SumselCekFakta

DISKOMINFO PROV. SUMSEL
Beranda
Permohonan Klarifikasi
Semua Klarifikasi
Lacak Tiket

Saring Sebelum Sharing.
Jaga Sumsel Kondusif.

Layanan resmi verifikasi informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pastikan kebenaran berita sebelum Anda menyebarkannya.

Semua Klarifikasi

Arsip lengkap berita

Informasi Terbaru

Update data terkini

Permohonan Klarifikasi

Lapor Hoax di sini

Lacak Tiket

Cek status pelaporan

18 Feb 2024
Beredar unggahan video di instagram yang memperlihatkan seorang berbaju merah yang diduga calon legislatif dari Partai Nasdem mengamuk di kantor Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Video tersebut disebarkan pada 18 Februari 2024 dengan keterangan ‘Jumadi, caleg Partai NasDem mengamuk di Kantor Kecamatan Ajug, Kabupaten Jember. Caleg DPRD Jember itu menuding ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024. Warga Desa Pacakarya, Kecamatan Ajung itu menuduh suaranya hilang karena dijual atau diberikan kepada caleg partai lain. Ia mengaku 15 suaranya di TPS 35 wilayah setempat hilang Berdasarkan hasil penelusuran, video tersebut adalah fakta Jumadi memperkarakan ketidaksesuaian jumlah suara yang ia peroleh di C hasil salinan dan C hasil plano. Pada C hasil salinan perolehan suara Jumadi nol, sedangkan di C plano hasil angkanya 15 suara.  Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ajung, Nikita, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan penjelasan ke Jumadi. Nikita juga menyatakan kasus tersebut sudah ditangani oleh Panwascam.
Fakta
18 Feb 2024
Beredar uggahan dari portal berita Antara Jatim yang menginformasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 12 titik TPS. Alasan Bawaslu merekomendasikan PSU adalah karena ditemukan adanya pelanggaran. Rekomendasi tersebut berdasar dari temuan anggota Bawaslu dan laporan dari masyarakat. Selain Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu juga merekomendasikan penghitungan ulang hasil perolehan suara di 35 tempat pemungutan suara di sejumlah kecamatan. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Ketua Bawaslu Bangkalan, Ahmad Mustain Saleh menyampaikan rekomendasi PSU dan hitung ulang berdasarkan rapat pleno dan hasilnya akan disampaikan ke KPU Bangkalan. Rekomendasi pemilihan ulang ditetapkan untuk 12 TPS yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Socah, Kecamatan Labang, dan Kecamatan Kota Bangkalan.
Fakta
18 Feb 2024
Beredar berita dari detikjatim.com yang memuat tentang adanya 2 TPS di Trenggalek yang direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) oleh Bawaaslu Trenggalek. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Ketua Bawaslu Trenggalek Rusman Nuryadin, mengatakan kedua tempat yang direkomendasikan untuk menggelar PSU adalah TPS 17 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek dan TPS 05 Desa Wonoati, Kecamatan Gandusari.Melansir antaranews.com,  kasus di TPS 05 Desa Wonoanti, Bawaslu mencatat adanya peristiwa pemungutan suara (pencoblosan oleh pemilih yang terlambat) di waktu penghitungan suara sudah berlangsung pada malam hari, sekitar pukul 21.30 WIB. Sementara itu  di TPS 17 kelurahan Sumbergedong, Bawaslu mendapati ada empat warga Sulawesi Selatan yang menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara setempat padahal mereka tidak tidak mengurus pindah pilih dan membawa form A pindah memilih. keempat warga asal Sulsel itu mendapatkan surat suara lengkap, mulai suara presiden-wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Trenggalek dan DPD. Karenanya, TPS itu harus menggelar PSU. Karena pemungutan suara dilakukan saat penghitungan suara, maka pelaksanaan coblosan itu melanggar asas rahasia pemilu. Hal itu melanggar prosedur yang sudah tertera di Undang-undang nomor 7 tahun 2017 maupun Perbawaslu nomor 1 tahun 2024 sehingga harus dilaksanakan PSU.
