SumselCekFakta

DISKOMINFO PROV. SUMSEL
Beranda
Permohonan Klarifikasi
Semua Klarifikasi
Lacak Tiket

Saring Sebelum Sharing.
Jaga Sumsel Kondusif.

Layanan resmi verifikasi informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pastikan kebenaran berita sebelum Anda menyebarkannya.

Semua Klarifikasi

Arsip lengkap berita

Informasi Terbaru

Update data terkini

Permohonan Klarifikasi

Lapor Hoax di sini

Lacak Tiket

Cek status pelaporan

27 Feb 2024
Beredar berita dari media detikJatim yang memuat adanya ancaman pidana pemilu KPU Bangkalan akibat mengabaikan Rekom PSU (Pemungutan Suara Ulang) dari Bawaslu Bangkalan. Sebelumnya Bawaslu Bangkalan sudah merekomendasikan pada KPU untuk 12 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan PSU. Namun, hingga batas akhir pelaksanaan PSU, hanya terdapat 3 TPS yang melakukan PSU. Ahmad Mustain Saleh, Ketua Bawaslu Bangkalan mengatakan pihaknya sudah melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Jatim agar dilakukan langkah lanjutan. Ketua Bawaslu Bangkalan tersebut juga mengungkapan akan mengkaji kembali, dan ada dua pilihan yang bisa dilakukan yaitu menuntut pidana Pemilu atau pelanggaran kode etik Pemilu Berdasarkan hasil analisis, judul berita tersebut mengandung Opini dari Ketua Bawaslu, khususnya pada bagian judul berita yang bertuliskan Abaikan Rekom PSU Dari Bawaslu, KPU Bangkalan Terancam Pidana. Dari pihak, Komisioner Divisi SDM, Parmas, dan Sosdiklih KPU Bangkalan, Sairil Munir mengatakan pihaknya telah menerima rekomendasi PSU dari Bawaslu Bangkalan. Namun, pihaknya melakukan konfirmasi kepada petugas ad hoc lapangan yang di bawah KPU Bangkalan, ditemukan adanya kasus permasalahan di 3 TPS saja dan 9 lainnya tidak ada masalah. Pihak KPU Bangkalan juga sudah menuliskan data temuannya dalam surat resmi yang dikirim kepada Bawaslu Bangkalan.
Fakta
27 Feb 2024
Beredar berita dari rmoljatim.id yang memuat informasi adanya kasus dugaan penggelembungan suara salah satu caleg DPR RI di wilayah Kecamatan Sumberbaru, Jember. Temuan ini berawal dari rekapitulasi beberapa desa yang sudah selesai, namun finalisasi digital belum sama sekali dikirim ke KPU Jember, apalagi adanya informasi suara caleg DPR RI salah satu parpol ada yang bertambah dan berkurang. Koordinator Divisi Perencanaan Data dan informasi pemilih KPU Kabupaten Jember, Achmad Hanafi mengatakan, pihaknya langsung menindaklanjuti, dengan mendatangi Balai Desa Yosorati sebagai tempat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kecamatan Sumberbaru. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Kordiv Perencanaan Data dan Informasi Pemilih KPU Jember, Achmad Hanafi dikutip kantor berita RMOLJatim, Senin (26/2), bahwa benari telah ditemukan ketidaksesuaian antara cek form C palno hasil dengan D Hasil di beberapa TPS terjadi penggelembungan suara dari nol ke puluhan suara. Penggelembulangan suara di beberapa TPS tersebut berada di Desa Jatiroto, Desa Yosorati, dan Desa Jamintoro. Dari temuan tersebut, KPU Jember melaporkan ke Bawaslu Jember.
Fakta
27 Feb 2024
Beredar berita dari portal media detikJatim yang memuat adanya Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan dan Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan diduga melakukan pelanggaran pemilu yaitu membawa kabur formulir C1 dan mencoblos surat suara. PPS Banyuajuh membawa kabur berkas C1 asli selama 12 jam, sedangkan PPS Ujung Piring dipecat karena melakukan kecurangan dengan mencoblos surat suara. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Dari muatan berita tersebut sudah melampirkan keterangan dari Divisi SDM, Parmas, dan Sosdiklih KPU Bangkalan Sairil Munir yang mengatakan keduanya terbukti bersalah dan sudah dipecat karena terbukti melanggar aturan saat proses pemilu yaitu PPS Banyuajuh membawa kabur berkas C1 asli selama 12 jam, sedangkan PPS Ujung Piring dipecat karena melakukan kecurangan dengan mencoblos surat suara. Sedangkan Ketua Bawaslu Bangkalan sudah mendapat laporan dari dua kasus tersebut, dan pihaknya masih membahas soal sanksi hukum untuk dua PPS tersebut.
