SumselCekFakta

DISKOMINFO PROV. SUMSEL
Beranda
Permohonan Klarifikasi
Semua Klarifikasi
Lacak Tiket

Saring Sebelum Sharing.
Jaga Sumsel Kondusif.

Layanan resmi verifikasi informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pastikan kebenaran berita sebelum Anda menyebarkannya.

Semua Klarifikasi

Arsip lengkap berita

Informasi Terbaru

Update data terkini

Permohonan Klarifikasi

Lapor Hoax di sini

Lacak Tiket

Cek status pelaporan

25 Sep 2025
Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dipanggil KPK untuk diperiksa pada bulan September 2025. Unggahan tersebut disertai foto Megawati dan Puan Maharani memakai baju orange. Setelah dilakukan penelusuran, dengan menggunakan tools pendeteksi gambar buatan AI, Decopy AI, foto Megawati dan Puan tersebut memiliki probabilities 83 persen dihasilkan oleh AI. Sementara, sejauh ini tidak ditemukan informasi kredibel yang membuktikan adanya pemanggilan Megawati ke KPK pada bulan September 2025.  
Hoaks
25 Sep 2025
Beredar video yang mengklaim Presiden Rusia Vladimir Putin membela posisi Indonesia dalam sengketa Blok Ambalat di Mahkamah Internasional serta menyatakan pertemuan Putin–Prabowo sebagai bentuk dukungan. Klaim tersebut tidak benar. Penelusuran menunjukkan video adalah gabungan potongan rekaman yang tidak terkait dengan sengketa—termasuk pidato Putin untuk lulusan, pertemuan Putin–Prabowo tentang keterlibatan Indonesia dalam BRICS (19 Juni 2025), dan kunjungan Prabowo ke Moskwa (31 Juli 2024). Tidak ada bukti Putin membela Indonesia dalam perkara Blok Ambalat. Masyarakat dihimbau memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum menyebarkan.
Hoaks
25 Sep 2025
Beredar unggahan foto berupa tangkapan layar artikel yang mengklaim Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari memuji Presiden Prabowo Subianto. Dalam judul tangkapan layar tersebut, Qodari disebut menyamakan Presiden ke-8 Indonesia itu dengan Nabi Sulaiman. Namun, klaim tersebut tidak benar dan termasuk informasi hoaks. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi dari artikel asli yang dipublikasikan oleh Merdeka.com pada 18 September 2025. Artikel asli tersebut memuat berita mengenai pelantikan Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan AM Putranto. Dalam keterangannya usai pelantikan, Qodari menyampaikan bahwa lembaganya akan aktif menyampaikan informasi kepada publik terkait program-program prioritas Presiden Prabowo. Tidak ditemukan pernyataan Qodari yang menyebut Prabowo mirip dengan Nabi Sulaiman.  
Hoaks
24 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berupa video yang menampilkan pemilik PT Sido Muncul bagi-bagi uang. Video tersebut menampilkan Irwan Hidayat selaku pemilik PT Sido Muncul akan berbagi uang kepada yang men-share unggahan video tersebut. Setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari turnbackhoax.id, dengan menggunakan tools pendeteksi AI, Hive Moderation, video tersebut benar terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99,9 persen. Selain itu, penelusuran pada akun Instagram resmi milik Irwan Hidayat, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai dirinya bagi-bagi uang.  
Hoaks
24 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang diklaim sebagai akses pendaftaran rekrutmen Project Management Officer (PMO) Kementerian Koperasi. Pemilik akun menginformasikan kepada para calon pelamar yang tertarik untuk mendaftar melalui link yang tertera pada bio akun tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada link bio akun pengunggah tersebut, ditemukan tautan yang mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data seperti nama lengkap, nomor telegram aktif, dan provinsi asal yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengenai pendaftaran PMO Kementerian Koperasi adalah hoaks. Melalui akun Instagram resmi Kementerian Koperasi, benar ditemukan informasi bahwa Kemenkop membuka rekrutmen PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Namun, tenggat waktu pendaftaran telah berakhir pada 13 September 2025.. Sehingga, informasi mengenai tautan pendaftaran rekrutmen PMO Kemenkop adalah hoaks atau tidak ada benarnya.  