Fakta
18 Feb 2024
Beritajatim.com memberitakan adanya temuan Bawaslu Jember tentang pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh enam orang Kepala Desa (Kades). Pelanggaran tersebut karena mereka menghadiri kampanye salah satu calon legislatif (caleg).  Surat tertanggal 15 Februari 2024 yang ditandatangani Ketua Bawaslu Jember Sanda Aditya Pradana menyebutkan, enam kepala desa tersebut menghadiri kampanye Muhammad Fawait, calon legislator DPRD Jawa Timur dari Partai Gerakan Indonesia Raya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semboro, 5 Januari 2024.  Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Komisioner Bawaslu Jember Devi Aulia Rahim, menjelaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada Pemkab Jember. sesuai dengan surat Bawaslu kepada Bupati Hendy Siswanto, para kades tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 29 huruf j disebutkan, kepala desa dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Bupati Jember Hendy Siswanto mengaku masih mempelajari surat rekomendasi dari Bawaslu.
Fakta
16 Feb 2024
Beredar berita mengenai adanya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas II A Sidoarjo yag tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024. Diberitakan mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan merupakan WBP baru di Lapas Kelas II A Sidoarjo. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Dilansir dari rri.co.id, melalui penjelasan Kepala Lapas Kelas II A Sugeng Hardono bahwa WBP yang melakukan pencoblosan di Tempat Pemilihan Suara (TPS) khusus yang berlokasi di dalam Lapas dengan jumlah 1109 DPT dengan rincian 1024 WBP dan 95 petugas serta 27 penghuni lapas baru tidak terfasilitasi hak pilihnya. Sementara itu, Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dari Komnas HAM RI Anis Hidayah menyebut situasi pemilihan di Lapas Kelas IIA Sidoarjo berjalan aman dan damai..
Fakta
16 Feb 2024
Portal berita Berita Jatim menginformasikan bahwa di daerah Purwosari dan Purwodadi Pasuruan terdapat surat suara yang tertukar. Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yoenianto mengatakan, bahwa surat suara yang tertukar merupakan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil analisis, informasi tersebut adalah fakta. Temuan di lapangan terkait tertukarnya surat suara di dapil 5 dan 6 dari hasil laporan petugas pengawas di lapangan. Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Zainul Faizin mengatakan, bahwa surat suara yang tertukar sudah ditangani oleh tim KPU dan mereka telah menyiapkan mekanisme khusus untuk mengatasi hal tersebut.
Fakta
16 Feb 2024
Beredar berita dari beritajatim.com yang memuat informasi tentang sebanyak 2.794 orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang ikuti pemilu di Kediri, Jawa Timur. Ribuan orang tersebut tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan sudah melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit). Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir Memo Kediri, Komisioner KPU Kabupaten Kediri Eka Wisnu Wardhana menjelaskan bahwa orang-orang dengan gangguan mental juga memiliki hak politik yang sama dengan yang lainnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pihaknya telah memberikan pembinaan kepada ribuan orang dengan disabilitas mental tersebut. KPU Kabupaten Kediri tidak menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus untuk mereka, tetapi Eka Wisnu Wardhana menyatakan bahwa semua TPS di Kabupaten Kediri harus ramah terhadap disabilitas. Sebagai hasilnya, jika ada warga yang membutuhkan bantuan, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat membantu sebagai pendamping.
