SumselCekFakta

DISKOMINFO PROV. SUMSEL
Beranda
Permohonan Klarifikasi
Semua Klarifikasi
Lacak Tiket

Saring Sebelum Sharing.
Jaga Sumsel Kondusif.

Layanan resmi verifikasi informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pastikan kebenaran berita sebelum Anda menyebarkannya.

Semua Klarifikasi

Arsip lengkap berita

Informasi Terbaru

Update data terkini

Permohonan Klarifikasi

Lapor Hoax di sini

Lacak Tiket

Cek status pelaporan

16 Sep 2025
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang diklaim sebagai akses pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Imigrasi periode tahun 2025. Pemilik akun menginformasikan kepada para calon pelamar yang tertarik untuk mendaftar melalui link yang ada di bawah unggahan tersebut.  Faktanya, hasil penelusuran pada link di bawah unggahan tersebut, ditemukan tautan yang mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Dilansir dari kompas.com, informasi dan tautan mengenai pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi tersebut adalah hoaks. Tidak ditemukan informasi resmi mengenai pendaftaran CPNS periode tahun 2025 pada laman resmi milik Kementerian Imigrasi. 
Hoaks
15 Sep 2025
Unggahan tangkapan layar di sejumlah akun Facebook mengklaim mantan Menko Polkam Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo untuk dimintai pertanggungjawaban atas dugaan korupsi selama dua periode. Judul sensasional itu beredar luas bersama potongan foto dan pranala yang diduga berasal dari situs berita tertentu. Penelusuran fakta menunjukkan klaim tersebut palsu. Tidak ditemukan artikel dengan judul yang diklaim di situs asal, dan pemeriksaan menggunakan reverse image search mengungkap unggahan itu adalah manipulasi dari artikel asli Gelora News bertanggal 11 September 2025 berjudul “Publik Berhak Tahu Alasan Pencopotan Budi Gunawan”, yang memuat opini politisi PSI Sugeng Teguh Santoso. Dalam artikel asli tidak ada pernyataan Budi Gunawan meminta penjemputan paksa terhadap Jokowi. Kesimpulannya, tangkapan layar judul yang beredar adalah rekayasa dan menyesatkan.
Hoaks
15 Sep 2025
SEBUAH video yang beredar di Instagram mengklaim politikus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah pencopotan jabatan. Dalam potongan yang beredar, Ahok menyatakan pengelolaan APBN tidak boleh “memalak rakyat” melalui pajak dan menekankan perlunya optimalisasi anggaran, sehingga muncul narasi bahwa komentar itu adalah reaksi atas reshuffle kabinet. Hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut menyesatkan. Pernyataan Ahok berasal dari siniar bertema keuangan di kanal YouTube Big Alpha yang diunggah pada 28 Agustus 2025, sementara pergantian menteri, termasuk posisi Menkeu, baru diumumkan pada 8 September 2025. Dengan demikian komentar Ahok tidak terkait dengan pencopotan Sri Mulyani. Kesimpulannya: klaim bahwa Ahok mengkritik Kemenkeu sebagai reaksi pasca-pencopotan adalah keliru dan konteksnya diputarbalik.
Hoaks
15 Sep 2025
Berita beredar di media sosial pada September 2025 mengklaim bahwa pembagian obat cacing bagi anak sekolah merupakan upaya penyebaran “virus baru”. Klaim serupa sebelumnya sempat beredar pada Mei 2025. Kementerian Kesehatan menegaskan narasi tersebut tidak benar dan termasuk hoaks; pemberian obat atau vaksin yang dilaksanakan pemerintah selalu melalui prosedur penjaminan keamanan, kualitas, dan khasiat. Pemberian obat cacing massal di sekolah merupakan bagian dari strategi penanggulangan cacingan yang diatur secara hukum—termasuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2017—dengan skema Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) pada kelompok usia rentan di wilayah berprevalensi tinggi atau sedang. Berdasarkan verifikasi, klaim bahwa program ini bertujuan menyebarkan virus adalah keliru.
