SumselCekFakta

DISKOMINFO PROV. SUMSEL
Beranda
Permohonan Klarifikasi
Semua Klarifikasi
Lacak Tiket

Saring Sebelum Sharing.
Jaga Sumsel Kondusif.

Layanan resmi verifikasi informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pastikan kebenaran berita sebelum Anda menyebarkannya.

Semua Klarifikasi

Arsip lengkap berita

Informasi Terbaru

Update data terkini

Permohonan Klarifikasi

Lapor Hoax di sini

Lacak Tiket

Cek status pelaporan

25 Mar 2025
Di media sosial beredar narasi yang mengklaim pemerintah akan menghapus pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2025. Klaim tersebut muncul dari sebuah video di kanal YouTube Kementerian Sekretariat Negara RI yang menampilkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers mengenai jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) periode 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa jadwal pengangkatan CPNS 2024 akan diselesaikan paling lambat pada Juni 2025 dan tidak menyebutkan penghapusan pengangkatan PPPK. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pengangkatan PPPK tahun sebelumnya merupakan jalur afirmasi terakhir; ke depannya, seluruh CASN akan mengikuti tes reguler. Dengan demikian, narasi penghapusan pengangkatan PPPK pada 2025 adalah keliru.
Hoaks
25 Mar 2025
Sebuah unggahan di Facebook mengklaim bahwa Pertamina akan memberikan BBM gratis menjelang Hari Raya Idul Fitri, dengan rincian pembagian berdasarkan jenis kendaraan. Unggahan tersebut mengajak masyarakat untuk mendaftar melalui tautan di bio akun tersebut guna mendapatkan bantuan, dengan harapan program ini dapat memperbaiki citra perusahaan dan menjaga kepercayaan pelanggan. Namun, penelusuran mengungkap bahwa akun tersebut bukan merupakan akun resmi Pertamina. Informasi resmi mengenai program subsidi BBM hanya tersedia melalui situs subsiditepat.mypertamina.id. Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, karena tautan tersebut merupakan upaya phishing yang bertujuan mencuri data pribadi.
Hoaks
24 Mar 2025
Sebuah video berdurasi 21 detik yang beredar di media sosial menampilkan anggota DPR mengambil amplop coklat dari dalam map saat rapat kerja bersama Pertamina, yang kemudian disimpan di bawah meja. Unggahan ini menimbulkan dugaan korupsi, dengan anggapan bahwa amplop tersebut merupakan sogokan dari Pertamina. Namun, verifikasi menunjukkan bahwa potongan video tersebut identik dengan rekaman di kanal YouTube Kompas TV, yang menampilkan rapat kerja Komisi VI DPR bersama direktur utama PT Pertamina pada Rabu (11/03/2025) mengenai kasus Pertamax oplosan. Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, menegaskan bahwa amplop tersebut berisi uang SPPD, tunjangan yang merupakan hak anggota DPR untuk perjalanan dinas. Anggota DPR yang bersangkutan, Herman Khaeron, menjelaskan bahwa uang tersebut baru diserahkan oleh Sekretariat DPR karena ia belum sempat mengambilnya.
Disinformasi
24 Mar 2025
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan internet (Wi-Fi) secara gratis dari pemerintah. Unggahan tersebut mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital, disertai narasi persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat bantuan tersebut. Pemilik akun menginformasikan untuk mendapat bantuan internet (Wi-Fi) gratis dapat melalui link yang tertera pada unggahan tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada link dalam unggahan tersebut, ditemukan tautan yang mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data pribadi seperti nama lengkap, alamat domisili, usia, jenis kelamin sampai nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Selanjutnya, dilansir dari kompas.com, masyarakat melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, atau organisasi masyarakat, dapat melakukan permohonan akses telekomunikasi dan informasi atau pendaftaran bantuan internet (Wi-Fi) gratis di situs BAKTI Kominfo, pasti.baktikominfo.id. 
Disinformasi
24 Mar 2025
