SumselCekFakta

DISKOMINFO PROV. SUMSEL
Beranda
Permohonan Klarifikasi
Semua Klarifikasi
Lacak Tiket

Saring Sebelum Sharing.
Jaga Sumsel Kondusif.

Layanan resmi verifikasi informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pastikan kebenaran berita sebelum Anda menyebarkannya.

Semua Klarifikasi

Arsip lengkap berita

Informasi Terbaru

Update data terkini

Permohonan Klarifikasi

Lapor Hoax di sini

Lacak Tiket

Cek status pelaporan

26 Mar 2025
Perampasan Aset. Video tersebut disertai narasi yang menyatakan adanya perpecahan antara anggota DPR yang mendukung dan menolak RUU tersebut. Namun, penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com menunjukkan bahwa pada Maret 2025 tidak ada pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR, karena RUU tersebut hanya masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025–2029. Lebih lanjut, hasil pemeriksaan menggunakan Google Lens mengungkapkan bahwa video tersebut identik dengan rekaman kericuhan sidang paripurna pada tahun 2014 untuk menentukan pimpinan DPR, yang sempat menyebabkan beberapa kali skorsing sidang dan akhirnya menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR periode 2014–2019. Dengan demikian, klaim bahwa video menampilkan kericuhan terkait RUU Perampasan Aset adalah tidak benar atau hoaks.
Hoaks
25 Mar 2025
Di media sosial beredar narasi yang mengklaim pemerintah akan menghapus pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2025. Klaim tersebut muncul dari sebuah video di kanal YouTube Kementerian Sekretariat Negara RI yang menampilkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers mengenai jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) periode 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa jadwal pengangkatan CPNS 2024 akan diselesaikan paling lambat pada Juni 2025 dan tidak menyebutkan penghapusan pengangkatan PPPK. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pengangkatan PPPK tahun sebelumnya merupakan jalur afirmasi terakhir; ke depannya, seluruh CASN akan mengikuti tes reguler. Dengan demikian, narasi penghapusan pengangkatan PPPK pada 2025 adalah keliru.
Hoaks
25 Mar 2025
Sebuah unggahan di Facebook mengklaim bahwa Pertamina akan memberikan BBM gratis menjelang Hari Raya Idul Fitri, dengan rincian pembagian berdasarkan jenis kendaraan. Unggahan tersebut mengajak masyarakat untuk mendaftar melalui tautan di bio akun tersebut guna mendapatkan bantuan, dengan harapan program ini dapat memperbaiki citra perusahaan dan menjaga kepercayaan pelanggan. Namun, penelusuran mengungkap bahwa akun tersebut bukan merupakan akun resmi Pertamina. Informasi resmi mengenai program subsidi BBM hanya tersedia melalui situs subsiditepat.mypertamina.id. Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, karena tautan tersebut merupakan upaya phishing yang bertujuan mencuri data pribadi.
Hoaks
24 Mar 2025
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang menginformasikan mengenai adanya bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Dalam unggahan tersebut, pemilik akun menginstruksikan masyarakat untuk mendaftarkan diri melalui tautan yang tertera. Setelah dilakukan penelusuran melalui tautan yang tertera pada unggahan tersebut, ditemukan bahwa tautan tersebut tidak mengarah pada situs resmi untuk mendaftar Bansos PKH 2025, melainkan mengarah ke sebuah situs yang meminta para pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Instagram resmi Kementerian Sosial (Kemensos) @kemensosri, masyarakat dapat mengusulkan diri atau orang lain yang layak menjadi penerima bantuan sosial melalui Aplikasi Cek Bansos dan harus sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dapat dicek melalui website resmi cekbansos.kemensos.go.id.  
Hoaks
23 Mar 2025
Di media sosial beredar tautan yang mengklaim sebagai cara melaporkan kasus penipuan daring ke kepolisian melalui WhatsApp. Unggahan tersebut mengajak masyarakat untuk mengirim laporan melalui nomor WhatsApp, dengan menyebut bahwa hal itu dapat membantu mengembalikan dana yang hilang akibat investasi, pinjaman, atau hadiah palsu. Namun, Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan bahwa pelaporan kejahatan siber resmi dilakukan melalui situs Dittipidsiber Bareskrim Polri di https://patrolisiber.id/submit-report/ dan bukan melalui WhatsApp. Masyarakat diimbau untuk mengisi formulir resmi tersebut dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu yang beredar di media sosial.
