SumselCekFakta

DISKOMINFO PROV. SUMSEL
Beranda
Permohonan Klarifikasi
Semua Klarifikasi
Lacak Tiket

Saring Sebelum Sharing.
Jaga Sumsel Kondusif.

Layanan resmi verifikasi informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pastikan kebenaran berita sebelum Anda menyebarkannya.

Semua Klarifikasi

Arsip lengkap berita

Informasi Terbaru

Update data terkini

Permohonan Klarifikasi

Lapor Hoax di sini

Lacak Tiket

Cek status pelaporan

15 Feb 2024
Terdapat berita dari beritajatim.com yang memuat tentang alat peraga kampanye (APK) yang masih belum dilepas saat masa tenang. Berita tersebut dimuat pada tanggal 12 Februari 2024, dengan dilengkapi sejumlah temuan ddata berita jatim tentang APK di beberapa ruas jalan. Berdasarkan hasil analisis, berita tersebut merupakan fakta. Ketua Bawaslu Surabaya, Novli Bernado Thyssen mengonfirmasi kebenaran temuan APK yang belum diturunkan tersebut pada berita jatim. Hal tersebut disebabkan karena ditemui kendala kurangnya jumlah petugas dibandingkan dengan seluruh APK yang tersebar di Kota Surabaya. Melansir Surabaya.go.id, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Surabaya, Yudhistira memberikan keterangan pada minggu (11/2/2024) dini hari sebanyak 3 truk berhasil membawa APK. Kemudian pada Senin (12/2/2024) masing-masing satu truk tiap kecamatan, sehingga Satpol PP mengerahkan kurang lebih 35 dump truck berhasil mengangkut APK. Yudhis menjelaskan, penertiban APK merujuk pada Pasal 1 angka 36 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penyisiran APK tersebut dilakukan bersama Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. Muatan APK tersebut merupakan baliho besar, bendera partai, serta banner berukuran kecil.
Fakta
15 Feb 2024
Beredar berita yang dimuat oleh beritajatim tentang munculnya dugaan praktik politik uang oleh salah seorang Caleg PDIP di Kabupaten Malang. Dalam pemberitaan tersebut kemunculan polemik itu bersumber dari video dan rekaman suara yang viral di media sosial. Video tersebut mencatut nama Zulham, salah seorang Caleg PDIP di dapil dua Kabupaten Malang, yang meliputi Keacamatan Turen, Dampit, Sumbermanjing Wetan, dan Tirtoyudo. Dalam video itu turut mencatut nama salah satu ketua Rukun Tetangga (RT) yang berinisial DC dituduh membagikan jibab dan centong putih bergambar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar-Mahfud. Keterangan selanjutnya, dalam video disebut pria berinisial D dan Ketua KPPS 25 berinisial IP dan satu anggota TPS berinisial T, membagikan surat suara bersama amplop dengan berisi uang pecahan Rp50 ribu untuk diarahkan memilih salah satu Caleg PDIP di wilayah Turen dan Paslon nomer urut 3 dalam Pilpres. Berdasarkan hasil analisis, informasi tersebut merupakan berita opini. Pemberitaan tersebut banyak menyebutkan keterangan Caleg PDIP yaitu Zulham yang mengaku tidak mengenal dan menyuruh orang yang ada dalam video untuk membagikan barang dan uang. Portal media Berita Jatim mendapat keterangan dari Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Hazairin, yang mengaku beberapa dugaan money politic sudah ia lakukan pemberkasan dan baru akan dilakukan rapat pleno untuk menghasilkan keputusan tindak lanjut. Dilansir dari detik.com, Anggota KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika mengaku tengah mendalami dugaan politik uang melibatkan oknum KPPS dalam video yang viral tersebut.
15 Feb 2024
