SumselCekFakta

DISKOMINFO PROV. SUMSEL
Beranda
Permohonan Klarifikasi
Semua Klarifikasi
Lacak Tiket

Saring Sebelum Sharing.
Jaga Sumsel Kondusif.

Layanan resmi verifikasi informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pastikan kebenaran berita sebelum Anda menyebarkannya.

Semua Klarifikasi

Arsip lengkap berita

Informasi Terbaru

Update data terkini

Permohonan Klarifikasi

Lapor Hoax di sini

Lacak Tiket

Cek status pelaporan

26 Mar 2025
Akun Facebook “Rans family177” mengunggah video pada Kamis (20/3/2025) yang mengklaim bahwa Raffi Ahmad bersama RANS Entertainment akan membagikan dana bantuan untuk tenaga kerja Indonesia, terutama bagi TKI dan TKW, dengan total bantuan mencapai Rp100 juta hingga Rp1 miliar. Narasi tersebut mengajak masyarakat untuk mengikuti syarat yang ditentukan, seperti menyebut nama anak pertama Raffi Ahmad. Namun, Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan informasi resmi mengenai pembagian dana tersebut di akun media sosial RANS Entertainment maupun Raffi Ahmad. Pemeriksaan menggunakan AI Voice Detector menunjukkan bahwa suara dalam video memiliki probabilitas 89,02 persen dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Dengan demikian, klaim tersebut merupakan konten tiruan (impostor content).
Hoaks
26 Mar 2025
Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan foto sepasang laki-laki dan perempuan bergandengan di tengah ladang ganja dengan pemandangan Gunung Bromo di belakangnya. Unggahan tersebut disertai narasi foto termahal lokasi di Bromo dimenangkan oleh dua orng tersebut. Faktanya, dilansir dari kompas.com, dengan menggunakan tools pendeteksi AI, Hive Moderation, foto tersebut benar terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 93,9 persen. Informasi selanjutnya, dilansir dari kehutanan.go.id, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Satyawan Pudyatmoko mengatakan, tanaman ganja di TNBTS ditemukan pada September 2024. Berdasarkan pemetaan lahan dengan pesawat nirawak atau drone, lokasinya di lereng curam dan tertutup semak belukar. Sehingga, informasi mengenai foto pasangan di tengah ladang ganja dengan pemandangan Gunung Bromo adalah hoaks atau tidak ada benarnya. 
Hoaks
26 Mar 2025
Sebuah video yang mengklaim Jusuf Hamka mengadakan kuis susun kata dengan hadiah Rp 50 juta beredar di media sosial, namun pemeriksaan mengungkapkan bahwa video tersebut merupakan hasil manipulasi. Dalam video tersebut, diklaim bahwa Jusuf Hamka menawarkan bantuan Rp 50 juta bagi yang berhasil menyusun kata kunci, namun gerakan bibirnya tidak sinkron dengan perkataannya. Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan Google Lens dan Hive Moderation mendeteksi bahwa video tersebut identik dengan unggahan asli di kanal YouTube, di mana Jusuf Hamka hanya menyampaikan motivasi meraih kesuksesan. Suara dalam video dideteksi sebagai hasil kecerdasan buatan dengan probabilitas 99,9 persen. Dengan demikian, klaim kuis berhadiah tersebut adalah hoaks.
Hoaks
26 Mar 2025
Sebuah unggahan di Facebook mengklaim menyediakan tautan pendaftaran untuk Gebyar Undian Bank Mandiri. Namun, hasil verifikasi oleh TurnBackHoax mengungkap bahwa tautan tersebut mengarahkan pengguna untuk mengunduh perangkat lunak berbahaya yang berpotensi mencuri data pribadi. Informasi resmi mengenai undian berhadiah tersebut tidak ditemukan di laman resmi Bank Mandiri (bankmandiri.co.id), sehingga klaim tersebut dinyatakan sebagai hoaks.
Hoaks
26 Mar 2025
Sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Ciamis, Dr. H. Taufik Gumelar, S.T., M.M., diklaim mengirim pesan kepada beberapa kepala desa di Kabupaten Ciamis dengan menggunakan nama dan foto profil milik pejabat tersebut. Namun, konfirmasi dari akun Instagram Ciamis Libas Hoaks (@cliks_ciamislibashoaks) menyatakan bahwa akun tersebut adalah palsu dan merupakan modus penipuan. Taufik Gumelar menegaskan bahwa ia tidak pernah menghubungi kepala desa secara personal. Masyarakat diimbau untuk mengabaikan pesan semacam itu dan memverifikasi kebenarannya melalui saluran resmi.
