SumselCekFakta

DISKOMINFO PROV. SUMSEL
Beranda
Permohonan Klarifikasi
Semua Klarifikasi
Lacak Tiket

Saring Sebelum Sharing.
Jaga Sumsel Kondusif.

Layanan resmi verifikasi informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pastikan kebenaran berita sebelum Anda menyebarkannya.

Semua Klarifikasi

Arsip lengkap berita

Informasi Terbaru

Update data terkini

Permohonan Klarifikasi

Lapor Hoax di sini

Lacak Tiket

Cek status pelaporan

26 Mar 2025
Sebuah akun WhatsApp dengan nomor +62821-7645-6617 mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta dan menghubungi sejumlah pihak untuk meminta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Namun, berdasarkan koordinasi dengan Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin, nomor tersebut merupakan modus penipuan. Disdukcapil menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui loket pelayanan di kelurahan, kecamatan, dan dinas, dan tidak pernah melalui telepon. Akun dan pesan tersebut dinyatakan sebagai konten tiruan (impostor content).
Hoaks
26 Mar 2025
Beredar di media sosial sebuah unggahan dengan narasi berupa ajakan kepada masyarakat untuk tarik uang tabungan mereka dari bank sebelum hal buruk terjadi. Narasi tersebut juga mengklaim bahwa pemerintah akan merampok rakyatnya sendiri ketika tidak ada lagi yang bisa dicuri. Unggahan tersebut disertai foto Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.  Faktanya, dilansir dari tempo.co, pihak Tempo mewawancarai dua pakar ekonomi untuk memverifikasi klaim tersebut. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, kompak mengatakan mengambil uang tabungan di bank secara massal (bank runs atau rush money) merupakan perbuatan keliru. Ajakan tersebut bisa dapat mengganggu perekonomian nasional termasuk perekonomi masyarakat dan berpotensi berlanjut pada krisis finansial seperti yang pernah terjadi yakni krisis moneter pada 1997-1998. Masyarakat dihimbau untuk tidak perlu panik berlebihan dan harus tetap memberikan kepercayaan pada sistem keuangan dan pemerintah. 
Hoaks
26 Mar 2025
Akun Facebook “Rans family177” mengunggah video pada Kamis (20/3/2025) yang mengklaim bahwa Raffi Ahmad bersama RANS Entertainment akan membagikan dana bantuan untuk tenaga kerja Indonesia, terutama bagi TKI dan TKW, dengan total bantuan mencapai Rp100 juta hingga Rp1 miliar. Narasi tersebut mengajak masyarakat untuk mengikuti syarat yang ditentukan, seperti menyebut nama anak pertama Raffi Ahmad. Namun, Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan informasi resmi mengenai pembagian dana tersebut di akun media sosial RANS Entertainment maupun Raffi Ahmad. Pemeriksaan menggunakan AI Voice Detector menunjukkan bahwa suara dalam video memiliki probabilitas 89,02 persen dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Dengan demikian, klaim tersebut merupakan konten tiruan (impostor content).
Hoaks
26 Mar 2025
Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan foto sepasang laki-laki dan perempuan bergandengan di tengah ladang ganja dengan pemandangan Gunung Bromo di belakangnya. Unggahan tersebut disertai narasi foto termahal lokasi di Bromo dimenangkan oleh dua orng tersebut. Faktanya, dilansir dari kompas.com, dengan menggunakan tools pendeteksi AI, Hive Moderation, foto tersebut benar terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 93,9 persen. Informasi selanjutnya, dilansir dari kehutanan.go.id, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Satyawan Pudyatmoko mengatakan, tanaman ganja di TNBTS ditemukan pada September 2024. Berdasarkan pemetaan lahan dengan pesawat nirawak atau drone, lokasinya di lereng curam dan tertutup semak belukar. Sehingga, informasi mengenai foto pasangan di tengah ladang ganja dengan pemandangan Gunung Bromo adalah hoaks atau tidak ada benarnya. 
Hoaks
26 Mar 2025
Sebuah video yang mengklaim Jusuf Hamka mengadakan kuis susun kata dengan hadiah Rp 50 juta beredar di media sosial, namun pemeriksaan mengungkapkan bahwa video tersebut merupakan hasil manipulasi. Dalam video tersebut, diklaim bahwa Jusuf Hamka menawarkan bantuan Rp 50 juta bagi yang berhasil menyusun kata kunci, namun gerakan bibirnya tidak sinkron dengan perkataannya. Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan Google Lens dan Hive Moderation mendeteksi bahwa video tersebut identik dengan unggahan asli di kanal YouTube, di mana Jusuf Hamka hanya menyampaikan motivasi meraih kesuksesan. Suara dalam video dideteksi sebagai hasil kecerdasan buatan dengan probabilitas 99,9 persen. Dengan demikian, klaim kuis berhadiah tersebut adalah hoaks.
Hoaks
26 Mar 2025