Fakta
16 Feb 2024
Berita detikJatim menginformasikan adanyaa 6 TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Mojokerto yang mengalami kekurangan surat suara pada pilpres 2024. Keenam TPS tersebut tersebar di dua kecamatan yaitu Kecamatan Gedeg dan Sooko. Akibatnya, terdapat ratusan pemilih yang harus pindah mencoblos di TPS lain. Ketua Panwascam Gedeg, Rifqil menjelaskan terdapat kekurangan surat suara di 3 TPS Desa Kemantren, yaitu TPS 1 kurang 107 lembar, TPS 2 kurang 100 lembar, dan TPS 4 kurang 100 lembar. Selain di wilayah Desa Kemantren, kekurangan surat suara juga terjadi di 3 TPS Desa Wringinrejo. Ketua PPK Tiar Kandar menyebut TPS 1, TPS2, dan TPS 8 masing-masing kurang 100 lembar surat suara pilpres. Berdasarkan hasil analisis, informasi tersebut adalah fakta. Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Muslim Bukhori membenarkan kekurangan surat suara tersebut. Sebagai solusinya, para pemilih yang tidak kebagian surat suara diberi surat keterangan pindah mencoblos di TPS lain. https://radarmojokerto.jawapos.com/politik/824161692/sejumlah-tps-di-mojokerto-kekurangan-surat-suara-pemungutan-suara-alami-kemoloran-kpu-kabupaten-sebut-faktor-human-error   https://www.detik.com/jatim/berita/d-7193163/6-tps-di-mojokerto-kekurangan-surat-suara-pilpres-2024
Fakta
16 Feb 2024
Beredar unggahan dari portal berita detikJatim yang menginformasikan adanya surat suara tertukar antara TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Lamongan dengan TPS yang ada di Mojokerto. Akibat dari kejadian ini pemungutan suara di salah satu TPS di Lamongan sempat dihentikan sementara. Diketahui peristiwa itu terjadi di TPS 07 Desa Kelorarum, Kecamatan Tikung tertukar dengan surat suara dari daerah pemilihan 8 Mojokerto. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali mengatakan masih terus memonitor terkait suara yang tertukar di TPS 07 Desa Kelorarum serta menghentikan sementara proses pemungutan suara sambil menunggu hasil rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Banawaslu) Lamongan. Ketua Bawaslu Lamongan, Toni Wijaya mengatakan, tertukarnya surat suara diketahui saat proses penghitungan sebanyak 16 surat suara. Bawaslu Lamongan segera menggelar pleno mengenai surat suara yang tertukar untuk mengeluarkan rekomendasi penyelamatan suara pemilih. Salah satu opsinya adalah menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). https://www.detik.com/jatim/berita/d-7193901/surat-suara-tps-di-lamongan-tertukar-dengan-mojokerto https://surabaya.kompas.com/read/2024/02/14/212049978/surat-suara-1-tps-di-lamongan-tertukar-dengan-dapil-mojokerto
Fakta
15 Feb 2024
Beredar berita yang diunggah jatim.jpnn.com yang memuat informasi praktik politik uang di Kecamatan Godanglegi Kabupaten Malang. Berdasakan hasil penelusuran, unggahan tersebut adalah fakta. Penjelasan dari Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Hazairin mengatakan, dari hasil klarifikasi Bawaslu, bahwa yang bersangkutan (si pembawa uang) menyampaikan kepada penerima uang untuk memilih salah satu calon presiden dan calon wakil presiden. Jumlah yang dibagikan rencana untuk 20 orang, tapi baru 10 orang yang ketahuan dengan masing-masing menerima Rp 50 ribu. Dalam sumber lain yaitu portal berita liputan6.com, Bawaslu Kabupaten Malang akan melakukan rapat pleno yang hasilnya akan disampaikan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).
Fakta
15 Feb 2024
