SumselCekFakta

DISKOMINFO PROV. SUMSEL
Beranda
Permohonan Klarifikasi
Semua Klarifikasi
Lacak Tiket

Saring Sebelum Sharing.
Jaga Sumsel Kondusif.

Layanan resmi verifikasi informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pastikan kebenaran berita sebelum Anda menyebarkannya.

Semua Klarifikasi

Arsip lengkap berita

Informasi Terbaru

Update data terkini

Permohonan Klarifikasi

Lapor Hoax di sini

Lacak Tiket

Cek status pelaporan

14 Feb 2024
Muatan berita dari beritajatim.com yang berjudul “Kewarganegaraan Ganda, Hak Pilih 3 Warga Blitar Diblokir” adalah fakta. Pemblokiran tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Blitar seusai melakukan pengecekan koordinasi denganDispendukcapil Kabupaten Blitar. Berdasarkan keterangan Koordinator Divisi (Kordiv) Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Blitar, Ruli Kustatik mengatakan, terdapat 3 pemilih yang diblokir hak pilihnya. Adapun 3 warga yang diblokir adalah warga Rohingnya yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wonotirto tapi masih harus wajib lapor ke rumah detensi imigrasi Blitar, berikutnya warga Kecamatan Kanigoro yang terdeteksi memiliki paspor Taiwan yang dokumen kewarganegaarn Indonesia belum dihapus oleh yang bersangkutan, dan terakhir warga Kademangan yang memilih dan mengajukan pemindahan sebagai warga negara Jepang. Informasi kasus ini juga diberitakan oleh media lain yaitu blitarkawentar.jawapos.com.
Fakta
14 Feb 2024
Beredar berita dari detikjtim menginformasikan bahwa terdapat 14.863 pemilih pemula di Tulunganggung yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Temuan angka tersebut diketahui saat KPU Tulungaggung melakukan pemeriksaan Data Pemilih (Sidalih). KTP Tersebut memiliki fungsi penting dalam memudahkan pemilih dalam menggunakan hak suaranya pada 14 Februari saat berlangsung pencoblosan Pemilu 2024. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir koranmemo.com yang terbit pada 12 Februari 2024, menurut keterangan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulunganggung Safari Hasan sebanyak 14.863 pemilih dari 843.960 pemilih yang tidak memiliki e-KTP. Safari mengungkapkan bahwa sesuai dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman tekni pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu, pemilih bisa menggantikan e-KTP dengan KTP digital. Selain itu, dalam Permendagri warga bisa menggantikan KTP dengan biodata WNI yang diterbitkan Dispendukcapil setempat. Safari meminta agar petugas Dispendukcapil Tulungagung bisa memberikan layanan cetak e-KTP atau penerbitan biodata WNI bagi masyarakat, sehingga bagi warga yang belum memiliki e-KTP tetap bisa mengikuti pesta demokrasi pencoblosan yang digelar serentak.
Fakta
14 Feb 2024
Beredar berita dari Detikjatim, yang menginformasikan adanya lima kecamatan di Sampang, Madura yang masuk dalam daerah sangat rawan Pemilu, yaitu: Tambelangan, Banyuates, Robatal, kedundung, dan Kota Sampang. Informasi tersebut merupakan fakta. Melansir humas.polri.go.id, Kapolres Sampang AKBP Siswantoro telah menugaskan 560 personel BKO Polda Jatim serta 359 personel BKO Polres Sampang ke 14 Kecamatan di Kabupaten Sampang. Ada 2726 TPS di seluruh wilayah hukum Sampang. Siswantoro menerangkan pola pengamanan menjadi tiga pola, yakni: Tempat Pemungutan Suara Kurang Rawan, 1 personil Polri akan melaksanakan pengamanan 10 TPS. Tempat Pemungutan Suara Rawan, 1 personil Polri akan melaksanakan pengamanan 1 TPS. Tempat Pemungutan Suara Sangat Rawan, setiap TPS akan di jaga 2 personil Polri. Selain petugas pengamanan TPS, Polres Sampang juga akan menyiapkan 5 peleton personil Sat. Brimob dan 8 unit K9 Polda Jawa Timur yang akan di tempatkan sesuai rayonisasi.
Fakta
14 Feb 2024