Hoaks
26 Mar 2025
Pada Selasa (25/2/2025), akun Facebook “Ratu Raara” mengunggah video berdurasi 23 detik yang mengklaim menampilkan Hotman Paris mempromosikan laman judi miliknya. Video tersebut, yang sudah ditonton 221 ribu kali dengan 2,1 ribu suka dan 535 komentar hingga Rabu (12/3/2025), menampilkan Hotman yang menyatakan bahwa ia hanya mempromosikan laman judi yang dimilikinya sendiri. Namun, verifikasi oleh Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menggunakan deepware.ai mengidentifikasi video tersebut sebagai hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan tingkat kepercayaan 98%. Penelusuran lebih lanjut melalui Google Image mengungkap bahwa video asli, yang diunggah di akun Instagram resmi Hotman Paris pada Februari 2025, merupakan tanggapan terhadap isu hukum yang melibatkan Firdaus Oiwobo dan tidak berkaitan dengan laman judi. Dengan demikian, klaim dalam video tersebut adalah konten palsu.
Hoaks
26 Mar 2025
Di media sosial beredar gambar Puan Maharani dengan palu yang diklaim sebagai bukti penolakan DPR terhadap RUU Perampasan Aset, sekaligus menyebut bahwa Presiden Prabowo mendesak pengesahannya. Narasi tersebut menyatakan bahwa DPR menolak RUU tersebut, meskipun Prabowo mendorong agar disahkan, namun klaim ini tidak berdasar. Verifikasi menunjukkan foto itu diambil pada sidang paripurna di Senayan pada 1 Oktober 2019, saat Puan baru menjanjikan prioritas pembahasan RUU yang tertunda, tanpa menyebut RUU Perampasan Aset. RUU yang bertujuan memulihkan aset ilegal ini telah diajukan sejak 2012 namun belum diundangkan, dan belum ada instruksi khusus dari Prabowo terkait hal tersebut. Dengan demikian, narasi tersebut merupakan hoaks.
Hoaks
26 Mar 2025
Perampasan Aset. Video tersebut disertai narasi yang menyatakan adanya perpecahan antara anggota DPR yang mendukung dan menolak RUU tersebut. Namun, penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com menunjukkan bahwa pada Maret 2025 tidak ada pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR, karena RUU tersebut hanya masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025–2029. Lebih lanjut, hasil pemeriksaan menggunakan Google Lens mengungkapkan bahwa video tersebut identik dengan rekaman kericuhan sidang paripurna pada tahun 2014 untuk menentukan pimpinan DPR, yang sempat menyebabkan beberapa kali skorsing sidang dan akhirnya menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR periode 2014–2019. Dengan demikian, klaim bahwa video menampilkan kericuhan terkait RUU Perampasan Aset adalah tidak benar atau hoaks.
Hoaks
25 Mar 2025
Di media sosial beredar narasi yang mengklaim pemerintah akan menghapus pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2025. Klaim tersebut muncul dari sebuah video di kanal YouTube Kementerian Sekretariat Negara RI yang menampilkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers mengenai jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) periode 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa jadwal pengangkatan CPNS 2024 akan diselesaikan paling lambat pada Juni 2025 dan tidak menyebutkan penghapusan pengangkatan PPPK. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pengangkatan PPPK tahun sebelumnya merupakan jalur afirmasi terakhir; ke depannya, seluruh CASN akan mengikuti tes reguler. Dengan demikian, narasi penghapusan pengangkatan PPPK pada 2025 adalah keliru.
Hoaks
25 Mar 2025