Beredar berita yang diunggah oleh detikJatim yang memuat informasi terdapat baliho-billboard 3 calon presiden yang masih terpampang di jalanan Sampang, Madura saat hari tenang. Dalam unggahannya tertulis ada tiga APK (Alat Peraga Kampanye) dari pasangan calon capres cawapres. Di Jalan Wahid Hasim dan Jalan Tengku Umar masih terpampang baliho paslon calon presiden dan calon wakil presiden nomor 01, dan masih di jalan yang sama juga terdapat spanduk paslon nomor 2. Sedangkan di Jalan Trunojoyo terdapat baliho capres nomor 03. Berdasarkan hasil analisis, informasi tersebut adalah fakta. Media tersebut mengutip narasumber langsung dari Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Sampang. Menurut keterangan Ketua Bawaslu Sampang, Muhalli mengatakan, pihaknya sudah melakukan penertiban di hari terakhir masa kampanye dan mengakui timnya mengalami kesulitan karena keterbatasan alat. Komisioner Bawaslu Kabupaten Sampang lainnya yakni Sodik, juga mengatakan tengah melakukan penyisiran dan memastikan APK akan dibersihkan.
Fakta
15 Feb 2024
Beredar berita dari beritajatim yang menginformasikan adanya temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan tentang berbagai masalah yang terjadi pada distribusi logistik pemilu 2024. Beberapa masalah yang terjadi adalah kotak suara tertukar, segel rusak dan kotak suara jebol. Berita tersebut tayang pada 13 Februari 2024 pukul 10.20 WIB. Berdasarkan hasil analisis, informasi tersebut adalah fakta. Melansir beritajatim.com, pada hari yang sama pukul 21.08 WIB berita jatim mengabarkan bahwa distribusi yang sempat bermasalah tersebut dipastikan tuntas. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Mohammad Halili seiring dengan adanya temuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, tentang permasalahan distribusi logistik pemilu. Logistik pemilu yang didistribusikan meliputi sebanyak 12.240 buah kotak suara, sejumlah 9.792 buah bilik suara, serta sebanyak 2.2448 set Alat Tulis Kantor (ATK). Pendistribusian logistik tersebut menuju kantor PPK yang tersebar pada 13 kecamatan. Selanjutnya akan dikirim melalui PPS dengan tujuan 2.448 titik pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Fakta
15 Feb 2024
Media detik.com memuat berita mengenai munculnya dugaan praktik politik uang di Kabupaten Malang dan mundurnya dua anggotA KPPS dimana dugaan politik uang tersebut terjadi. Berdasarkan hasil analisis, berita tersebut bersifat faktual. Detik.com telah memuat informasi dari KPU yang menjelaskan bahwa kasus tersebut tidak berlanjut diproses karena petugas KPPS yang disinyalir terlibat telah mengundurkan diri sebelum pemeriksaan dilakukan. Selain itu, berita tersbut juga memuat statemen dari tim pemenangan salah satu calon presiden, yang diduga tim-nya melakukan politik uang, bahwa secara organisasi mereka sudah memberi aturan tegas yang melarang anggotanya untuk melakukan politik uang.
Fakta
15 Feb 2024
Beritajatim.com memuat berita tentang adanya serangan fajar di wilayah Blitar pada Pemilu tahun ini (13/02/2024). Hal ini diperkuat oleh narasumber warga yang memberi keterangan bagaimana praktik politik uang itu ada di wilayahnya. Berita yang dibuat oleh beritajatim.com tersebut masuk kategori faktual. Narasumber berita menyampaikan bahwa di daerahnya, serangan fajar dilakukan oleh para tim sukses dari beberapa calon legislatif. Untuk menghindari petugas dan pengawas, mereka melakukan dengan sembunyi-sembunyi dan berpura-pura sebagai tamu biasa di rumah para warga. Dengan demikian, praktik ini akan sulit dilihat oleh pengawas Pemilu. Selain memuat hasil wawancara dengan warga, berita ini juga menampilkan pernyataan dari Komisioner Bawaslu Kota Blitar, M.Nur Aziz. Aziz menyampaikan bahwa Bawaslu telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas politik uang dan black campaign.
Fakta
15 Feb 2024
