SumselCekFakta

DISKOMINFO PROV. SUMSEL
Beranda
Permohonan Klarifikasi
Semua Klarifikasi
Lacak Tiket

Saring Sebelum Sharing.
Jaga Sumsel Kondusif.

Layanan resmi verifikasi informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pastikan kebenaran berita sebelum Anda menyebarkannya.

Semua Klarifikasi

Arsip lengkap berita

Informasi Terbaru

Update data terkini

Permohonan Klarifikasi

Lapor Hoax di sini

Lacak Tiket

Cek status pelaporan

04 Apr 2025
Beredar sebuah informasi di akun Facebook "seputar damri" membagikan poster yang mengajak pendaftaran open recruitment BUMN Perum DAMRI 2025, dengan tautan yang mengarahkan pengguna untuk mendaftar.  Verifikasi oleh Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengungkap bahwa tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi DAMRI (damri.co.id) melainkan meminta pengunjung mengisi data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor akun Telegram. Lowongan resmi Perum DAMRI hanya dapat dilamar melalui www.bersamabumn.com/perusahaan-umum-damri. Dengan demikian, informasi yang beredar merupakan konten tiruan (impostor content).
Hoaks
03 Apr 2025
Sebuah unggahan di X mengklaim bahwa Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer (Noel), meminta masyarakat menyumbang karena kas negara kosong, disertai tangkapan layar artikel CNBC Indonesia bertanggal 26 Maret 2025 pukul 13.50 dengan narasi “Wamenaker Kas Negara Kosong, Bantulah Pemerintah dalam bentuk sumbangan apapun yang ada.” Namun, berdasarkan penelusuran ANTARA, artikel dengan waktu dan tanggal serupa sebenarnya berjudul “Wamenaker Kibarkan Bendera Perang Berantas Ormas Tukang Palak” yang menginformasikan bahwa pejabat tersebut mengambil sikap tegas terhadap aksi premanisme oleh ormas yang memalak pengusaha menjelang hari raya, bukan meminta sumbangan. Selain itu, terkait kas negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan surat nomor S-37/MK.02/2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden No. 1/2025, yang menginstruksikan efisiensi anggaran di 16 pos belanja untuk menekan pengeluaran hingga Rp256,1 triliun. Dengan demikian, klaim bahwa Wakil Menteri meminta sumbangan karena kas kosong adalah tidak berdasar dan merupakan hoaks.
Hoaks
03 Apr 2025
Video yang beredar menampilkan warga menanam padi di atas jalan aspal yang rusak ternyata tidak berasal dari kejadian nyata. Meskipun video ini tidak menimbulkan kerugian, penting untuk menginformasikan bahwa keasliannya diragukan. Verifikasi menggunakan Hive Moderation menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 91,7 persen dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan, sehingga dikategorikan sebagai konten manipulatif berbasis AI, meskipun tidak disertai label atau watermark yang mengindikasikan rekayasa.
Hoaks
31 Mar 2025
Akun Twitter/X 03__nakula pada Kamis (06/03/2025) mengunggah foto dengan klaim bahwa Budie Arie mengancam akan membongkar rahasia negara jika dipecat, dengan teks “BERANI PECAT SAYA, SAYA BONGKAR SEMUA RAHASIA NEGARA.” Verifikasi oleh Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) pada 2024 menunjukkan bahwa foto tersebut merupakan hasil suntingan, diambil dari artikel UtamaNews.com berjudul "Wamendes PDTT: KKB Tidak Berhak Terima Dana Desa" yang tayang pada 15 Maret 2021. Dalam konteks aslinya, Budi Arie Setiadi, saat itu Wakil Menteri Desa PDTT, menyatakan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak berhak menerima dana desa. Selain itu, tidak ditemukan artikel serupa di situs resmi InspirasiTV. Dengan demikian, klaim tersebut merupakan konten palsu (fabricated content). Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi melalui sumber resmi guna menghindari penyebaran hoaks.
Hoaks
31 Mar 2025
Pada Rabu (19/3/2025), akun Facebook Job Carer membagikan tautan yang diklaim sebagai formulir pendaftaran Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) untuk seluruh daerah di Indonesia. Unggahan tersebut mengajak masyarakat untuk segera mendaftar. Hasil verifikasi Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, melainkan meminta pengguna memasukkan nomor akun Telegram. Perlu diketahui, rekrutmen PPNPN hanya dilakukan melalui saluran resmi pemerintah, seperti situs web instansi terkait atau kanal pengumuman resmi lainnya. Dengan demikian, informasi mengenai rekrutmen PPNPN yang dibagikan akun Job Carer merupakan konten palsu (fabricated content). Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa keabsahan informasi melalui sumber resmi guna menghindari penipuan.