Beredar berita dari beritajatim.com yang memuat tentang Blitar termasuk dalam daerah rawan pemilu di Jawa Timur. Berita jatim menuliskan bahwa kondisi tersebut merupakan buntut dari pemungutan suara ulang dan adanya dugaan penyerangan terhadap anggota KPPS menjadi penyebab Blitar mausk ke daerah rawan. Keterangan dalam pemberitaan yang dimuat beritajatim menyebut bahwa kategori rawan lantaran jumlah TPS yang banyak serta kondisi geografis yang berbeda. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut terdapat disinformasi. Melansir detik.com, wilayah hukum Polres Blitar Kota termasuk dalam daerah rawan pemilu 2024 berdasar pada hasil pemetaan yang dilakukan oleh Polda Jatim. Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setiyo Pambudi mengatakan pada detik bahwa terdapat 420 personel termasuk Badan Kendali Operasi (BKO) Polda Jatim 60 personel, kemudian perbantuan dari TNI (Kodim 0808 dan Batalyon 511). Danang menyebutkan jumlah personel Polres Blitar Kota cukup terbatas untuk mengamankan 1.577 TPS yang termasuk dalam wilayah hukum Polres Blitar Kota. Danang menyebutkan bahwa potensi kerawanan tersebut memiliki karakteristik berbeda. detikjatim menginformasikan, tidak disebutkan potensi kerawanan tersebut. Kapolres Blitar Wiwit Adisatria memberikan keterangan pada detik jatim bahwa personel pengamanan Pemilu dalam wilayah hukum Polres Blitar mencapai 520 orang. Terdiri dari 300 personel PAM di TPS, 120 personel Dalmas dengan masing-masing rayon 1 pleton, dan 1 kompi lainnya sekitar 100 personel. Wiwit menyebutkan di wilayah hukum Polres Blitar terdapat 2.396 TPS. Beberapa di antaranya harus mendapatkan treatment khusus. Misalnya sejumlah TPS yang rawan bencana. Dari beberapa keterangan yang disampaikan, tidak ditemukan potensi rawan diakibatkan karena adanya pemungutan suara ulang, maupun dugaan penyerangan terhadap petugas KPPS.
Disinformasi
13 Feb 2024
Beredar unggahan di TikTok yang menginformasikan Bandara Doho Kediri dibuka. Informasi tersebut beredar pada 8 Februari 2024 dengan keterangan ‘bandara Kediri dibuka’. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut mengandung disinformasi. Melansir dari jawapos.com, Bandara Internasional Dhoho Kediri sudah dibuka untuk umum, namun belum mengoperasikan penerbangan. Warga dapat memasuki area Bandara Internasional Dhoho Kediri hanya dengan membayar parkir di lokasi tersebut. Biaya parkir untuk sepeda motor Rp 4.000 dan mobil sebesar Rp 10.000. General Manager PT Angkasa Pura I Bandae Udara Dhoho Kediri, I Nyoman Noer Rohim mangatakan, pihaknya sedang melakukan uji coba operasional Bandara Dhoho Kediri sehingga masyarakat umum boleh mengunjungi area bandara. Pengunjung hanya dibatasi dari pukul 07.30 hingga 17.00 WIB.
Disinformasi
13 Feb 2024
Beritajatim.com memuat berita dengan judul “Ribuan Petani di Bangkalan Gigit Jari Tak Masuk Program Jamsos” (10/02/2024) yang menginformasikan ribuan petani di bangkalan tidak masuk program Jamsos (Jaminan Sosial). Dalam berita, disebutkan sebanyak 87.000 petani di Kabupaten Bangkalan yang belum terkover oleh Jamsos. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir dari radarmadura.jawapos,com, Sub Koordinator Si Pembiayaan Investasi dan Kepenyuluhan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Dispertapahorbun) Bangkalan Herlina Endah Tyas menyampaikan, program jamsos petani dilanjutkan. Itu merupakan tindak lanjut 2023.Petani yang menjadi penerima program jamsos sama persis dengan tahun lalu, yakni 18.000.Belasan ribu petani tersebut didaftarkan sebagai peserta jamsos dengan dua segmentasi. Yakni, jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Menurut DPRD, saat ini da 105.000 petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Jika penerima jamsos hanya 18.000, maka masih ada 87.000 petani yang tidak mendapatkan haknya sebagai penerima jamsos.
Fakta
13 Feb 2024