Hoaks
21 Mar 2025
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang mengklaim bahwa Kementerian Koperasi sedang membuka lowongan besar-besaran untuk posisi tenaga pendamping koperasi modern tahun 2025. Unggahan tersebut turut menampilkan logo resmi Kemenkop. Pemilik akun menginformasikan kepada para calon pelamar yang tertarik untuk mendaftar melalui link yang tertera pada bio akun tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada link dalam unggahan tersebut, ditemukan tautan yang mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Selanjutnya, penelusuran pada sejumlah akun resmi Kemenkop seperti website, Instagram, dan Facebook, ditemukan informasi bahwa rekrutmen tenaga pendamping koperasi modern terakhir dilaksanakan pada tahun 2024. Belum ditemukan informasi resmi yang menyatakan  bahwa rekrutmen tenaga pendamping koperasi modern tahun 2025 telah dibuka. Sehingga, informasi mengenai rekrutmen tenaga pendamping koperasi modern tahun 2025 adalah hoaks atau tidak benar adanya. 
Hoaks
19 Mar 2025
Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa beberapa jenis zat kimia berbahaya terdapat dalam pembalut wanita seperti zat klorin, phthalates, dan BPA yang diklaim dapat memicu gangguan hormon dan kanker. Klaim ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat khususnya para kaum wanita.  Setelah dilakukan penelusuran, berdasarkan informasi yang dilansir dari kompas.com, berdasarkan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, setiap produk pembalut wanita yang beredar di pasaran wajib memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan. Setiap produk yang mendapat izin edar telah melalui proses evaluasi untuk memastikan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keamanan dan mutu. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, menginformasikan, setiap tahunnya pemerintah rutin melakukan pengawasan dan pemastian mutu dalam bentuk pengujian laboratorium terhadap seluruh produk, produsen, dan distributor alat kesehatan yang beredar di pasaran. Jika terdapat kekhawatiran, masyarakat dapat mengecek izin edar alat maupun produk kesehatan melalui laman infoalkes.kemkes.go.id atau aplikasi Alkes Mobile. 
Hoaks
19 Mar 2025
Beredar di media sosial sebuah video yang mengeklaim bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mempersiapkan 20.000 personel siap perang untuk menjemput Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia. Penjemputan pekerja migran oleh TNI tersebut dilakukan dalam rangka mengantisipasi apabila ada serangan dari pihak Malaysia.  Faktanya, berdasarkan penelusuran yang dilansir dari kompas.com, video tersebut memiliki kemiripan dengan isi pemberitaan CNBC Indonesia yang berjudul “Urus TKI Pulang dari Malaysia, TNI Siapkan 20.000 Personel”. Narasi yang menyebutkan bahwa TNI akan menjemput para pekerja migran dari Malaysia untuk mengantisipasi serangan adalah hoaks. Pada tahun 2020, TNI memang menyiapkan 20.000 personel untuk menjemput para pekerja migran yang kembali dari Malaysia. Namun, penjemputan tersebut bukan untuk mengantisipasi adanya serangan.   
Hoaks
19 Mar 2025
Beredar informasi undian berhadiah yang mengatasnamakan Bank Jatim di media sosial, dengan klaim nasabah berkesempatan memenangkan hadiah mewah seperti kendaraan dan voucher belanja jika saldo mencapai kelipatan tertentu. Pesan tersebut mengajak masyarakat untuk segera mendaftar melalui tautan yang disertakan. Namun, hasil menunjukkan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Bank Jatim melalui akun Instagram resminya (@bankjatim) mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan nama mereka dan menegaskan bahwa bank tidak pernah meminta data pribadi nasabah atau menyelenggarakan undian berhadiah.
Hoaks
19 Mar 2025