Beredar berita yang dimuat oleh beritajatim.com munculnya temuan oleh Badan Pengawas Pemilu Ngawi terkait Kepala Desa yang tidak netral. Disebutkan bahwa Kepala Desa Sambiroto Padas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Sri Mulyono merupakan terlapor atas dugaan tidak netral. Menurut keterangan Mulyono, pembuatan video dukungan kepada salah satu pasangan calon kontestan pemilu karena ada yang meminta paksa. Pengakuan Sri proses pembuatan video tersebut dilakukan karena ada intimidasi petinggi Asosiasi Kepala Desa (AKD). Petinggi tersebut tidak diketahui karena Sri enggan memberikan keterangan. Berdasarkan hasil penelusuran informasi tersebut adalah fakta. Peristiwa ini juga diberitakan oleh media Kompas.com, yang berisi penjelasan bahwa Mulyono tahu video itu merupakan pelanggaran netralitas kepala desa, dia mengaku takut terhadap ancaman sosok yang enggan disebut namanya. Ketua Bawaslu Kabupaten Ngawi Yohanes Pradana Vidya Kusdanarko menyebutkan, bahwa Bawaslu telah mengajukan 30 pertanyaan kepada Kepala Desa Sambiroto Sri Mulyono terkait video dugaan pelanggaran netralitas. Yohanes masih belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena masih membutuhkan proses pendalaman. Yohanes memastikan akan memproses kasus secepatnya.
Fakta
15 Feb 2024
Beredar berita yang diunggah oleh beritajatim.com tentang adanya dua kotak suara yang hilang di Kabupaten Pasuruan. Dalam pemberitaan tersebut memuat informasi tentang pendistribusian logistik. Diantaranya adalah kotak suara, surat suara, hingga sarana administrasi. Berdasarikan hasil analisis, informasi tersebut adalah fakta. Berita jatim mendapat dua narasumber utama yaitu masing-masing Ketua KPU Kabuapten Pasuruan dan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan penjelasan Ketua KPU Kabupaten Pasuruan Zainul Arifin pada tanggal 12 Februari 2024 yang mengatakan bahwa dari 24 kecamatan di kabupaten Pasuruan sudah satu kecamatan yang didistribusikan sampai ke tingkat desa. Sedangkan Berdasarkan keterangan ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, tentang dua kotak suara yang hilang itu berada di kecamatan Puspo. Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yunanto menjelaskan bahwa dua kotak suara tersebut sudah diganti.
Fakta
14 Feb 2024
Berita tentang Status Semeru siaga usai alami 19 kali letusan pada detik.com adalah fakta. Melansir dari berbagai sumber, seperti jawapos.comn Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang Wawan Hadi Siswoyo mengatakan Gunung Semeru masih pada Level III atau siaga. Melansir informasi dari media lainnya yaitu radartuban.jawapos.com, bahwa dari hal tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi). Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak.
Fakta
14 Feb 2024
Berita dari portal beritajatim.com tentang Bawaslu Malang mengamankan perempuan pembawa uang untuk dibagikan saat masa tenang di Gondanglegi adalah fakta. Berita tersebut sudah menyantumkan narasumber yang terpercaya yaitu dari Bawaslu Kabupaten Malang. Berdasarkan penjelasan dari Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Hazairin menjelaskan, dari hasil klarifikasi Bawaslu, bahwa yang bersangkutan si pembawa uang menyampaikan kepada penerima uang untuk memilih salah satu calon presiden dan calon wakin preisden. Jumlah uang yang dibagikan rencana untuk 20 orang, tapi baru 10 orang sudah ketahuan, dan masing-masing menerima Rp 50 ribu. Pada judul berita ini sudah memutuskan status money politic, meskipun Bawaslu Kabupaten Malang akan melakukan rapat pleno untuk kemudian hasilnya akan disampaikan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Kasus ini juga diberitakan oleh sumber media yang lain yaitu portal berita liputan6.com.
Fakta
14 Feb 2024
Muatan berita dari beritajatim.com yang berjudul “Kewarganegaraan Ganda, Hak Pilih 3 Warga Blitar Diblokir” adalah fakta. Pemblokiran tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Blitar seusai melakukan pengecekan koordinasi denganDispendukcapil Kabupaten Blitar. Berdasarkan keterangan Koordinator Divisi (Kordiv) Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Blitar, Ruli Kustatik mengatakan, terdapat 3 pemilih yang diblokir hak pilihnya. Adapun 3 warga yang diblokir adalah warga Rohingnya yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wonotirto tapi masih harus wajib lapor ke rumah detensi imigrasi Blitar, berikutnya warga Kecamatan Kanigoro yang terdeteksi memiliki paspor Taiwan yang dokumen kewarganegaarn Indonesia belum dihapus oleh yang bersangkutan, dan terakhir warga Kademangan yang memilih dan mengajukan pemindahan sebagai warga negara Jepang. Informasi kasus ini juga diberitakan oleh media lain yaitu blitarkawentar.jawapos.com.