Detikjatim.com memberitakan mengenai adanya spanduk bertuliskan “Pilpres 1 putaran wae. Mohon ampun kami capek ribut. Hemat 17 Triliun” yang terpasang di beberapa wilayah di Surabaya (Tandes, Sukomanunggal, Dukuh Pakis). Dari hasil analisis, berita tersebut dikategorikan sebagai berita opini. Berita opini adalah berita yang memuat berita yang berisi pandangan atau pemikiran seorang narasumber untuk menganalisis suatu isu atau peristiwa sedang terjadi. Biasanya, narasumber ini bisa berasal dari cendekiawan, jurnalis, atau masyarakat. Muatan informasi yang disampaikan pada awal paragraf berita detikjatim benar adanya. Paragraf awal dalam pemberitaan tersebut menginformasikan bahwa terpasang spanduk bertuliskan “Pilpres Satu Putaran Wae”. Tetapi ketika ditinjau dari keseluruhan isi paragraf, unsur muatan opini mendominasi tulisan. Opini tersebut berasal dari dua narasumber berita yaitu pemasang spanduk dan pakar politik. Berita serupa juga ditemukan pada jatim.jpnn.com, berjudul “Kemunculan Spanduk Pilpres Satu Putaran, Pengamat: Masyarakat Lelah Berantem”. Kedua, ditemukan pemberitaan serupa di rmoljatim.com berjudul “Fenomena Pilpres Satu Putaran, Masyarakat Lelah dengan Kegaduhan Politik”.
13 Feb 2024
Berita dari media rmoljatim dengan judul “Beredar Baliho ‘Cak Imin Menang, PKS Senang’. Pengamat: Pilihan PKB Belum Tentu Pilihan Voters”. Yang dimuat dalam laman mereka www.rmoljatim.id pada tanggal 10 Februari 2024 merupakan berita opini. Berita opini adalah berita yang memuat berita yang berisi pandangan atau pemikiran seorang narasumber untuk menganalisis suatu isu atau peristiwa sedang terjadi. Biasanya, narasumber ini bisa berasal dari cendekiawan, jurnalis, atau masyarakat. Berita rmol tersebut memang memuat fakta tentang adanya baliho bertuliskan “Cak Imin Menang, PKS Senang” di Sukomanunggal, Surabaya. Rmol juga memuat hasil wawancara para narasumber, yaitu: pemasang baliho (anonim) dan pengamat politik Surabaya Survey Center, Surokim Abdussalam. Akan tetapi, dari keseluruhan isi berita, fakta yang disajikan pada masyarakat hanyalah keberadaan baliho itu saja. Sebagian besar isi berita adalah opini pemasang baliho terhadap situasi politik dan opini tersebut menjadi motifnya melakukan pemasangan serta opini dari pakar tentang keberadaaan papan jalan tersebut. Berita mengenai keberadaan baliho ini juga dimuat oleh di media lainnya.
13 Feb 2024
Berita tentang kegiatan rembug warga NU-Muhammadiyah di Gresik Jawa Timur yang bertema Indonesia lebih baik tanpa 02 mengandung unsur disinformasi. Bahwa memang kegiatan ini nyata adanya di Gresik dan diselenggarakan oleh sebagian orang yang mengaku “warga biasa NU-Muhammadiyah Gresik”. Akan tetapi, pengakuan tersebut dibantah oleh Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Gresik, Ainul Muttaqin, yang memastikan tidak ada warganya yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Disinformasi terjadi pada klaim ‘warga NU-Muhammadiyah Gresik” dimana hal tersebut tidak menjadi sikap organisasi dan tidak semua warga NU dan Muhammadiyah Gresik terlibat dalam aksi rembuk tolak 02. Juga tidak ditemukan adanya keterangan tambahan tentang afiliasi sosok inisiator acara, Muhammad Nur Rahman, maupun nama-nama lain yang hadir dalam kegiatan dimaksud. Narasi berita yang serupa juga ditemukan di beberapa media lain.
Disinformasi
13 Feb 2024
Beredar unggahan berita online yang menginformasikan terdapat enam TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Jember yang masuk dalam kategori rawan. Rawan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah terkait dengan kondisi geografis di wilayah tersebut, dan akses jalan tidak bisa dilewati kendaraan, sehingga perlu menggunakan kuda untuk mengantar logistik ke TPS. Enam TPS yang tertulis berada di Dusun Bandealit, Desa Andongrejo yang masuk di kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB). Berdasarkan hasil penelusuran, muatan informasi tersebut adalah fakta. Dilanir dari rri.co.id, Kapolres AKBP Bayu Pratama Gubunagi menjelaskan, keberadaan TPS di wilayah yang rawan bencana longsor serta sulitnya sinyal atau jaringan internet menjadi tantangan saat menjaga keamanan dan kelancaran proses pemungutan suara. Kapolres menjelaskan bahwa kepolisian siap merespons situasi darurat yang timbul selama pemilihan. Informasi ini juga diberitakan oleh portal radarjember.jawapos.com