Hoaks
15 Sep 2025
Unggahan di Facebook yang mengklaim Puan Maharani lengser dari jabatan Ketua DPR adalah palsu. Penelusuran menunjukkan Puan masih tercatat sebagai Ketua DPR periode 2024–2029 (tercantum di laman resmi DPR) dan tidak ada informasi kredibel yang mendukung narasi pemecatan tersebut; video pada unggahan itu berasal dari momen lama saat Puan menangis di sidang DPR dan telah dipakai keluar dari konteks. Secara prosedural, pemberhentian Ketua DPR diatur dalam UU MD3 (No. 17/2014) dan hanya dapat terjadi karena sebab tertentu — antara lain meninggal dunia, pengunduran diri, pelanggaran kode etik setelah keputusan rapat paripurna, atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap — sehingga klaim lengser tanpa proses formal adalah tidak berdasar. Kesimpulannya, konten yang beredar termasuk fabricated content dan tidak dapat dipercaya.
Hoaks
15 Sep 2025
Beredar unggahan di media sosial yang menginformasikan bahwa Majelis Umum PBB mengakui kemerdekaan Negara Palestina. Keputusan tersebut didukung oleh 142 negara. Dilansir dari tirto.id, Majelis Umum PBB mengakui Palestina sebagai negara merdeka pada Jumat (12/9/2025). PBB mengesahkan deklarasi tentang penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara dengan Israel melalui Deklarasi New York. Deklarasi New York merupakan hasil konferensi internasional di Markas Besar PBB yang diselenggarakan Prancis dan Arab Saudi pada Juli 2025 dan dilanjutkan akhir bulan September 2025. Deklarasi tersebut menetapkan satu peta jalan tunggal untuk mewujudkan solusi dua Negara yang melibatkan gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan semua sandera yang ditawan, dan pembentukan negara Palestina yang layak dan berdaulat. Melalui website resmi milik PBB, ditemukan informasi hasil pemungutan suara terkait Deklarasi New York dengan rincian 142 negara anggota mendukung, 10 negara menolak, dan 12 memilih abstain. 
Fakta
15 Sep 2025
Sebuah video yang beredar di media sosial mengklaim Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan menyesal menjadi relawan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Dalam potongan video itu, Dasco tampak memberi keterangan pers dan diiringi narasi tuduhan bahwa ia kecewa karena Prabowo berpihak kepada koruptor. Penelusuran menunjukkan video tersebut dimanipulasi: gerak bibir tidak sinkron dengan audio, dan rekaman aslinya identik dengan unggahan kanal YouTube Liputan6 yang memperlihatkan Dasco menyampaikan hasil rapat konsultasi pemerintah–DPR tentang usulan abolisi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti bagi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (31 Juli 2025). Hingga kini tidak ada bukti bahwa Dasco pernah menyatakan penyesalan menjadi relawan Prabowo; klaim dalam video tersebut adalah hasil manipulasi.
Hoaks
15 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa politisi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, ditangkap oleh polisi Spanyol saat berada di bandara.   Namun, klaim tersebut tidak benar. Mengutip laporan dari kompas.com, terdapat sejumlah kejanggalan dalam video tersebut. Salah satunya adalah gerakan tubuh Ahmad Sahroni dan dua orang yang diduga polisi tampak tidak alami dan cenderung kaku. Lebih lanjut, ketika video diperiksa menggunakan alat analisis konten digital bernama Hive Moderation, diketahui bahwa video tersebut kemungkinan besar merupakan hasil rekayasa berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan tingkat probabilitas mencapai 94,2 persen. Selain itu, hingga saat ini tidak ada informasi yang valid atau konfirmasi resmi mengenai penangkapan Ahmad Sahroni oleh pihak kepolisian Spanyol. Dengan demikian, video tersebut dapat dikategorikan sebagai konten manipulatif dan menyesatkan.  
