SumselCekFakta

DISKOMINFO PROV. SUMSEL
Beranda
Permohonan Klarifikasi
Semua Klarifikasi
Lacak Tiket

Saring Sebelum Sharing.
Jaga Sumsel Kondusif.

Layanan resmi verifikasi informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pastikan kebenaran berita sebelum Anda menyebarkannya.

Semua Klarifikasi

Arsip lengkap berita

Informasi Terbaru

Update data terkini

Permohonan Klarifikasi

Lapor Hoax di sini

Lacak Tiket

Cek status pelaporan

29 Feb 2024
Beredar berita dari rmoljatim.com yang memuat tentang Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohammad Trijanto akan melaporkan dugaan hilangnya suara dalam Pemilu 2024 ke Bawaslu Jawa Timur, pekan depan. Diketahui Trijanto merupakan caleg DPD Jatim, sebelumnya dia menyebut bahwa suaranya hilang mencapai ratusan ribu hingga satu juta di real count KPU. Dalam berita tersebut, Mohammad Trijanto juga tidak menyertakan data perihal kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024, dan baru menyatakan akan membawa bukti-bukti kecurangan ke Bawaslu jawa Timur. Berdasarkan hasil analisis, informasi tersebut merupakan berita opini. Berita opini adalah berita yang memuat pandangan atau pemikiran seorang narasumber untuk menganalisis suatu isu atau peristiwa sedang terjadi. Biasanya, narasumber ini bisa berasal dari cendekiawan, jurnalis, tokoh, atau masyarakat. Berita tersebut memuat keseluruhan isi pernyataan dari Trijanto. Tidak ada keterangan dari pihak lain, baik Bawaslu maupun pihak lain yang dapat memberikan statemen konfirmasi maupun klarifikasi dari pernyataan Trijanto.
28 Feb 2024
Waspadalah jika anda menerima telepon atau pesan dari nomor tidak dikenal. Berbagai skema penipuan melalui telepon telah meningkat pesat, mulai dari penipuan finansial hingga pencurian data pribadi. Dengan tidak mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal, kita dapat melindungi diri dari potensi bahaya dan menjaga privasi serta keamanan informasi pribadi kita. Tindakan pencegahan sederhana seperti tidak mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam melawan upaya penipuan dan pelanggaran privasi. Dengan tetap waspada ketika mengangkat panggilan dari nomor asing, meski mereka membawa nama instansi tertentu, dapat mengurangi risiko jatuh ke dalam jebakan penipuan dan melindungi diri serta orang-orang terdekat dari potensi kerugian finansial dan pelanggaran keamanan.
Hoaks
28 Feb 2024
Radar madiun yang memberitakan tentang proses rekapitulasi penghitungan ulang suara pada 165 TPS oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Ngawi Jawa Timur. Berdasarkan hasil analisis, informasi tersebut adalah fakta. Dari keterangan Koordinator Divisi Teknis KPU Ngawi Aman Ridho Hidayat, KPU mencatat enam persen atau 165 dari total 2.754 tempat pemungutan suara (TPS) melakukan hitung ulang suara. Sebagian besar karena terdapat perbedaan pada penulisan di form C hasil plano. Sebagai informasi, dilansir dari website resmi setda.ngawikab.go.id, telah terlaksana Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2024 di Tingkat KPU Kabupaten Ngawi di Kurnia Hall pada Rabu, 28 Februari 2024.
Fakta
28 Feb 2024
Beredar berita dari nawacitapost.com yang memuat tentang terbitnya surat pemberhentian sementara terhadap dua penyelenggara pemilu yang diduga terlibat dalam penggelembungan suara, yaitu Ketua PPK Muh Alwy Baroya dan Anggota Panwascam Moch Muchsin, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Pemberhentian ini bermula dari viralnya video pengakuan Alwy dan Muchsin yang mengaku melakukan penggelembungan suara untuk salah satu calon legislatif. KPU Kabupaten Nganjuk pun menindalanjuti video tersebut dan menerbitkan surat pemberhentian sementara. Melansir dari Kompas.com, sebenarnya tidak hanya Alwa sebagai ketua PPK yang diberhentikan, namun juga empat anggota PPK lain, yaitu Huda, Lukman , Bagas, dan Muchlis. Mereka diberhentikan hingga proses hukum di Bawaslu tuntas. Ketua Bawaslu Nganjuk, Yudha Harnanto, memberikan keterangan bahwa terdapat unsur pelanggaran administrasi yang terpenuhi, sehingga sudah diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara. Kemudian Bawaslu Nganjuk memberikan saran perbaikan kepada KPU Nganjuk untuk melanjutkan proses rekapitulasi di Kecamatan Kertosono.