Sebuah unggahan di Facebook mengklaim menyediakan tautan pendaftaran untuk Gebyar Undian Bank Mandiri. Namun, hasil verifikasi oleh TurnBackHoax mengungkap bahwa tautan tersebut mengarahkan pengguna untuk mengunduh perangkat lunak berbahaya yang berpotensi mencuri data pribadi. Informasi resmi mengenai undian berhadiah tersebut tidak ditemukan di laman resmi Bank Mandiri (bankmandiri.co.id), sehingga klaim tersebut dinyatakan sebagai hoaks.
Hoaks
26 Mar 2025
Sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Ciamis, Dr. H. Taufik Gumelar, S.T., M.M., diklaim mengirim pesan kepada beberapa kepala desa di Kabupaten Ciamis dengan menggunakan nama dan foto profil milik pejabat tersebut. Namun, konfirmasi dari akun Instagram Ciamis Libas Hoaks (@cliks_ciamislibashoaks) menyatakan bahwa akun tersebut adalah palsu dan merupakan modus penipuan. Taufik Gumelar menegaskan bahwa ia tidak pernah menghubungi kepala desa secara personal. Masyarakat diimbau untuk mengabaikan pesan semacam itu dan memverifikasi kebenarannya melalui saluran resmi.
Hoaks
26 Mar 2025
Pada Selasa (25/2/2025), akun Facebook “Ratu Raara” mengunggah video berdurasi 23 detik yang mengklaim menampilkan Hotman Paris mempromosikan laman judi miliknya. Video tersebut, yang sudah ditonton 221 ribu kali dengan 2,1 ribu suka dan 535 komentar hingga Rabu (12/3/2025), menampilkan Hotman yang menyatakan bahwa ia hanya mempromosikan laman judi yang dimilikinya sendiri. Namun, verifikasi oleh Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menggunakan deepware.ai mengidentifikasi video tersebut sebagai hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan tingkat kepercayaan 98%. Penelusuran lebih lanjut melalui Google Image mengungkap bahwa video asli, yang diunggah di akun Instagram resmi Hotman Paris pada Februari 2025, merupakan tanggapan terhadap isu hukum yang melibatkan Firdaus Oiwobo dan tidak berkaitan dengan laman judi. Dengan demikian, klaim dalam video tersebut adalah konten palsu.
Hoaks
26 Mar 2025
Di media sosial beredar gambar Puan Maharani dengan palu yang diklaim sebagai bukti penolakan DPR terhadap RUU Perampasan Aset, sekaligus menyebut bahwa Presiden Prabowo mendesak pengesahannya. Narasi tersebut menyatakan bahwa DPR menolak RUU tersebut, meskipun Prabowo mendorong agar disahkan, namun klaim ini tidak berdasar. Verifikasi menunjukkan foto itu diambil pada sidang paripurna di Senayan pada 1 Oktober 2019, saat Puan baru menjanjikan prioritas pembahasan RUU yang tertunda, tanpa menyebut RUU Perampasan Aset. RUU yang bertujuan memulihkan aset ilegal ini telah diajukan sejak 2012 namun belum diundangkan, dan belum ada instruksi khusus dari Prabowo terkait hal tersebut. Dengan demikian, narasi tersebut merupakan hoaks.
Hoaks
26 Mar 2025
Perampasan Aset. Video tersebut disertai narasi yang menyatakan adanya perpecahan antara anggota DPR yang mendukung dan menolak RUU tersebut. Namun, penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com menunjukkan bahwa pada Maret 2025 tidak ada pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR, karena RUU tersebut hanya masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025–2029. Lebih lanjut, hasil pemeriksaan menggunakan Google Lens mengungkapkan bahwa video tersebut identik dengan rekaman kericuhan sidang paripurna pada tahun 2014 untuk menentukan pimpinan DPR, yang sempat menyebabkan beberapa kali skorsing sidang dan akhirnya menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR periode 2014–2019. Dengan demikian, klaim bahwa video menampilkan kericuhan terkait RUU Perampasan Aset adalah tidak benar atau hoaks.
Hoaks
25 Mar 2025
Di media sosial beredar narasi yang mengklaim pemerintah akan menghapus pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2025. Klaim tersebut muncul dari sebuah video di kanal YouTube Kementerian Sekretariat Negara RI yang menampilkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers mengenai jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) periode 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa jadwal pengangkatan CPNS 2024 akan diselesaikan paling lambat pada Juni 2025 dan tidak menyebutkan penghapusan pengangkatan PPPK. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pengangkatan PPPK tahun sebelumnya merupakan jalur afirmasi terakhir; ke depannya, seluruh CASN akan mengikuti tes reguler. Dengan demikian, narasi penghapusan pengangkatan PPPK pada 2025 adalah keliru.
Hoaks
25 Mar 2025