Fakta
27 Feb 2024
Beredar berita dari kabarmadura.id yang memuat informasi adanya 2 kecamatan di Pamekasan yang harus hitung ulang suara Pemilu 2024. Diketahui dua kecamatan yang harus hitung ulang adalah Kecamatan Larangan dan Pademawu. Dari muatan berita ini menginformasikan penyebab hitung ulang adalah di Kecamatan Larangan ditemukan sejumlah kotak suara yang tidak tersegel dan form C hasil pleno tidak sesuai dengan C hasil Salinan. Di Kecamatan Pademawu juga ditemukan kotak suara yang tidak tersegel. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Dalam keterangan Ketua KPU Pamekasan, Mohammad Halili mengatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten akan digelar setelah rapat pleno rekapitulasi di Tingkat Kecamatan sudah tuntas semua. Per Minggu, 25 Februari masih tersisa empat kecamatan yang belum tuntas melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu Kecamatan Pamekasan, Larangan, Pademawu, dan Tlanakan. Ketua Badan Pengawas Pemilu Pamekasan, Sukma Tirta Firdaus menegaskan dari empat yang belum melakukan rekapitulasi ada dua kecamatan yang harus melaksanakan hitung ulang hasil suara yakni Kecamatan Larangan dan Pademawu.
Fakta
26 Feb 2024
Beredar unggahan berita dari beritajatim.com yang menyebutkan adanya intimidasi yang dialami oleh Kepala Desa Sambiroto, Kabupaten Ngawi untuk membuat video deklarasi dukungan pasangan capres dan cawapes nomor urut 02 pada Pemilu 2024. Agus Fathoni, pengurus WPN (Warga Pengawas Netralitas) mengatakan, sejak 12 Februari 2024 petinggi AKD (Asosiasi Kepala Desa) sudah disebut terlibat dalam pelanggaran netralitas kades. Hingga 23 Februari AKD belum dimintai keterangan oleh Bawaslu. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Berdasarkan pengakuan Kepala Desa Sambiroto, Kabupaten Ngawi, Sri Mulyono menyampaikan kepada media kompas.com pada tanggal 13 februari 2024, bahwa benar dirinya membuat video dukungan untuk Capres dan Cawapres 02 karena desakan dari petinggi Asosiasi Kepala Desa (AKD). Komisioner Bawaslu Ngawi, Yohanes Pradana Vidya Kusdnarko juga menjelaskan kepada kompas.com telah memanggil dan memberikan 30 pertanyaan kepada Kepala Desa Sambiroto perihal kasus video dukungan tersbut. Agus Fathoni dari WPN mengatakan, bahwa kejadian ini harus diselidiki secara serius dan lebih dalam dengan mencari tahu sosok penting AKD yang terlibat.
Fakta
26 Feb 2024
Beredar unggahan berita dari Berita Jatim yang menginformasikan 69 TPS di Jawa Timur lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini dilakukan Bawaslu RI untuk meminimalisir dugaan pelanggaran. Diketahui 69 TPS tersebut tercatat sebagai TPS dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang tersebar di 14 Kabupaten Kota di Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Anggota Bawaslu Republik Indonesia yaitu Totok Hariyono mengungkapkan secara nasional ada 2 ribu dugaan pelanggaran pemilu, sedangkan PSU untuk di Jawa Timur dilakukan di 69 TPS. Menurutnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan bagian dari penegakan keadilan perkara pelanggaran di Pemilu supaya meminimalisir kerugian dari pihak peserta Pemilu. Berita tentang 69 TPS di Jatim laksanakan PSU, juga diliput oleh media lainnya yaitu sindonews.com
Fakta
26 Feb 2024
