SumselCekFakta

DISKOMINFO PROV. SUMSEL
Beranda
Permohonan Klarifikasi
Semua Klarifikasi
Lacak Tiket

Saring Sebelum Sharing.
Jaga Sumsel Kondusif.

Layanan resmi verifikasi informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pastikan kebenaran berita sebelum Anda menyebarkannya.

Semua Klarifikasi

Arsip lengkap berita

Informasi Terbaru

Update data terkini

Permohonan Klarifikasi

Lapor Hoax di sini

Lacak Tiket

Cek status pelaporan

08 Aug 2025
Pemerintah menetapkan Senin, 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama nasional untuk merayakan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Keputusan ini diatur dalam SKB Menag, Menaker, dan MenPANRB Nomor 933/1/3 Tahun 2025 yang diteken pada 7 Agustus 2025, menggantikan SKB sebelumnya terkait Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025. Langkah ini bertujuan memperkuat semangat kebersamaan dan nasionalisme setelah upacara peringatan Proklamasi pada 17 Agustus, yang tahun ini jatuh pada hari Minggu. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar 80% undangan upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka diberikan kepada masyarakat umum. Pendaftaran dibuka dalam tiga gelombang pada 4, 7, dan 8 Agustus melalui https://pandang.istanapresiden.go.id/. Dengan penambahan cuti pada 18 Agustus, pemerintah memberi kesempatan luas bagi warga untuk mengikuti upacara dan berbagai lomba kemerdekaan di seluruh daerah.
Fakta
08 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) mengeluarkan peringatan bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030 jika terus berutang. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, klaim tersebut ternyata muncul dari kesalahpahaman dalam menafsirkan laporan terbaru yang diterbitkan oleh ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). AMRO mencatat bahwa rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan dapat meningkat hingga sekitar 42 persen pada tahun 2029 jika tren fiskal saat ini berlanjut. Meski demikian, AMRO tidak pernah memprediksi bahwa Indonesia akan bubar atau mengalami krisis pada tahun 2030. Dalam klarifikasinya, AMRO menegaskan bahwa mereka tidak pernah menyatakan Indonesia akan bubar pada 2030 dalam Laporan Konsultasi Tahunan 2025. "Kami ingin mengklarifikasi bahwa AMRO tidak membuat pernyataan semacam itu," tulis AMRO dalam pernyataan resmi pada Senin (4/8/2025). AMRO menjelaskan bahwa laporan mereka merupakan penilaian berbasis data terhadap prospek ekonomi makro Indonesia di masa depan.  
Hoaks
08 Aug 2025
Di media sosial beredar sebuah unggahan video yang menampilkan seorang pria mengenakan setelan jas berwarna biru, sedang berbicara mengenai Papua Barat. Dalam video tersebut disebutkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengadakan referendum untuk lima negara baru, dengan klaim bahwa tiga di antaranya berada di wilayah Indonesia. Faktanya, klaim bahwa PBB memutuskan referendum untuk tiga negara baru di Indonesia adalah hoaks. Dilansir dari Kompas.com, video yang beredar tersebut sebenarnya menampilkan anggota parlemen Britania Raya, Alex Sobel, yang saat itu sedang membahas perjanjian mineral antara Inggris dan Indonesia pada April 2024 dan bukan membicarakan referendum negara baru. Selain itu, berdasarkan penelusuran di situs resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tidak ditemukan informasi mengenai rencana pelaksanaan referendum di lima negara, termasuk Indonesia. PBB sendiri tidak memiliki wewenang untuk secara sepihak menetapkan referendum bagi pembentukan negara baru. Referendum, jika dilakukan, sepenuhnya merupakan hak dan keputusan penduduk di wilayah terkait, bukan keputusan sepihak dari PBB.  
Hoaks
08 Aug 2025