Beredar berita dari beritajatim.com yang memuat tentang distribusi logistik pemilu 2024 ke 8 kecamatan di probolinggo sulit akses. Distribusi logistik tersebut mengalami kendala karena akses lokasi dan jarak yang jauh, hingga ke pelosok desa. Berdasarkan hasil analisis, informasi tersebut adalah fakta. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Probolinggo, Agus Hariyanto Andinata menyebutkan pada beritajatim bahwa terdapat delapan kecamatan di Probolinggo yang akses pendistribusian logistiknya yang sulit dijangkau. Agus menjelaskan delapan kecamatan yang sulit akses tersebut diantaranya Sukapura, Sumber, Sumberasih, Tiris, Gading, dan Kotaanyar. Sebagai informasi, Kabupaten Probolinggo memiliki 3.375 TPS yang tersebar di 24 Kecamatan.
Fakta
15 Feb 2024
Terdapat berita dari beritajatim.com yang memuat tentang alat peraga kampanye (APK) yang masih belum dilepas saat masa tenang. Berita tersebut dimuat pada tanggal 12 Februari 2024, dengan dilengkapi sejumlah temuan ddata berita jatim tentang APK di beberapa ruas jalan. Berdasarkan hasil analisis, berita tersebut merupakan fakta. Ketua Bawaslu Surabaya, Novli Bernado Thyssen mengonfirmasi kebenaran temuan APK yang belum diturunkan tersebut pada berita jatim. Hal tersebut disebabkan karena ditemui kendala kurangnya jumlah petugas dibandingkan dengan seluruh APK yang tersebar di Kota Surabaya. Melansir Surabaya.go.id, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Surabaya, Yudhistira memberikan keterangan pada minggu (11/2/2024) dini hari sebanyak 3 truk berhasil membawa APK. Kemudian pada Senin (12/2/2024) masing-masing satu truk tiap kecamatan, sehingga Satpol PP mengerahkan kurang lebih 35 dump truck berhasil mengangkut APK. Yudhis menjelaskan, penertiban APK merujuk pada Pasal 1 angka 36 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penyisiran APK tersebut dilakukan bersama Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. Muatan APK tersebut merupakan baliho besar, bendera partai, serta banner berukuran kecil.
Fakta
15 Feb 2024
Beredar berita yang dimuat oleh beritajatim tentang munculnya dugaan praktik politik uang oleh salah seorang Caleg PDIP di Kabupaten Malang. Dalam pemberitaan tersebut kemunculan polemik itu bersumber dari video dan rekaman suara yang viral di media sosial. Video tersebut mencatut nama Zulham, salah seorang Caleg PDIP di dapil dua Kabupaten Malang, yang meliputi Keacamatan Turen, Dampit, Sumbermanjing Wetan, dan Tirtoyudo. Dalam video itu turut mencatut nama salah satu ketua Rukun Tetangga (RT) yang berinisial DC dituduh membagikan jibab dan centong putih bergambar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar-Mahfud. Keterangan selanjutnya, dalam video disebut pria berinisial D dan Ketua KPPS 25 berinisial IP dan satu anggota TPS berinisial T, membagikan surat suara bersama amplop dengan berisi uang pecahan Rp50 ribu untuk diarahkan memilih salah satu Caleg PDIP di wilayah Turen dan Paslon nomer urut 3 dalam Pilpres. Berdasarkan hasil analisis, informasi tersebut merupakan berita opini. Pemberitaan tersebut banyak menyebutkan keterangan Caleg PDIP yaitu Zulham yang mengaku tidak mengenal dan menyuruh orang yang ada dalam video untuk membagikan barang dan uang. Portal media Berita Jatim mendapat keterangan dari Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Hazairin, yang mengaku beberapa dugaan money politic sudah ia lakukan pemberkasan dan baru akan dilakukan rapat pleno untuk menghasilkan keputusan tindak lanjut. Dilansir dari detik.com, Anggota KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika mengaku tengah mendalami dugaan politik uang melibatkan oknum KPPS dalam video yang viral tersebut.
15 Feb 2024
