SumselCekFakta

DISKOMINFO PROV. SUMSEL
Beranda
Permohonan Klarifikasi
Semua Klarifikasi
Lacak Tiket

Saring Sebelum Sharing.
Jaga Sumsel Kondusif.

Layanan resmi verifikasi informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pastikan kebenaran berita sebelum Anda menyebarkannya.

Semua Klarifikasi

Arsip lengkap berita

Informasi Terbaru

Update data terkini

Permohonan Klarifikasi

Lapor Hoax di sini

Lacak Tiket

Cek status pelaporan

20 Feb 2024
Beredar unggahan berita online dari media Disway yang memuat informasi adanya anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Jatim yang meninggal. Dalam tulisannya per tanggal 17 Februari 2024 dilaporkan sebanyak sembilan anggota KPPS meninggal saat sedang bertugas di hari coblosan. Tidak hanya KPPS, namun juga dari Linmas TPS dan Sekretaris TPS. Diketahui faktor penyebab kematian beragam, akibat dari kecelakaan kendaraan, tersengat Listrik, atau memang telah memiliki riwayat penyakit bawaan. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Media Disway sudah menyajikan berita tersebut dengan menyertakan konfirmasi langsung dari Komisioner Divisi SDM dan Litbang KPU Jatim, Rochani. Portal media lainnya yaitu CNNIndonesia juga menyertakan narasumber langsung dari Rochani, yang merinci 9 petugas KPPS yang meninggal terdiri dari Kabupaten Banyuwangi berjumlah satu orang, Kabupaten Jember satu orang, Kota Malang satu orang, Kota Surabaya dua orang KPPS. Lamongan satu orang KPPS, Kabupaten Malang satu orang KPPS, Kabupaten Ponorogo dua orang KPPS. Untuk petugas Linmas TPS yang meninggal dari Kota Madiun dan Kabupaten Tuban masing-masing satu orang.
Fakta
20 Feb 2024
Beredar unggahan berita online yang memuat informasi tertangkapnya 2 penyusup gudang logistik pemilu 2024. Dua orang tersebut diduga menyusup ke dalam gudang logistik Pemilu 2024 di Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Pengamanan dua orang tersebut dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sokobanah dan diserahkan ke Polres Sampang. Kasi Humas Polres Sampang, Iptu Dedi Dely R mengatakan, pihaknya telah menerima penyerahan dua orang yang diduga penyusup oleh Panwascam. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Ketua Bawaslu Sampang, Muhalli mengakui adanya permintaan panwascam Sokobanah untuk mengamankan dua orang dari gudang logistik. Pihak Bawaslu sendiri juga belum mendapatkan informasi detail terkait kegiatan dua orang tersebut di dalam gudang. Hingga saat ini pihaknya masih menelusuri kejadian tersebut dan mengecek adanya kemungkinan kerusakan logistik di dalam gudang.
Fakta
20 Feb 2024
Beredar unggahan berita yang dimuat oleh Berita Jatim menginformasikan sebanyak 35 TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Kabupaten Malang yang tersebar di 13 Kecamatan melakukan penghitungan ulang lantaran ada beberapa kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dan pengguna atau jumlah pengguna dengan jumlah surat suara yang keluar. Dalam informasi yang dimuat, kecamatan yang paling banyak melakukan penghitungan suara ulang berada di Kecamatan Lawang dengan delapan TPS, kemudian Kecamatan Donomulyo terdapat tujuh TPS. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir berita yang diunggah beritajatim tersebut adalah benar, telah terjadi penghitungan ulang surat suara di 35 TPD di Kabupaten Malang. Portal media Berita Jatim dalam hal ini berdasarkan narasumber dari Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Hazairin. Portal media Radar Malang juga membenarkan kasus ini, dengan menyertakan narasumber komisioner Bawaslu Kabupaten Malang juga yaitu Muhammad Hazairin, yang mengatakan akibat dari penghitungan ulang tersebut, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terlambat mengirim kotak suara ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing desa atau kelurahan. Namun, keterlambatan tersebut tidak sampai dalam hitungan hari dan tidak memengaruhi proses rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Fakta
