SumselCekFakta

DISKOMINFO PROV. SUMSEL
Beranda
Permohonan Klarifikasi
Semua Klarifikasi
Lacak Tiket

Saring Sebelum Sharing.
Jaga Sumsel Kondusif.

Layanan resmi verifikasi informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pastikan kebenaran berita sebelum Anda menyebarkannya.

Semua Klarifikasi

Arsip lengkap berita

Informasi Terbaru

Update data terkini

Permohonan Klarifikasi

Lapor Hoax di sini

Lacak Tiket

Cek status pelaporan

29 Sep 2025
Sejumlah video yang mengklaim adanya konversi massal biksu dan penemuan artefak berinskripsi Arab di Candi Borobudur dinyatakan hoaks. Tempo dan alat deteksi (termasuk Hive Moderation) memverifikasi bahwa klip-klip tersebut merupakan konten buatan kecerdasan buatan (AI) dan tidak menampilkan bukti arkeologis yang sah. Klaim palsu ini menyebar berdekatan dengan kedatangan 36 biksu thudong ke Borobudur (10 Mei 2025) dan diunggah secara masif oleh ratusan kanal pada April–Mei 2025. Publik dihimbau memverifikasi informasi melalui media kredibel atau kanal resmi sebelum membagikan ulang.
Hoaks
26 Sep 2025
Beredar unggahan di media sosial berupa video dengan narasi yang mengklaim bahwa pengemudi ojek online (ojol) dilarang mengisi bahan bakar minyak BBM Pertalite. Setelah dilakukan penelusuran, Dewi Anggia selaki Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) mengklarifikasi bahwa hingga saat ini, belum ada kebijakan yang mengatur pembatasan penggunaan BBM Pertalite untuk pengemudi ojol. Anggia mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Setiap informasi resmi terkait BBM dapat diakses melalui laman resmi milik Kementerian ESDM. Dengan demikian, informasi mengenai klaim pengemudi ojol dilarang mengisi bahan bakar minyak BBM Pertalite adalah hoaks atau tidak ada benarnya.  
Hoaks
26 Sep 2025
Beredar unggahan di media sosial yang menginformasikan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi salah satu turnamen e-sports terbesar di dunia yakni, Free Fire World Series Global Finals 2025. Dilansir dari kompas.com, ratusan atlet e-sports dari berbagai negara akan berkumpul di Jakarta pada November 2025 untuk mengikuti Free Fire World Series Global Finals 2025, turnamen terbesar dan paling bergengsi untuk game battle royale popular besutan Garena. FFWS Global Finals 2025 adalah puncak perjalanan panjang tim-tim terbaik yang telah melewati turnamen di tingkat regional, sebelum akhirnya bertemu di panggung dunia. Hans Saleh selaku Country Head Garena Indonesia, menjelaskan bahwa terpilihnya Jakarta sebagai tuan rumah adalah bentuk pengakuan global atas potensi besar Indonesia dalam dunia e-sports. Hans mengekspresikan rasa bangganya Indonesia bisa menjadi bagian dari turnamen tersebut dan akan terus mendukung lahirnya talenta-talenta baru yang dapat bersaing di dunia.
Fakta
26 Sep 2025
Beredar tangkapan layar yang mengklaim mantan Presiden Joko Widodo menyatakan RUU Perampasan Aset tidak berlaku bagi mantan presiden. Penelusuran menunjukkan judul pada tangkapan layar tersebut dimodifikasi; artikel CNN Indonesia pada 12 September 2025 justru berjudul “Jokowi Komentari Purbaya: Sangat Bagus, Beda Mazhab dengan Sri Mulyani” dan membahas pergantian Menteri Keuangan, bukan pernyataan soal pengecualian RUU.  Walau Jokowi pernah mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset—termasuk menyatakan upaya tersebut sudah didorong tiga kali dan mengirim surat pada Juni 2023—tidak ada bukti bahwa ia pernah mengatakan RUU itu dikecualikan bagi mantan presiden. Kesimpulannya: tangkapan layar tersebut menyesatkan/hoaks. Masyarakat dihimbau selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum menyebarluaskan.
Hoaks
25 Sep 2025
Sebuah video yang mengklaim terjadi kebakaran di Lumajang, Jawa Timur, adalah tidak benar. Peristiwa dalam rekaman tersebut sebenarnya terjadi di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, pada 10 Oktober 2024, dan dipicu oleh korsleting listrik pada sebuah kendaraan pickup. Klaim tambahan bahwa kendaraan dengan pajak mati dilarang mengisi bahan bakar minyak (BBM) juga merupakan hoaks. Kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi: selalu verifikasi kebenaran melalui kanal resmi pemerintah atau kepolisian sebelum membagikan ulang. Bersama-sama kita wujudkan ruang digital yang sehat dengan menjadi pengguna media sosial yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab.