Hoaks
15 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Malaysia akan mengembalikan Ambalat kepada Indonesia. Namun, klaim tersebut tidak benar.  Hasil penelusuran dengan kata kunci “Anwar Ibrahim minta maaf dan kembalikan Ambalat ke Indonesia” melalui Google menunjukkan bahwa informasi tersebut merujuk pada artikel Tempo.co berjudul “Anwar Ibrahim: Pengelolaan Blok Ambalat Melalui Joint Development Authority” yang dipublikasikan pada Jumat, 27 Juni 2025. Dalam pemberitaan tersebut, tidak ada pernyataan mengenai pengembalian Blok Ambalat. Yang disampaikan adalah bahwa Malaysia dan Indonesia sepakat untuk mengelola sumber daya migas di Blok Ambalat secara bersama melalui skema Joint Development Authority (JDA). Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber terpercaya yang mendukung klaim bahwa Malaysia akan menyerahkan Blok Ambalat kepada Indonesia. Dengan demikian, narasi yang beredar di media sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai disinformasi.  
Hoaks
15 Sep 2025
Akun TikTok denis.gunturbumi memuat video berisi potongan rekaman seorang anggota TNI berbicara dengan nada tinggi disertai narasi yang mengklaim bahwa TNI, Polri, dan angkatan bersenjata lainnya setuju untuk membubarkan DPR. Unggahan tersebut menyajikan konteks konfrontatif dan mengaitkan pernyataan prajurit dengan gelombang seruan pembubaran parlemen pada Agustus 2025. Penelusuran dengan Google Lens menunjukkan rekaman itu berasal dari peristiwa lama—momen Letkol Inf. Ary Widyo Prasetyo, Komandan Kodim 0623/Cilegon, yang memprotes pernyataan Effendi Simbolon pada 2022—dan tidak terkait dengan upaya pembubaran DPR tahun 2025. Dengan demikian, klaim bahwa TNI/Polri mendukung pembubaran DPR adalah menyesatkan.
Hoaks
15 Sep 2025
Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Sri Mulyani menyebut rakyat Indonesia tidak bisa hidup tanpa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan informasi valid yang membuktikan pernyataan Sri Mulyani tersebut. Adapun foto Sri Mulyani yang ada dalam unggahan tersebut merupakan foto lama dan tidak terkait dengan komentar Sri Mulyani terhadap rakyat dan DPR RI. Ditemukan kesamaan visual antara foto Sri Mulyani yang beredar dengan foto yang diunggah oleh laman media Medcom pada 7 Juni 2022. Dengan demikian, informasi mengenai Sri Mulyani sebut rakyat Indonesia tidak bisa hidup tanpa DPR adalah hoaks atau tidak ada benarnya.
Hoaks
15 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang menyebut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN diklaim membagikan token listrik gratis sebesar Rp 250.000 pada September 2025. Pemilik akun menginformasikan kepada para masyarakat untuk segera klaim token listrik gratis dengan mendaftar melalui link yang ada di bawah unggahan tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada link di bawah unggahan tersebut, mengarah ke sebuah situs yang meminta para calon pelari memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan provinsi asal yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Selain itu, dilansir dari kompas.com, perwakilan dari pihak PLN mengatakan bahwa pembagian token listrik gratis tersebut adalah hoaks. 
Hoaks
14 Sep 2025