Fakta
28 Feb 2024
Mediajatim.com memberitakan tentang adanya penolakan Bawaslu terhadap tuntutan sejumlah orang yang mengatasnamakan simpatisan PAN. Mereka menuntut melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Dua TPS Dapil II Pamekasan. Berdasarkan analisis, berita ini faktual. Pada Selasa, 27 Februari 2024, sejumlah orang (simpatisan PAN) melakukan aksi di kantor Bawaslu Pamekasan. Mereka juga melaporkan indikasi kecurangan Pemilu di TPS Desa Palengaan Daya, Palengaan, Pamekasan. Para pelapor menuntut dilakukannya PSU di dua dusun. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Umbara Tirta Firdaus, menjelaskan bahwa Bawaslu tidak bisa menerima laporan tersebut karena telah melewati batas maksimal untuk laporan PSU yang telah ditetapkan undang-undang, yaitu 10 hari setelah Pemilu diadakan. Sukma juga menyampaikan jika setelah 10 hari, maka kewenangan untuk PSU ada di Mahkamah Konstitusi (MK), bukan lagi di Bawaslu. Sementara itu, untuk laporan PAN untuk melakukan penghitungan ulang di sejumlah TPS, Bawaslu meminta agar laporan tersebut dilengkapi dengan saksi dan bukti pendukung, sehingga bisa diproses lebih lanjut.
Fakta
27 Feb 2024
Waspadalah jika anda mendapatkan pesan berantai berisikan tentang bantuan BLT PKH tahap 1. Dalam pesan tersebut memuat keterangan sebagai berikut:   ???   ????? ??????? ?????????? ???? ?????????? ??????? ???????? ??? PKH Tahap 1 ?? 400.000* Segera Daftarkan Diri Anda Sebelum Ditutup   1. Pencairan Bantuan tidak di pungut biaya sepeserpun 2. Buka websitenya dan segera daftarkan Diri Anda Untuk Mendapatkan dana BLT PKH Tahap 1 3. Batas Pendaftaran Sampai Maret 31 2024 Klik Pada link dibawah untuk mendaftar https://bansos.press/?v=cekbansos Setelah mendaftar pada link di atas, Bantuan BLT PKH Tahap 1 akan disubsidikan setelah 1x24 jam     Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah hoaks.   Informasi tentang tautan diatas merupakan scam atau penipuan. Masyarakat yang ingin mengetahui status penerimaan PKH 2024 dapat mengikuti langkah-langkah berikut: 1. Akses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. 2. Masukkan informasi lokasi dan nama lengkap sesuai dengan data penerima manfaat. 3. Verifikasi kode keamanan dan cari data untuk konfirmasi status penerimaan dan detail bantuan.   Keluarga yang belum terdaftar dalam DTKS diundang untuk mendaftarkan diri di kantor desa setempat. Langkah ini penting agar lebih banyak keluarga yang membutuhkan dapat memanfaatkan bantuan yang ditawarkan oleh pemerintah melalui PKH.
Hoaks
27 Feb 2024
Beredar berita dari media detikJatim yang memuat adanya ancaman pidana pemilu KPU Bangkalan akibat mengabaikan Rekom PSU (Pemungutan Suara Ulang) dari Bawaslu Bangkalan. Sebelumnya Bawaslu Bangkalan sudah merekomendasikan pada KPU untuk 12 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan PSU. Namun, hingga batas akhir pelaksanaan PSU, hanya terdapat 3 TPS yang melakukan PSU. Ahmad Mustain Saleh, Ketua Bawaslu Bangkalan mengatakan pihaknya sudah melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Jatim agar dilakukan langkah lanjutan. Ketua Bawaslu Bangkalan tersebut juga mengungkapan akan mengkaji kembali, dan ada dua pilihan yang bisa dilakukan yaitu menuntut pidana Pemilu atau pelanggaran kode etik Pemilu Berdasarkan hasil analisis, judul berita tersebut mengandung Opini dari Ketua