SumselCekFakta

DISKOMINFO PROV. SUMSEL
Beranda
Permohonan Klarifikasi
Semua Klarifikasi
Lacak Tiket

Saring Sebelum Sharing.
Jaga Sumsel Kondusif.

Layanan resmi verifikasi informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pastikan kebenaran berita sebelum Anda menyebarkannya.

Semua Klarifikasi

Arsip lengkap berita

Informasi Terbaru

Update data terkini

Permohonan Klarifikasi

Lapor Hoax di sini

Lacak Tiket

Cek status pelaporan

03 Apr 2024
Beredar berita dari detik.com yang memuat informasi adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh Pejabat (PJ) Kepala Desa Lar Lar, Banyuates, Sampang pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023. Warga menyebut dipungut biaya sertifikat tanah sebesar Rp 500 ribu dengan sistem pembayaran dilakukan saat sertifikat tanah sudah jadi, jika tidak membayar maka sertifikatnya ditahan. Dari keterangan warga yang pernah menjabat anggota BPD Desa Lar Lar seharusnya hanya dibebani biaya pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp 150 ribu saja. Diketahui warga yang mengurus sertifikat program PTSL sekitar 3.200 orang. Dari kejadian tersebut warga melaporkan agar diproses secara hukum Berdasarkan hasil analisis, berita tersebut adalah fakta. Kasi Humas Polres Sampang, Ipda Dedy Dely Rasidie membenarkan adanya aduan dari warga Desa Lar-Lar terkait dugaan pungli PTSL dan laporan tersebut sedang dilakukan pendalaman untuk pembuktian.
Fakta
02 Apr 2024
Beredar unggahan berita dari jatim.antaranews.com yang memuat adanya permintaan sejumlah kepala desa hingga tokoh masyarakat di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik untuk menurunkan tarif tiket kapal dan meminta pemerintah daerah menambah jadwal kapal pasca gempa di pulau tersebut. Sejumlah tokoh yang bersuara adalah politikus Golkar, Kepala Desa Grejek, dan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU). Berdasarkan hasil analisis berita tersebut adalah fakta. Politikus Golkar, Yahya Zaini mengatakan, sudah sepatutnya pengusaha kapal membantu meringankan beban masyarakat Bawean dengan menurunkan tarif tiket. Ia juga meminta terhadap manajemen kapal rute Gresik-Bawean dan sebaliknya untuk memprioritaskan santri yang hendak pulang kampung. Permintaan serupa juga datang dari Kepala Desa Grejek, Sekretaris Desa Dekatagung Kecamatan Sangkapura, dan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bawean yang mendesak pengusaha kapal baik KM Express Bahari maupun KMP Gili Iyang agar meringankan tarif kapal untuk membantu masyarakat di tengah kesulitan.
Fakta
02 Apr 2024
Beredar unggahan berita dari jatim.antaranews.com yang memuat adanya permintaan sejumlah kepala desa hingga tokoh masyarakat di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik untuk menurunkan tarif tiket kapal dan meminta pemerintah daerah menambah jadwal kapal pasca gempa di pulau tersebut. Sejumlah tokoh yang bersuara adalah politikus Golkar, Kepala Desa Grejek, dan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU). Berdasarkan hasil analisis berita tersebut adalah fakta. Politikus Golkar, Yahya Zaini mengatakan, sudah sepatutnya pengusaha kapal membantu meringankan beban masyarakat Bawean dengan menurunkan tarif tiket. Ia juga meminta terhadap manajemen kapal rute Gresik-Bawean dan sebaliknya untuk memprioritaskan santri yang hendak pulang kampung. Permintaan serupa juga datang dari Kepala Desa Grejek, Sekretaris Desa Dekatagung Kecamatan Sangkapura, dan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bawean yang mendesak pengusaha kapal baik KM Express Bahari maupun KMP Gili Iyang agar meringankan tarif kapal untuk membantu masyarakat di tengah kesulitan.
Fakta
02 Apr 2024