Beredar video yang mengklaim ribuan pengemudi ojek online (ojol) menggeruduk rumah Mantan Menpora Roy Suryo karena perkataannya yang dianggap merendahkan. Unggahan tersebar di beberapa akun Facebook dan TikTok dengan narasi provokatif bahwa massa akan “menyerbu” kediaman Roy Suryo. Berdadarkan hasil penelusuran ditemukan klaim itu tidak berdasar. Video yang beredar identik dengan rekaman konvoi pengemudi Gojek pada 17 Agustus 2025—moment untuk menyemarakkan HUT ke-80 RI—bukan aksi protes. Acara tersebut bahkan tercatat memecahkan rekor MURI dengan 2.025 peserta konvoi dan 80 Srikandi Gojek. Kesimpulannya, narasi penggerudukan rumah Roy Suryo adalah hoaks; video aslinya merupakan konvoi perayaan, bukan demonstrasi.
Hoaks
14 Sep 2025
Satelit Nusantara Lima (N5) berhasil diluncurkan pada 10 September 2025 dari Cape Canaveral melalui roket Falcon 9. Berkapasitas 160 Gbps dan menempati slot orbit 113° Bujur Timur, N5 ditujukan untuk memperluas akses internet di seluruh Indonesia—terutama wilayah timur—mendukung pendidikan jarak jauh, layanan kesehatan digital, dan UMKM. N5 dimiliki PT Satelit Nusantara Lima (anak usaha PSN) dan dikembangkan bekerja sama dengan Boeing, Hughes, dan SpaceX; Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan registrasi orbit serta pengelolaan untuk menjaga kedaulatan nasional. Peluncuran ini melanjutkan tonggak satelit nasional setelah Palapa A1, Nusantara Satu, dan SATRIA-1.
Fakta
13 Sep 2025
Beredar tautan di Facebook, Instagram, dan TikTok yang mengklaim sebagai formulir pendaftaran perpanjangan SIM A, C, B1, dan B2 secara daring. Unggahan menampilkan poster berlogo Polri/Korlantas dan menyertakan alamat www.register-now.cek-data.xyz  yang meminta data seperti nomor Telegram dan provinsi domisili. Hasil verifikasi—termasuk pengecekan gambar terbalik—menunjukkan tautan tersebut bukan saluran resmi pendaftaran SIM online dan berpotensi merupakan upaya phishing. Masyarakat diminta tidak mengisi atau membagikan data melalui tautan tersebut, serta selalu melakukan perpanjangan atau verifikasi melalui kanal resmi Korlantas/Polri (mis. layanan digital Korlantas) untuk menghindari penyalahgunaan data.
Hoaks
13 Sep 2025
Berbagai unggahan di Facebook pada September 2025 mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan menghapus jabatan kepala desa (kades). Klaim itu mengulang narasi yang sempat beredar pada April 2025 dan disertai potongan foto Prabowo; namun tidak ditemukan pernyataan resmi maupun bukti kredibel yang mendukung klaim tersebut. Berdasarkan penelusuran, narasi penghapusan jabatan kades adalah hoaks. Foto yang dipakai dalam unggahan berasal dari rekaman kegiatan Prabowo pada Oktober 2024 dan bukan bukti adanya kebijakan penghapusan kades. Hingga kini Presiden tidak pernah mengeluarkan pernyataan menyerukan penghapusan jabatan kepala desa. Masyarakat dihimbau memverifikasi informasi melalui saluran resmi sebelum menyebarkan.
Hoaks
12 Sep 2025
Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pemerintah mengeluarkan uang kertas dengan pecahan Rp 300.000 pada bulan September 2025. Setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari kompas.com, POH Kepala Biro Strategic Corporate Branding & TJSL Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), Yahdi Lil Ihsan, memastikan unggahan mengenai uang kertas dengan pecahan Rp 300.000 tersebut adalah hoaks. Perum Peruri memastikan tidak pernah mencetak uang kertas Rp 300.000. Nominal tertinggi dari uang pecahan rupiah yang masih berlaku hingga saat ini yakni Rp 100.000. Masyarakat diimbau untuk mengecek segala informasi terkait uang rupiah melalui laman resmi Bank Indonesia. 
Hoaks
12 Sep 2025