Bawaslu, khususnya pada bagian judul berita yang bertuliskan Abaikan Rekom PSU Dari Bawaslu, KPU Bangkalan Terancam Pidana. Dari pihak, Komisioner Divisi SDM, Parmas, dan Sosdiklih KPU Bangkalan, Sairil Munir mengatakan pihaknya telah menerima rekomendasi PSU dari Bawaslu Bangkalan. Namun, pihaknya melakukan konfirmasi kepada petugas ad hoc lapangan yang di bawah KPU Bangkalan, ditemukan adanya kasus permasalahan di 3 TPS saja dan 9 lainnya tidak ada masalah. Pihak KPU Bangkalan juga sudah menuliskan data temuannya dalam surat resmi yang dikirim kepada Bawaslu Bangkalan.
Fakta
27 Feb 2024
Beredar berita dari rmoljatim.id yang memuat informasi adanya kasus dugaan penggelembungan suara salah satu caleg DPR RI di wilayah Kecamatan Sumberbaru, Jember. Temuan ini berawal dari rekapitulasi beberapa desa yang sudah selesai, namun finalisasi digital belum sama sekali dikirim ke KPU Jember, apalagi adanya informasi suara caleg DPR RI salah satu parpol ada yang bertambah dan berkurang. Koordinator Divisi Perencanaan Data dan informasi pemilih KPU Kabupaten Jember, Achmad Hanafi mengatakan, pihaknya langsung menindaklanjuti, dengan mendatangi Balai Desa Yosorati sebagai tempat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kecamatan Sumberbaru. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Kordiv Perencanaan Data dan Informasi Pemilih KPU Jember, Achmad Hanafi dikutip kantor berita RMOLJatim, Senin (26/2), bahwa benari telah ditemukan ketidaksesuaian antara cek form C palno hasil dengan D Hasil di beberapa TPS terjadi penggelembungan suara dari nol ke puluhan suara. Penggelembulangan suara di beberapa TPS tersebut berada di Desa Jatiroto, Desa Yosorati, dan Desa Jamintoro. Dari temuan tersebut, KPU Jember melaporkan ke Bawaslu Jember.
Fakta
27 Feb 2024
Beredar berita dari portal media detikJatim yang memuat adanya Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan dan Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan diduga melakukan pelanggaran pemilu yaitu membawa kabur formulir C1 dan mencoblos surat suara. PPS Banyuajuh membawa kabur berkas C1 asli selama 12 jam, sedangkan PPS Ujung Piring dipecat karena melakukan kecurangan dengan mencoblos surat suara. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Dari muatan berita tersebut sudah melampirkan keterangan dari Divisi SDM, Parmas, dan Sosdiklih KPU Bangkalan Sairil Munir yang mengatakan keduanya terbukti bersalah dan sudah dipecat karena terbukti melanggar aturan saat proses pemilu yaitu PPS Banyuajuh membawa kabur berkas C1 asli selama 12 jam, sedangkan PPS Ujung Piring dipecat karena melakukan kecurangan dengan mencoblos surat suara. Sedangkan Ketua Bawaslu Bangkalan sudah mendapat laporan dari dua kasus tersebut, dan pihaknya masih membahas soal sanksi hukum untuk dua PPS tersebut.
Fakta
27 Feb 2024
Beredar berita dari kabarmadura.id yang memuat informasi adanya 2 kecamatan di Pamekasan yang harus hitung ulang suara Pemilu 2024. Diketahui dua kecamatan yang harus hitung ulang adalah Kecamatan Larangan dan Pademawu. Dari muatan berita ini menginformasikan penyebab hitung ulang adalah di Kecamatan Larangan ditemukan sejumlah kotak suara yang tidak tersegel dan form C hasil pleno tidak sesuai dengan C hasil Salinan. Di Kecamatan Pademawu juga ditemukan kotak suara yang tidak tersegel. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Dalam keterangan Ketua KPU Pamekasan, Mohammad Halili mengatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten akan digelar setelah rapat pleno rekapitulasi di Tingkat Kecamatan sudah tuntas semua. Per Minggu, 25 Februari masih tersisa empat kecamatan yang belum tuntas melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu Kecamatan Pamekasan, Larangan, Pademawu, dan Tlanakan. Ketua Badan Pengawas Pemilu Pamekasan, Sukma Tirta Firdaus menegaskan dari empat yang belum melakukan rekapitulasi ada dua kecamatan yang harus melaksanakan hitung ulang hasil suara yakni Kecamatan Larangan dan Pademawu.