Beredar unggahan berita dari media detikJatim yang menyebutkan sebanyak 30 KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemugutan Suara) dan Linmas di Jawa Timur meninggal dunia saat Pemilu 2024. Tercatat sejak sebelum bertugas, 14 Februari 2024 hingga pencoblosan. Data dari KPU Jatim per 18 Februari 2024, 30 orang tersebut terdiri dari 1 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Malang, Kemudian 18 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Magetan, Banyuwangi, Kota Malang, Lamongan, dan Kota Surabaya. Kemudian 9 orang Linmas TPS dari Kota Madiun, Tuban, Malang, dan Pamekasan. 2 Orang Sekretariat PPS yang ada di Jember dan Pacitan. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Komisioner KPU Jatim divisi SDM dan Litbang, Rochani mengatakan petugas gugut disebabkan diantaranya karena kecelakaan lalu lintas, tersengat Listrik, sakit dan siertai penyakit bawaan. Saat ini pihak KPU Jatim sedang melakukan proses pendataan dan verifikasi kepada ahli waris untuk pemberian santunan. Keterangan Rochani tersebut juga diberitakan oleh media lainnya yaitu cnnindonesia.com
Fakta
26 Feb 2024
Beredar berita dari media Antara Jatim yang menginformasikan adanya penghitungan suara ulang di Madiun. Bawaslu Kabupaten Madiun, mencatat terdapat lima TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang melakukan hitung suara ulang pada tahap rekapitulasi Tingkat kecamatan. TPS tersebut tersebar di Kecamatan Saradan, Dagangan, Geger, Kebonsari, dan Dolopo. Diketahui penghitungan ulang telah direkomendasikan mayoritas karena kesalahan penjumlahan atau penulisan pada C-hasil atau plano dan C- Salinan. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Media Antara Jatim menggali narasumber langsung dari Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaikan Sengketa, Bawaslu Kabupaten Madiun, Teja Rasa Adhi Wardana yang mengatakan terjadinya kesalahan penjumlahan maupun penulisan rawan terjadi mengingat beban kerja patugas KPPS maupun pengawas dan saksi saat hari H cukup berat. Ia menyebut, penghitungan ulang suara mayoritas terjadi pada surat suara DPRD kabupaten, provinsi, maupun RI. Media lainnya yaitu medcom.id juga memberitakan keterangan Teja Rasa Adhi Wardana tersebut, seperti yang dirilis Antara Jatim.
Fakta
25 Feb 2024
Beritajatim.com memberitakan tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ngawi yang akan meminta keterangan saksi ahli untuk mengusut laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa. Keterangan ahli teknologi dan informatika serta bahasa diperlukan untuk menafsirkan video berdurasi 13 detik yang merekam pernyataan dan deklarasi dukungan oleh Kades Sambiroto Padas Sri Mulyono dan jajaran perangkat desa pada Paslon nomor urut 02. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Sebagai informasi, dilansir dari detikjatim.com, diduga kepada desa di Ngawi bernama Sri Mulyono memberikan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Aksi kades tersebut viral usai videonya tersebar di berbagai platform media sosial. Terdapat sembilan orang termasuk Kades dan perangkat desa dalam video tersebut. Melansir radarmadiun.jawapos.com, Yusron Habibi, koordinator divisi penanganan pelanggaran dan data informasi Bawaslu Ngawi, menyebutkan mereka membutuhkan dua saksi ahli untuk memberikan tanggapan sebagai pelengkap bahan penyelidikan. Dua saksi ahli tersebut berasal dari ahli di bidang teknologi informasi (TI) dan ahli bahasa.
Fakta
25 Feb 2024