Beredar di media sosial unggahan berisi tangkapan layar dari artikel berita yang mencantumkan logo CNN Indonesia dengan judul “Budi Arie: Dana Haji yang Dipakai Pemerintah Tidak Sengaja Untuk IKN Mencapai 700 Triliun Dikembalikan Dalam Bentuk THR”. Dalam tangkapan layar tersebut terlihat tanggal publikasi berita pada 15 Maret 2025, yang disertai dengan foto Menteri Koperasi Budi Arie.  Faktanya, seperti dilansir dari tempo.co, hasil penelusuran menggunakan Google Lens menunjukkan bahwa artikel yang memuat foto Budi Arie di CNN Indonesia itu tidak membahas mengenai penggunaan dana haji untuk IKN. Foto tersebut sebenarnya merupakan foto pendukung yang diambil oleh fotografer CNN Indonesia, Safir Makki, dan digunakan dalam artikel berjudul “210 Ribu Orang Bakal Dilatih Kelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih”, yang diterbitkan pada 15 Maret 2025. Sehingga, unggahan berisi artikel dengan judul Menteri Koperasi Budi Arie akan mengembalikan dana haji yang dipakai untuk IKN dalam bentuk THR adalah tidak benar dan merupakan hasil suntingan.   
Hoaks
19 Mar 2025
Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang tidak diperpanjang atau tidak dibayar pajaknya selama 2 tahun setelah periode 5 tahun STNK selesai, akan dikenakan sanksi berupa penyitaan kendaraan dan penghapusan data regristrasi sehingga ilegal untuk digunakan di jalan raya. Klaim tersebut mengundang berbagai reaksi di kalangan masyarakat.    Dilansir dari detiknews, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri membantah isu adanya aturan tilang yang menyita kendaraan. Korlantas menegaskan informasi tersebut tidak benar. Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso memastikan tidak ada perubahan pada aturan tilang yang berlaku saat ini dan menyampaikan bahwa STNK memang harus disahkan setiap tahun. Jika tertangkap petugas dan STNK belum disahkan, pengendara tetap ditilang, tapi kendaraan tidak disita. Ia juga menerangkan jika STNK belum disahkan selama dua tahun, data kendaraan tidak akan dihapus kecuali atas permintaan pemilik sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 74. Dengan demikian, informasi tersebut tidak tidsk bensr dan menyesatkan.
Hoaks
18 Mar 2025
Beredar di media sosial sebuah unggahan berupa video yang mengklaim bahwa Sri Mulyani resmi mundur dari jabatan sebagai Menteri Keuangan. Video yang berdurasi 30 detik tersebut menampilkan Sri Mulyani tengah dikerubungi para wartawan yang mencoba mewawancarainya terkait hal apakah kemundurannya dikarenakan adanya perselisihan dengan Presiden Prabowo Subianto.  Setelah dilakukan penelusuran, cuplikan video tersebut sudah beredar sejak Januari 2024 dan identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV yang menampilkan momen ketika Sri Mulyani ditanya wartawan soal isu dirinya akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju di era Presiden Joko Widodo. Selain itu, melalui akun Instagram resmi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hariqo Satria Wibawa selaku Juru Bicara, menegaskan kabar mundurnya Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan adalah tidak benar (hoaks). Hingga saat ini, tidak ada satu pun pernyataan resmi mengenai mundurnya Sri Mulyani, sebagaimana yang disampaikan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab. Hariqo mengimbau masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial dan selalu saring sebelum sharing.
Hoaks
18 Mar 2025
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang mengklaim bahwa BPJS Kesehatan mengeluarkan bantuan dana sosial periode 2025 sebesar Rp. 3.550.000. Unggahan tersebut turut menampilkan logo resmi BPJS Kesehatan. Pemilik akun menginstruksikan kepada masyarakat untuk segera mengklaim bantuan dana tersebut melalui link yang ada dibawah unggahan tersebut. Faktanya, Hasil penelusuran pada link dibawah unggahan tersebut, ditemukan tautan yang mengarah ke sebuah situs yang meminta para pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Selain itu, dilansir dari kompas.com, Rizzky Anugerah selaku Kepala Humas BPJS Kesehatan, menjelaskan bahwa informasi bantuan dana Rp 3.550.000 tersebut hoaks dan penipuan. BPJS Kesehatan membantah secara tegas tidak pernah mengumumkan program bantuan dana sosial seperti hal tersebut. Masyarakat diminta untuk berhati-hati dan waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. 