Hoaks
25 Sep 2025
Beredar video viral yang menampilkan kerusuhan di sebuah SPBU dan mengaitkannya dengan kebijakan layanan BBM yang hanya melayani kendaraan yang telah membayar pajak serta pembatasan pengisian per jenis kendaraan akibat keterbatasan stok. Unggahan tersebut memicu reaksi beragam: sebagian warga mendukung penegakan pajak, sebagian lain mengkritik cara pelaksanaannya.   PT Pertamina Niaga menegaskan melalui Instagram Story bahwa klaim terkait peristiwa dan kebijakan tersebut tidak benar (hoaks). Masyarakat diminta menunggu klarifikasi resmi aparat dan perusahaan serta selalu memverifikasi informasi melalui saluran resmi sebelum menyebarkannya.
Hoaks
25 Sep 2025
Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto disebut mengumumkan pemecatan 200 anggota DPR RI karena pelanggaran kode etik. Setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel terkait pemecatan 200 anggota DPR RI, ataupun pertanyaan resmi dari Presiden Prabowo mengenai hal tersebut. Sementara itu, dalam pasal 7C UUD 1945, disebutkan dengan jelas bahwa presiden tidak memiliki kewenangan membekukan atau membubarkan  DPR. Presiden juga tidak bisa memberhentikan anggota DPR dikarenakan keduanya memiliki kedudukan sejajar sebagai lembaga negara.  
Hoaks
25 Sep 2025
Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dipanggil KPK untuk diperiksa pada bulan September 2025. Unggahan tersebut disertai foto Megawati dan Puan Maharani memakai baju orange. Setelah dilakukan penelusuran, dengan menggunakan tools pendeteksi gambar buatan AI, Decopy AI, foto Megawati dan Puan tersebut memiliki probabilities 83 persen dihasilkan oleh AI. Sementara, sejauh ini tidak ditemukan informasi kredibel yang membuktikan adanya pemanggilan Megawati ke KPK pada bulan September 2025.  
Hoaks
25 Sep 2025
Beredar video yang mengklaim Presiden Rusia Vladimir Putin membela posisi Indonesia dalam sengketa Blok Ambalat di Mahkamah Internasional serta menyatakan pertemuan Putin–Prabowo sebagai bentuk dukungan. Klaim tersebut tidak benar. Penelusuran menunjukkan video adalah gabungan potongan rekaman yang tidak terkait dengan sengketa—termasuk pidato Putin untuk lulusan, pertemuan Putin–Prabowo tentang keterlibatan Indonesia dalam BRICS (19 Juni 2025), dan kunjungan Prabowo ke Moskwa (31 Juli 2024). Tidak ada bukti Putin membela Indonesia dalam perkara Blok Ambalat. Masyarakat dihimbau memverifikasi informasi melalui kanal resmi sebelum menyebarkan.
Hoaks
25 Sep 2025
Beredar unggahan foto berupa tangkapan layar artikel yang mengklaim Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari memuji Presiden Prabowo Subianto. Dalam judul tangkapan layar tersebut, Qodari disebut menyamakan Presiden ke-8 Indonesia itu dengan Nabi Sulaiman. Namun, klaim tersebut tidak benar dan termasuk informasi hoaks. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi dari artikel asli yang dipublikasikan oleh Merdeka.com pada 18 September 2025. Artikel asli tersebut memuat berita mengenai pelantikan Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan AM Putranto. Dalam keterangannya usai pelantikan, Qodari menyampaikan bahwa lembaganya akan aktif menyampaikan informasi kepada publik terkait program-program prioritas Presiden Prabowo. Tidak ditemukan pernyataan Qodari yang menyebut Prabowo mirip dengan Nabi Sulaiman.  
Hoaks
24 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berupa video yang menampilkan pemilik PT Sido Muncul bagi-bagi uang. Video tersebut menampilkan Irwan Hidayat selaku pemilik PT Sido Muncul akan berbagi uang kepada yang men-share unggahan video tersebut. Setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari turnbackhoax.id, dengan menggunakan tools pendeteksi AI, Hive Moderation, video tersebut benar terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99,9 persen. Selain itu, penelusuran pada akun Instagram resmi milik Irwan Hidayat, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai dirinya bagi-bagi uang.  
Hoaks