Beritajatim.com memberitakan tentang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto yang memberikan rekomendasi pada PPK Trowulan untuk Hitung Ulang (HU) di empat TPS Desa Temon, Trowulan. TPS tersebut yakni TPS 12, TPS 15, TPS 16 dan TPS 17. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir Harian Disway, caleg Partai Demokrat Kabupaten Mojokerto Dapil 3 melaporkan dugaan kecurangan di empat TPS di Desa Trowulan. Bawaslu Kabupaten Mojokerto menanggapi laporan itu dengan melaksanakan sidang administrasi cepat di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Trowulan, Jumat 24 Februari 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal menyatakan hasilnya berupa putusan rekomendasi pada KPU untuk menginstruksikan penghitungan di TPS 12, TPS 15, TPS 16 dan TPS 17 Desa Temon saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Trowulan melakukan penghitungan ulang dan menemukan selisih angka pada keempat TPS yang direkomendasikan. Selisih tersebut mencapai total 225 suara, dengan rincian selisih masing-masing TPS adalah sebagai berikut: TPS 12: Selisih 84, TPS 15: Selisih 62, TPS 16: Selisih 45, dan TPS 17: Selisih 34.
Fakta
25 Feb 2024
Beredar berita dari beritajatim.com yang memuat tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang memastikan 3 TPS di wilayah mereka harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU dilaksanakan di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. 3 TPS yang bakal melakukan PSU adalah TPS 14 dan 37 di Kelurahan Mojolangu dan TPS 48 yang berada di Kelurahan Jatimulyo. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir Media Indonesia, Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas menyebutkan PSU di Kelurahan Mojolangu TPS 14 dan 37, di Kelurahan Jatimulyo TPS 48. PSU dilaksanakan pada jam 24 Februari 2024. Ia menjelaskan kronologis PSU ini bermula dari sekelompok pemilih dari luar Kota Malang hanya membawa kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) mendatangi TPS dan memaksa menyampaikan hak pilih pada 14 Februari. Padahal, mereka tidak masuk daftar pemilih tambahan (DPTb) karena belum mengurus DPTb. Petugas PPS memfasilitasi dengan memasukkan mereka pada daftar pemilih khusus. Keputusan ini yang membuat data pemilih tidak cocok.
Fakta
25 Feb 2024
Beritajatim.com memberitakan tentang Wali Kota Blitar, Santoso, yang menjadi salah satu dari 270 kepala daerah yang menggugat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa jabatan. Alasan utama gugatan ini adalah utang Pilkada 2020 yang belum lunas. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir lenteratoday.com, salah satu alasan Santoso ikut menggugat MK tak bisa dilepaskan dari hutang yang dimilikinya untuk dana kampanye di Pilkada 2020 yang belum lunas.
Fakta
25 Feb 2024
Detikjatim.com memberitakan tentang adanya pemungutan suara ulang (PSU) atau coblosan ulang yang digelar di Lamongan pada Sabtu 24 Februari 2024. PSU dilakukan karena hasil temuan jajaran Bawaslu Lamongan, ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang mencoblos di TPS tersebut. Bawaslu mengeluarkan rekomendasi ke KPU terkait pelaksanaan PSU di TPS 03 yang ada di Desa Plangwot, Kecamatan Laren. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir tribunnews.com, Ketua KPU Lamongan Mahrus Ali membenarkan, bahwa KPU masih akan kembali menggelar PSU sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu Lamongan. Ketua Bawaslu Lamongan Toni Wijaya juga membenarkan jika pihaknya mengeluarkan rekomendasi ke KPU terkait pelaksanaan PSU di TPS 03 Desa Plangwot.
Fakta
25 Feb 2024