20 Feb 2024
Beredar unggahan portal berita online yang memuat informasi 1 TPS di Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang lakukan coblosan ulang dengan hasil Prabowo-Gibran menang telak. Hal ini dilakukan berdasarkan penelusuran temuan Bawaslu dan pengawas TPS 018 Desa Pandan, Kecamatan Omben tentang kebenaran dua video, yaitu pertama video mencoblos kertas suara secara massal yang dilakukan para anak muda, dan video kedua tentang seorang Ibu yang menerima kertas suara yang sudah tercoblos dari petugas TPS, sehingga Ibu tersebut tidak bisa menentukan pilihan presiden dan wakil presiden. Diketahui Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden saja, sedangkan untuk pemilihan DPR RI, DPRD dan DPD tidak diulang. Dari hasil coblos ulang, Prabowo Gibran mendapatkan 124 suara dan Ganjar-Mahfud 1 suara. Berdasarkan hasil analisis, informasi tersebut adalah fakta. Dalam keterangan Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang, coblosan ulang dilakukan lantaran hasil penelusuran Bawaslu dan temuan pengawas TPS menemukan kejadian yang tidak sesuai dengan aturan. Diketahui di TPS 018 Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pelanggaran. Terdapat dua video yang beredar, yang pertama sejumlah pemuda nyoblos masal kertas suara capres dan yang kedua video seorang yang gagal mencoblos karena surat suara yang diberikan petugas TPS sudah tercoblos.
Fakta
19 Feb 2024
Beredar berita dari jatim.viva.com yang memuat tentang adanya rekomendasi dari Bawaslu Lamongan untuk melakukan PSU di 4 TPS. Empat TPS direkomendasikan agar menggelar PSU karena Bawaslu menemukan adanya pemilih yang memiliki KTP elektronik tidak beralamat setempat dan tidak tercantum dalam DPTb tapi menggunakan haknya di TPS tersebut. berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir detikjatim, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu Lamongan M Farid Achiyani membenarkan Bawaslu Lamongan merekomendasikan PSU. Empat TPS yang direkomendasikan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah TPS 07 Desa Wanar, Kecamatan Pucuk; TPS 02 Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang; serta TPS 25 Desa Sedayulawas dan TPS 19 Desa Brengkok di Kecamatan Brondong. Dilansir dari kompas.com, Empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di tiga kecamatan di Lamongan, Jawa Timur, menggelar pemilihan suara ulang (PSU) pada Selasa 20 Februari 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan Mahrus Ali, menyampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) perihal adanya TPS yang menggelar PSU itu. Sebab, rekapitulasi di tingkat kecamatan di Lamongan mulai dilaksanakan pada 20 Februari 2024.
Fakta
18 Feb 2024
Beredar berita dari detik.com, yang memuat tentang adanya ancaman intimidasi oleh Kepala Desa kepada saksi pemilu di TPS. sejumlah 12 orang saksI bersama salah seorang calon legislatif bernama Mathur Husyairi melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melanisir okezone.com, kejadian tersebut berada Desa Bator, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Menurut keterangan Mathur, salah satu oknum kepala desa tersebut mendatangi belasan TPS di desa tersebut. Para saksi tersebut mengaku mendapatkan ancaman intimidasi secara verbal kepada para saksi. Oknum Kades tersebut juga memerintahkan kepada setiap KPPS di desa tersebut agar tidak perlu melakukan penghitungan suara dan langsung dilakukan rekapitulasi saja.   Akibatnya, dia melaporkan kejadian itu ke Bawaslu Bangkalan dan ia menuntut agar dilakukan penghitungan suara ulang (PSU) di desa itu.