24 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang diklaim sebagai akses pendaftaran rekrutmen Project Management Officer (PMO) Kementerian Koperasi. Pemilik akun menginformasikan kepada para calon pelamar yang tertarik untuk mendaftar melalui link yang tertera pada bio akun tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada link bio akun pengunggah tersebut, ditemukan tautan yang mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data seperti nama lengkap, nomor telegram aktif, dan provinsi asal yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengenai pendaftaran PMO Kementerian Koperasi adalah hoaks. Melalui akun Instagram resmi Kementerian Koperasi, benar ditemukan informasi bahwa Kemenkop membuka rekrutmen PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Namun, tenggat waktu pendaftaran telah berakhir pada 13 September 2025.. Sehingga, informasi mengenai tautan pendaftaran rekrutmen PMO Kemenkop adalah hoaks atau tidak ada benarnya.  
Hoaks
24 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun setelah ditelusuri, klaim tersebut tidak benar alias hoaks. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan momen ketika Prabowo menyapa Anies usai memberikan pidato sebagai presiden terpilih dalam rapat pleno KPU pada 24 April 2024. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa foto tersebut tidak berkaitan dengan narasi penunjukan Anies sebagai Ketua KPK. Hingga saat ini, jabatan Ketua KPK masih dijabat oleh Setyo Budiyanto, dan tidak ada informasi resmi dari sumber kredibel yang menyatakan adanya perubahan kepemimpinan di lembaga antirasuah tersebut.  
Hoaks
24 Sep 2025
Sebuah unggahan di Facebook oleh akun “Bima Silhoute” (23/9/2025) menyebarkan video disertai klaim bahwa Menteri Bahlil Lahadalia dicopot dari Kabinet Prabowo, tampak menangis saat perpisahan jabatan. Unggahan itu cepat beredar dan memicu spekulasi di media sosial. Penelusuran fakta menunjukkan klaim tersebut keliru. Video yang dipakai adalah rekaman lama dari kanal YouTube iNews berjudul “Tangis Bahlil saat Sertijab Menteri Investasi” (19/8/2024), yang merupakan momen serah terima jabatan ketika Bahlil menyerahkan posisi Menteri Investasi karena ditugaskan pada jabatan lain pada masa sebelumnya. Tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Bahlil dicopot dari kabinet saat ini. Masyarakat diimbau memverifikasi kabar melalui kanal resmi kementerian dan media terpercaya sebelum menyebarkan.  
Disinformasi
24 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan video yang memuat narasi: “BREAKING: Presiden Prabowo Subianto ngamuk usai kegagalan tragis Timnas U-23 di Piala Asia. Ia desak langsung Erick Thohir untuk segera mengembalikan Shin Tae-yong ke kursi pelatih Timnas Indonesia. Publik pun meledak, tagar #KembalikanSTY menggema di seluruh jagat maya. Fans Garuda yakin hanya Shin Tae-yong yang bisa mengangkat harga diri bangsa menuju Piala Dunia 2026.” Faktanya, tidak ditemukan informasi kredibel yang mendukung klaim tersebut. Video dengan klaim bahwa “Presiden Prabowo mendesak Erick Thohir untuk mengembalikan Shin Tae-yong” merupakan konten palsu (fabricated content). Hasil penelusuran menggunakan kata kunci “Prabowo desak Erick Thohir kembalikan STY jadi pelatih Timnas” melalui mesin pencari Google hanya mengarah ke beberapa artikel dan pemberitaan, namun tidak ditemukan satu pun informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dengan demikian, informasi dalam unggahan video tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan termasuk dalam kategori hoaks.  
Hoaks
23 Sep 2025
Beredar unggahan di media sosial Facebook berupa video dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo bertemu Susi Pudjiastuti di Istana Negara. Video tersebut diunggah pada pertengahan September 2025 saat Prabowo melakukan reshuffle di kabinetnya. Setelah dilakukan penelusuran, narasi dalam video yang beredar tersebut perlu diluruskan. Dengan menggunakan teknik reverse image search, ditemukan video identik yang pernah diunggah pada kanal Youtube Kompas TV pada 14 April 2023. Adapun pertemuan tersebut dilakukan saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden Joko WIdodo. Prabowo mengundang Susi ke Kantor Kementerian Pertahanan dalam rangka silaturahmi. Dengan demikian, pertemuan antara Prabowo dengan Susi Pudjiastuti benar terjadi namun pada bulan April 2023, bukan bulan September 2025.