Beredar informasi dari portal bangsaonline.com yang memuat tentang keluhan korban terdampak Gempa Bawean, Gresik, Jawa Timur. Mereka mengeluhkan belum meratanya distribusi bantuan dan minimnya informasi akan bantuan untuk korban gempa di wilayah mereka. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adala faktual. Tentang belum meratanya distribusi bantuan pada korban gempa juga diberitakan oleh media-media lain. Selain itu, juga pendirian posko dan dapur darurata yang belum memenuhi kebutuhan di lapangan. Hal ini dikarenakan jalur tempuh untuk membawa bantuan ke wilayah terdampak juga terhambat pasca gempa. Akan tetapi, kekhawatiran dan keresahan masyarakat direspon positif oleh berbagai pihak pemberi bantuan. Dilansir dari Kominfo Jatim, PMI Jatim terus memberikan bantuan kepada korban gempa di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. PMI membangun 23 unit temporary shelter, memobilisasi 20 relawan dari berbagai daerah serta memiliki spesialiasi Manajemen Tanggap Darurat Bencana (MTDB) khususnya di bidang shelter dan Psikososial Support Service (PSS). Selain itu bantuan juga datang daritim gabungan gabungan Polri-TNI, BPBN, BPBD Provinsi Jatim dan BPBD KabupatenGresik bersama-sama membantu dengan menyediakan makanan siap saji, selimut,tenda, sembako, dan keperluan lainnya. Semua bantuan dipusatkan di posko pendopo kecamatan Sangkapura.
Fakta
02 Apr 2024
Berita dari beritajatim.com memuat tentang adanya kritik tajam dari anggota DPRD Kabupaten Jember kepada Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Balya Firjaun Barlaman saat sidang paripurna Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023, di gedung DPRD Jember, Sabtu (30/3/2024) malam. Enam legislator tersebut dari Partai Gerindra, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi pengusung saat Pilkada 2020 menginterupsi jalannya sidang. Wakil Ketua DPRD Jember dari Partai Nasdem, Dedy Dwi Setiawan, yang memimpin sidang, membuka ruang kepada para legislator. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Hendy mengapresiasi dan merespon baiki kritik yang disampaikan. Sebagai Bupati, ia menganggap kritikan tersebut sebagai tanda cinta dan masukan padanya. Dilansir dari antaranews.com, Hendy juga memaparkan sejumlah capaian prestasi sejumlah program pembangunan dalam nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2023 pada saat paripurna tersebut. Dalam paparannya ia menyampaikan kabupaten Jember telah mendapatkan 94 penghargaan dan capaian prestasi yang diterima sepanjang tahun 2023.
Fakta
01 Apr 2024
Portal berita rmoljatim,id memuat informasi rombongan anggota DPRD Jawa Timur yang melakukan sidak pada petani perkebunan apel di Bulukerto, Kota Batu yang dikelola oleh UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Jatim. Pada kesempatan tersebut, anggota DPRD Jatim dari fraksi Gerindra, Ahmad Hadinuddin, menyampaikan bahwa DPRD akan mendesak Pemprov Jatim agar membantu para petani agar ongkos produksi bisa ditekan. Menurutnya, petani apel di Batu mulai enggan untuk menanam apel karena tanaman tersebut dinilai sudah tidak ekonomis bagi petani. Selain karena biaya produksi yang mahal, harga apel juga tidak menentu sehingga petani mulai beralih untuk menanam komoditas lain. Berdasarkan analisis, berita tersebut adalah fakta. Pada sidak yang dilakukan, Ahmad Hadinuddin sempat berdialog dengan petani. Pengelola kebun pun menyampaikan tentang kondisi dan situasi sulit yang dihadapi petani di Batu saat ini. Kunjungan wakil rakyat ini juga diikuti oleh anggota parlemen yang lain, di antaranya Hidayat, Agusdono Wibawanto, dan Mahdi.
Fakta
01 Apr 2024
Waspadalah jika anda mendapatkan tautan yang tidak terverifikasi kebenarannya. Beredar tautan di sosial media X, Tiktok, dan saluran media sosial lainnya yang menyebar tentang video “pacitan 35 detik”. Sebagai informasi, video tersebut merupakan video syur yang diperankan oleh siswa SMP yang kini sudah dikeluarkan oleh pihak sekolah. Namun, banyaknya warganet yang mencari tautan tersebut sehingga disebarkan tautan-tautan yang tidak terverifikasi untuk mengelabuhi mereka. Berdasarkan hasi penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir poskota.com adanya video asusila soal Pacitan memang benar adanya. Akan tetapi peristiwa itu sudah berlangsung sejak Mei 2023 lalu. Maraknya pencarian kata kunci di atas, ada baiknya publik tidak ikut mencari link video viral Pacitan 35 detik yang terus diburu orang. Sebab ada risiko pula yang bisa mengintai, yakni phising. Phising adalah salah satu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi yang sensitif, seperti kata sandi dan kartu kredit, dengan menyamar sebagai seseorang atau pebisnis tepercaya lewat link yang ditautkan. Selain itu, bisa jadi video viral 35 detik yang beredar juga mengandung virus berbahaya bagi perangkat seluler dan komputer Anda.