Hoaks
31 Mar 2025
Sebuah video yang beredar mengklaim menampilkan gempa besar di Nepal pada 25 Maret 2025 dengan serangkaian tagar populer, namun tidak ada laporan resmi yang mendukung klaim tersebut. Video tersebut mengundang kekhawatiran dan menyebarkan narasi hoaks tentang bencana alam di luar negeri. Verifikasi oleh Tim Cek Fakta Kompas.com melalui Google Lens mengungkap bahwa video tersebut identik dengan rekaman di kanal YouTube Nippon TV News 24 Japan yang diunggah pada 5 Februari 2024, menampilkan gempa dahsyat di Semenanjung Noto, Prefektur Ishikawa, Jepang, pada 1 Januari 2024 yang diikuti tsunami dan menelan hampir 500 korban jiwa. Dengan demikian, video yang diklaim sebagai gempa di Nepal merupakan hoaks.                    
Hoaks
30 Mar 2025
Beberapa foto dan video beredar di Facebook, Instagram, dan Threads yang mengklaim adanya kasus pencurian organ tubuh melalui modus pembiusan di toilet mal Jakarta. Konten tersebut menampilkan dua perempuan yang sedang berdebat dan sebuah foto tas berisi pisau serta jarum suntik, dengan narasi bahwa kejahatan itu melibatkan tujuh pelaku, namun hanya satu tertangkap. Namun, verifikasi oleh Tempo melalui pencarian gambar mengungkap bahwa konten tersebut merupakan rekaman lama dari 2019, direkam di WTC Mangga Dua, Jakarta Utara. Kapolsek Pademangan menjelaskan bahwa insiden itu berkaitan dengan masalah cinta segitiga, bukan pencurian organ tubuh. Dengan demikian, klaim tersebut dinyatakan sebagai hoaks.
Hoaks
30 Mar 2025
Sebuah unggahan di Facebook mengklaim menyediakan tautan untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) Ramadhan 2025 sebesar Rp3.500.000, dengan menyebut bahwa informasi tersebut berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Narasi tersebut mengajak masyarakat untuk mendaftar melalui situs resmi yang diklaim berada di bawah Komensos, dengan imbauan agar penerima bantuan sosial PKH segera mengisi data pribadi. Namun, verifikasi oleh Tim Cek Fakta Kompas.com melalui akun Instagram resmi Kemnaker dan Kemenkeu menyatakan bahwa kedua kementerian tersebut tidak pernah membagikan tautan serupa. Tautan yang disebarkan justru mengarah ke situs mencurigakan yang meminta pengunjung memasukkan informasi pribadi, diduga sebagai modus phishing. Dengan demikian, klaim untuk mendapatkan THR tersebut merupakan hoaks.
Hoaks
29 Mar 2025
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang mengklaim bahwa Kementerian Kesehatan sedang membuka lowongan besar-besaran untuk periode tahun 2025. Unggahan tersebut turut menampilkan logo resmi Kemenkes. Pemilik akun menginformasikan kepada para calon pelamar yang tertarik untuk mendaftar melalui link yang tertera pada unggahan tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada link dalam unggahan tersebut, ditemukan tautan yang mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Selanjutnya, penelusuran pada sejumlah akun resmi Kemenkes seperti website dan Instagram, tidak ditemukan informasi terkait rekrutmen tersebut. Informasi rekrutmen dari Kemenkes hanya dapat diakses melalui website resminya, kemkes.go.id. Sehingga, informasi mengenai rekrutmen Kementerian Kesehatan tahun 2025 adalah hoaks atau tidak benar adanya. 
Hoaks
29 Mar 2025
Beredar di media sosial sebuah unggahan yang disertai video dengan narasi rakyat geram dengan pengesahan UU TNI sementara pejabat-pejabat DPR, pembuat keputusan, yang melukai hati rakyat menutup mata dan telinganya, serta diberi tagar #BubarkanDPRRI. Video dengan durasi 51 detik tersebut menampilkan tidak sedikit para demonstran yang mencoba untuk merobohkan pagar dan berusaha masuk ke suatu bangunan. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, dengan menggunakan tools pencari foto, Yandex Image, potongan video tersebut identik dengan video yang pernah di unggah oleh pengguna TikTok, @adisengnawang4, pada 23 Januari 2025. Video tersebut merupakan momen demonstrasi petani singkong di Kota Surakarta (Solo). Sehingga video demonstrasi mengenai pengesahan UU TNI adalah hoaks atau tidak ada benarnya. 
Hoaks