Hoaks
18 Mar 2025
Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Pertamina memberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara gratis sebagai bagian dari program tunjangan hari raya (THR) untuk masyarakat. Dalam unggahan tersebut, disertakan pula tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar dan mendapatkan BBM gratis tersebut.  Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan bahwa unggahan yang beredar tersebut adalah hoaks atau tidak benar adanya. Dilansir dari tirto.id, Fadjar Djoko Santoso, Vice President Corporate Communication Pertamina, menegaskan bahwa Pertamina tidak menyediakan BBM Regulasi THR. Ia juga mengungkapkan bahwa tautan yang beredar tersebut tidak mengarah ke situs resmi Pertamina, melainkan mengarahkan publik ke situs mencurigakan yang diduga sebagai upaya penipuan. Selain itu, situs tersebut juga tidak menggunakan logo resmi MyPertamina, sehingga dapat dipastikan informasi tersebut adalah hoaks. Melalui akun Instagram resmi Pertamina Call Centre @pertamina.135, pihak Pertamina juga telah mengunggah klarifikasi terkait informasi yang beredar dan mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi.  
Hoaks
17 Mar 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang memberikan informasi mengenai lowongan kerja (loker) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Unggahan tersebut turut menampilkan logo resmi Garuda Indonesia serta narasi terkait posisi yang ditawarkan yakni cabin crew dan kualifikasi calon pelamar. Pemilik akun menginformasikan kepada para calon pelamar yang tertarik untuk mendaftar melalui link yang tertera pada bio akun tersebut.  Faktanya, hasil penelusuran pada link bio akun pengunggah, ditemukan tautan yang mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Selanjutnya, penelusuran pada website resmi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, garuda-indonesia.com, pada laman karir, tidak ditemukan informasi mengenai lowongan pekerjaan tersebut. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen dilaksanakan menggunakan sistem e-Recruitment melalui website career.garuda-indonesia.com. 
Hoaks
17 Mar 2025
Kanal YouTube “Timnas Garuda TV” membagikan video berjudul "Surat Pengunduran Diri: Patrick Nekat Lakukan Ini Demi Shin Tae-yong Kembali" pada Minggu (16/2/2025).  Namun, hasil penelusuran tidak menemukan pernyataan resmi atau pemberitaan kredibel terkait pengunduran diri Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pengecekan pada akun Instagram pribadi Kluivert (@patrickkluivert9) dan akun resmi PSSI (@pssi) juga tidak menunjukkan unggahan yang mengonfirmasi klaim tersebut. Selain itu, narasi dalam video tidak berdasar, karena pertandingan pertama di bawah asuhan Kluivert baru dijadwalkan pada 20 Maret 2025, menurut rri.co.id. Kesimpulan klaim bahwa Patrick Kluivert mengundurkan diri dari Timnas Indonesia adalah hoaks dan termasuk konten.  
Hoaks
16 Mar 2025
Beredar video di media sosial yang menampilkan sejumlah bangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk Istana Garuda, tergenang banjir.  Faktanya, video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI) oleh kreator digital @endangpriyonoreal di TikTok, yang kerap membuat konten berbasis AI. Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menegaskan bahwa informasi dalam video tersebut menyesatkan dan tidak benar. Hasil pengecekan dengan Hive Moderation juga menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 96 persen dihasilkan oleh AI. Masyarakat diimbau untuk lebih cermat dalam menerima informasi dan mengacu pada sumber resmi.  
Hoaks
16 Mar 2025