Beredar di media sosial sebuah unggahan yang menyertakan tautan dengan klaim dapat membuka kembali rekening yang diblokir. Unggahan tersebut mengatasnamakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebagaimana diketahui, PPATK belum lama ini memblokir jutaan rekening dormant atau rekening tidak aktif. Setelah ditelusuri, tautan yang beredar di media sosial tersebut ternyata tidak mengarah ke situs resmi PPATK, melainkan menuju situs tidak resmi yang meminta pengunjung untuk mengisi informasi pribadi seperti nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Situs ini terindikasi sebagai upaya phishing atau pencurian data pribadi. Dilansir dari Kompas.com, masyarakat yang ingin mengajukan pembukaan kembali rekening yang diblokir dapat mengakses laman resmi PPATK di: https://form.ppatk.go.id/index.php/299299?lang=id. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa pemblokiran rekening dormant dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana keuangan. "Rekening dormant yang diblokir bukan disita, hanya dibekukan sementara. Hak nasabah 100 persen tidak akan hilang," ujar Ivan, seperti dikutip Kompas.com, 31 Juli 2025.  
Hoaks
07 Aug 2025
Pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan kereta cepat Jakarta–Surabaya sebagai kelanjutan proyek Whoosh Jakarta–Bandung, kini memasuki tahap studi kelayakan dan telah diakomodasi dalam Perda RTRW Kota Surabaya No. 3/2025. Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan jalur ini akan melintasi 15 kecamatan Surabaya, menyediakan alternatif bagi mobilitas bisnis dan masyarakat, serta mempercepat pergerakan orang dan barang di koridor ekonomi utama Jawa. Pendanaan direncanakan bersumber dari APBN dan BUMN, dengan evaluasi RTRW setiap lima tahun. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan kesiapan studi komprehensif dan pencarian investor demi memastikan perencanaan matang dan pendanaan berkelanjutan. Ia menambahkan, kereta cepat ini tidak hanya memangkas waktu perjalanan, tetapi juga mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi sepanjang rutenya, sehingga memperkuat konektivitas dan pertumbuhan nasional.
Fakta
07 Aug 2025
Beredar unggahan di media sosial Facebook yang diklaim sebagai akses pendaftaran mengikuti upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka, Jakarta untuk masyarakat umum. Pemilik akun menginformasikan kepada masyarakat untuk mendaftar melalui link yang ada di bawah unggahan tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada link di bawah unggahan tersebut, mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data seperti nama lengkap, jenis kelamin, dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Dilansir dari kompas.tv, Juri Ardiantoro selaku Wakil Menteri Sekretaris Negara, menjelaskan bahwa masyarakat dapat melakukan pendaftaran mulai 4 Agustus 2025. 80 persen undangan akan dialokasikan untuk masyarakat umum.  Melalui website dan akun Instagram resmi milik Kementerian Sekretariat Negara, ditemukan informasi adanya pendaftaran untuk kuota tambahan yang dibuka pada 7 dan 8 Agustus 2025 serta tautan pendaftaran yang bisa diakses oleh masyarakat, yakni pandang.istanapresiden.go.id. Dengan demikian, informasi tautan pendaftaran mengikuti upacara 17 Agustus 2025 melalui website pendaftaran resmi yang telah disediakan oleh pihak Kemensetneg, bukan melalui tautan online seperti informasi yang beredar. 
Hoaks
07 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook bahwa Badan Penyelenggara Ibadah Haji membuka rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji untuk tahun 2026. Unggahan tersebut disertai narasi terkait posisi yang dibutuhkan dan syarat pendaftaran. gratis. Pemilik akun menginformasikan kepada calon pelamar yang tertarik untuk mendaftar melalui link yang ada di bawah unggahan tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada link di bawah unggahan tersebut, mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data seperti nama lengkap, jenis kelamin, dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Melalui akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, menegaskan bahwa rekrutmen tersebut adalah hoaks. Hingga saat ini, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) belum membuka rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 1447 H/2026 M. Kemenag menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji tahun 2026. 
Hoaks