Sebuah unggahan di Facebook mengklaim bahwa Pertamina akan memberikan BBM gratis menjelang Hari Raya Idul Fitri, dengan rincian pembagian berdasarkan jenis kendaraan. Unggahan tersebut mengajak masyarakat untuk mendaftar melalui tautan di bio akun tersebut guna mendapatkan bantuan, dengan harapan program ini dapat memperbaiki citra perusahaan dan menjaga kepercayaan pelanggan. Namun, penelusuran mengungkap bahwa akun tersebut bukan merupakan akun resmi Pertamina. Informasi resmi mengenai program subsidi BBM hanya tersedia melalui situs subsiditepat.mypertamina.id. Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, karena tautan tersebut merupakan upaya phishing yang bertujuan mencuri data pribadi.
Hoaks
24 Mar 2025
Sebuah video berdurasi 21 detik yang beredar di media sosial menampilkan anggota DPR mengambil amplop coklat dari dalam map saat rapat kerja bersama Pertamina, yang kemudian disimpan di bawah meja. Unggahan ini menimbulkan dugaan korupsi, dengan anggapan bahwa amplop tersebut merupakan sogokan dari Pertamina. Namun, verifikasi menunjukkan bahwa potongan video tersebut identik dengan rekaman di kanal YouTube Kompas TV, yang menampilkan rapat kerja Komisi VI DPR bersama direktur utama PT Pertamina pada Rabu (11/03/2025) mengenai kasus Pertamax oplosan. Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, menegaskan bahwa amplop tersebut berisi uang SPPD, tunjangan yang merupakan hak anggota DPR untuk perjalanan dinas. Anggota DPR yang bersangkutan, Herman Khaeron, menjelaskan bahwa uang tersebut baru diserahkan oleh Sekretariat DPR karena ia belum sempat mengambilnya.
Disinformasi
24 Mar 2025
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan internet (Wi-Fi) secara gratis dari pemerintah. Unggahan tersebut mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital, disertai narasi persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat bantuan tersebut. Pemilik akun menginformasikan untuk mendapat bantuan internet (Wi-Fi) gratis dapat melalui link yang tertera pada unggahan tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada link dalam unggahan tersebut, ditemukan tautan yang mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data pribadi seperti nama lengkap, alamat domisili, usia, jenis kelamin sampai nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Selanjutnya, dilansir dari kompas.com, masyarakat melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, atau organisasi masyarakat, dapat melakukan permohonan akses telekomunikasi dan informasi atau pendaftaran bantuan internet (Wi-Fi) gratis di situs BAKTI Kominfo, pasti.baktikominfo.id. 
Disinformasi
24 Mar 2025
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang menginformasikan mengenai adanya bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Dalam unggahan tersebut, pemilik akun menginstruksikan masyarakat untuk mendaftarkan diri melalui tautan yang tertera. Setelah dilakukan penelusuran melalui tautan yang tertera pada unggahan tersebut, ditemukan bahwa tautan tersebut tidak mengarah pada situs resmi untuk mendaftar Bansos PKH 2025, melainkan mengarah ke sebuah situs yang meminta para pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Instagram resmi Kementerian Sosial (Kemensos) @kemensosri, masyarakat dapat mengusulkan diri atau orang lain yang layak menjadi penerima bantuan sosial melalui Aplikasi Cek Bansos dan harus sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dapat dicek melalui website resmi cekbansos.kemensos.go.id.  
Hoaks
23 Mar 2025