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang menginformasikan mengenai adanya bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Dalam unggahan tersebut, pemilik akun menginstruksikan masyarakat untuk mendaftarkan diri melalui tautan yang tertera. Setelah dilakukan penelusuran melalui tautan yang tertera pada unggahan tersebut, ditemukan bahwa tautan tersebut tidak mengarah pada situs resmi untuk mendaftar Bansos PKH 2025, melainkan mengarah ke sebuah situs yang meminta para pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Instagram resmi Kementerian Sosial (Kemensos) @kemensosri, masyarakat dapat mengusulkan diri atau orang lain yang layak menjadi penerima bantuan sosial melalui Aplikasi Cek Bansos dan harus sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dapat dicek melalui website resmi cekbansos.kemensos.go.id.  
Hoaks
23 Mar 2025
Di media sosial beredar tautan yang mengklaim sebagai cara melaporkan kasus penipuan daring ke kepolisian melalui WhatsApp. Unggahan tersebut mengajak masyarakat untuk mengirim laporan melalui nomor WhatsApp, dengan menyebut bahwa hal itu dapat membantu mengembalikan dana yang hilang akibat investasi, pinjaman, atau hadiah palsu. Namun, Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan bahwa pelaporan kejahatan siber resmi dilakukan melalui situs Dittipidsiber Bareskrim Polri di https://patrolisiber.id/submit-report/ dan bukan melalui WhatsApp. Masyarakat diimbau untuk mengisi formulir resmi tersebut dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu yang beredar di media sosial.
Hoaks
22 Mar 2025
Beredar unggahan di media sosial yang menginformasikan bahwa telah terjadi kecelakaan yang melibatkan bus berisi rombongan jemaah umrah asal Indonesia. Atas insiden tersebut, dikabarkan enam WNI meninggal dunia sementara beberapa lainnya luka-luka. Unggahan tersebut turut menampilkan foto bus rombongan jemaah umrah asal Indonesia yang sudah terbalik dan terbakar.  Setelah dilakukan penelusuran, berdasarkan informasi yang dilansir dari republika.co.id, kecelakaan terjadi di Wadi Qudeid (Madinah-Mecca Road) yang berjarak 150 km dari Jeddah, pada Kamis (20/3/2025) sekitar pukul 13.30 Waktu Arab Saudi atau 17.30 WIB. Selain itu, dilansir dari metrotvnews.com, Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B Ambary, menjelaskan kronologi kecelakaan terjadi setelah bus ditabrak oleh sebuah mobil jeep yang mencoba menyalip. Akibatnya, bus terguling dan terbakar di lokasi kejadian. Yusron memastikan seluruh korban berangkat melalui Travel Umrah Madani Alam Semesta, yang berbasis di Bojonegoro. Dari total 20 korban, enam jemaah meninggal dunia dan 14 jemaah lainnya mengalami luka-luka. Setelah menerima laporan, KJRI Jeddah segera mengirimkan tim ke lokasi untuk berkoordinasi dengan otoritas setempat, termasuk rumah sakit, tour leader, serta Kementerian Haji Arab Saudi untuk menangani para korban. Sementara itu, Kemlu RI juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan agensi umrah terkait untuk mengumpulkan data lengkap mengenai para korban dan keluarganya di Indonesia.
Fakta
22 Mar 2025
Lima anak bocah mengalami luka bakar dan goresan akibat ledakan petasan di Malang, Jawa Timur. Peristiwa terjadi pada Kamis (20/3/2025) siang di Jalan Ikan Piranha Atas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Korban yang berusia 11 hingga 14 tahun mengalami luka bakar ringan serta luka gores pada berbagai bagian tubuh. Kapolsek Lowokwaru, Kompol Anang Tri Hananta, menyatakan bahwa petasan meledak saat para anak meracik serbuk petasan yang dibeli secara online. Diduga, serbuk mercon yang disiapkan dalam kertas gulung menyala ketika seorang anak bermain dengan korek gas, menyebabkan ledakan tersebut.
Fakta
21 Mar 2025
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang mengklaim bahwa Kementerian Koperasi sedang membuka lowongan besar-besaran untuk posisi tenaga pendamping koperasi modern tahun 2025. Unggahan tersebut turut menampilkan logo resmi Kemenkop. Pemilik akun menginformasikan kepada para calon pelamar yang tertarik untuk mendaftar melalui link yang tertera pada bio akun tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada link dalam unggahan tersebut, ditemukan tautan yang mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Selanjutnya, penelusuran pada sejumlah akun resmi Kemenkop seperti website, Instagram, dan Facebook, ditemukan informasi bahwa rekrutmen tenaga pendamping koperasi modern terakhir dilaksanakan pada tahun 2024. Belum ditemukan informasi resmi yang menyatakan  bahwa rekrutmen tenaga pendamping koperasi modern tahun 2025 telah dibuka. Sehingga, informasi mengenai rekrutmen tenaga pendamping koperasi modern tahun 2025 adalah hoaks atau tidak benar adanya. 