Fakta
14 Feb 2024
Beredar berita dari detikjtim menginformasikan bahwa terdapat 14.863 pemilih pemula di Tulunganggung yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Temuan angka tersebut diketahui saat KPU Tulungaggung melakukan pemeriksaan Data Pemilih (Sidalih). KTP Tersebut memiliki fungsi penting dalam memudahkan pemilih dalam menggunakan hak suaranya pada 14 Februari saat berlangsung pencoblosan Pemilu 2024. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir koranmemo.com yang terbit pada 12 Februari 2024, menurut keterangan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulunganggung Safari Hasan sebanyak 14.863 pemilih dari 843.960 pemilih yang tidak memiliki e-KTP. Safari mengungkapkan bahwa sesuai dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman tekni pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu, pemilih bisa menggantikan e-KTP dengan KTP digital. Selain itu, dalam Permendagri warga bisa menggantikan KTP dengan biodata WNI yang diterbitkan Dispendukcapil setempat. Safari meminta agar petugas Dispendukcapil Tulungagung bisa memberikan layanan cetak e-KTP atau penerbitan biodata WNI bagi masyarakat, sehingga bagi warga yang belum memiliki e-KTP tetap bisa mengikuti pesta demokrasi pencoblosan yang digelar serentak.
Fakta
14 Feb 2024
Beredar berita dari Detikjatim, yang menginformasikan adanya lima kecamatan di Sampang, Madura yang masuk dalam daerah sangat rawan Pemilu, yaitu: Tambelangan, Banyuates, Robatal, kedundung, dan Kota Sampang. Informasi tersebut merupakan fakta. Melansir humas.polri.go.id, Kapolres Sampang AKBP Siswantoro telah menugaskan 560 personel BKO Polda Jatim serta 359 personel BKO Polres Sampang ke 14 Kecamatan di Kabupaten Sampang. Ada 2726 TPS di seluruh wilayah hukum Sampang. Siswantoro menerangkan pola pengamanan menjadi tiga pola, yakni: Tempat Pemungutan Suara Kurang Rawan, 1 personil Polri akan melaksanakan pengamanan 10 TPS. Tempat Pemungutan Suara Rawan, 1 personil Polri akan melaksanakan pengamanan 1 TPS. Tempat Pemungutan Suara Sangat Rawan, setiap TPS akan di jaga 2 personil Polri. Selain petugas pengamanan TPS, Polres Sampang juga akan menyiapkan 5 peleton personil Sat. Brimob dan 8 unit K9 Polda Jawa Timur yang akan di tempatkan sesuai rayonisasi.
Fakta
14 Feb 2024
Beredar berita dari beritajatim.com yang memuat tentang Blitar termasuk dalam daerah rawan pemilu di Jawa Timur. Berita jatim menuliskan bahwa kondisi tersebut merupakan buntut dari pemungutan suara ulang dan adanya dugaan penyerangan terhadap anggota KPPS menjadi penyebab Blitar mausk ke daerah rawan. Keterangan dalam pemberitaan yang dimuat beritajatim menyebut bahwa kategori rawan lantaran jumlah TPS yang banyak serta kondisi geografis yang berbeda. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut terdapat disinformasi. Melansir detik.com, wilayah hukum Polres Blitar Kota termasuk dalam daerah rawan pemilu 2024 berdasar pada hasil pemetaan yang dilakukan oleh Polda Jatim. Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setiyo Pambudi mengatakan pada detik bahwa terdapat 420 personel termasuk Badan Kendali Operasi (BKO) Polda Jatim 60 personel, kemudian perbantuan dari TNI (Kodim 0808 dan Batalyon 511). Danang menyebutkan jumlah personel Polres Blitar Kota cukup terbatas untuk mengamankan 1.577 TPS yang termasuk dalam wilayah hukum Polres Blitar Kota. Danang menyebutkan bahwa potensi kerawanan tersebut memiliki karakteristik berbeda. detikjatim menginformasikan, tidak disebutkan potensi kerawanan tersebut. Kapolres Blitar Wiwit Adisatria memberikan keterangan pada detik jatim bahwa personel pengamanan Pemilu dalam wilayah hukum Polres Blitar mencapai 520 orang. Terdiri dari 300 personel PAM di TPS, 120 personel Dalmas dengan masing-masing rayon 1 pleton, dan 1 kompi lainnya sekitar 100 personel. Wiwit menyebutkan di wilayah hukum Polres Blitar terdapat 2.396 TPS. Beberapa di antaranya harus mendapatkan treatment khusus. Misalnya sejumlah TPS yang rawan bencana. Dari beberapa keterangan yang disampaikan, tidak ditemukan potensi rawan diakibatkan karena adanya pemungutan suara ulang, maupun dugaan penyerangan terhadap petugas KPPS.