Hoaks
24 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun setelah ditelusuri, klaim tersebut tidak benar alias hoaks. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan momen ketika Prabowo menyapa Anies usai memberikan pidato sebagai presiden terpilih dalam rapat pleno KPU pada 24 April 2024. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa foto tersebut tidak berkaitan dengan narasi penunjukan Anies sebagai Ketua KPK. Hingga saat ini, jabatan Ketua KPK masih dijabat oleh Setyo Budiyanto, dan tidak ada informasi resmi dari sumber kredibel yang menyatakan adanya perubahan kepemimpinan di lembaga antirasuah tersebut.  
Hoaks
24 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan video yang memuat narasi: “BREAKING: Presiden Prabowo Subianto ngamuk usai kegagalan tragis Timnas U-23 di Piala Asia. Ia desak langsung Erick Thohir untuk segera mengembalikan Shin Tae-yong ke kursi pelatih Timnas Indonesia. Publik pun meledak, tagar #KembalikanSTY menggema di seluruh jagat maya. Fans Garuda yakin hanya Shin Tae-yong yang bisa mengangkat harga diri bangsa menuju Piala Dunia 2026.” Faktanya, tidak ditemukan informasi kredibel yang mendukung klaim tersebut. Video dengan klaim bahwa “Presiden Prabowo mendesak Erick Thohir untuk mengembalikan Shin Tae-yong” merupakan konten palsu (fabricated content). Hasil penelusuran menggunakan kata kunci “Prabowo desak Erick Thohir kembalikan STY jadi pelatih Timnas” melalui mesin pencari Google hanya mengarah ke beberapa artikel dan pemberitaan, namun tidak ditemukan satu pun informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dengan demikian, informasi dalam unggahan video tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan termasuk dalam kategori hoaks.  
Hoaks
23 Sep 2025
Beredar tautan klaim Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membagikan 17 juta bibit gratis untuk masyarakat (September 2025). Direktorat Penghijauan & Perbenihan Tanaman Hutan (PPTH) Kemenhut menegaskan klaim itu hoaks dan memperingatkan tautan tersebut berpotensi phishing — jangan klik atau memasukkan data pribadi ke situs yang tidak resmi. Secara resmi, pengambilan bibit Kemenhut hanya melalui dua mekanisme: (1) mengajukan surat permohonan ke Direktorat PPTH yang diverifikasi dan diproses melalui kantor BPDAS/BPTH sehingga bibit dapat diambil di persemaian; atau (2) datang langsung ke persemaian terdekat dengan membawa KTP dan mengisi formulir permohonan untuk diverifikasi sebelum bibit diserahkan. Verifikasi hanya melalui kanal resmi Kemenhut/PPTH.
Hoaks
23 Sep 2025
Beredar sebuah video di TikTok yang mengklaim Luhut Binsar Pandjaitan dipecat dan dipenjara atas dugaan korupsi, disertai foto Jokowi, Luhut, dan Prabowo serta narasi provokatif. Klaim ini tidak disertai rujukan sumber resmi dan cepat tersebar di platform media sosial. Hasil penelusuran mengonfirmasi klaim tersebut tidak berdasar. Pemeriksaan oleh tim mengkategorikan unggahan itu sebagai konten palsu (fabricated content). Catatan publik menunjukkan Luhut masih aktif memegang beberapa jabatan di kabinet—termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan penasihat khusus presiden—dan tercatat menghadiri pertemuan resmi sebagaimana dilaporkan media nasional. Hingga Rabu, 24 September 2025, tidak ada pemberitaan kredibel yang menyebutkan pemecatan atau penahanan Luhut. Masyarakat dihimbau untuk hanya mempercayai informasi dari kanal resmi pemerintah dan media terpercaya.  