Hoaks
20 Mar 2025
Kementerian Kehutanan melalui Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mengklarifikasi informasi keliru mengenai penemuan ladang ganja di Kawasan Pelestarian Alam yang sempat dikaitkan dengan pembatasan penggunaan drone dan penutupan kawasan wisata. Dirjen KSDAE, Satyawan Pudyatmoko, menyatakan bahwa tanaman ganja tersebut ditemukan pada September 2024 sebagai bagian dari penanganan kasus narkotika oleh Kepolisian Resor Lumajang. Pada 18–21 September 2024, tim gabungan TNBTS, Kepolisian Resor Lumajang, TNI, dan perangkat Desa Argosari berhasil mengungkap ladang ganja yang tersembunyi di lereng curam menggunakan teknologi drone. Empat tersangka, warga Desa Argosari, telah ditetapkan dan tengah menjalani proses hukum. TNBTS menegaskan bahwa kebijakan pembatasan penggunaan drone dan penutupan kawasan wisata telah diatur sejak 2019 berdasarkan PP No. 36 Tahun 2024 dan tidak ada kaitannya dengan kasus ladang ganja. Kementerian Kehutanan berkomitmen meningkatkan pengawasan guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Disinformasi
20 Mar 2025
Meta telah memulai pengujian layanan Community Notes sebagai pengganti fitur cek fakta, dimulai di Amerika Serikat pada Selasa, 18 Maret 2025. Menurut pernyataan yang diposting di blog resmi Meta pada Senin, 17 Maret 2025, layanan ini memungkinkan kontributor dari komunitas untuk menulis dan menilai catatan pada konten di Facebook, Instagram, dan Threads sebagai bentuk klarifikasi atau koreksi. Sistem ini, yang mirip dengan Community Notes di X, tidak akan langsung muncul secara publik agar dapat diuji coba secara menyeluruh. Meta juga akan menyesuaikan algoritma sumber terbuka dari X sesuai dengan kebijakan platformnya, dan saat ini sekitar 200 ribu pengguna telah mendaftar sebagai kontributor Community Notes.
Fakta
20 Mar 2025
BMKG memprediksi puncak musim kemarau 2025 akan terjadi pada Juni hingga Agustus, berdasarkan analisis data iklim terkini. Informasi ini mencakup pembagian wilayah ke dalam Zona Musim, di mana sebagian besar mengalami kemarau normal, namun beberapa daerah diperkirakan mengalami kondisi di atas atau di bawah normal. Masyarakat dan sektor terkait diimbau untuk antisipasi dini guna meminimalkan dampak, terutama di wilayah rentan kekeringan dan kebakaran hutan. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyatakan musim kemarau diperkirakan mulai pada Mei 2025. Sektor pertanian, lingkungan, dan pengelolaan air diharapkan menyesuaikan strategi, seperti penerapan sistem irigasi efektif dan langkah pencegahan karhutla. Pemerintah daerah juga diimbau untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang konservasi air, sementara pemantauan cuaca secara berkala menjadi kunci dalam menghadapi musim kemarau.
Fakta
19 Mar 2025
Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa beberapa jenis zat kimia berbahaya terdapat dalam pembalut wanita seperti zat klorin, phthalates, dan BPA yang diklaim dapat memicu gangguan hormon dan kanker. Klaim ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat khususnya para kaum wanita.  Setelah dilakukan penelusuran, berdasarkan informasi yang dilansir dari kompas.com, berdasarkan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, setiap produk pembalut wanita yang beredar di pasaran wajib memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan. Setiap produk yang mendapat izin edar telah melalui proses evaluasi untuk memastikan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keamanan dan mutu. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, menginformasikan, setiap tahunnya pemerintah rutin melakukan pengawasan dan pemastian mutu dalam bentuk pengujian laboratorium terhadap seluruh produk, produsen, dan distributor alat kesehatan yang beredar di pasaran. Jika terdapat kekhawatiran, masyarakat dapat mengecek izin edar alat maupun produk kesehatan melalui laman infoalkes.kemkes.go.id atau aplikasi Alkes Mobile. 