Beredar informasi di WhatsApp yang mengklaim bahwa layanan kesehatan, seperti vaksinasi, imunisasi, dan pemberian obat cacing, dapat membahayakan masyarakat. Informasi yang beredar tersebut mengajak publik untuk waspada dan menolak segala kebijakan pemerintah terkait kesehatan, termasuk pemberian vaksin, imunisasi, dan obat cacing. Klaim ini menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut merupakan upaya untuk menghabisi pribumi Indonesia.  Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs alodokter.com, efek samping yang dapat ditimbulkan akibat mengonsumsi obat cacing meliputi nyeri otot, kelemahan, keringat berlebih, kantuk, sakit kepala, sakit perut, dan nyeri sendi. Tidak ada efek samping yang dapat menyebabkan kematian. Melalui situs uks.kemendikbud.go.id, juga dijelaskan bahwa Pemberian Obat Pencegahan Secara Massal Cacingan (POPM) atau disebut juga POPM Cacingan merupakan pemberian obat cacing secara serentak kepada semua penduduk sasaran di wilayah berisiko cacingan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan cacingan. Selain itu, terkait bahaya imunisasi, menurut pernyataan yang dilansir dari okezone.health, Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas PP KIPI), Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari menegaskan bahwa imunisasi tidak dapat menyebabkan kematian dan telah direkomendasikan sejak tahun 2003. Prof. Hindra juga menjelaskan bahwa reaksi KIPI berat, seperti syok anafilaktik akibat vaksinasi, sangat jarang terjadi. Dengan demikian, informasi yang mengklaim bahwa layanan kesehatan seperti vaksinasi, imunisasi, atau pemberian obat cacing berbahaya dan bertujuan untuk membinasakan pribumi Indonesia adalah hoaks atau tidak benar adanya.
Hoaks
15 Mar 2025
Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa PKI tidak bersalah. Unggahan tersebut disertai foto Jokowi tengah berpidato dengan narasi provokatif. Faktanya, tidak pernah ada pernyataan resmi dari Presiden Jokowi yang menyebut PKI tidak bersalah. Berdasarkan arsip pernyataannya, dalam acara Silaturahmi dan Safari Ramadhan bersama keluarga besar TNI pada 28 Juni 2016, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki rencana atau pemikiran untuk meminta maaf kepada PKI. PKI sendiri telah dilarang di Indonesia berdasarkan Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 setelah peristiwa G30S 1965. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi dan tetap mengacu pada sumber resmi.
Hoaks
14 Mar 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang memberikan informasi mengenai lowongan kerja PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP). Unggahan tersebut disertai informasi terkait posisi yang ditawarkan, persyaratan, serta fasilitas yang didapat seperti gaji dan keuntungan lainnya. Pemilik akun menginformasikan kepada para calon pelamar yang tertarik untuk mendaftar melalui link yang tertera dalam unggahan tersebut.  Faktanya, hasil penelusuran pada link dalam unggahan tersebut, ditemukan tautan yang mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Selanjutnya, penelusuran pada website resmi PT IMIP tidak ditemukan informasi mengenai lowongan pekerjaan tersebut. Melalui website resmi, PT IMIP telah menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan waspada terhadap modus penipuan informasi lowongan kerja yang mengatasnamakan PT Indonesia Morowali Industrial Park serta menegaskan bahwa penerimaan karyawan PT IMIP hanya melalui website resmi rekrutmen.imip.co.id 
Hoaks
14 Mar 2025
Pada Selasa (4/3/2025), kanal YouTube "KajianOnline" merilis video dengan judul mencolok, yakni: "Erick Thohir RESMI DICOPOT Prabowo! KPK & Kejaksaan TETAPKAN Erick Jadi Tersangka Korupsi Pertamina". Video tersebut mengklaim bahwa Erick Thohir dipecat oleh Presiden Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai Menteri BUMN akibat terjerat kasus korupsi Pertamina. Hingga Jumat (14/3/2025) unggahan tersebut telah disukai oleh hampir 600 pengguna dan ditayangkan sebanyak 39.000 kali. Setelah dilakukan penelusuran melalui laman resmi Kementerian BUMN dan Sekertariat Kabinet Republik Indonesia, ditemukan bahwa nama Erick Thohir masih menjabat sebagai Menteri BUMN. Dilansir dari turnbackhoax.id, berdasarkan hasil pengamatan, narator dalam video berdurasi 10 menit unggahan kanal YouTube “KajianOnline” itu hanya mengulas opini pengamat politik Yusri Usman yang meminta Presiden Prabowo menonaktifkan Erick Thohir buntut adanya kasus korupsi di Pertamina. Sehingga, unggahan berisi klaim “Erick Thohir Resmi Dipecat Akibat Terseret Kasus Korupsi Pertamina” merupakan konten yang tidak benar.   
Hoaks