Fakta
18 Feb 2024
Beredar unggahan video di instagram yang memperlihatkan seorang berbaju merah yang diduga calon legislatif dari Partai Nasdem mengamuk di kantor Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Video tersebut disebarkan pada 18 Februari 2024 dengan keterangan ‘Jumadi, caleg Partai NasDem mengamuk di Kantor Kecamatan Ajug, Kabupaten Jember. Caleg DPRD Jember itu menuding ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024. Warga Desa Pacakarya, Kecamatan Ajung itu menuduh suaranya hilang karena dijual atau diberikan kepada caleg partai lain. Ia mengaku 15 suaranya di TPS 35 wilayah setempat hilang Berdasarkan hasil penelusuran, video tersebut adalah fakta Jumadi memperkarakan ketidaksesuaian jumlah suara yang ia peroleh di C hasil salinan dan C hasil plano. Pada C hasil salinan perolehan suara Jumadi nol, sedangkan di C plano hasil angkanya 15 suara.  Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ajung, Nikita, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan penjelasan ke Jumadi. Nikita juga menyatakan kasus tersebut sudah ditangani oleh Panwascam.
Fakta
18 Feb 2024
Beredar uggahan dari portal berita Antara Jatim yang menginformasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 12 titik TPS. Alasan Bawaslu merekomendasikan PSU adalah karena ditemukan adanya pelanggaran. Rekomendasi tersebut berdasar dari temuan anggota Bawaslu dan laporan dari masyarakat. Selain Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu juga merekomendasikan penghitungan ulang hasil perolehan suara di 35 tempat pemungutan suara di sejumlah kecamatan. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Ketua Bawaslu Bangkalan, Ahmad Mustain Saleh menyampaikan rekomendasi PSU dan hitung ulang berdasarkan rapat pleno dan hasilnya akan disampaikan ke KPU Bangkalan. Rekomendasi pemilihan ulang ditetapkan untuk 12 TPS yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Socah, Kecamatan Labang, dan Kecamatan Kota Bangkalan.
Fakta
18 Feb 2024
Beredar berita dari detikjatim.com yang memuat tentang adanya 2 TPS di Trenggalek yang direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) oleh Bawaaslu Trenggalek. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Ketua Bawaslu Trenggalek Rusman Nuryadin, mengatakan kedua tempat yang direkomendasikan untuk menggelar PSU adalah TPS 17 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek dan TPS 05 Desa Wonoati, Kecamatan Gandusari.Melansir antaranews.com,  kasus di TPS 05 Desa Wonoanti, Bawaslu mencatat adanya peristiwa pemungutan suara (pencoblosan oleh pemilih yang terlambat) di waktu penghitungan suara sudah berlangsung pada malam hari, sekitar pukul 21.30 WIB. Sementara itu  di TPS 17 kelurahan Sumbergedong, Bawaslu mendapati ada empat warga Sulawesi Selatan yang menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara setempat padahal mereka tidak tidak mengurus pindah pilih dan membawa form A pindah memilih. keempat warga asal Sulsel itu mendapatkan surat suara lengkap, mulai suara presiden-wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Trenggalek dan DPD. Karenanya, TPS itu harus menggelar PSU. Karena pemungutan suara dilakukan saat penghitungan suara, maka pelaksanaan coblosan itu melanggar asas rahasia pemilu. Hal itu melanggar prosedur yang sudah tertera di Undang-undang nomor 7 tahun 2017 maupun Perbawaslu nomor 1 tahun 2024 sehingga harus dilaksanakan PSU.
Fakta
18 Feb 2024