Hoaks
23 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan yang mengklaim bahwa “DPR RI UMUMKAN NAMA 200 ANGGOTA DPR YANG DIPECAT!! LANGGAR KODE ETIK MANGKIR DARI RAPAT PERAMPASAN ASET!! KEBANYAKAN DARI KADER PDIP!!” Namun, setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Unggahan video yang berisi klaim “anggota DPR dipecat massal karena mangkir dari rapat perampasan aset” merupakan konten palsu (fabricated content). Hasil penelusuran menggunakan kata kunci “200 nama DPR dipecat karena bolos rapat” dan “rapat perampasan aset DPR” di mesin pencari Google menunjukkan bahwa hasil teratas mengarah ke sejumlah artikel dan pemberitaan yang tidak saling berkaitan dan tidak mengonfirmasi klaim tersebut.  
Hoaks
23 Sep 2025
Beredar di Facebook video yang mengklaim Presiden Prabowo memecat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, disertai potongan ucapan yang menyatakan kekagetan atas penunjukan Bahlil sebagai Menteri Investasi. Unggahan itu menambahkan narasi provokatif tentang latar belakang pendidikan Bahlil. Penelusuran menunjukkan klaim pemecatan palsu. Video asli berasal dari tayangan Kompas.com (13 Desember 2024) yang menampilkan Prabowo berkelakar saat sambutan pada HUT Partai Golkar (12 Desember 2024); konteksnya bukan pengumuman pemberhentian. Berdasarkan catatan resmi, Bahlil Lahadalia tercatat masih menjabat sebagai Menteri ESDM, sehingga narasi “Prabowo pecat Bahlil” termasuk konten palsu (fabricated content).
Hoaks
23 Sep 2025
Beredar sebuah video unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan Presiden Prabowo sedang berbicara di atas mimbar. Video tersebut disertai narasi yang menyatakan, “DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH GURU DI INDONESIA MULAI HARI INI BANTUAN BSU DAN INSENTIF UNTUK GURU TELAH RESMI SAYA SETUJUI.” Namun, setelah dilakukan penelusuran, klaim dalam video tersebut yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menyetujui pemberian bantuan senilai Rp5 juta untuk setiap guru ternyata merupakan konten palsu (fabricated content). Berdasarkan informasi dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran melalui tangkapan layar video tersebut mengarah ke kanal YouTube KOMPASTV dengan judul “[FULL] Pidato Prabowo di Konferensi Infrastruktur: Bicara Giant Sea Wall hingga Singgung Era Jokowi.” Konteks asli video ini adalah saat Presiden Prabowo menyampaikan pidato sambutan dalam Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 pada Kamis, 12 Juni 2025. Sepanjang video, tidak ditemukan pernyataan yang berkaitan dengan bantuan bagi guru. Lebih lanjut, pemeriksaan audio menggunakan perangkat deteksi kecerdasan buatan Hive Moderation mengungkapkan bahwa audio dalam video tersebut merupakan hasil rekayasa AI, dengan tingkat probabilitas sebesar 93,5 persen.  
Hoaks
22 Sep 2025
Sebuah video yang diklaim menampilkan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, menuduh TNI sebagai dalang kerusuhan beredar di media sosial. Pemeriksaan fakta menemukan wajah dan gerak tubuh subjek tampak kaku—indikator manipulasi—dan analisis dengan alat deteksi konten AI (Hive Moderation) menunjukkan probabilitas rekayasa mencapai 99,9 persen. Tidak ditemukan pernyataan resmi Ferry yang menuduh TNI menyusupkan intel atau merekayasa kerusuhan. Sebelumnya sempat muncul laporan bahwa TNI mempertimbangkan langkah hukum terhadap Ferry; kedua pihak pernah melakukan klarifikasi dan dikabarkan berdamai setelah adanya komunikasi. Masyarakat diimbau tidak mempercayai atau menyebarluaskan konten yang belum diverifikasi dan merujuk pada pernyataan resmi media terkait untuk memperoleh informasi yang akurat.
Hoaks