06 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan berupa tangkapan layar berita yang memuat klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto mengusulkan referendum untuk wilayah Aceh dan Papua. Konten tersebut didesain menyerupai pemberitaan ANTARA, disertai dengan video yang menampilkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, serta foto dirinya sedang bersalaman dengan Prabowo. Namun setelah ditelusuri, narasi yang beredar tersebut tidak benar alias hoaks. Dilansir dari Kompas.com, foto yang digunakan dalam unggahan tersebut berasal dari pemberitaan Kantor Berita ANTARA mengenai pertemuan antara Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, usai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil pada 17 November 2024. Sementara itu, video yang disertakan dalam unggahan tersebut merupakan potongan dari pidato Antonio Guterres dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Mental. Tidak terdapat pembahasan mengenai referendum untuk Aceh dan Papua, baik dalam pemberitaan ANTARA maupun dalam pidato resmi Sekjen PBB tersebut. Isu mengenai referendum untuk pelepasan Aceh dan Papua merupakan hoaks yang kerap berulang dan tidak memiliki dasar yang sah.  
Hoaks
06 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pendaftaran bantuan bibit ayam dari pemerintah untuk tahun anggaran 2025 telah dibuka. Dalam unggahan tersebut, pemilik akun mengajak masyarakat yang berminat untuk mendaftar melalui tautan yang dicantumkan di bawah postingan. Namun setelah ditelusuri, tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi Kementerian Pertanian (Kementan), melainkan menuju situs tidak resmi yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tautan tersebut merupakan modus phishing atau pencurian data pribadi. Melalui akun Instagram resminya, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah mengeluarkan imbauan terkait maraknya penipuan yang mengatasnamakan bantuan hewan ternak. Ditjen PKH juga mengingatkan masyarakat agar selalu memverifikasi informasi yang diterima dan memastikan bahwa informasi tersebut berasal dari sumber resmi.  
Hoaks
06 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menginformasikan bahwa telah dibuka pendaftaran bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD hingga SMA pada Agustus 2025. Dalam unggahan tersebut, pemilik akun mengajak masyarakat yang berminat untuk mendaftar melalui tautan yang disertakan di bawah postingan. Faktanya, tautan yang beredar di Facebook dan diklaim sebagai pendaftaran penerima bantuan PIP merupakan hoaks. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melainkan ke situs tidak resmi yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penipuan serta penyalahgunaan data pribadi. Dilansir dari Kompas.com, bantuan PIP tahun 2025 diberikan kepada siswa SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat yang memenuhi kriteria, tanpa menggunakan akun Telegram dalam proses pendaftarannya. Penyaluran dana PIP dilakukan secara resmi oleh pemerintah melalui Kemendikdasmen. Untuk memastikan dana PIP benar-benar sampai kepada penerima yang berhak, pemerintah menegaskan bahwa pengecekan pencairan PIP 2025 hanya dapat dilakukan melalui satu situs resmi, yakni: pip.kemendikdasmen.go.id.  
Hoaks
05 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memberikan informasi bahwa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) membuka rekrutmen untuk posisi Dosen Tetap Non-PNS tahun 2025. Pemilik akun menginformasikan kepada para calon pelamar yang tertarik untuk mendaftar melalui link yang tertera pada bio akun tersebut. Faktanya, Hasil penelusuran pada link pada bio akun pengunggah, mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data seperti nama lengkap dan nomor telegram yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Melalui website resmi pada laman news dan akun Instagram resmi milik ITS, benar ditemukan informasi bahwa adanya rekrutmen Dosen Tetap Non-PNS dengan waktu pendaftaran dimulai pada 21 Juli – 31 Agustus 2025. Namun, pendaftaran resmi rekrutmen tersebut dapat diakses melalui website rekrutmen resmi yang telah disediakan oleh pihak ITS, bukan melalui tautan online seperti informasi yang beredar. 
Hoaks
05 Aug 2025
Beredar unggahan di media sosial Facebook yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 2 juta mengatasnamakan Koperasi Desa Merah Putih. Unggahan tersebut disertai informasi bahwa pendaftaran mendapat bantuan tersebut sampai tanggal 16 Agustus dan narasi ajakan kepada masyarakat untuk mendaftar melalui link pendaftaran yang tertera pada unggahan tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada link pada unggahan tersebut, mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Dilansir dari kompas.com, informasi dan tautan yang diklaim sebagai pendaftaran mendapatkan bantuan dana dari Koperasi Desa Merah Putih adalah hoaks. Tidak ditemukan informasi resmi mengenai program bantuan dana pada akun media sosial resmi milik Kementerian Koperasi maupun Koperasi Desa Merah Putih. 