Beredar berita dari detikjatim.com yang memuat tentang dua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sampang meninggal dunia. Ketua KPU Sampang Addy Imansyah mengungkapkan 2 tenaga adhoc KPU itu mangkat usai bertugas. Keduanya sempat dirawat di RS karena kondisi fisik menurun saat pencoblosan, akan tetapi keadannya terus memburuk dan tidak tertolong. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir RRI, Ketua KPU Sampang Addy Imansyah menjelaskan bahwa anggota KPPS tersebut benama Chairul Anwar (24) dan Abdul Malik (56). Chairul Anwar bertugas di TPS 20 Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Almarhum wafat pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari. Abdul Malikbertugas di TPS 08 Desa Batioh Kecamatan Banyuates. Almarhum meninggal usai melakukan pemungutan dan penghitungan suara pada 19 Februari 2024. Addy saat ini masih melakukan koordinasi, baik itu kepada PPK ataupun ke pihak rumah sakit. Sementara itu, Addy menerangkan pihaknya masih melakukan proses pengajuan santunan untuk keluarga almarhum.
Fakta
25 Feb 2024
Beredar berita dari antaranews.com yang memuat informasi tentang adanya sejumlah tim sukses (timses) dan petugas pemungutan suara di Kabupaten Ponorogo mengalami stres akut usai pencoblosan Pemilu 2024. Mereka menunjukkangejala mual, pusing, hilang nafsu makan hingga sulit tidur. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir liputan6.com, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa RSUD dr. Harjono Ponorogo, dr. Andri Nurdianasari. Hal tersebut berdasarkan data kunjungan pasiennya yang berlatar timses ataupun KPPS/PPS/PPK di Ponorogo, Jawa Timur. Totalnya ada sekitar 10 orang yang sudah konsultasi ke RSUD dr. Harjono. Andri menjelaskan dari hasil diagnosis serta konsultasi yang dilakukan mayoritas mereka mengalami tidak bisa tidur (insomnia), kehilangan nafsu makan, sakit perut, mual, dan pusing. Setelah didiagnosis, Andri menjelaskan hal yang dialami oleh pasien termasuk dalam kategori sedang. Sebagian besar dari mereka hanya menjalani rawat jalan dan cukup minum obat.
Fakta
24 Feb 2024
Antaranews.com memberitakan tentang lima TPS di Kabupaten Malang yang melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang menyatakan  ada lima tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Sebanyak lima TPS yang tersebar di tiga kecamatan tersebut adalah, tiga TPS di Desa Senggreng, Kecamatan Sumberpucung, satu TPS di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon dan satu TPS di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Marhaendra menjelaskan bahwa PSU tersebut dilakukan karena ada pemilih yang berasal dari luar daerah dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) diberikan surat suara dan mencoblos saat Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024.
Fakta
24 Feb 2024
Antaranews.com memberitakan tentang adanya seorang Panwaslu desa di Lumajang meninggal diduga akibat kelelahan. Diketahui, orang yang dimaksud  adalah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Desa Sawaran Kulon di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ia bernama Siti Mujayanah.  Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir liputan6.com, Pada hari pemungutan suara serentak tanggal 14 Februari 2023, almarhumah mengeluh sakit dan menjalani pemeriksaan medis pada malam hari dan disarankan untukrawat inap. Akan tetapi, almarhumah menolak demi melanjutkan tugas pengawasan pemilu meskipun dalam keadaan sakit. Pejabat Bupati Lumajang Indah Wahyuni menyampaikan duka cita yang mendalam atas kepergian almarhumah Siti Mujayanah dan mendoakan semoga diberikan tempat yang mulia di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan.
Fakta
23 Feb 2024