Di media sosial beredar tautan yang mengklaim sebagai cara melaporkan kasus penipuan daring ke kepolisian melalui WhatsApp. Unggahan tersebut mengajak masyarakat untuk mengirim laporan melalui nomor WhatsApp, dengan menyebut bahwa hal itu dapat membantu mengembalikan dana yang hilang akibat investasi, pinjaman, atau hadiah palsu. Namun, Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan bahwa pelaporan kejahatan siber resmi dilakukan melalui situs Dittipidsiber Bareskrim Polri di https://patrolisiber.id/submit-report/ dan bukan melalui WhatsApp. Masyarakat diimbau untuk mengisi formulir resmi tersebut dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu yang beredar di media sosial.
Hoaks
22 Mar 2025
Beredar unggahan di media sosial yang menginformasikan bahwa telah terjadi kecelakaan yang melibatkan bus berisi rombongan jemaah umrah asal Indonesia. Atas insiden tersebut, dikabarkan enam WNI meninggal dunia sementara beberapa lainnya luka-luka. Unggahan tersebut turut menampilkan foto bus rombongan jemaah umrah asal Indonesia yang sudah terbalik dan terbakar.  Setelah dilakukan penelusuran, berdasarkan informasi yang dilansir dari republika.co.id, kecelakaan terjadi di Wadi Qudeid (Madinah-Mecca Road) yang berjarak 150 km dari Jeddah, pada Kamis (20/3/2025) sekitar pukul 13.30 Waktu Arab Saudi atau 17.30 WIB. Selain itu, dilansir dari metrotvnews.com, Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B Ambary, menjelaskan kronologi kecelakaan terjadi setelah bus ditabrak oleh sebuah mobil jeep yang mencoba menyalip. Akibatnya, bus terguling dan terbakar di lokasi kejadian. Yusron memastikan seluruh korban berangkat melalui Travel Umrah Madani Alam Semesta, yang berbasis di Bojonegoro. Dari total 20 korban, enam jemaah meninggal dunia dan 14 jemaah lainnya mengalami luka-luka. Setelah menerima laporan, KJRI Jeddah segera mengirimkan tim ke lokasi untuk berkoordinasi dengan otoritas setempat, termasuk rumah sakit, tour leader, serta Kementerian Haji Arab Saudi untuk menangani para korban. Sementara itu, Kemlu RI juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan agensi umrah terkait untuk mengumpulkan data lengkap mengenai para korban dan keluarganya di Indonesia.
Fakta
22 Mar 2025
Lima anak bocah mengalami luka bakar dan goresan akibat ledakan petasan di Malang, Jawa Timur. Peristiwa terjadi pada Kamis (20/3/2025) siang di Jalan Ikan Piranha Atas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Korban yang berusia 11 hingga 14 tahun mengalami luka bakar ringan serta luka gores pada berbagai bagian tubuh. Kapolsek Lowokwaru, Kompol Anang Tri Hananta, menyatakan bahwa petasan meledak saat para anak meracik serbuk petasan yang dibeli secara online. Diduga, serbuk mercon yang disiapkan dalam kertas gulung menyala ketika seorang anak bermain dengan korek gas, menyebabkan ledakan tersebut.
Fakta
21 Mar 2025
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang mengklaim bahwa Kementerian Koperasi sedang membuka lowongan besar-besaran untuk posisi tenaga pendamping koperasi modern tahun 2025. Unggahan tersebut turut menampilkan logo resmi Kemenkop. Pemilik akun menginformasikan kepada para calon pelamar yang tertarik untuk mendaftar melalui link yang tertera pada bio akun tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada link dalam unggahan tersebut, ditemukan tautan yang mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Selanjutnya, penelusuran pada sejumlah akun resmi Kemenkop seperti website, Instagram, dan Facebook, ditemukan informasi bahwa rekrutmen tenaga pendamping koperasi modern terakhir dilaksanakan pada tahun 2024. Belum ditemukan informasi resmi yang menyatakan  bahwa rekrutmen tenaga pendamping koperasi modern tahun 2025 telah dibuka. Sehingga, informasi mengenai rekrutmen tenaga pendamping koperasi modern tahun 2025 adalah hoaks atau tidak benar adanya. 
Hoaks
20 Mar 2025