Beritajatim.com memberitakan adanya temuan Bawaslu Jember tentang pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh enam orang Kepala Desa (Kades). Pelanggaran tersebut karena mereka menghadiri kampanye salah satu calon legislatif (caleg).  Surat tertanggal 15 Februari 2024 yang ditandatangani Ketua Bawaslu Jember Sanda Aditya Pradana menyebutkan, enam kepala desa tersebut menghadiri kampanye Muhammad Fawait, calon legislator DPRD Jawa Timur dari Partai Gerakan Indonesia Raya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro, 5 Januari 2024.  Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Komisioner Bawaslu Jember Devi Aulia Rahim, menjelaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada Pemkab Jember. sesuai dengan surat Bawaslu kepada Bupati Hendy Siswanto, para kades tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 29 huruf j disebutkan, kepala desa dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Bupati Jember Hendy Siswanto mengaku masih mempelajari surat rekomendasi dari Bawaslu.
Fakta
16 Feb 2024
Beredar berita mengenai adanya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas II A Sidoarjo yag tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024. Diberitakan mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan merupakan WBP baru di Lapas Kelas II A Sidoarjo. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Dilansir dari rri.co.id, melalui penjelasan Kepala Lapas Kelas II A Sugeng Hardono bahwa WBP yang melakukan pencoblosan di Tempat Pemilihan Suara (TPS) khusus yang berlokasi di dalam Lapas dengan jumlah 1109 DPT dengan rincian 1024 WBP dan 95 petugas serta 27 penghuni lapas baru tidak terfasilitasi hak pilihnya. Sementara itu, Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dari Komnas HAM RI Anis Hidayah menyebut situasi pemilihan di Lapas Kelas IIA Sidoarjo berjalan aman dan damai..
Fakta
16 Feb 2024
Portal berita Berita Jatim menginformasikan bahwa di daerah Purwosari dan Purwodadi Pasuruan terdapat surat suara yang tertukar. Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yoenianto mengatakan, bahwa surat suara yang tertukar merupakan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil analisis, informasi tersebut adalah fakta. Temuan di lapangan terkait tertukarnya surat suara di dapil 5 dan 6 dari hasil laporan petugas pengawas di lapangan. Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Zainul Faizin mengatakan, bahwa surat suara yang tertukar sudah ditangani oleh tim KPU dan mereka telah menyiapkan mekanisme khusus untuk mengatasi hal tersebut.
Fakta
16 Feb 2024
Beredar berita dari beritajatim.com yang memuat informasi tentang sebanyak 2.794 orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang ikuti pemilu di Kediri, Jawa Timur. Ribuan orang tersebut tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan sudah melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit). Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir Memo Kediri, Komisioner KPU Kabupaten Kediri Eka Wisnu Wardhana menjelaskan bahwa orang-orang dengan gangguan mental juga memiliki hak politik yang sama dengan yang lainnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pihaknya telah memberikan pembinaan kepada ribuan orang dengan disabilitas mental tersebut. KPU Kabupaten Kediri tidak menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus untuk mereka, tetapi Eka Wisnu Wardhana menyatakan bahwa semua TPS di Kabupaten Kediri harus ramah terhadap disabilitas. Sebagai hasilnya, jika ada warga yang membutuhkan bantuan, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat membantu sebagai pendamping.
Fakta
16 Feb 2024