22 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menawarkan bantuan dana sebesar Rp 40 juta. Dalam video tersebut, syarat yang disampaikan adalah pengguna media sosial diminta untuk menekan tombol like, menyebarkan ulang video, dan menulis komentar dengan menyebut asal kota. Setelah ditelusuri, unggahan video tersebut merupakan hoaks dan termasuk konten manipulatif. Dilansir dari Kompas.com, hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menunjukkan bahwa video Gibran membagikan uang Rp 40 juta memiliki probabilitas 86,8 persen merupakan hasil buatan AI. Sementara pada pemeriksaan suara, probabilitas tersebut lebih tinggi, yaitu mencapai 99,9 persen. Adapun gambar yang digunakan dalam konten manipulatif ini kemungkinan berasal dari foto di portal berita Joglosemarnews dengan judul “Catat, Gibran Bilang Bakal Tunda Kenaikan Tarif PBB”. Dalam berita tersebut, tampak Gibran saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo mengenakan batik coklat dengan motif serupa.  
Hoaks
22 Sep 2025
Akun TikTok bernama “kementrian.agama.id” pada 5 September 2025 mengunggah video yang mengklaim Kementerian Agama (Kemenag) menyediakan paket umrah gratis untuk 5.000 orang dan mengajak publik mendaftar. Tautan pada deskripsi meminta data provinsi dan nomor ponsel yang terhubung dengan akun Telegram, namun tidak mengarah ke situs resmi Kemenag (kemenag.go.id). Penelusuran Tim Pemeriksa Fakta (TurnBackHoax) menemukan bahwa Kemenag tidak pernah menyelenggarakan program umrah gratis; unggahan video tersebut merupakan materi lama terkait kunjungan Menteri Agama ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dengan demikian klaim paket umrah gratis termasuk konten tiruan (impostor content). Masyarakat diimbau hanya mengandalkan kanal resmi Kemenag untuk informasi dan tidak memasukkan data pribadi pada tautan mencurigakan.
Hoaks
22 Sep 2025
Beredar unggahan di media sosial yang membagikan tangkapan dari laman artikel dengan judul yang menyebut, Nadiem Makarim menyatakan penetapannya sebagai tersangka karena ulah Jokowi Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan. Setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari kompas.com, dengan menggunakan Google Lens, ditemukan tangkapan layar yang identik pada laman artikel Viva.co.id yang diunggah pada 4 September 2025 dengan judul asli “Dibawa ke Tahanan, Nadiem Makarim Titip Pesan Belasungkawa Buat Ojol Dilindas Rantis.” Adapun artikel tersebut memberitakan Nadiem yang merupakan pendiri dan mantan CEO Gojek, mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya pengemudi Gojek, Affan Kurniawan pada 28 Agustus 2025. Hal tersebut disampaikan saat ia dibawa ke mobil tahanan Kejagung. Sehingga, informasi mengenai judul artikel yang mengklaim Nadiem Makarim menyatakan penetapannya sebagai tersangka karena ulah Jokowi Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan merupakan hasil manipulasi.  
Hoaks
21 Sep 2025
Beredar video di X pada Jumat (5/9/2025) yang menampilkan klaim bahwa Presiden Joko Widodo meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim “memperbesar anggaran pengadaan laptop sebesar Rp11 triliun”. Unggahan tersebut memanfaatkan momentum penetapan status tersangka terkait pengadaan Chromebook dan menimbulkan kesan permintaan anggaran itu terkait pengadaan perangkat. Beredar video di X pada Jumat (5/9/2025) yang menampilkan klaim bahwa Presiden Joko Widodo meminta mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim “memperbesar anggaran pengadaan laptop sebesar Rp11 triliun”. Unggahan tersebut memanfaatkan momentum penetapan status tersangka terkait pengadaan Chromebook dan menimbulkan kesan permintaan anggaran itu terkait pengadaan perangkat.
Hoaks
21 Sep 2025