Fakta
13 Feb 2024
Beredar berita dari detikjatim yang menginformasikan bahwa terdapat 10 Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap yang ditemukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungaggung. Tujuh dari 10 WNA diusulkan untuk dicoret. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Komisioner KPU Tulungagung Safari Hasan mengatakan bahwa berdasar data Kantor Imigrasi Blitar bahwa sejumlah 115 orang WNA tinggal di Tulungagung yang tersebar di berbagai kecamatan. Kemudian KPU Tulungagung akhirnya melakukan proses penelitian DPT dan validasi di lapangan. Hasilnya 10 WNA ditemukan masuk dalam DPT. Dari hasil temuan itu, pihak KPU Tulungagung langsung mengusulkan pencoretan terhadap 7 orang. Sementara 3 sisanya masih dikonsultasikan dengan KPU Jawa Timur, karena tiga orang tersebut memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Informasi ini juga diberitakan oleh portal media Inews.id dan mediaindonesia.com
Fakta
13 Feb 2024
Beredar berita yang dimuat oleh jpnn.jatim.comyang meginformasikan temuan Bawaslu adanya 1204 pemilih di Kota Malang yang tidak memenuhi persyaratan. Dalam berita tertulis hasil temuan oleh Bawaslu itu berdasar pada periode September 2023 hingga Februari 2024. Berdasarkan hasil analisis, berita tersebut faktual. Isi berita memuat keterangan dari anggota Bawaslu Kota Malang, Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, yang menjelaskan bahwa 1204 pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut karena telah meninggal dunia pasca penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Ada dua kategori, yaitu pemilih yang meninggal dunia dan sudah memiliki surat keterangan, serta pemilih yang meninggal dunia namun tidak memiliki surat keterangan setelah DPT ditetapkan. Berita ini juga dimuat di beberapa media lain, seperti antaranews.com dan liputan6.com.
Fakta
13 Feb 2024
Berita jatimnow.com yang berjudul “14 Narapidana di Trenggalek tak bisa Nyoblos Pemilu 2024, Ini Sebabnya” adalah berita yang faktual. Judul yang digunakan memang tidak memuat penyebabnya secara langsung, namun judul tersebut memberi petunjuk pada pembaca jika ingin mengetahui lebih lanjut penyebab mengapa ada 14 narapidana yang tidak bisa menggunakan hak pilih, pembaca bisa membaca isi berita secara menyeluruh. Jatimnow.com menggunakan narasumber komisioner KPU Trenggalek, Muhammad Indra Setiawan, yang menjelaskan kronologis peristiwa tersebut. Proses pendataan awal bersama KPU dan petugas rutan, terdapat 90 napi yang tidak memiliki identitas KTP ataupun tidak terdaftar pada DPT (daftar pemilih tetap). Selanjutnya, setelah dilakukan proses validasi dengan bantuan keluarga yang bersangkutan dan Dispendukcapil akhirnya sebagian besar bisa pindah memilih. Namun, tersisa 14 narapidana yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT di tempat asalnya, sehingga KPU Trenggalek tidak bisa melakukan proses pindah memilih terhadap 14 napi tersebut. Berit juga dimuat oleh detik.com.
Fakta
12 Feb 2024
Beredar video di media sosial tiktok yang menarasikan bahwa parkir non-tunai mulai berlaku di Surabaya. Dalam video terlihat Dishub Kota Surabaya memakaikan kalung berisikan kode Qris sebagai metode pembayaran. Lokasi pemberian kalung kode Qris tersebut berada di Jalan Tunjungan. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir RRI, Pemkot Surabaya melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya resmi memberlakukan pembayaran parkir non tunai dengan Qris pada Kamis, 1 Februaru 2024. Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan memberikan kalung kode Qris oleh Kepala Dishub Surabaya Tandjung Iswandaru kepada Juru Parkir yang berada di Jalan Tunjungan Suarabaya. Saat ini pemberlakuan pembayaran non tunai di 10 kawasan dan 36 ruas jalan. Sejauh ini terdapat 376 Juru Parkir yang menerapkan sistem ini. Total ada 2300 Jukir dan semuanya bertahap, setiap juru parkir tinggal melengkapi adminstrasi untuk mendapatkan kode Qris tersebut.