Disinformasi
23 Sep 2025
Beredar unggahan di media sosial yang menginformasikan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) meluncurkan situs Penomoran Ijazah dan Sertifikat Profesi Nasional (PISN) untuk memudahkan verifikasi keaslian ijazah secara daring. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi, Benny Bandanajaya, menyatakan pemegang ijazah dapat mengecek keotentikan dokumen melalui Nomor PIN yang tercantum, karena data di PISN terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Benny menjelaskan PISN merupakan implementasi Peraturan Menteri (Permendikbudristek) Nomor 50 Tahun 2024 tentang digitalisasi dokumen kelulusan (ijazah, sertifikat, transkrip). Peluncuran dan mekanisme pengecekan ini dipaparkan dalam sosialisasi yang disiarkan di kanal YouTube resmi Kemendiktisaintek pada 18 September 2025.
Fakta
23 Sep 2025
Beredar informasi di media sosial bahwa Presiden Prabowo menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028. Pemerintah memang sedang mematangkan pemindahan fungsi pemerintahan ke IKN di Kalimantan Timur, termasuk tahapan untuk menjadikan IKN pusat aktivitas kenegaraan. Informasi ini dilaporkan media massa dan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79. Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menjelaskan istilah ibu kota politik menekankan peran IKN sebagai pusat operasional pemerintahan — meliputi fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif — sementara Jakarta tetap dipertahankan sebagai pusat ekonomi dan keuangan nasional. Pemerintah menyatakan proses ini bertahap dan tidak menghapus peran Jakarta sebagai sentra bisnis.
Fakta
23 Sep 2025
Beredar tautan klaim Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membagikan 17 juta bibit gratis untuk masyarakat (September 2025). Direktorat Penghijauan & Perbenihan Tanaman Hutan (PPTH) Kemenhut menegaskan klaim itu hoaks dan memperingatkan tautan tersebut berpotensi phishing — jangan klik atau memasukkan data pribadi ke situs yang tidak resmi. Secara resmi, pengambilan bibit Kemenhut hanya melalui dua mekanisme: (1) mengajukan surat permohonan ke Direktorat PPTH yang diverifikasi dan diproses melalui kantor BPDAS/BPTH sehingga bibit dapat diambil di persemaian; atau (2) datang langsung ke persemaian terdekat dengan membawa KTP dan mengisi formulir permohonan untuk diverifikasi sebelum bibit diserahkan. Verifikasi hanya melalui kanal resmi Kemenhut/PPTH.
Hoaks
23 Sep 2025
Beredar sebuah video di TikTok yang mengklaim Luhut Binsar Pandjaitan dipecat dan dipenjara atas dugaan korupsi, disertai foto Jokowi, Luhut, dan Prabowo serta narasi provokatif. Klaim ini tidak disertai rujukan sumber resmi dan cepat tersebar di platform media sosial. Hasil penelusuran mengonfirmasi klaim tersebut tidak berdasar. Pemeriksaan oleh tim mengkategorikan unggahan itu sebagai konten palsu (fabricated content). Catatan publik menunjukkan Luhut masih aktif memegang beberapa jabatan di kabinet—termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan penasihat khusus presiden—dan tercatat menghadiri pertemuan resmi sebagaimana dilaporkan media nasional. Hingga Rabu, 24 September 2025, tidak ada pemberitaan kredibel yang menyebutkan pemecatan atau penahanan Luhut. Masyarakat dihimbau untuk hanya mempercayai informasi dari kanal resmi pemerintah dan media terpercaya.  
Hoaks
23 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan yang mengklaim bahwa “DPR RI UMUMKAN NAMA 200 ANGGOTA DPR YANG DIPECAT!! LANGGAR KODE ETIK MANGKIR DARI RAPAT PERAMPASAN ASET!! KEBANYAKAN DARI KADER PDIP!!” Namun, setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Unggahan video yang berisi klaim “anggota DPR dipecat massal karena mangkir dari rapat perampasan aset” merupakan konten palsu (fabricated content). Hasil penelusuran menggunakan kata kunci “200 nama DPR dipecat karena bolos rapat” dan “rapat perampasan aset DPR” di mesin pencari Google menunjukkan bahwa hasil teratas mengarah ke sejumlah artikel dan pemberitaan yang tidak saling berkaitan dan tidak mengonfirmasi klaim tersebut.  
Hoaks