Beredar tautan WhatsApp yang diklaim sebagai akses pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 pada Selasa, 15 September 2025. Setelah ditelusuri, klaim itu tidak benar: tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) dan berpotensi menyesatkan. Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan bahwa pelaksanaan seleksi CPNS 2025 masih menunggu penyelesaian proses PPPK 2024, sehingga belum ada pengumuman resmi pembukaan pendaftaran dari Presiden maupun panitia. Masyarakat diimbau memverifikasi informasi melalui kanal resmi (SSCASN dan pengumuman MenpanRB) dan tidak mengakses atau membagikan tautan yang tidak jelas sumbernya.
Hoaks
21 Sep 2025
Beredar surat penawaran lelang tertutup pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang mengatasnamakan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur. DPU Bina Marga menegaskan dokumen tersebut palsu (hoaks) dan menyatakan instansi tidak pernah mengadakan lelang tertutup untuk pengadaan tersebut. Publik diimbau waspada: jangan mudah percaya, tidak memberikan data pribadi, atau melakukan transfer uang kepada pihak pengirim surat yang tidak jelas. Semua kerja sama resmi DPU Bina Marga dilaksanakan secara transparan sesuai prosedur dan diumumkan melalui kanal resmi. Bila menerima surat mencurigakan, segera verifikasi ke media komunikasi resmi DPU Bina Marga Prov. Jatim atau hubungi kontak yang tertera pada akun media sosial resmi @binamargajatim.
Hoaks
20 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Indonesia atau PT Pertamina (Persero) mengalami kerugian sebesar Rp 982 triliun dari penjualan Pertamax, sedangkan Malaysia untung Rp 280 triliun. Unggahan tersebut disertai gambar yang menampilkan perbandingan penjualan BBM di antara dua negara tersebut. Setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan angka Rp 982 triliun yang disebut dalam unggahan yang beredar dalam laporan keuangan resmi Pertamina. Pihak Pertamina membantah narasi soal kerugian mereka akibat menjual Pertamax, Fadjar Djoko Santoso selaku VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), menegaskan bahwa informasi mengenai penjualan Pertamax dengan rugi 982 triliun merupakan informasi yang tidak berdasar. Perlu diketahui, harga Pertamax di Indonesia dan Malaysia juga memiliki kebijakan subsidi yang berbeda. Harga BBM di Malaysia lebih murah karena pemerintahnya memberi subsidi pada BBM berkualitas tinggi, sementara Indonesia hanya menyalurkan subsidi untuk BBM dengan kualitas lebih rendah. Dengan demikian, informasi mengenai klaim Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp 982 triliun dari penjualan Pertamax.
Hoaks
20 Sep 2025
Beredar unggahan di media sosial yang membagikan tangkapan dari laman artikel CNN Indonesia dengan judul, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa ekonomi Indonesia akan melebihi AS jika Joko Widodo menjabat sebagai Presiden RI pada 2029. Setelah dilakukan penelusuran, dengan menggunakan teknik reverse image, ditemukan tangkapan layar yang identik pada artikel CNN Indonesia yang diunggah pada 13 September 2025 dengan judul asli “Respons Luhut Soal AEI Sebut Ekonomi Indonesia Dalam Kondisi Darurat.” Adapun artikel tersebut memberitakan Luhut menyampaikan inti pertemuan dengan Aliansi Ekonomi Indonesia (AEI) yang menilai Indonesia sedang mengalami darurat ekonomi dan menyarankan deregulasi kebijakan dan penyederhanaan birokrasi. Selain itu, konstitusi Indonesia mengatur bahwa seseorang hanya bisa menjabat sebagai presiden dalam dua periode dan Joko Widodo telah menjabat sebagai presiden dalam dua periode berturut-turut. Sehingga, informasi mengenai judul artikel yang mengklaim Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa ekonomi Indonesia akan melebihi AS jika Joko Widodo menjabat sebagai Presiden RI pada 2029 merupakan hasil manipulasi.  
Hoaks