Sebuah unggahan di Facebook mengklaim bahwa Pertamina akan memberikan BBM gratis menjelang Hari Raya Idul Fitri, dengan rincian pembagian berdasarkan jenis kendaraan. Unggahan tersebut mengajak masyarakat untuk mendaftar melalui tautan di bio akun tersebut guna mendapatkan bantuan, dengan harapan program ini dapat memperbaiki citra perusahaan dan menjaga kepercayaan pelanggan. Namun, penelusuran mengungkap bahwa akun tersebut bukan merupakan akun resmi Pertamina. Informasi resmi mengenai program subsidi BBM hanya tersedia melalui situs subsiditepat.mypertamina.id. Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, karena tautan tersebut merupakan upaya phishing yang bertujuan mencuri data pribadi.
Hoaks
24 Mar 2025
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang menginformasikan mengenai adanya bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Dalam unggahan tersebut, pemilik akun menginstruksikan masyarakat untuk mendaftarkan diri melalui tautan yang tertera. Setelah dilakukan penelusuran melalui tautan yang tertera pada unggahan tersebut, ditemukan bahwa tautan tersebut tidak mengarah pada situs resmi untuk mendaftar Bansos PKH 2025, melainkan mengarah ke sebuah situs yang meminta para pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Instagram resmi Kementerian Sosial (Kemensos) @kemensosri, masyarakat dapat mengusulkan diri atau orang lain yang layak menjadi penerima bantuan sosial melalui Aplikasi Cek Bansos dan harus sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dapat dicek melalui website resmi cekbansos.kemensos.go.id.  
Hoaks
23 Mar 2025
Di media sosial beredar tautan yang mengklaim sebagai cara melaporkan kasus penipuan daring ke kepolisian melalui WhatsApp. Unggahan tersebut mengajak masyarakat untuk mengirim laporan melalui nomor WhatsApp, dengan menyebut bahwa hal itu dapat membantu mengembalikan dana yang hilang akibat investasi, pinjaman, atau hadiah palsu. Namun, Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan bahwa pelaporan kejahatan siber resmi dilakukan melalui situs Dittipidsiber Bareskrim Polri di https://patrolisiber.id/submit-report/ dan bukan melalui WhatsApp. Masyarakat diimbau untuk mengisi formulir resmi tersebut dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu yang beredar di media sosial.
Hoaks
21 Mar 2025
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang mengklaim bahwa Kementerian Koperasi sedang membuka lowongan besar-besaran untuk posisi tenaga pendamping koperasi modern tahun 2025. Unggahan tersebut turut menampilkan logo resmi Kemenkop. Pemilik akun menginformasikan kepada para calon pelamar yang tertarik untuk mendaftar melalui link yang tertera pada bio akun tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada link dalam unggahan tersebut, ditemukan tautan yang mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Selanjutnya, penelusuran pada sejumlah akun resmi Kemenkop seperti website, Instagram, dan Facebook, ditemukan informasi bahwa rekrutmen tenaga pendamping koperasi modern terakhir dilaksanakan pada tahun 2024. Belum ditemukan informasi resmi yang menyatakan  bahwa rekrutmen tenaga pendamping koperasi modern tahun 2025 telah dibuka. Sehingga, informasi mengenai rekrutmen tenaga pendamping koperasi modern tahun 2025 adalah hoaks atau tidak benar adanya. 
Hoaks
19 Mar 2025
Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa beberapa jenis zat kimia berbahaya terdapat dalam pembalut wanita seperti zat klorin, phthalates, dan BPA yang diklaim dapat memicu gangguan hormon dan kanker. Klaim ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat khususnya para kaum wanita.  Setelah dilakukan penelusuran, berdasarkan informasi yang dilansir dari kompas.com, berdasarkan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, setiap produk pembalut wanita yang beredar di pasaran wajib memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan. Setiap produk yang mendapat izin edar telah melalui proses evaluasi untuk memastikan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keamanan dan mutu. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, menginformasikan, setiap tahunnya pemerintah rutin melakukan pengawasan dan pemastian mutu dalam bentuk pengujian laboratorium terhadap seluruh produk, produsen, dan distributor alat kesehatan yang beredar di pasaran. Jika terdapat kekhawatiran, masyarakat dapat mengecek izin edar alat maupun produk kesehatan melalui laman infoalkes.kemkes.go.id atau aplikasi Alkes Mobile. 
Hoaks
19 Mar 2025