Disinformasi
13 Feb 2024
Beredar unggahan di TikTok yang menginformasikan Bandara Doho Kediri dibuka. Informasi tersebut beredar pada 8 Februari 2024 dengan keterangan ‘bandara Kediri dibuka’. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut mengandung disinformasi. Melansir dari jawapos.com, Bandara Internasional Dhoho Kediri sudah dibuka untuk umum, namun belum mengoperasikan penerbangan. Warga dapat memasuki area Bandara Internasional Dhoho Kediri hanya dengan membayar parkir di lokasi tersebut. Biaya parkir untuk sepeda motor Rp 4.000 dan mobil sebesar Rp 10.000. General Manager PT Angkasa Pura I Bandae Udara Dhoho Kediri, I Nyoman Noer Rohim mangatakan, pihaknya sedang melakukan uji coba operasional Bandara Dhoho Kediri sehingga masyarakat umum boleh mengunjungi area bandara. Pengunjung hanya dibatasi dari pukul 07.30 hingga 17.00 WIB.
Disinformasi
13 Feb 2024
Beritajatim.com memuat berita dengan judul “Ribuan Petani di Bangkalan Gigit Jari Tak Masuk Program Jamsos” (10/02/2024) yang menginformasikan ribuan petani di bangkalan tidak masuk program Jamsos (Jaminan Sosial). Dalam berita, disebutkan sebanyak 87.000 petani di Kabupaten Bangkalan yang belum terkover oleh Jamsos. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir dari radarmadura.jawapos,com, Sub Koordinator Si Pembiayaan Investasi dan Kepenyuluhan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Dispertapahorbun) Bangkalan Herlina Endah Tyas menyampaikan, program jamsos petani dilanjutkan. Itu merupakan tindak lanjut 2023.Petani yang menjadi penerima program jamsos sama persis dengan tahun lalu, yakni 18.000.Belasan ribu petani tersebut didaftarkan sebagai peserta jamsos dengan dua segmentasi. Yakni, jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Menurut DPRD, saat ini da 105.000 petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Jika penerima jamsos hanya 18.000, maka masih ada 87.000 petani yang tidak mendapatkan haknya sebagai penerima jamsos.
Fakta
13 Feb 2024
Detikjatim.com memberitakan mengenai adanya spanduk bertuliskan “Pilpres 1 putaran wae. Mohon ampun kami capek ribut. Hemat 17 Triliun” yang terpasang di beberapa wilayah di Surabaya (Tandes, Sukomanunggal, Dukuh Pakis). Dari hasil analisis, berita tersebut dikategorikan sebagai berita opini. Berita opini adalah berita yang memuat berita yang berisi pandangan atau pemikiran seorang narasumber untuk menganalisis suatu isu atau peristiwa sedang terjadi. Biasanya, narasumber ini bisa berasal dari cendekiawan, jurnalis, atau masyarakat. Muatan informasi yang disampaikan pada awal paragraf berita detikjatim benar adanya. Paragraf awal dalam pemberitaan tersebut menginformasikan bahwa terpasang spanduk bertuliskan “Pilpres Satu Putaran Wae”. Tetapi ketika ditinjau dari keseluruhan isi paragraf, unsur muatan opini mendominasi tulisan. Opini tersebut berasal dari dua narasumber berita yaitu pemasang spanduk dan pakar politik. Berita serupa juga ditemukan pada jatim.jpnn.com, berjudul “Kemunculan Spanduk Pilpres Satu Putaran, Pengamat: Masyarakat Lelah Berantem”. Kedua, ditemukan pemberitaan serupa di rmoljatim.com berjudul “Fenomena Pilpres Satu Putaran, Masyarakat Lelah dengan Kegaduhan Politik”.
13 Feb 2024
