Sebuah video di media sosial menampilkan mantan anggota militer Ruslan Buton yang mendukung pengesahan RUU TNI dan mengklaim bahwa PKI menolak RUU tersebut karena akan memberikan kewenangan militer untuk "menyelamatkan negara." Ia menyatakan, "yang benci tentara hanyalah PKI," mengaitkan penolakan tersebut dengan ideologi komunis.

Namun, verifikasi fakta menunjukkan bahwa PKI telah dibubarkan pada tahun 1966 dan tidak relevan dengan pembahasan UU TNI. Selain itu, Ruslan Buton diketahui pernah terlibat dalam kasus kriminal di Ternate, Maluku Utara. Para pengamat dan ahli hukum menegaskan bahwa penolakan terhadap revisi UU TNI berasal dari masyarakat sipil dan akademisi yang khawatir akan potensi pengembalian dwifungsi TNI serta ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Dengan demikian, narasi tersebut dinyatakan keliru dan menyesatkan.