Hoaks
04 Aug 2025
Beredar unggahan di media sosial yang memberikan informasi bahwa ilmuwan asal Kota Malang, Jawa Timur, Prof. Herry S. Utomo, menjadi dosen tetap di Amerika Serikat dan berhasil menciptakan inovasi yakni varietas padi tinggi protein pertama di dunia yang dinamakan Cahokia Rice. Dilansir dari timesindonesia.co.id, Prof. Ir. Herry S. Utomo, MS, PhD merupakan salah satu alumnus Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya yang kini menjabat sebagai profesor tetap di Louisiana State University (LSU), Amerika Serikat. Salah satu inovasi terbesar Prof. Herry adalah Cahokia Rice, varietas padi tinggi protein pertama di dunia yang dikembangkan bersama tim nya melalui proses mutasi alami (non-GMO) dan menghasilkan beras dengan indeks glikemik rendah dan kadar protein 50 persen lebih tinggi dibandingkan varietas biasa. Prof. Herry menjelaskan bahwa Cahokia Rice bukan hanya inovasi sains, tapi juga misi kemanusiaan dengan menciptakan solusi pangan yang sehat, alami, dan dapat membantu mengatasi masalah kekurangan gizi global, terutama protein. Selain itu, dilansir dari portal resmi berita milik Universitas Brawijaya, Prasetya, Prof. Herry berharap kehadiran Cahokia Rice yang telah dipatenkan dan saat ini sudah dipasarkan secara komersial di Amerika Serikat, dapat menjadi model bagi pengembangan varietas fungsional lainnya di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Ia juga membuka peluang kerja sama riset dengan institusi dalam negeri untuk mengadaptasi teknologi ini di lahan-lahan lokal.
Fakta
04 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berupa video dengan klaim yang menyebut bahwa Indonesia memberlakukan wajib militer dikarenakan perang dunia ke-3 resmi diumumkan. Video dengan durasi 16 detik tersebut menampilkan sejumlah pemuda berkemeja putih, celana hitam dan berambut cepak membawa ransel dan koper berjalan melintasi sebuah lapangan kantor. Setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari tempo.co, melalui wawancara dengan Mayjen TNI Kristomei Sianturi selaku Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, menegaskan bahwa narasi dalam video yang tersebar tersebut adalah tidak benar. Tidak ada kebijakan negara Indonesia memberlakukan wajib militer. Menurut Kristomei, video tersebut adalah calon siswa yang sedang seleksi jika dilihat dari pakaian yang dipakai. Dengan demikian, klaim yang menyebut bahwa Indonesia memberlakukan wajib militer dikarenakan perang dunia ke-3 resmi diumumkan adalah hokas atau tidak ada benarnya. 
Hoaks
04 Aug 2025
Beredar video yang mengklaim Perdana Menteri non-aktif Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menghina Indonesia sebagai “negara miskin yang banyak dihuni maling”. Namun, penelusuran Kompas.com menemukan klip tersebut diunggah oleh media Thailand C7hd_news pada 16 Juni 2025 dan menampilkan Paetongtarn menyampaikan hasil pertemuan Komisi Perbatasan Bersama (JBC) Thailand–Kamboja. Dalam pidatonya, ia menegaskan Thailand menolak kewenangan Mahkamah Internasional dan menilai komunikasi Kamboja tidak profesional, tanpa menyebut apapun tentang Indonesia. Kesimpulannya, tidak ada pernyataan Paetongtarn tentang Indonesia sebagai “negara miskin” atau “banyak maling”. Klaim itu menyesatkan dan merupakan hoaks.
Hoaks
04 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang memuat informasi mengenai pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dalam unggahan tersebut turut disertakan tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran untuk mendapatkan bantuan sosial PKH. Namun, setelah dilakukan penelusuran, informasi yang beredar disertai tautan tersebut dipastikan merupakan hoaks. Dilansir dari Kompas.com, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sendiri telah berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), bukan oleh Komdigi. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan mengarah ke situs tidak resmi yang meminta pengguna memasukkan data pribadi serta nomor Telegram aktif. Situs tersebut terindikasi sebagai upaya phishing dan berpotensi digunakan sebagai modus penipuan atau pencurian data pribadi.  