Beredar di media sosial sebuah video yang mengeklaim bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mempersiapkan 20.000 personel siap perang untuk menjemput Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia. Penjemputan pekerja migran oleh TNI tersebut dilakukan dalam rangka mengantisipasi apabila ada serangan dari pihak Malaysia.  Faktanya, berdasarkan penelusuran yang dilansir dari kompas.com, video tersebut memiliki kemiripan dengan isi pemberitaan CNBC Indonesia yang berjudul “Urus TKI Pulang dari Malaysia, TNI Siapkan 20.000 Personel”. Narasi yang menyebutkan bahwa TNI akan menjemput para pekerja migran dari Malaysia untuk mengantisipasi serangan adalah hoaks. Pada tahun 2020, TNI memang menyiapkan 20.000 personel untuk menjemput para pekerja migran yang kembali dari Malaysia. Namun, penjemputan tersebut bukan untuk mengantisipasi adanya serangan.   
Hoaks
19 Mar 2025
Beredar informasi undian berhadiah yang mengatasnamakan Bank Jatim di media sosial, dengan klaim nasabah berkesempatan memenangkan hadiah mewah seperti kendaraan dan voucher belanja jika saldo mencapai kelipatan tertentu. Pesan tersebut mengajak masyarakat untuk segera mendaftar melalui tautan yang disertakan. Namun, hasil menunjukkan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Bank Jatim melalui akun Instagram resminya (@bankjatim) mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan nama mereka dan menegaskan bahwa bank tidak pernah meminta data pribadi nasabah atau menyelenggarakan undian berhadiah.
Hoaks
19 Mar 2025
Beredar di media sosial unggahan berisi tangkapan layar dari artikel berita yang mencantumkan logo CNN Indonesia dengan judul “Budi Arie: Dana Haji yang Dipakai Pemerintah Tidak Sengaja Untuk IKN Mencapai 700 Triliun Dikembalikan Dalam Bentuk THR”. Dalam tangkapan layar tersebut terlihat tanggal publikasi berita pada 15 Maret 2025, yang disertai dengan foto Menteri Koperasi Budi Arie.  Faktanya, seperti dilansir dari tempo.co, hasil penelusuran menggunakan Google Lens menunjukkan bahwa artikel yang memuat foto Budi Arie di CNN Indonesia itu tidak membahas mengenai penggunaan dana haji untuk IKN. Foto tersebut sebenarnya merupakan foto pendukung yang diambil oleh fotografer CNN Indonesia, Safir Makki, dan digunakan dalam artikel berjudul “210 Ribu Orang Bakal Dilatih Kelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih”, yang diterbitkan pada 15 Maret 2025. Sehingga, unggahan berisi artikel dengan judul Menteri Koperasi Budi Arie akan mengembalikan dana haji yang dipakai untuk IKN dalam bentuk THR adalah tidak benar dan merupakan hasil suntingan.   
Hoaks
19 Mar 2025
Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang tidak diperpanjang atau tidak dibayar pajaknya selama 2 tahun setelah periode 5 tahun STNK selesai, akan dikenakan sanksi berupa penyitaan kendaraan dan penghapusan data regristrasi sehingga ilegal untuk digunakan di jalan raya. Klaim tersebut mengundang berbagai reaksi di kalangan masyarakat.    Dilansir dari detiknews, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri membantah isu adanya aturan tilang yang menyita kendaraan. Korlantas menegaskan informasi tersebut tidak benar. Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso memastikan tidak ada perubahan pada aturan tilang yang berlaku saat ini dan menyampaikan bahwa STNK memang harus disahkan setiap tahun. Jika tertangkap petugas dan STNK belum disahkan, pengendara tetap ditilang, tapi kendaraan tidak disita. Ia juga menerangkan jika STNK belum disahkan selama dua tahun, data kendaraan tidak akan dihapus kecuali atas permintaan pemilik sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 74. Dengan demikian, informasi tersebut tidak tidsk bensr dan menyesatkan.
Hoaks
18 Mar 2025
Beredar di media sosial sebuah unggahan berupa video yang mengklaim bahwa Sri Mulyani resmi mundur dari jabatan sebagai Menteri Keuangan. Video yang berdurasi 30 detik tersebut menampilkan Sri Mulyani tengah dikerubungi para wartawan yang mencoba mewawancarainya terkait hal apakah kemundurannya dikarenakan adanya perselisihan dengan Presiden Prabowo Subianto.  Setelah dilakukan penelusuran, cuplikan video tersebut sudah beredar sejak Januari 2024 dan identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV yang menampilkan momen ketika Sri Mulyani ditanya wartawan soal isu dirinya akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju di era Presiden Joko Widodo. Selain itu, melalui akun Instagram resmi Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hariqo Satria Wibawa selaku Juru Bicara, menegaskan kabar mundurnya Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan adalah tidak benar (hoaks). Hingga saat ini, tidak ada satu pun pernyataan resmi mengenai mundurnya Sri Mulyani, sebagaimana yang disampaikan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab. Hariqo mengimbau masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial dan selalu saring sebelum sharing.
Hoaks