Berita dari media rmoljatim dengan judul “Beredar Baliho ‘Cak Imin Menang, PKS Senang’. Pengamat: Pilihan PKB Belum Tentu Pilihan Voters”. Yang dimuat dalam laman mereka www.rmoljatim.id pada tanggal 10 Februari 2024 merupakan berita opini. Berita opini adalah berita yang memuat berita yang berisi pandangan atau pemikiran seorang narasumber untuk menganalisis suatu isu atau peristiwa sedang terjadi. Biasanya, narasumber ini bisa berasal dari cendekiawan, jurnalis, atau masyarakat. Berita rmol tersebut memang memuat fakta tentang adanya baliho bertuliskan “Cak Imin Menang, PKS Senang” di Sukomanunggal, Surabaya. Rmol juga memuat hasil wawancara para narasumber, yaitu: pemasang baliho (anonim) dan pengamat politik Surabaya Survey Center, Surokim Abdussalam. Akan tetapi, dari keseluruhan isi berita, fakta yang disajikan pada masyarakat hanyalah keberadaan baliho itu saja. Sebagian besar isi berita adalah opini pemasang baliho terhadap situasi politik dan opini tersebut menjadi motifnya melakukan pemasangan serta opini dari pakar tentang keberadaaan papan jalan tersebut. Berita mengenai keberadaan baliho ini juga dimuat oleh di media lainnya.
13 Feb 2024
Berita tentang kegiatan rembug warga NU-Muhammadiyah di Gresik Jawa Timur yang bertema Indonesia lebih baik tanpa 02 mengandung unsur disinformasi. Bahwa memang kegiatan ini nyata adanya di Gresik dan diselenggarakan oleh sebagian orang yang mengaku “warga biasa NU-Muhammadiyah Gresik”. Akan tetapi, pengakuan tersebut dibantah oleh Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Gresik, Ainul Muttaqin, yang memastikan tidak ada warganya yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Disinformasi terjadi pada klaim ‘warga NU-Muhammadiyah Gresik” dimana hal tersebut tidak menjadi sikap organisasi dan tidak semua warga NU dan Muhammadiyah Gresik terlibat dalam aksi rembuk tolak 02. Juga tidak ditemukan adanya keterangan tambahan tentang afiliasi sosok inisiator acara, Muhammad Nur Rahman, maupun nama-nama lain yang hadir dalam kegiatan dimaksud. Narasi berita yang serupa juga ditemukan di beberapa media lain.
Disinformasi
13 Feb 2024
Beredar unggahan berita online yang menginformasikan terdapat enam TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Jember yang masuk dalam kategori rawan. Rawan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah terkait dengan kondisi geografis di wilayah tersebut, dan akses jalan tidak bisa dilewati kendaraan, sehingga perlu menggunakan kuda untuk mengantar logistik ke TPS. Enam TPS yang tertulis berada di Dusun Bandealit, Desa Andongrejo yang masuk di kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB). Berdasarkan hasil penelusuran, muatan informasi tersebut adalah fakta. Dilanir dari rri.co.id, Kapolres AKBP Bayu Pratama Gubunagi menjelaskan, keberadaan TPS di wilayah yang rawan bencana longsor serta sulitnya sinyal atau jaringan internet menjadi tantangan saat menjaga keamanan dan kelancaran proses pemungutan suara. Kapolres menjelaskan bahwa kepolisian siap merespons situasi darurat yang timbul selama pemilihan. Informasi ini juga diberitakan oleh portal radarjember.jawapos.com
Fakta
13 Feb 2024
Beredar berita dari detikjatim yang menginformasikan bahwa terdapat 10 Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap yang ditemukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungaggung. Tujuh dari 10 WNA diusulkan untuk dicoret. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Komisioner KPU Tulungagung Safari Hasan mengatakan bahwa berdasar data Kantor Imigrasi Blitar bahwa sejumlah 115 orang WNA tinggal di Tulungagung yang tersebar di berbagai kecamatan. Kemudian KPU Tulungagung akhirnya melakukan proses penelitian DPT dan validasi di lapangan. Hasilnya 10 WNA ditemukan masuk dalam DPT. Dari hasil temuan itu, pihak KPU Tulungagung langsung mengusulkan pencoretan terhadap 7 orang. Sementara 3 sisanya masih dikonsultasikan dengan KPU Jawa Timur, karena tiga orang tersebut memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Informasi ini juga diberitakan oleh portal media Inews.id dan mediaindonesia.com
Fakta
13 Feb 2024