Fakta
12 Feb 2024
Beredar unggahan di media sosial tiktok yang menarasikan bahwa proyek kereta cepat “Whoosh” rutenya akan diperpanjang hingga ke Kota Surabaya. Pengunggah memberikan keterangan bahwa kereta cepat tahap satu akan diselesaikan hingga ke Jogjakarta terlebih dahulu. Kereta cepat dilanjutkan hingga ke Surabaya dinilai karena efisiensi jaraknya sampai 1000km. berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir Liputan 6, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menginginkan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (Whoosh) diperpanjang hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Alansannya, masyarakat sudah cukup antusias dengan kehadiran Kereta Cepat ini. Kereta Cepat Jakarta - Surabaya akan lebih kompetitif dibandingkan moda transportasi pesawat udara. Di mana waktu tempuh Kereta Cepat Jakarta - Surabaya hanya sekitar 2 jam perjalanan. GM Corporate Seceretary PT Kereta Cepat Indonesia China Eva Chairunisa mengatakan bahwa perjalanan Whoosh sejak resmi beroperasi pada 17 Oktober 2023 secara keseluruhan berjalan dengan baik. Tingkat ketepatan waktu keberangkatan Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Kereta Cepat Whoosh mencapai 99,9% selama beroperasi secara komersial.
Fakta
11 Feb 2024
Beredar video di TikTok yang memperlihatkan genangan air berwarna cokelat dengan keterangan ‘banjir di Terminal Purabaya Bungurasih.’ Video tersebut disebarkan di TikTok pada 7 Februari 2024. Berdasarkan hasil penelusuran, video dan informasi tersebut adalag fakta. Melansir dari suarasurabaya.net, Koordinator Pelayanan (Korsatpel) Terminal Tipe A Purabaya mengatakan, banjir tersebut sempat mencapai 50 centimeter dan berangusur surut hingga hanya 10 centimeter mulai Selasa siang. Kemudian genangan meninggi pada Selasa malam karena guyuran hujan. Banjir yang terjadi tidak menggangu operasional terminal. Area yang tergenang mulai dari pintu masuk (bus), tempat parkir roda empat dan dua.
Fakta
11 Feb 2024
Beredar unggahan di media sosial facebook yang menarasikan bahwa hasil hitung suara pemilihan Umum 2024 sudah dilakukan di Taiwan dan Malaysia. Dalam unggahannya memuat keterangan “Hasil pemilu di luar negeri 2024 TAIWAN 01 mendapat 5,46% suara 02 mendapat 88,6% suara 03 mendapat 3,64% suara Malaysia 01 mendapat 7,2% suara 02 mendapat 83,3% suara 03 mendapat 9,5% suara #prabowo unggul #pengikut #sorotan”. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah hoaks. Melansir liputan6.com, klaim hasil penghitungan suara di Malaysia dan Taiwan telah selesai dilakukan adalah salah. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari membantah adanya hasil hitung cepat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di luar negeri. Hal itu disampaikan guna menjawab perolehan suara kandidat Pemilu 2024 yang ramai beredar di sosial media. Namun demikian, jika ada hasil suara dari luar negeri dapat dipastikan hal itu tidak benar. Sebab, KPU tidak melakukan penghitungan suara di mana pun sebelum 14 Februari 2024.
Hoaks
10 Feb 2024
Beredar unggahan di media sosial instagram yang menarasikan bahwa terdapat lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Kementrian Ketenagakerjaan, dalam unggahan tersebut juga terdapat foto Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. Lowongan tersebut terbuka untuk posisi entri data paruh waktu atau freelancer. Gaji yang ditawarkan untuk durasi kerja 1—3 jam berkisar Rp600 ribu—Rp900 ribu. Pekerjaan itu disebut tak memerlukan kualifikasi khusus, selain memiliki satu laptop atau handphone. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah hoaks. Kemenaker melalui akun Instagram resminya @kemnaker mengklarifikasi bahwa lowongan pekerjaan entri data mengatasnamakan Kemenaker adalah hoaks. Kemenaker mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi lowongan kerja yang beredar dengan mencatut nama, logo Kemnaker, hingga foto Menaker Ida Fauziyah. Untuk mengakses informasi terkait lowongan kerja dapat melalui media sosial resmi Kemnaker atau di laman