Beredar unggahan di media sosial dengan narasi yang menyebut bahwa Presiden Prabowo akan segera bentuk Komisi Reformasi Kepolisian sebagai respon dari tuntutan 17+8 yang diajukan masyarakat.  Dilansir dari antaranews.com, pada Kamis (11/9/2025), Gerakan Nurani Bangsa yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama menyampaikan langsung aspirasi mereka dan tuntutan dari masyarakat sipil langsung kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI dalam sesi dialog, yang juga dihadiri beberapa menteri Kabinet Merah Putih. Dalam pertemuan tersebut, GNB menyerukan agar Presiden Prabowo melakukan evaluasi dan reformasi Polri usai demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Saat jumpa pers selepas pertemuan GNB bersama Presiden Prabowo, Pendeta Gomar Gultom sebagai salah satu anggota, menyebut Presiden menyetujui terbentuknya komisi reformasi Kepolisian dan telah merumuskan konsepnya. 
Fakta
12 Sep 2025
Beredar unggahan di media sosial dengan narasi yang menyebut bahwa Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, tetapkan tanggal 27 September sebagai Hari Komedi Nasional. Dilansir dari antaranews.com, Menbud Fadli Zon menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan yang menetapkan 27 September sebagai Hari Komedi Nasional saat menghadiri Anugerah Komedi Indonesia (ANUKOM) ke-5 yang merupakan ajang penganugerahan yang diinisiasi oleh salah satu TV swasta dan Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PaSKI). Penyerahan SK tersebut turut diunggah di akun Instagram resmi milik Kementerian Kebudayaan. Penetapan Hari Komedi Nasional, menurut Menbud, merupakan aspirasi yang telah lama diperjuangkan para seniman komedi, khususnya PaSKI, serta berbagai organisasi seni lainnya. Dipilihnya tanggal 27 September karena bertepatan dengan hari lahir sosok seniman legenda multitalenta, Bing Slamet, yang telah menjadi simbol inspirasi bagi generasi seniman komedi Indonesia. 
Fakta
12 Sep 2025
Ditemukan sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan unggahan informasi mengenai penerimaan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Namun, akun Facebook bernama “Bantuan BSU Terkini” tersebut merupakan akun tiruan alias palsu. Berdasarkan penelusuran di situs resmi Kemnaker, ditemukan artikel berjudul “Kemnaker Ingatkan Masyarakat Waspadai Link Palsu Terkait BSU” yang dipublikasikan pada Selasa, 15 Juli 2025. Dalam keterangan tersebut, Kemnaker menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap tautan palsu yang mengatasnamakan program BSU. Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi, menjelaskan bahwa pemerintah tahun ini kembali menyalurkan BSU sebesar Rp 300.000 per bulan selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli, dan penyalurannya telah selesai pada pekan awal Agustus lalu. Perlu ditegaskan bahwa akun Facebook yang ditemukan bukanlah akun resmi milik Kemnaker. Informasi resmi mengenai BSU hanya disampaikan melalui situs web dan media sosial resmi Kemnaker.  
Hoaks
12 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menginformasikan pembagian grup pada Piala Dunia FIFA 2026. Dalam unggahan tersebut, terlihat Indonesia, Jepang, Portugal, dan Belanda berada dalam satu grup. Namun, setelah ditelusuri, informasi tersebut tidak benar. Gambar daftar peserta Grup C yang dibagikan menggunakan logo Piala Dunia 2022, bukan logo resmi Piala Dunia 2026. Selain itu, FIFA belum mengumumkan pembagian grup Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, karena proses kualifikasi masih berlangsung. Timnas Indonesia pun belum memastikan tiket ke Piala Dunia 2026, karena masih harus berjuang di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Dalam undian putaran keempat, Indonesia tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Laga putaran keempat dijadwalkan mulai 8 Oktober 2025, saat Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Menurut laporan Goal, pengundian resmi grup Piala Dunia 2026 baru akan dilakukan pada 5 Desember 2025.  
Hoaks