Beredar berita online yang dimuat detikJatim menginformasikan terdapat ratusan ekor sapi terjangkit PMK (Penyakit Mulut dan Kuku). Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, drh Ainur Alfiah, menyebut dalam kurun waktu 7 hari terhitung 14-20 Februari 2024, ada 145 kasus PMK, 31 ekor sapi mati.   Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta.   Dilansir dari Surya.co.id, Ainur menyampaikan, sapi yang mati tidak menunjukkan gejala yang membahayakan seperti kuku yang terlepas atau mulut yang berbusa. Sebaliknya sapi hanya sakit panas satu hari, kemudian keesokan paginya ditemukan mati tanpa diikuti tanda-tanda lain.   Melansir rri, dari 31 ekor sapi yang mati, paling banyak kasusnya di Kecamatan Prigen sampai 13 ekor. Selanjutnya di Kecamatan Pandaan terlapor 8 ekor mati, Sukorejo 6 ekor, Gempol 3 ekor dan Rembang 1 ekor.    Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto meminta para peternak untuk meningkatkan kewaspadaan pada ternak sapi yang dalam kondisi sehat maupun yang mengalami penurunan kesehatan.   Hingga saat ini pasar hewan di Pasuruan masih dibuka Hanya saja, ada beberapa tindakan yang dilakukan, seperti penyemprotan desinfektan, pengawasan lalu lintas ternak dan pengecekan kondisi sapi yang diperjual belikan.
Fakta
23 Feb 2024
Beritajatim.com memuat tentang adanya tiga TPS di Bangkalan akan lakukan pemungutan suara ulang (PSU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sayangnya, sebanyak 12 rekom Bawaslu tersebut tidak semuanya disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan. Ketua KPU Bangkalan Zainal Arifin mengatakan, pihaknya juga melakukan penelusuran ke lapangan atas 12 rekomendasi tersebut. Namun, menurutnya hanya 3 TPS yang memenuhi syarat untuk dilakukan PSU. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir RRI, Sebanyak tiga TPS di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Sabtu 24 Februari 2024. Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan karena ditemukan pelanggaran pemilu yakni di TPS 4 Desa Ujung Piring, Kecamatan Kota, TPS 7 Desa Sendeng Dejeh, Kecamatan Labang dan di TPS 4 Desa Glagga, Kecamatan Arosbaya.
Fakta
23 Feb 2024
Beredar berita dari beritajatim.com yang memuat tentang Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Mojoroto, Kota Kediri melakukan penghitungan ulang surat suara untuk TPS 7 Kelurahan Bandar Lor. Hitung ulang dilakukan lantaran adanya perbedaan jumlah surat suara dengan perolehan suara peserta Pemilu 2024. Informasi dari saksi salah satu partai politik yang hadir dalam hitung ulang tersebut, terjadi selisih 10 lembar surat suara untuk Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur. Sehingga saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, saksi minta dilakukan hitung ulang surat suara. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir beritasatu.com, Komisioner KPU Kota Kediri Mochammad Wahyudi memberi keterangan pada ketik, Pihaknya menyatakan hitung ulang tersebut untuk menjalankan rekomendasi Panitia pengawas Kecamatan (Panwascam) usai ditemukan adanya selisih surat suara dengan perolehan suara di TPS 7 Bandar Lor. Dari hasil hitung ulang tersebut akhirnya ditemukan surat suara yang belum dihitung. Pihaknya mengonfirmasi bahwa hanya satu TPS saja yang dilakukan penghitungan ulang.
Fakta
23 Feb 2024
Detikjatim.com memberitakan tentang adanya anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) di Desa Lebo, Kecamatan Kota Sidoarjo meninggal dunia diduga karena kelelahan. Korban yang bernama Sutony (64) sebelum meninggal dunia sempat dirawat di rumah sakit. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut adalah fakta. Melansir RRI, Almarhum Sutony anggota PPS di Sidoarjo meninggal dunia pada pukul 10.00, Rabu, 21 Februari 2024. Jenazah diistirahatkan terakhir di pemakaman desa setempat. Kepala Dinkes Sidoarjo, Fenny Apridawati menjelaskan bahwa almarhum sempat dilarikan ke Rumah Sakit Delta Surya sekitar jam dua dini hari. Almarhum juga sempat mendapatkan perawatan intensif di ICU. Namun, almarhum tak dapat diselamatkan.
Fakta