antietam (CG-54) dan USS Robert Small (CG-62). Dalam rilis yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), ketiga kapal perang AS tersebut hadir untuk melakukan diplomasi dengan TNI Angkatan Laut.
Disinformasi
20 May 2024
Beredar video kompilasi yang memuat informasi bahwa Google dan Meta akan menutup akses di Indonesia karena Presiden Jokowi aka mengesahkan “publisher right” yang diklaim mirip dengan “Internet Online Acts” milik Kanada. dari keterangan video, aturan ini menyongsong kerjasama antara pelaku bisnis media dengan beberapa platform internet. Dijelaskan beberapa Platform internet sudah memblokir konten berita dari pengguna di Kanada. Hal tersebut turut menjadi klaim bahwa Indonesia akan menerima hal yang sama atas kebijakan itu. berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut terdapat disinformasi. Melansir Kompas, dua perusahaan besar internet yakni google dan meta memang sempat melakukan pemblokiran beberapa konten berita di Kanada menyusul adanya pengesahan “Internet Online Acts” atau dikenal Bill C-18. Aturan itu disahkan pada Juni 2023, dan mulai berlaku pada akhir tahun 2023 di Kanada. Tetapi, President Global Affairs Google & Alphabet Kent Walker, Google berubah pikiran setelah diskusi panjang dan menyeluruh bersama Pemerintah Kanada. Hal tersebut juga disahkan di Indonesia, bernama “Publisher Right”. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Perpres ini diundangkan per 20 Februari 2024. Publisher Rights hadir untuk memastikan keberlanjutan perusahaan media dan mewujudkan jurnalisme yang berkualitas. Dalam Pasal 19 Perpres Nomor 32 Tahun 2024, Publisher Rights mulai berlaku setelah 6 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Artinya Perpres ini berlaku pada bulan Oktober 2024.
Disinformasi
04 May 2024
Beredar unggahan di media sosial snack video yang menarasikan bahwa pemerintah sedang mengusulkan iuran pariwisata untuk orang yang membeli tiket pesawat. Dalam video tersebut, terlihat seorang pria yang sedang menjelaskan bahwa dana iuran pariwisata akan dimasukkan saat setelah pembelian tiket. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut mengandung disinformasi. Dilansir antara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ketika diminta tanggapannya terkait dengan informasi tersebut menyampaikan bahwa benar saat ini ada wacana untuk dana iuran pariwisata, akan tetapi sifatnya masih berupa usulan dan perlu kajian matang sebelum diterapkan. Selain itu, Sandiaga juga memberikan keterangan bahwa teknis iuran tersebut tidak harus diambil dari tiket pesawat, namun juga mempertimbangkan opsi-opsi lainnya.
Disinformasi
21 Apr 2024
Beredar unggahan di media sosial twitter yang menarasikan bahwa nyamuk hasil genetic modifying organism (GMO) telah dilepaskan agar angka kasus demam berdarah dengue meningkat di masyarakat. Selanjutnya, RS Pemerintah menjual vaksin DB kepada masyarakat luas. Berdasarkan verifikasi, unggahan tersebut mengandung disinformasi. Bahwa benar adanya saat ini salah satu RS Pemerintah, RS Soewandhi, telah menjual vaksin demam berdarah seharga Rp. 710.000. Vaksin tersebut diterangkan (melalui poster resmi dari rumah sakit dr. Soewandhi) dapat melindungi manusia dari serangan virus DBD (Demam Berdarah Dengue). Apabila vaksin diberikan dalam dosis lengkap dapat melindungi seumur hidup. Vaksinasi diberikan 2 dosis, dengan jarak antar dosis selama 3 bulan serta untuk anak berusia 5 tahun hingga dewasa usia 45 tahun. Akan tetapi, klaim pengunggah bahwa saat ini ada pelepasan nyamuk GMO agar angka kasus demam berdarah meningkat adalah disinformasi. Melansir berbagi referensi akademik dan pemerintah, salah satu upaya menekan persebaran nyamuk aedes aegypti adalah dengan cara memberikan bakteri wolbachia pada nyamuk yg terinfeksi. Teknologi mengurangi angka aedes aegypti dg wolbachia ini telah diterapkan sejak 2011. Dan, berdasarkan riset dan kajian ilmiah, injeksi wolbachia pada nyamuk aedes aegypti masuk pada kategori non-GMO, bukan GMO. Melansir situs Kemenkes, Vaksin demam berdarah membantu tubuh membangun pertahanan terrhadap virus dengue, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kasus dan risiko infeksi dengue yang parah. Data studi klinik menunjukkan bahwa efikasi vaksin demam berdarah untuk pencegahan demam berdarah secara keseluruhan dan mencegah resiko perawatan di rumah sakit akibat virus dengue.
Disinformasi