29 Mar 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana telah disahkan pada Maret 2025. Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa negara akan menyita kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak selama dua tahun. Faktanya, berdasarkan informasi yang dilansir dari kompas.com, kabar mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset pada Maret 2025 adalah hoaks. RUU ini baru dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas Prioritas) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada tahun 2023. Namun, hingga saat ini, RUU tersebut belum dibahas atau disahkan. Selain itu, RUU Perampasan Aset ini tidak ada kaitannya dengan aturan terkait penyitaan kendaraan bermotor oleh pihak kepolisian.  
Hoaks
29 Mar 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Tiktok yang memberikan informasi terkait lowongan kerja di PT Ajinomoto Indonesia. Unggahan tersebut meminta calon pelamar untuk mendaftarkan diri melalui tautan yang ada di bio akun. Setelah menelusuri tautan pendaftaran yang terdapat pada bio akun, ditemukan bahwa di halaman pendaftaran, calon pelamar diminta untuk mengisi nama dan nomor handphone yang terhubung dengan akun Telegram. Halaman tersebut juga menampilkan sejumlah nama yang diklaim telah berhasil mendaftar. Berdasarkan informasi yang dikutip dari turnbackhoax.id, lowongan pekerjaan dari PT Ajinomoto Indonesia selalu mencantumkan posisi, penempatan, syarat, dan deskripsi pekerjaan secara jelas, berbeda dengan unggahan yang beredar tersebut. Untuk melamar pekerjaan di PT Ajinomoto Indonesia, calon pelamar disarankan untuk mengunjungi laman resmi perusahaan di ajinomoto.co.id dan memilih lowongan yang tersedia.  
Hoaks
28 Mar 2025
Sebuah kanal YouTube bernama “Timnas Garuda TV” mengunggah video dengan judul “GREAT!! STY LEADING NATIONAL TEAM TRAINING THIS MORNING REPLACING PATRICK KLUIVERT” pada Senin (24/3/2025).  Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap video tersebut, diketahui bahwa isi video tersebut tidak membahas kembalinya Shin Tae-yong (STY) sebagai pelatih Timnas Indonesia, melainkan mengenai Timnas Indonesia yang berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari turnbackhoax.id, unggahan yang mengklaim "Shin Tae-yong kembali pimpin latihan Timnas Indonesia" merupakan konten palsu (fabricated content). Tidak ada kepastian mengenai kembalinya STY sebagai pelatih Timnas Indonesia. Meski demikian, STY tetap menunjukkan komitmennya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, salah satunya dengan mendirikan STY Foundation yang fokus pada pengembangan sepak bola usia dini.  
Hoaks
28 Mar 2025
Beredar sebuah unggahan video berdurasi 23 detik di media sosial X (Twitter) yang mengklaim telah terjadi pembongkaran Patung Naga di Aceh. Video tersebut telah ditonton lebih dari 100 ribu kali dan mendapatkan lebih dari seribu tanda suka dari pengguna. Setelah dilakukan penelusuran, klaim tersebut terbukti tidak benar. Berdasarkan informasi dari turnbackhoax.id, unggahan tersebut termasuk dalam kategori konten yang menyesatkan. Patung Naga yang muncul dalam video tersebut bukanlah Patung Naga yang ada di Aceh. Video yang beredar sebenarnya merupakan rekaman pembongkaran Taman Wisata Matahari (TWM) Park yang terletak di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.  
Hoaks
28 Mar 2025
Sebuah konten di TikTok mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memusnahkan TNI jika mereka menyusahkan rakyat setelah pengesahan revisi UU TNI. Video tersebut, yang diklaim menampilkan pernyataan kontroversial Prabowo, menyebutkan bahwa "pangkat yang diberikan" adalah amanah dari rakyat, seolah menandakan ancaman terhadap TNI. Namun, verifikasi oleh Tim Cek Fakta Tempo menunjukkan bahwa pidato tersebut diunggah oleh Sekretariat Presiden di YouTube pada 30 Januari 2025, sebelum pengesahan revisi UU TNI pada 20 Maret 2025. Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo menekankan peran strategis TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan negara serta pentingnya pengabdian dan tanggung jawab, tanpa menyebutkan rencana pemusnahan TNI. Dengan demikian, klaim tersebut dinyatakan menyesatkan.
Hoaks
28 Mar 2025