Kementerian Kehutanan melalui Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mengklarifikasi informasi keliru mengenai penemuan ladang ganja di Kawasan Pelestarian Alam yang sempat dikaitkan dengan pembatasan penggunaan drone dan penutupan kawasan wisata. Dirjen KSDAE, Satyawan Pudyatmoko, menyatakan bahwa tanaman ganja tersebut ditemukan pada September 2024 sebagai bagian dari penanganan kasus narkotika oleh Kepolisian Resor Lumajang. Pada 18–21 September 2024, tim gabungan TNBTS, Kepolisian Resor Lumajang, TNI, dan perangkat Desa Argosari berhasil mengungkap ladang ganja yang tersembunyi di lereng curam menggunakan teknologi drone. Empat tersangka, warga Desa Argosari, telah ditetapkan dan tengah menjalani proses hukum. TNBTS menegaskan bahwa kebijakan pembatasan penggunaan drone dan penutupan kawasan wisata telah diatur sejak 2019 berdasarkan PP No. 36 Tahun 2024 dan tidak ada kaitannya dengan kasus ladang ganja. Kementerian Kehutanan berkomitmen meningkatkan pengawasan guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Disinformasi
20 Mar 2025
Meta telah memulai pengujian layanan Community Notes sebagai pengganti fitur cek fakta, dimulai di Amerika Serikat pada Selasa, 18 Maret 2025. Menurut pernyataan yang diposting di blog resmi Meta pada Senin, 17 Maret 2025, layanan ini memungkinkan kontributor dari komunitas untuk menulis dan menilai catatan pada konten di Facebook, Instagram, dan Threads sebagai bentuk klarifikasi atau koreksi. Sistem ini, yang mirip dengan Community Notes di X, tidak akan langsung muncul secara publik agar dapat diuji coba secara menyeluruh. Meta juga akan menyesuaikan algoritma sumber terbuka dari X sesuai dengan kebijakan platformnya, dan saat ini sekitar 200 ribu pengguna telah mendaftar sebagai kontributor Community Notes.
Fakta
20 Mar 2025
BMKG memprediksi puncak musim kemarau 2025 akan terjadi pada Juni hingga Agustus, berdasarkan analisis data iklim terkini. Informasi ini mencakup pembagian wilayah ke dalam Zona Musim, di mana sebagian besar mengalami kemarau normal, namun beberapa daerah diperkirakan mengalami kondisi di atas atau di bawah normal. Masyarakat dan sektor terkait diimbau untuk antisipasi dini guna meminimalkan dampak, terutama di wilayah rentan kekeringan dan kebakaran hutan. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyatakan musim kemarau diperkirakan mulai pada Mei 2025. Sektor pertanian, lingkungan, dan pengelolaan air diharapkan menyesuaikan strategi, seperti penerapan sistem irigasi efektif dan langkah pencegahan karhutla. Pemerintah daerah juga diimbau untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang konservasi air, sementara pemantauan cuaca secara berkala menjadi kunci dalam menghadapi musim kemarau.
Fakta
19 Mar 2025
Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa beberapa jenis zat kimia berbahaya terdapat dalam pembalut wanita seperti zat klorin, phthalates, dan BPA yang diklaim dapat memicu gangguan hormon dan kanker. Klaim ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat khususnya para kaum wanita.  Setelah dilakukan penelusuran, berdasarkan informasi yang dilansir dari kompas.com, berdasarkan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, setiap produk pembalut wanita yang beredar di pasaran wajib memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan. Setiap produk yang mendapat izin edar telah melalui proses evaluasi untuk memastikan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keamanan dan mutu. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, menginformasikan, setiap tahunnya pemerintah rutin melakukan pengawasan dan pemastian mutu dalam bentuk pengujian laboratorium terhadap seluruh produk, produsen, dan distributor alat kesehatan yang beredar di pasaran. Jika terdapat kekhawatiran, masyarakat dapat mengecek izin edar alat maupun produk kesehatan melalui laman infoalkes.kemkes.go.id atau aplikasi Alkes Mobile. 
Hoaks