Fakta
01 Apr 2024
Beredar berita dari portal media rmoljatim.id yang memuat adanya perusakan baliho Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Muhammad Fawait. Diketahui perusakan baliho terjadi di beberapa titik dan berulang. Ketua DPC Partai Garuda Kabupaten Jember, Rio Christiawan mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan DPP Partai Garuda atas peristiwa perusakan tersebut. Dikonfirmasi terpisah, Gus Fawait mengaku telah mendapatkan laporan berupa foto-foto atas perusakan atributnya berupa Baliho dan sudah memaafkan atas nama pribadi. Bahkan, Gus Fawait juga meminta maaf kalau seandainya balihonya kurang bagus dan mengimbau Laskar Sholawat Nusantara (LSN) untuk tetap jaga diri, jaga kondusifitas karena ini bulan Ramadhan. Berdasarkan hasil analisis, berita tersebut fakta karena sudah memuat informasi langsung dari narasumber langsung yaitu Gus Fawait. Berita serupa juga dliput oleh media lainnya yaitu www.harianbhirawa.co.id.
Fakta
31 Mar 2024
Beritajatim.com memberitakan tentang adanya sanksi pada 3 calon peserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang daftar di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Sanksi tersebut berupa larangan untuk mengikuti kembali seleksi tes PPPK selama 1 tahun ke depan. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Ketiga orang tersebut dikenakan sanksi karena mereka mengundurkan diri pada saat pemberkasan pada saat seleksi tahun 2023. Melansir gemasuryafm.com, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Andi Susetyo, mengatakan jika mereka memaksa ikut seleksi P3K, maka secara sistem akan tercoret sendiri. Pasalnya sistemnya berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK). Tiga orang yang mengundurkan diri tersebut terdiri dari 2 tenaga teknis dan 1 tenaga kesehatan. Dari keterangan Andi pada media, alasan pengunduran diri berbeda-beda, ada yang rumahnya di luar Ponorogo, ada yang sudah diterima menjadi perangkat desa, dan yang tenaga kesehatan melanjutkan sekolah ke jenjang dokter spesialis.
Fakta
30 Mar 2024
Berita dari gresiksatu.com memuat informasi mengenai sejumlah warga di Pulau Bawean yang mulai mengeluhkan terserang berbagai penyakit saat berada di pengungsian seperti demam, batuk, pilek, pusing, dan hipertensi. Warga masih bertahan hingga hari ke tujuh lantaran gempa susulan masih dirasarkan. Berdasarkan hasil analisis, berita tersebut fakta. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Pos Komando Tanggap Darurat bidang Kesehatan, dr Rini Suliatyoasih. Menurutnya, keluhan warga dipicu karena tidur di tenda dan tidak cukup tidur. Untuk itu, pihaknya sudah menyiapkan beberapa upaya untuk menghadapi kondisi tersebut, salah satunya adalah pelayanan kesehatan pemberian obat. Dinkes juga menerjunkan 12 tenaga kesehatan yang mengisi berbagai regu atau klaster. Mulai dari klaster kesehatan jiwa, klaster pelayanan kesehatan, klaster kesehatan, klaster reproduksi, klaster gizi, dan juga klaster kesehatan lingkungan.
Fakta
29 Mar 2024