Hoaks
04 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina. Unggahan tersebut memuat narasi yang ditulis dengan gaya alay dan kode seperti: "P4K JOKOWI T4HU S3MU4NYA, KUROPSI 4,5 TRILIUN, K4TA 4HOK. 4HOK S3RET JOKOWI SK4ND4L B3S4R KUROPSI P4RT4MIN4. AHOK MINT4 JOKOWI DI P3RIKS4. T4k t3rim4 di p3riks4 K3ja9un9 & KPK s3ndiri, 4hok bocork4n r4h4si4 jokowi s4kand4l kuropsi p4rtamin4...!!" Namun, setelah dilakukan penelusuran, klaim yang disampaikan dalam video tersebut tidak terbukti kebenarannya dan dikategorikan sebagai konten palsu (fabricated content). Mengacu pada informasi dari turnbackhoax.id, selama proses penelusuran tidak ditemukan sumber kredibel yang menyatakan bahwa Ahok menyeret nama Presiden Jokowi dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Dengan demikian, klaim dalam video yang beredar di media sosial tersebut dapat dipastikan menyesatkan dan tidak didukung oleh fakta yang dapat diverifikasi.  
Hoaks
02 Aug 2025
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan video yang diklaim menampilkan sekelompok guru tengah menghancurkan handphone milik siswa yang terjaring razia di sekolah. Dalam video tersebut, tampak beberapa siswa menyaksikan saat sejumlah gawai dihancurkan dengan menggunakan palu. Namun, setelah ditelusuri, narasi dalam video tersebut tidak benar atau merupakan hoaks. Dilansir dari Kompas.com, hasil penelusuran menggunakan Google Lens menemukan bahwa video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube RCTV Official. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa peristiwa dalam video merupakan kegiatan pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon. Dikutip dari Antara, Kepala Seksi Intelijen Kejari Cilegon, Nasruddin, juga menegaskan bahwa video yang beredar bukanlah aksi perusakan gawai milik siswa. Ia menjelaskan bahwa video tersebut memperlihatkan proses pemusnahan barang bukti dan barang rampasan dari perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).  
Hoaks
02 Aug 2025
Unggahan foto di Facebook yang menyebut “perpanjangan SIM sekarang harus melalui tes ulang” menimbulkan kebingungan tentang kewajiban mengulang ujian teori dan praktik. Sebenarnya, sesuai artikel DetikOto “Ini Dasar Aturan Perpanjang SIM Harus Ikut Tes Lagi” (18/6/2025) dan panduan resmi Digital Korlantas Polri, perpanjangan SIM hanya mensyaratkan dokumen E-KTP, foto SIM lama, pas foto latar biru, pemeriksaan kesehatan jasmani, serta tes psikologi—tanpa ujian teori atau praktik baru. Tes jasmani dan psikologi ini telah diterapkan sejak 2019 sebagai prosedur standar.
Hoaks
02 Aug 2025
TikTok resmi memperkenalkan “Foot Notes”, fitur verifikasi konten baru yang dirancang untuk menambah informasi relevan pada video yang berpotensi menyesatkan. Mirip dengan Community Notes di X dan Meta, Foot Notes memanfaatkan kontribusi kolektif pengguna untuk memasang catatan klarifikasi atau tautan ke sumber terpercaya, di samping label konten, spanduk pencarian, dan kerja sama program pengecekan fakta yang telah berjalan. Peluncuran awal Foot Notes dilakukan di Amerika Serikat, dengan lebih dari 80.000 pendaftar yang memenuhi syarat—minimal berusia 18 tahun, akun aktif enam bulan, dan bebas pelanggaran kebijakan komunitas. TikTok akan mengevaluasi efektivitas fitur ini selama beberapa bulan ke depan sebelum mempertimbangkan ekspansi ke pasar lainnya, menurut Erica Ruzic, Head of Integrity and Authenticity Product TikTok.
Fakta
02 Aug 2025
Sebuah video di TikTok mengajak warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Jawa Timur berkumpul pada tanggal 3–24 Agustus 2025 dengan agenda “tunggal sanad, tunggal guru”. Namun, ajakan tersebut bukan berasal dari kepengurusan resmi PSHT Provinsi Jawa Timur maupun Pengurus Daerah Khusus Pusat (DKP) Madiun. Melalui Surat Edaran Nomor 160/PP/WIL/JATIM/PSHT/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025, Pengurus PSHT Jawa Timur menegaskan bahwa video itu hoaks dan menghimbau seluruh ketua cabang serta anggota untuk tidak terprovokasi dan hanya mengikuti informasi yang diterbitkan oleh pengurus resmi.  
Hoaks