Hoaks
19 Mar 2025
Beredar di media sosial sebuah video yang mengeklaim bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mempersiapkan 20.000 personel siap perang untuk menjemput Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia. Penjemputan pekerja migran oleh TNI tersebut dilakukan dalam rangka mengantisipasi apabila ada serangan dari pihak Malaysia.  Faktanya, berdasarkan penelusuran yang dilansir dari kompas.com, video tersebut memiliki kemiripan dengan isi pemberitaan CNBC Indonesia yang berjudul “Urus TKI Pulang dari Malaysia, TNI Siapkan 20.000 Personel”. Narasi yang menyebutkan bahwa TNI akan menjemput para pekerja migran dari Malaysia untuk mengantisipasi serangan adalah hoaks. Pada tahun 2020, TNI memang menyiapkan 20.000 personel untuk menjemput para pekerja migran yang kembali dari Malaysia. Namun, penjemputan tersebut bukan untuk mengantisipasi adanya serangan.   
Hoaks
19 Mar 2025
Beredar informasi undian berhadiah yang mengatasnamakan Bank Jatim di media sosial, dengan klaim nasabah berkesempatan memenangkan hadiah mewah seperti kendaraan dan voucher belanja jika saldo mencapai kelipatan tertentu. Pesan tersebut mengajak masyarakat untuk segera mendaftar melalui tautan yang disertakan. Namun, hasil menunjukkan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Bank Jatim melalui akun Instagram resminya (@bankjatim) mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan nama mereka dan menegaskan bahwa bank tidak pernah meminta data pribadi nasabah atau menyelenggarakan undian berhadiah.
Hoaks
19 Mar 2025
Beredar di media sosial unggahan berisi tangkapan layar dari artikel berita yang mencantumkan logo CNN Indonesia dengan judul “Budi Arie: Dana Haji yang Dipakai Pemerintah Tidak Sengaja Untuk IKN Mencapai 700 Triliun Dikembalikan Dalam Bentuk THR”. Dalam tangkapan layar tersebut terlihat tanggal publikasi berita pada 15 Maret 2025, yang disertai dengan foto Menteri Koperasi Budi Arie.  Faktanya, seperti dilansir dari tempo.co, hasil penelusuran menggunakan Google Lens menunjukkan bahwa artikel yang memuat foto Budi Arie di CNN Indonesia itu tidak membahas mengenai penggunaan dana haji untuk IKN. Foto tersebut sebenarnya merupakan foto pendukung yang diambil oleh fotografer CNN Indonesia, Safir Makki, dan digunakan dalam artikel berjudul “210 Ribu Orang Bakal Dilatih Kelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih”, yang diterbitkan pada 15 Maret 2025. Sehingga, unggahan berisi artikel dengan judul Menteri Koperasi Budi Arie akan mengembalikan dana haji yang dipakai untuk IKN dalam bentuk THR adalah tidak benar dan merupakan hasil suntingan.   
Hoaks
19 Mar 2025
Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang tidak diperpanjang atau tidak dibayar pajaknya selama 2 tahun setelah periode 5 tahun STNK selesai, akan dikenakan sanksi berupa penyitaan kendaraan dan penghapusan data regristrasi sehingga ilegal untuk digunakan di jalan raya. Klaim tersebut mengundang berbagai reaksi di kalangan masyarakat.    Dilansir dari detiknews, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri membantah isu adanya aturan tilang yang menyita kendaraan. Korlantas menegaskan informasi tersebut tidak benar. Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso memastikan tidak ada perubahan pada aturan tilang yang berlaku saat ini dan menyampaikan bahwa STNK memang harus disahkan setiap tahun. Jika tertangkap petugas dan STNK belum disahkan, pengendara tetap ditilang, tapi kendaraan tidak disita. Ia juga menerangkan jika STNK belum disahkan selama dua tahun, data kendaraan tidak akan dihapus kecuali atas permintaan pemilik sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 74. Dengan demikian, informasi tersebut tidak tidsk bensr dan menyesatkan.
Hoaks
18 Mar 2025