Hoaks
10 Feb 2024
Beredar unggahan di media sosial yang menarasikan bahwa Chris Martin (vokalis Coldplay) yang sedang bersholawat di panggung. Dalam video tersebut juga tampak Chris sedang duduk di lantai panggung di hadapan penonton. Berdasarkan hasil penelusuran, infomasi tersebut adalah hoaks. Video chris martin yang duduk di lantai, identik dengan video yang diunggah oleh akun Angela Cicilia. Chris Martin tampak menyanyikan lagu Coldplay yang berjudul “Paradise”. Setelah dilakukan verifikasi, audio yang digunakan oleh pengunggah merupakan milik Hadrah Ahhaabul Qohwah Lamongan.
Hoaks
09 Feb 2024
Beredar pesan melalui email yang berisi surat peringatan pembayaran kurang bayar, denda pajak PPh dan Pelaporan SPT Tahunan. Pesan tersebut mengatasnamakan Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DPJ Pusat Jakarta. Dalam pesan yang bertuliskan ‘Yth, Bpk/Ibuk Meninjau dari surat himbauan kami terdahulu Nomor ST-03250/WPJ.17/KP.0503/2023 dan dalam pemeriksaan, bahwa dalam pemeriksaan bahwa Sdr. Tidak ada respon atau itikat baik untuk pembayaran pajak bulanan dan melaporkan SPT Tahunannya, maka kami memberikan sanksi administrasi final akibat Sdr. lalai dan sengaja. Segera lakukan pembayaran pajaknya dan melaporkan SPT Tahunan melalui e-filling laman ini : agar tidak dikenakan sanksi administrasi sebesar 88%. Untuk melihat rincian tagihan pajak silahkan klik rincian tagihan di bawah ini’ juga melampirkan file yang bertuliskan ‘Lapor SPT.’ Berdasarkan hasil penelusuran, pesan tersebut adalah hoaks. Hal ini sudah terkonfirmasi pada akun twitter resmi Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia bahwa email tersebut adalah modus penipuan yang mengatasnamakan DJP.
Hoaks
09 Feb 2024
Beredar unggahan di media sosial facebook yang menarasikan bahwa terdapat program dana hibah yang menggunakan logo halal Majelis Ulama Indonesia. Dana itu diklaim akan diberikan fakir misikin sebanyak 30% dan sisanya untuk modal usaha piutang, atau properti. Pengunggah memberi keterangan, “Program ke - 19, (DANA HIBAH AL-BAYTI) 30% wajib langsung dibagikan ke fakir miskin,yatim piatu dan tempat ibadah kurang layak di daerah anda masing masing. 70% boleh di pakai UNTUK hutang piutang,modal usaha dan memperbaiki rumah dll asal bermanfaat bagi keluarga anda. daftarlah sesuai kebutuhan dan jangan berlebihan.karena dana ini BUKAN PINJAMAN,BUKAN RIBA,BUKAN DANA GAIB DAN BUKAN DANA HARAM. Walaupun sulit di acc namun namanya rezeki tidak di sangka sangka. Jika data anda di acc maka ini akan di proses di kantror bank resmi (BRI,BCA,MANDIRI DAN BNI). (HATI HATI PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN PESANTREN DAN ALAMAT). kami jelas dan transparan prosesnya.sebaiknya daftar dulu dan tunggu hasilnya. SEMOGA INI REZEKI ANDA DAN JUGA BISA MENOLONG LINGKUNGAN SEKITAR ANDA DENGAN DANA HIBAH INI.” Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah hoaks. Tidak ditemukan informasi terkait pemberian dana hibah untuk fakir miskin dan piutang di laman resmi MUI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, produk yang wajib memiliki sertifikasi halal yakni makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. Sementara untuk kategori jasa, sertifikat halal wajib dimiliki oleh jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjual, dan penyajian. Kegiatan pembagian dana hibah di suatu yayasan tidak termasuk dalam kategori-kategori di atas.
Hoaks