Berita detikJatim menginformasikan adanyaa 6 TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Mojokerto yang mengalami kekurangan surat suara pada pilpres 2024. Keenam TPS tersebut tersebar di dua kecamatan yaitu Kecamatan Gedeg dan Sooko. Akibatnya, terdapat ratusan pemilih yang harus pindah mencoblos di TPS lain. Ketua Panwascam Gedeg, Rifqil menjelaskan terdapat kekurangan surat suara di 3 TPS Desa Kemantren, yaitu TPS 1 kurang 107 lembar, TPS 2 kurang 100 lembar, dan TPS 4 kurang 100 lembar. Selain di wilayah Desa Kemantren, kekurangan surat suara juga terjadi di 3 TPS Desa Wringinrejo. Ketua PPK Tiar Kandar menyebut TPS 1, TPS2, dan TPS 8 masing-masing kurang 100 lembar surat suara pilpres. Berdasarkan hasil analisis, informasi tersebut adalah fakta. Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Muslim Bukhori membenarkan kekurangan surat suara tersebut. Sebagai solusinya, para pemilih yang tidak kebagian surat suara diberi surat keterangan pindah mencoblos di TPS lain. https://radarmojokerto.jawapos.com/politik/824161692/sejumlah-tps-di-mojokerto-kekurangan-surat-suara-pemungutan-suara-alami-kemoloran-kpu-kabupaten-sebut-faktor-human-error   https://www.detik.com/jatim/berita/d-7193163/6-tps-di-mojokerto-kekurangan-surat-suara-pilpres-2024
Fakta
16 Feb 2024
Beredar unggahan dari portal berita detikJatim yang menginformasikan adanya surat suara tertukar antara TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Lamongan dengan TPS yang ada di Mojokerto. Akibat dari kejadian ini pemungutan suara di salah satu TPS di Lamongan sempat dihentikan sementara. Diketahui peristiwa itu terjadi di TPS 07 Desa Kelorarum, Kecamatan Tikung tertukar dengan surat suara dari daerah pemilihan 8 Mojokerto. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali mengatakan masih terus memonitor terkait suara yang tertukar di TPS 07 Desa Kelorarum serta menghentikan sementara proses pemungutan suara sambil menunggu hasil rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Banawaslu) Lamongan. Ketua Bawaslu Lamongan, Toni Wijaya mengatakan, tertukarnya surat suara diketahui saat proses penghitungan sebanyak 16 surat suara. Bawaslu Lamongan segera menggelar pleno mengenai surat suara yang tertukar untuk mengeluarkan rekomendasi penyelamatan suara pemilih. Salah satu opsinya adalah menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). https://www.detik.com/jatim/berita/d-7193901/surat-suara-tps-di-lamongan-tertukar-dengan-mojokerto https://surabaya.kompas.com/read/2024/02/14/212049978/surat-suara-1-tps-di-lamongan-tertukar-dengan-dapil-mojokerto
Fakta
15 Feb 2024
Beredar berita yang diunggah jatim.jpnn.com yang memuat informasi praktik politik uang di Kecamatan Godanglegi Kabupaten Malang. Berdasakan hasil penelusuran, unggahan tersebut adalah fakta. Penjelasan dari Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Hazairin mengatakan, dari hasil klarifikasi Bawaslu, bahwa yang bersangkutan (si pembawa uang) menyampaikan kepada penerima uang untuk memilih salah satu calon presiden dan calon wakil presiden. Jumlah yang dibagikan rencana untuk 20 orang, tapi baru 10 orang yang ketahuan dengan masing-masing menerima Rp 50 ribu. Dalam sumber lain yaitu portal berita liputan6.com, Bawaslu Kabupaten Malang akan melakukan rapat pleno yang hasilnya akan disampaikan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).
Fakta
15 Feb 2024
Beredar berita yang diunggah oleh detikJatim yang memuat informasi terdapat baliho-billboard 3 calon presiden yang masih terpampang di jalanan Sampang, Madura saat hari tenang. Dalam unggahannya tertulis ada tiga APK (Alat Peraga Kampanye) dari pasangan calon capres cawapres. Di Jalan Wahid Hasim dan Jalan Tengku Umar masih terpampang baliho paslon calon presiden dan calon wakil presiden nomor 01, dan masih di jalan yang sama juga terdapat spanduk paslon nomor 2. Sedangkan di Jalan Trunojoyo terdapat baliho capres nomor 03. Berdasarkan hasil analisis, informasi tersebut adalah fakta. Media tersebut mengutip narasumber langsung dari Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Sampang. Menurut keterangan Ketua Bawaslu Sampang, Muhalli mengatakan, pihaknya sudah melakukan penertiban di hari terakhir masa kampanye dan mengakui timnya mengalami kesulitan karena keterbatasan alat. Komisioner Bawaslu Kabupaten Sampang lainnya yakni Sodik, juga mengatakan tengah melakukan penyisiran dan memastikan APK akan dibersihkan.