Fakta
26 Feb 2024
Beredar unggahan berita dari beritajatim.com yang menyebutkan adanya intimidasi yang dialami oleh Kepala Desa Sambiroto, Kabupaten Ngawi untuk membuat video deklarasi dukungan pasangan capres dan cawapes nomor urut 02 pada Pemilu 2024. Agus Fathoni, pengurus WPN (Warga Pengawas Netralitas) mengatakan, sejak 12 Februari 2024 petinggi AKD (Asosiasi Kepala Desa) sudah disebut terlibat dalam pelanggaran netralitas kades. Hingga 23 Februari AKD belum dimintai keterangan oleh Bawaslu. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Berdasarkan pengakuan Kepala Desa Sambiroto, Kabupaten Ngawi, Sri Mulyono menyampaikan kepada media kompas.com pada tanggal 13 februari 2024, bahwa benar dirinya membuat video dukungan untuk Capres dan Cawapres 02 karena desakan dari petinggi Asosiasi Kepala Desa (AKD). Komisioner Bawaslu Ngawi, Yohanes Pradana Vidya Kusdnarko juga menjelaskan kepada kompas.com telah memanggil dan memberikan 30 pertanyaan kepada Kepala Desa Sambiroto perihal kasus video dukungan tersbut. Agus Fathoni dari WPN mengatakan, bahwa kejadian ini harus diselidiki secara serius dan lebih dalam dengan mencari tahu sosok penting AKD yang terlibat.
Fakta
26 Feb 2024
Beredar unggahan berita dari Berita Jatim yang menginformasikan 69 TPS di Jawa Timur lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini dilakukan Bawaslu RI untuk meminimalisir dugaan pelanggaran. Diketahui 69 TPS tersebut tercatat sebagai TPS dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang tersebar di 14 Kabupaten Kota di Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Anggota Bawaslu Republik Indonesia yaitu Totok Hariyono mengungkapkan secara nasional ada 2 ribu dugaan pelanggaran pemilu, sedangkan PSU untuk di Jawa Timur dilakukan di 69 TPS. Menurutnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan bagian dari penegakan keadilan perkara pelanggaran di Pemilu supaya meminimalisir kerugian dari pihak peserta Pemilu. Berita tentang 69 TPS di Jatim laksanakan PSU, juga diliput oleh media lainnya yaitu sindonews.com
Fakta
26 Feb 2024
Beredar unggahan berita dari media detikJatim yang menyebutkan sebanyak 30 KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemugutan Suara) dan Linmas di Jawa Timur meninggal dunia saat Pemilu 2024. Tercatat sejak sebelum bertugas, 14 Februari 2024 hingga pencoblosan. Data dari KPU Jatim per 18 Februari 2024, 30 orang tersebut terdiri dari 1 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Malang, Kemudian 18 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Magetan, Banyuwangi, Kota Malang, Lamongan, dan Kota Surabaya. Kemudian 9 orang Linmas TPS dari Kota Madiun, Tuban, Malang, dan Pamekasan. 2 Orang Sekretariat PPS yang ada di Jember dan Pacitan. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Komisioner KPU Jatim divisi SDM dan Litbang, Rochani mengatakan petugas gugut disebabkan diantaranya karena kecelakaan lalu lintas, tersengat Listrik, sakit dan siertai penyakit bawaan. Saat ini pihak KPU Jatim sedang melakukan proses pendataan dan verifikasi kepada ahli waris untuk pemberian santunan. Keterangan Rochani tersebut juga diberitakan oleh media lainnya yaitu cnnindonesia.com
Fakta
26 Feb 2024