Berita dari rmoljatim.id mencatat kekhawatiran warga Pulau Bawean terhadap gempa yang belum juga mereda. Sampai dengan 27 Maret 2024, telah terjadi sebanyak 327 kali gempa susulan. Mayoritas warga mengungsi di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik. Menurut data dari Pusdalops BPBD Jati, hingga 27 Maret 2024 pukul 18.00 WIB, jumlah pengungsi telah mencapai 34.049 jiwa. Berdasarkan hasil analisis, berita ini merupakan fakta. Setidaknya 25 tenda telah didirikan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi, termasuk 2 unit tenda pengungsi, 2 unit tenda dom keluarga, 20 unit tenda keluarga dari BNPB, dan satu unit tenda dapur umum. Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto, menyatakan bahwa Tim Reaksi Cepat (TRC) bersama Tim Gabungan mendirikan dua tenda berukuran 44 meter di Dusun Gunungmas dan Dusun Raba, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura. Selain pendirian tenda, Tim BPBD Jatim juga terus melakukan pendistribusian bantuan logistik dari posko induk di Kecamatan Sangkapura ke beberapa titik, seperti Posko Dapur Umum (DU) Tagana di Kecamatan Tambak dan Posko Dapur Umum TNI di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Sangkapura. Diketahui bahwa bencana gempa bumi ini telah berdampak pada 17 desa di Kecamatan Sangkapura dan 13 desa di wilayah Kecamatan Tambak. Selain di Bawean Gresik, kerusakan juga terjadi di enam daerah lainnya, yakni Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Pamekasan.
Fakta
29 Mar 2024
Berita dari beritajatim.com mengungkap konflik pembabatan kopi di atas lahan tanah kas desa seluas tiga hektar telah dimediasi. Permintaan ini diajukan oleh para petani kepada Bupati Jember. Sebelumnya, Hasan bersama petani lainnya menanam kopi varietas Milo Pace dan telah didaftarkan sebagai kopi dengan indikasi geografis khas Jember. Pada Februari 2034, Kepala Desa, Muhammad Farhan melakukan pembabatan Milo Pace yang sudah didaftarkan oleh Bupati Hendy ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dari situasi ini, para petani ingin mengetahui langkah yang akan diambil oleh Bupati dalam waktu dekat. Jika tidak ada upaya mediasi atau langkah lain yang diambil, mereka tidak dapat membiarkan masalah ini berlarut-larut. Berdasarkan analisis, berita tersebut faktual Pada 24 Februari 2024, sejumlah petani yang tergabung dalam Laskar Tani Kabupaten Jember mendatangi lokasi ditanamnya kopi varietas Milo Pace di Desa Pace, Kecamatan Silo. Ketua Laskar Tani Kabupaten Jember, Jumantoro menyatakan kesiapannya untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Meskipun demikian, mereka masih menunggu langkah dari Bupati Jember, Hendy Siswanto. Mereka juga menekankan agar bupati mau mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam pembabatan kopi yang menjadi kebanggaan masyarakat Jember tersebut.Tautan
Fakta
29 Mar 2024
Beritajatim.com memuat berita tentang adanya Posko Pengaduan THR yang dibuka oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaaker) Bojonegoro agar para pekerja swasta di wilayah tersebut bisa mengadu jika tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1445 Hijriah. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir website resmi bojonegorokab.go.id, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Bojonegoro, menghimbau kepada karyawan untuk tidak segan melaporkan perusahaannya jika tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR). Kepala Disnakertransos Bojonegoro Adie Witjaksono menyatakan bahwa pihaknya sudah mendirikan posko pengaduan pembayaran THR hingga lebaran kemarin. Perusahaan wajib memberikan hak itu pada karyawan sebelum lebaran. Dijelaskan bagi perusahaan yang tidak memberi THR bagi karyawannya, maka sesuai aturan yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6/2016 maka akan diberi sanksi. Sanksinya bisa teguran secara tertulis, membayar denda, hingga pembekuan sementara kegiatan usaha. .
Fakta
28 Mar 2024
Beredar berita dari radartuban.jawapos.com yang memuat tentang Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tuban tahun 2023 hanya dihadiri 26 anggota dewan. Sebanyak 24 anggota dewan lainnya tidak menghadiri rapat paripurna tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Media lokal lainnya juga yang juga meliput kasus serupa yaitu www.ronggo.id memberitakan bahwa, Ketua DPRD Tuban, Miyadi mengungkapkan, yang hadir dalam rapat kali ini ada 26 dari total 50 anggota dewan. Sedangkan 24 lainnya tidak hadir dan rata-rata mereka gagal kembali melenggang untuk periode 2024-2029. Kendati demikian, menurut keterangan Miyadi, rapat itu tetap digelar hingga selesai, sebab telah memenuhi kuorum (jumlah minimum anggota) sesuai dengan tata tertib. Miyadi menyebut, bahwa sanksi hanya dapat diterapkan apabila tidak hadir 6 kali berturut-turut oleh Badan Kehormatan.  