Fakta
15 Feb 2024
Beredar berita dari beritajatim yang menginformasikan adanya temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan tentang berbagai masalah yang terjadi pada distribusi logistik pemilu 2024. Beberapa masalah yang terjadi adalah kotak suara tertukar, segel rusak dan kotak suara jebol. Berita tersebut tayang pada 13 Februari 2024 pukul 10.20 WIB. Berdasarkan hasil analisis, informasi tersebut adalah fakta. Melansir beritajatim.com, pada hari yang sama pukul 21.08 WIB berita jatim mengabarkan bahwa distribusi yang sempat bermasalah tersebut dipastikan tuntas. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Mohammad Halili seiring dengan adanya temuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, tentang permasalahan distribusi logistik pemilu. Logistik pemilu yang didistribusikan meliputi sebanyak 12.240 buah kotak suara, sejumlah 9.792 buah bilik suara, serta sebanyak 2.2448 set Alat Tulis Kantor (ATK). Pendistribusian logistik tersebut menuju kantor PPK yang tersebar pada 13 kecamatan. Selanjutnya akan dikirim melalui PPS dengan tujuan 2.448 titik pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Fakta
15 Feb 2024
Media detik.com memuat berita mengenai munculnya dugaan praktik politik uang di Kabupaten Malang dan mundurnya dua anggotA KPPS dimana dugaan politik uang tersebut terjadi. Berdasarkan hasil analisis, berita tersebut bersifat faktual. Detik.com telah memuat informasi dari KPU yang menjelaskan bahwa kasus tersebut tidak berlanjut diproses karena petugas KPPS yang disinyalir terlibat telah mengundurkan diri sebelum pemeriksaan dilakukan. Selain itu, berita tersbut juga memuat statemen dari tim pemenangan salah satu calon presiden, yang diduga tim-nya melakukan politik uang, bahwa secara organisasi mereka sudah memberi aturan tegas yang melarang anggotanya untuk melakukan politik uang.
Fakta
15 Feb 2024
Beritajatim.com memuat berita tentang adanya serangan fajar di wilayah Blitar pada Pemilu tahun ini (13/02/2024). Hal ini diperkuat oleh narasumber warga yang memberi keterangan bagaimana praktik politik uang itu ada di wilayahnya. Berita yang dibuat oleh beritajatim.com tersebut masuk kategori faktual. Narasumber berita menyampaikan bahwa di daerahnya, serangan fajar dilakukan oleh para tim sukses dari beberapa calon legislatif. Untuk menghindari petugas dan pengawas, mereka melakukan dengan sembunyi-sembunyi dan berpura-pura sebagai tamu biasa di rumah para warga. Dengan demikian, praktik ini akan sulit dilihat oleh pengawas Pemilu. Selain memuat hasil wawancara dengan warga, berita ini juga menampilkan pernyataan dari Komisioner Bawaslu Kota Blitar, M.Nur Aziz. Aziz menyampaikan bahwa Bawaslu telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas politik uang dan black campaign.
Fakta
15 Feb 2024
Beredar berita dari beritajatim.com yang memuat tentang distribusi logistik pemilu 2024 ke 8 kecamatan di probolinggo sulit akses. Distribusi logistik tersebut mengalami kendala karena akses lokasi dan jarak yang jauh, hingga ke pelosok desa. Berdasarkan hasil analisis, informasi tersebut adalah fakta. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Probolinggo, Agus Hariyanto Andinata menyebutkan pada beritajatim bahwa terdapat delapan kecamatan di Probolinggo yang akses pendistribusian logistiknya yang sulit dijangkau. Agus menjelaskan delapan kecamatan yang sulit akses tersebut diantaranya Sukapura, Sumber, Sumberasih, Tiris, Gading, dan Kotaanyar. Sebagai informasi, Kabupaten Probolinggo memiliki 3.375 TPS yang tersebar di 24 Kecamatan.
Fakta