Beredar berita dari media Antara Jatim yang menginformasikan adanya penghitungan suara ulang di Madiun. Bawaslu Kabupaten Madiun, mencatat terdapat lima TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang melakukan hitung suara ulang pada tahap rekapitulasi Tingkat kecamatan. TPS tersebut tersebar di Kecamatan Saradan, Dagangan, Geger, Kebonsari, dan Dolopo. Diketahui penghitungan ulang telah direkomendasikan mayoritas karena kesalahan penjumlahan atau penulisan pada C-hasil atau plano dan C- Salinan. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Media Antara Jatim menggali narasumber langsung dari Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaikan Sengketa, Bawaslu Kabupaten Madiun, Teja Rasa Adhi Wardana yang mengatakan terjadinya kesalahan penjumlahan maupun penulisan rawan terjadi mengingat beban kerja patugas KPPS maupun pengawas dan saksi saat hari H cukup berat. Ia menyebut, penghitungan ulang suara mayoritas terjadi pada surat suara DPRD kabupaten, provinsi, maupun RI. Media lainnya yaitu medcom.id juga memberitakan keterangan Teja Rasa Adhi Wardana tersebut, seperti yang dirilis Antara Jatim.
Fakta
25 Feb 2024
Beritajatim.com memberitakan tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ngawi yang akan meminta keterangan saksi ahli untuk mengusut laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa. Keterangan ahli teknologi dan informatika serta bahasa diperlukan untuk menafsirkan video berdurasi 13 detik yang merekam pernyataan dan deklarasi dukungan oleh Kades Sambiroto Padas Sri Mulyono dan jajaran perangkat desa pada Paslon nomor urut 02. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Sebagai informasi, dilansir dari detikjatim.com, diduga kepada desa di Ngawi bernama Sri Mulyono memberikan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Aksi kades tersebut viral usai videonya tersebar di berbagai platform media sosial. Terdapat sembilan orang termasuk Kades dan perangkat desa dalam video tersebut. Melansir radarmadiun.jawapos.com, Yusron Habibi, koordinator divisi penanganan pelanggaran dan data informasi Bawaslu Ngawi, menyebutkan mereka membutuhkan dua saksi ahli untuk memberikan tanggapan sebagai pelengkap bahan penyelidikan. Dua saksi ahli tersebut berasal dari ahli di bidang teknologi informasi (TI) dan ahli bahasa.
Fakta
25 Feb 2024
Beritajatim.com memberitakan tentang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto yang memberikan rekomendasi pada PPK Trowulan untuk Hitung Ulang (HU) di empat TPS Desa Temon, Trowulan. TPS tersebut yakni TPS 12, TPS 15, TPS 16 dan TPS 17. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir Harian Disway, caleg Partai Demokrat Kabupaten Mojokerto Dapil 3 melaporkan dugaan kecurangan di empat TPS di Desa Trowulan. Bawaslu Kabupaten Mojokerto menanggapi laporan itu dengan melaksanakan sidang administrasi cepat di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Trowulan, Jumat 24 Februari 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal menyatakan hasilnya berupa putusan rekomendasi pada KPU untuk menginstruksikan penghitungan di TPS 12, TPS 15, TPS 16 dan TPS 17 Desa Temon saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Trowulan melakukan penghitungan ulang dan menemukan selisih angka pada keempat TPS yang direkomendasikan. Selisih tersebut mencapai total 225 suara, dengan rincian selisih masing-masing TPS adalah sebagai berikut: TPS 12: Selisih 84, TPS 15: Selisih 62, TPS 16: Selisih 45, dan TPS 17: Selisih 34.
Fakta
25 Feb 2024
Beredar berita dari beritajatim.com yang memuat tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang memastikan 3 TPS di wilayah mereka harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU dilaksanakan di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. 3 TPS yang bakal melakukan PSU adalah TPS 14 dan 37 di Kelurahan Mojolangu dan TPS 48 yang berada di Kelurahan Jatimulyo. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir Media Indonesia, Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas menyebutkan PSU di Kelurahan Mojolangu TPS 14 dan 37, di Kelurahan Jatimulyo TPS 48. PSU dilaksanakan pada jam 24 Februari 2024. Ia menjelaskan kronologis PSU ini bermula dari sekelompok pemilih dari luar Kota Malang hanya membawa kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) mendatangi TPS dan memaksa menyampaikan hak pilih pada 14 Februari. Padahal, mereka tidak masuk daftar pemilih tambahan (DPTb) karena belum mengurus DPTb. Petugas PPS memfasilitasi dengan memasukkan mereka pada daftar pemilih khusus. Keputusan ini yang membuat data pemilih tidak cocok.