Fakta
28 Mar 2024
Beredar berita dari detikjatim.com yang memuat tentang adanya beberapa Partai Politik yang mendaftarkan gugatan di pemilihan legislatif (pileg) 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam isi berita, disebutkan bahwa PPP mendaftarkan gugatan ke MK terkait hasil Pileg DPR RI di Dapil Jatim IV (Jember-Lumajang). Wakil Ketua DPW PPP Jatim Mujahid Ansori menyebut PPP melalui Caleg DPR RI Dapil Jatim IV nomor urut 2 Lucita Izza Rafika menggugat ke MK karena suara partai hilang. Caleg PAN DPR RI Dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo) ini menggugat rekan internalnya Arizal Tom Liwafa. Sementara di Partai Golkar, ada satu gugatan yang didaftarkan ke MK untuk perselisihan suara Pileg di DPRD Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir www.kompas.com, pada 29 April 2024 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hendak mencabut gugatan terkait perpindahan suara mereka ke Partai Gerindra dan PAN dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan di Jawa Timur pada Pileg DPR RI 2024. Sementara itu berdasarkan website resmi Mahkamah Konstitusi www.mkri.id, terkait perselisihan antara Sungkono dan Tom Liwafa tentang perselisihan suara di DPR RI Jatim I (Surabaya-Sidoarjo) masih berlansung di MK. Melalui situs resmi MKRI, dengan Perkara Nomor 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Selanjutnya untuk perselisihan suara Pileg di DPRD Bangkalan, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 .
Fakta
28 Mar 2024
Beritajatim.com memuat berita tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Kaabupaten Blitar yang tidak cair 100 persen. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bambang Dwi Purwanto mengatakan, untuk ADD tahap pertama ini hanya cair 25 persen. Dilansir dari blitarkawentar.jawapos.com, ADD tahap I tidak disalurkan gelondongan 60 persen dalam satu kali pencairan. Sebaliknya, pemerintah daerah bakal melakukan pencairan tiap bulan mulai Maret hingga Juli. Hal itu dilakukan karena menyesuaikan dana alokasi umum (DAU) yang ditransfer dari pusat. Wacananya, ADD akan langsung diserahkan kepada kepala desa tahun depan. DPMD terus berkoordinasi dengan BPKAD untuk penyaluran termin berikutnya. Sisa penyaluran ADD yang 35 persen akan dibagi rata dengan disalurkan tiap bulan hingga Juli nanti. Sementara itu, berdasarkan Perbup Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Pencarian Alokasi Dana Desa seharusnya 60 persen. Namun realisasinya hanya 25 persen.
Fakta
27 Mar 2024
Beredar berita dari CNN yang memuat tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersalah dalam kasus dugaan penggelembungan suara Golkar di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI. KPU terbukti membiarkan adanya selisih perolehan suara Golkar di dapil Jatim VI. Padahal, saksi dari Partai Demokrat sudah menyampaikan temuan selisih tersebut saat rekapitulasi suara. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir Antara, perkara yang teregister dengan nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 itu dilaporkan oleh saksi dari Partai Demokrat, Saman. Bawaslu menilai KPU terbukti melanggar administrasi pemilu karena tidak menjalankan ketentuan pasal 91 ayat 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Dari keterangan Anggota Majelis Sidang, Puadi mengungkapkan bahwa perselisihan perolehan suara hasil pemilu itu harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dikarenakan KPU sudah menetapkan hasil Pemilu 2024 dalam Surat Keputusan KPU pada Rabu, 20 Maret 2024.
Fakta
26 Mar 2024