Beredar berita yang dimuat oleh beritajatim.com munculnya temuan oleh Badan Pengawas Pemilu Ngawi terkait Kepala Desa yang tidak netral. Disebutkan bahwa Kepala Desa Sambiroto Padas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Sri Mulyono merupakan terlapor atas dugaan tidak netral. Menurut keterangan Mulyono, pembuatan video dukungan kepada salah satu pasangan calon kontestan pemilu karena ada yang meminta paksa. Pengakuan Sri proses pembuatan video tersebut dilakukan karena ada intimidasi petinggi Asosiasi Kepala Desa (AKD). Petinggi tersebut tidak diketahui karena Sri enggan memberikan keterangan. Berdasarkan hasil penelusuran informasi tersebut adalah fakta. Peristiwa ini juga diberitakan oleh media Kompas.com, yang berisi penjelasan bahwa Mulyono tahu video itu merupakan pelanggaran netralitas kepala desa, dia mengaku takut terhadap ancaman sosok yang enggan disebut namanya. Ketua Bawaslu Kabupaten Ngawi Yohanes Pradana Vidya Kusdanarko menyebutkan, bahwa Bawaslu telah mengajukan 30 pertanyaan kepada Kepala Desa Sambiroto Sri Mulyono terkait video dugaan pelanggaran netralitas. Yohanes masih belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena masih membutuhkan proses pendalaman. Yohanes memastikan akan memproses kasus secepatnya.
Fakta
15 Feb 2024
Beredar berita yang diunggah oleh beritajatim.com tentang adanya dua kotak suara yang hilang di Kabupaten Pasuruan. Dalam pemberitaan tersebut memuat informasi tentang pendistribusian logistik. Diantaranya adalah kotak suara, surat suara, hingga sarana administrasi. Berdasarikan hasil analisis, informasi tersebut adalah fakta. Berita jatim mendapat dua narasumber utama yaitu masing-masing Ketua KPU Kabuapten Pasuruan dan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan penjelasan Ketua KPU Kabupaten Pasuruan Zainul Arifin pada tanggal 12 Februari 2024 yang mengatakan bahwa dari 24 kecamatan di kabupaten Pasuruan sudah satu kecamatan yang didistribusikan sampai ke tingkat desa. Sedangkan Berdasarkan keterangan ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, tentang dua kotak suara yang hilang itu berada di kecamatan Puspo. Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yunanto menjelaskan bahwa dua kotak suara tersebut sudah diganti.
Fakta
14 Feb 2024
Berita tentang Status Semeru siaga usai alami 19 kali letusan pada detik.com adalah fakta. Melansir dari berbagai sumber, seperti jawapos.comn Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang Wawan Hadi Siswoyo mengatakan Gunung Semeru masih pada Level III atau siaga. Melansir informasi dari media lainnya yaitu radartuban.jawapos.com, bahwa dari hal tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi). Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak.
Fakta
14 Feb 2024
Berita dari portal beritajatim.com tentang Bawaslu Malang mengamankan perempuan pembawa uang untuk dibagikan saat masa tenang di Gondanglegi adalah fakta. Berita tersebut sudah menyantumkan narasumber yang terpercaya yaitu dari Bawaslu Kabupaten Malang. Berdasarkan penjelasan dari Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Hazairin menjelaskan, dari hasil klarifikasi Bawaslu, bahwa yang bersangkutan si pembawa uang menyampaikan kepada penerima uang untuk memilih salah satu calon presiden dan calon wakin preisden. Jumlah uang yang dibagikan rencana untuk 20 orang, tapi baru 10 orang sudah ketahuan, dan masing-masing menerima Rp 50 ribu. Pada judul berita ini sudah memutuskan status money politic, meskipun Bawaslu Kabupaten Malang akan melakukan rapat pleno untuk kemudian hasilnya akan disampaikan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Kasus ini juga diberitakan oleh sumber media yang lain yaitu portal berita liputan6.com.
Fakta