Beredar di media sosial sebuah unggahan berupa video yang mengklaim bahwa Sri Mulyani resmi mundur dari jabatan sebagai Menteri Keuangan. Video yang berdurasi 30 detik tersebut menampilkan Sri Mulyani tengah dikerubungi para wartawan yang mencoba mewawancarainya terkait hal apakah kemundurannya dikarenakan adanya perselisihan dengan Presiden Prabowo Subianto.  Setelah dilakukan penelusuran, cuplikan video tersebut sudah beredar sejak Januari 2024 dan identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV yang menampilkan momen ketika Sri Mulyani ditanya wartawan soal isu dirinya akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju di era Presiden Joko Widodo. Selain itu, melalui akun Instagram resmi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hariqo Satria Wibawa selaku Juru Bicara, menegaskan kabar mundurnya Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan adalah tidak benar (hoaks). Hingga saat ini, tidak ada satu pun pernyataan resmi mengenai mundurnya Sri Mulyani, sebagaimana yang disampaikan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab. Hariqo mengimbau masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial dan selalu saring sebelum sharing.
Hoaks
18 Mar 2025
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang mengklaim bahwa BPJS Kesehatan mengeluarkan bantuan dana sosial periode 2025 sebesar Rp. 3.550.000. Unggahan tersebut turut menampilkan logo resmi BPJS Kesehatan. Pemilik akun menginstruksikan kepada masyarakat untuk segera mengklaim bantuan dana tersebut melalui link yang ada dibawah unggahan tersebut. Faktanya, Hasil penelusuran pada link dibawah unggahan tersebut, ditemukan tautan yang mengarah ke sebuah situs yang meminta para pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Selain itu, dilansir dari kompas.com, Rizzky Anugerah selaku Kepala Humas BPJS Kesehatan, menjelaskan bahwa informasi bantuan dana Rp 3.550.000 tersebut hoaks dan penipuan. BPJS Kesehatan membantah secara tegas tidak pernah mengumumkan program bantuan dana sosial seperti hal tersebut. Masyarakat diminta untuk berhati-hati dan waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. 
Hoaks
18 Mar 2025
Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Pertamina memberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara gratis sebagai bagian dari program tunjangan hari raya (THR) untuk masyarakat. Dalam unggahan tersebut, disertakan pula tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar dan mendapatkan BBM gratis tersebut.  Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan bahwa unggahan yang beredar tersebut adalah hoaks atau tidak benar adanya. Dilansir dari tirto.id, Fadjar Djoko Santoso, Vice President Corporate Communication Pertamina, menegaskan bahwa Pertamina tidak menyediakan BBM Regulasi THR. Ia juga mengungkapkan bahwa tautan yang beredar tersebut tidak mengarah ke situs resmi Pertamina, melainkan mengarahkan publik ke situs mencurigakan yang diduga sebagai upaya penipuan. Selain itu, situs tersebut juga tidak menggunakan logo resmi MyPertamina, sehingga dapat dipastikan informasi tersebut adalah hoaks. Melalui akun Instagram resmi Pertamina Call Centre @pertamina.135, pihak Pertamina juga telah mengunggah klarifikasi terkait informasi yang beredar dan mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi.  
Hoaks
17 Mar 2025
Beredar di media sosial sebuah unggahan dengan narasi yang mengklaim bahwa sebuah bangunan berbentuk masjid dibongkar karena menjadi tempat untuk aktivitas berkaitan dengan terorisme. Unggahan yang disertai video berdurasi satu menit 17 detik tersebut, menampilkan pembongkaran bangunan berkubah tersebut menggunakan alat berat.  Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut identik dengan video yang diunggah di laman detik.com. Video tersebut adalah momen pembongkaran salah satu bangunan yang ada di tempat wisata bernama Hibisc Fantasy yang berada di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat pada 8 Maret 2025. Informasi selanjutnya dilansir dari kompas.com, pembongkaran bangunan di Hibisc Fantasy dilakukan setelah ditemukan adanya pelanggaran lingkungan dan izin operasional. Tempat wisata tersebut hanya mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter persegi, namun dalam pembangunannya mencapai 15.000 meter persegi. Sehingga, pembongkaran bangunan Hibisc Fantasy tidak ada kaitannya dengan kasus atau aktivitas terorisme. 
Disinformasi