Beredar berita yang dimuat oleh jpnn.jatim.comyang meginformasikan temuan Bawaslu adanya 1204 pemilih di Kota Malang yang tidak memenuhi persyaratan. Dalam berita tertulis hasil temuan oleh Bawaslu itu berdasar pada periode September 2023 hingga Februari 2024. Berdasarkan hasil analisis, berita tersebut faktual. Isi berita memuat keterangan dari anggota Bawaslu Kota Malang, Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, yang menjelaskan bahwa 1204 pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut karena telah meninggal dunia pasca penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Ada dua kategori, yaitu pemilih yang meninggal dunia dan sudah memiliki surat keterangan, serta pemilih yang meninggal dunia namun tidak memiliki surat keterangan setelah DPT ditetapkan. Berita ini juga dimuat di beberapa media lain, seperti antaranews.com dan liputan6.com.
Fakta
13 Feb 2024
Berita jatimnow.com yang berjudul “14 Narapidana di Trenggalek tak bisa Nyoblos Pemilu 2024, Ini Sebabnya” adalah berita yang faktual. Judul yang digunakan memang tidak memuat penyebabnya secara langsung, namun judul tersebut memberi petunjuk pada pembaca jika ingin mengetahui lebih lanjut penyebab mengapa ada 14 narapidana yang tidak bisa menggunakan hak pilih, pembaca bisa membaca isi berita secara menyeluruh. Jatimnow.com menggunakan narasumber komisioner KPU Trenggalek, Muhammad Indra Setiawan, yang menjelaskan kronologis peristiwa tersebut. Proses pendataan awal bersama KPU dan petugas rutan, terdapat 90 napi yang tidak memiliki identitas KTP ataupun tidak terdaftar pada DPT (daftar pemilih tetap). Selanjutnya, setelah dilakukan proses validasi dengan bantuan keluarga yang bersangkutan dan Dispendukcapil akhirnya sebagian besar bisa pindah memilih. Namun, tersisa 14 narapidana yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT di tempat asalnya, sehingga KPU Trenggalek tidak bisa melakukan proses pindah memilih terhadap 14 napi tersebut. Berit juga dimuat oleh detik.com.
Fakta
12 Feb 2024
Beredar video di media sosial tiktok yang menarasikan bahwa parkir non-tunai mulai berlaku di Surabaya. Dalam video terlihat Dishub Kota Surabaya memakaikan kalung berisikan kode Qris sebagai metode pembayaran. Lokasi pemberian kalung kode Qris tersebut berada di Jalan Tunjungan. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir RRI, Pemkot Surabaya melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya resmi memberlakukan pembayaran parkir non tunai dengan Qris pada Kamis, 1 Februaru 2024. Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan memberikan kalung kode Qris oleh Kepala Dishub Surabaya Tandjung Iswandaru kepada Juru Parkir yang berada di Jalan Tunjungan Suarabaya. Saat ini pemberlakuan pembayaran non tunai di 10 kawasan dan 36 ruas jalan. Sejauh ini terdapat 376 Juru Parkir yang menerapkan sistem ini. Total ada 2300 Jukir dan semuanya bertahap, setiap juru parkir tinggal melengkapi adminstrasi untuk mendapatkan kode Qris tersebut.
Fakta
12 Feb 2024
Beredar unggahan di media sosial tiktok yang menarasikan bahwa proyek kereta cepat “Whoosh” rutenya akan diperpanjang hingga ke Kota Surabaya. Pengunggah memberikan keterangan bahwa kereta cepat tahap satu akan diselesaikan hingga ke Jogjakarta terlebih dahulu. Kereta cepat dilanjutkan hingga ke Surabaya dinilai karena efisiensi jaraknya sampai 1000km. berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir Liputan 6, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menginginkan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (Whoosh) diperpanjang hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Alansannya, masyarakat sudah cukup antusias dengan kehadiran Kereta Cepat ini. Kereta Cepat Jakarta - Surabaya akan lebih kompetitif dibandingkan moda transportasi pesawat udara. Di mana waktu tempuh Kereta Cepat Jakarta - Surabaya hanya sekitar 2 jam perjalanan. GM Corporate Seceretary PT Kereta Cepat Indonesia China Eva Chairunisa mengatakan bahwa perjalanan Whoosh sejak resmi beroperasi pada 17 Oktober 2023 secara keseluruhan berjalan dengan baik. Tingkat ketepatan waktu keberangkatan Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Kereta Cepat Whoosh mencapai 99,9% selama beroperasi secara komersial.
Fakta