Beredar berita dari JPNN yang memuat tentang adanya beberapa warga terdampak gempa Bawean yang beranikan diri selamatkan barang berharga keluar dari rumah. Beberapa warga tampak mengamankan barang keluar dari rumah mereka. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Berita serupa juga dimuat oleh antaranews.com, tampak beberapa warga berbondong untuk mengamankan barangnya dan beberapa lainnya tidak ingin mengambil resiko tersebut. Sebelumnya, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik Sukardi mengatakan kerusakan yang terjadi hingga data Sabtu 23 Februari 2024 pukul 18.00 WIB, total kerusakan bangunan mencapai 4.304 unit.
Fakta
26 Mar 2024
Antaranews.com memuat tentang pandangan Ketua Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni SMP Negeri 1 Tambak, Bawean, Gresik Bahtiyar Efendi mengharapkan bantuan bagi warga terdampak dapat merata hingga ke wilayahnya, terutama berupa posko gempa. Hingga 24 Maret 2024, menurut Bahtiar, belum ada posko yang didirikan di Tambak. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Harapan tersebut telah menemui titik terang saat bantuan datang dari berbagai pihak terkait. Dilansir dari Kominfo Jatim, PMI Jatim terus memberikan bantuan kepada korban gempa di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. PMI membangun 23 unit temporary shelter, memobilisasi 20 relawan dari berbagai daerah serta memiliki spesialiasi Manajemen Tanggap Darurat Bencana (MTDB) khususnya di bidang shelter dan Psikososial Support Service (PSS). Selain itu bantuan juga datang dari tim gabungan gabungan Polri-TNI, BPBN, BPBD Provinsi Jatim dan BPBD Kabupaten Gresik bersama-sama membantu dengan menyediakan makanan siap saji, selimut, tenda, sembako, dan keperluan lainnya. Semua bantuan dipusatkan di posko pendopo kecamatan Sangkapura.
Fakta
24 Mar 2024
Beredar berita dari beritajatim.com yang memuat informasi tentang Bawaslu Kabupaten Mojokerto menghentikan penyelidikan kasus dugaan pidana Pemilu di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Bawaslu Kabupaten Mojokerto menghentikan penyelidikan lantaran tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran dalam Pemilu. Keputusan ini merupakan hasil dari proses penanganan pelanggaran yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah faktual. Ketua Bawaslu Mojokerto, Dody Faisal mengatakan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus dugaan pidana Pemilu di Desa Temon karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu. Terdapat 43 orang yang dimintai keterangan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto diantaranya, terlapor ada pengawas TPS 18 orang dan Ketua KPPS 18 orang, sedangkan saksi yakni pengawas desa 1 orang dan 3 orang PPS Desa Temon, lalu Pelapor ada 1 orang dan saksi pelapor ada 2 orang. Namun, setelah penyelidikan panjang, Bawaslu menyimpulkan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran. Berita serupa juga dilansir oleh media lainnya yaitu www.disway.id
Fakta
24 Mar 2024
Beredar unggahan dari beritajatim.com yang memuat hasil wawancara Gus Mamak, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jember. Sebelumnya dalam dua kali pemilu 2019 dan 2024, PPP di bawah kepemimpinannya berhasil menyabet lima kursi DPRD Jember berturut-turut. Namun berdasarkan rekapitulasi resi Komisi Pemilihan Umum RI, PPP secara nasional hanya mengantongi 5.878.777 suara atau 3.87 persen dan gagal memenuhi syarat ambang batas elektoral empat persen. Dari hasil wawancara tersebut berisi tanggapan terhadap kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk masuk ke Senayan dalam pemilihan umum terbaru. Tanggapan tersebut mencakup rasa kekecewaan atas kegagalan PPP dalam mencapai ambang batas empat persen serta evaluasi terhadap faktor internal dan eksternal yang mungkin menyebabkan kegagalan tersebut. Selain itu, juga terdapat upaya untuk memberikan semangat kepada kader-kader PPP di bawahnya dan menekankan perlunya evaluasi menyeluruh serta perbaikan ke depan. Kesimpulan dari tanggapan ini adalah bahwa kegagalan PPP merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan evaluasi mendalam dan perbaikan demi masa depan partai yang lebih kuat dan representatif bagi umat Islam. Berdasarkan analisis, berita tersebut faktual karena memuat hasil wawancara langsung dari Gus Mamak.
Fakta