Fakta
25 Feb 2024
Beritajatim.com memberitakan tentang Wali Kota Blitar, Santoso, yang menjadi salah satu dari 270 kepala daerah yang menggugat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa jabatan. Alasan utama gugatan ini adalah utang Pilkada 2020 yang belum lunas. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir lenteratoday.com, salah satu alasan Santoso ikut menggugat MK tak bisa dilepaskan dari hutang yang dimilikinya untuk dana kampanye di Pilkada 2020 yang belum lunas.
Fakta
25 Feb 2024
Detikjatim.com memberitakan tentang adanya pemungutan suara ulang (PSU) atau coblosan ulang yang digelar di Lamongan pada Sabtu 24 Februari 2024. PSU dilakukan karena hasil temuan jajaran Bawaslu Lamongan, ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang mencoblos di TPS tersebut. Bawaslu mengeluarkan rekomendasi ke KPU terkait pelaksanaan PSU di TPS 03 yang ada di Desa Plangwot, Kecamatan Laren. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir tribunnews.com, Ketua KPU Lamongan Mahrus Ali membenarkan, bahwa KPU masih akan kembali menggelar PSU sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu Lamongan. Ketua Bawaslu Lamongan Toni Wijaya juga membenarkan jika pihaknya mengeluarkan rekomendasi ke KPU terkait pelaksanaan PSU di TPS 03 Desa Plangwot.
Fakta
25 Feb 2024
Beredar berita dari detikjatim.com yang memuat tentang dua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sampang meninggal dunia. Ketua KPU Sampang Addy Imansyah mengungkapkan 2 tenaga adhoc KPU itu mangkat usai bertugas. Keduanya sempat dirawat di RS karena kondisi fisik menurun saat pencoblosan, akan tetapi keadannya terus memburuk dan tidak tertolong. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir RRI, Ketua KPU Sampang Addy Imansyah menjelaskan bahwa anggota KPPS tersebut benama Chairul Anwar (24) dan Abdul Malik (56). Chairul Anwar bertugas di TPS 20 Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Almarhum wafat pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari. Abdul Malikbertugas di TPS 08 Desa Batioh Kecamatan Banyuates. Almarhum meninggal usai melakukan pemungutan dan penghitungan suara pada 19 Februari 2024. Addy saat ini masih melakukan koordinasi, baik itu kepada PPK ataupun ke pihak rumah sakit. Sementara itu, Addy menerangkan pihaknya masih melakukan proses pengajuan santunan untuk keluarga almarhum.
Fakta
25 Feb 2024
Beredar berita dari antaranews.com yang memuat informasi tentang adanya sejumlah tim sukses (timses) dan petugas pemungutan suara di Kabupaten Ponorogo mengalami stres akut usai pencoblosan Pemilu 2024. Mereka menunjukkangejala mual, pusing, hilang nafsu makan hingga sulit tidur. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir liputan6.com, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa RSUD dr. Harjono Ponorogo, dr. Andri Nurdianasari. Hal tersebut berdasarkan data kunjungan pasiennya yang berlatar timses ataupun KPPS/PPS/PPK di Ponorogo, Jawa Timur. Totalnya ada sekitar 10 orang yang sudah konsultasi ke RSUD dr. Harjono. Andri menjelaskan dari hasil diagnosis serta konsultasi yang dilakukan mayoritas mereka mengalami tidak bisa tidur (insomnia), kehilangan nafsu makan, sakit perut, mual, dan pusing. Setelah didiagnosis, Andri menjelaskan hal yang dialami oleh pasien termasuk dalam kategori sedang. Sebagian besar dari mereka hanya menjalani rawat jalan dan cukup minum obat.
Fakta