PT Pertamina Patra Niaga dikabarkan membagikan voucher BBM senilai Rp300.000 untuk mendukung mudik Lebaran 2025. Namun, verifikasi oleh Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan URL Scan dan Wheregoes menunjukkan bahwa tautan yang disebarkan tidak mengarah ke situs resmi Pertamina, melainkan ke halaman kosong atau error yang mengindikasikan modus phishing. Voucher BBM resmi dapat diperoleh melalui aplikasi MyPertamina sesuai prosedur yang ditetapkan. Dengan demikian, informasi mengenai voucher BBM gratis tersebut dinyatakan sebagai hoaks.              
Hoaks
28 Mar 2025
Beredar narasi di media sosial yang mengklaim adanya korupsi dana zakat senilai Rp 11,7 triliun yang dikelola Baznas. Unggahan tersebut mengaitkan istilah "uang zakat" dengan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan mengabarkan bahwa dana tersebut diselewengkan, sehingga menimbulkan kekhawatiran publik. Namun, Ketua Baznas, Noor Achmad, menegaskan bahwa tidak ada kasus korupsi dana zakat di Baznas. Istilah "uang zakat" yang muncul merujuk pada kasus di LPEI, di mana direksi meminta jatah dari debitur dalam bentuk persentase kredit. Dengan demikian, narasi tersebut merupakan hoaks yang tidak berdasar.
Hoaks
28 Mar 2025
Di media sosial beredar tautan yang mengklaim menyediakan akses untuk mendapatkan THR dan bantuan sembako Lebaran 2025. Unggahan tersebut mengajak masyarakat untuk mendaftar melalui aplikasi Telegram dengan memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram guna memperoleh bantuan tersebut. Namun, Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan lembaga resmi yang bertanggung jawab atas penyaluran bantuan tersebut. Tautan yang disediakan mengarah ke situs mencurigakan, diduga sebagai modus phishing untuk pencurian data. Dengan demikian, klaim tersebut dinyatakan sebagai hoaks.
Hoaks
28 Mar 2025
Di media sosial beredar klaim bahwa Presiden Prabowo akan menyusun RUU untuk memenjarakan pejabat yang menghina rakyat, disertai gambar bertuliskan "Prabowo akan Menyusun UU yang Pejabat yang Hina Rakyat" dan audio dengan suara Najwa Shihab. Unggahan ini mengisyaratkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan undang-undang yang akan menghukum pejabat atas penghinaan, meskipun narasi tersebut telah memicu perdebatan dan kekhawatiran di kalangan publik. Verifikasi oleh Tempo menunjukkan bahwa tidak ada RUU semacam itu yang sedang diajukan. Pemeriksaan terhadap 176 RUU dalam Prolegnas DPR 2024–2029 dan Prolegnas Prioritas 2025 tidak menemukan rancangan undang-undang untuk memenjarakan pejabat yang menghina rakyat. Bahkan, suara Najwa Shihab dalam video tersebut diambil dari rekaman 28 Juni 2022, di mana beliau mengkritik pasal penghinaan pejabat dalam KUHP. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Koordinator IPC menegaskan tidak ada pembahasan RUU seperti itu, melainkan Komisi III DPR sedang membahas RUU KUHAP yang menimbulkan kekhawatiran terkait kebebasan berpendapat. Dengan demikian, klaim tersebut adalah keliru dan tidak berdasar.
Hoaks
26 Mar 2025
Sebuah video di media sosial menampilkan mantan anggota militer Ruslan Buton yang mendukung pengesahan RUU TNI dan mengklaim bahwa PKI menolak RUU tersebut karena akan memberikan kewenangan militer untuk "menyelamatkan negara." Ia menyatakan, "yang benci tentara hanyalah PKI," mengaitkan penolakan tersebut dengan ideologi komunis. Namun, verifikasi fakta menunjukkan bahwa PKI telah dibubarkan pada tahun 1966 dan tidak relevan dengan pembahasan UU TNI. Selain itu, Ruslan Buton diketahui pernah terlibat dalam kasus kriminal di Ternate, Maluku Utara. Para pengamat dan ahli hukum menegaskan bahwa penolakan terhadap revisi UU TNI berasal dari masyarakat sipil dan akademisi yang khawatir akan potensi pengembalian dwifungsi TNI serta ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Dengan demikian, narasi tersebut dinyatakan keliru dan menyesatkan.
Hoaks
26 Mar 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Maret 2025. Klaim tersebut menyebutkan bahwa Puan ditangkap sehubungan dengan kasus korupsi yang melibatkan Sekretaris Jenderal DPR RI.  Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan bahwa narasi yang mengeklaim Puan Maharani ditangkap KPK pada Maret 2025 adalah hoaks. Judul yang beredar tersebut tidak sesuai dengan isi video. Dalam video tersebut, narator hanya membahas mengenai Indra Iskandar yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Jadi, hingga saat ini tidak ada informasi valid mengenai Puan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.   
Hoaks