SumselCekFakta

DISKOMINFO PROV. SUMSEL
Beranda
Permohonan Klarifikasi
Semua Klarifikasi
Lacak Tiket

Saring Sebelum Sharing.
Jaga Sumsel Kondusif.

Layanan resmi verifikasi informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pastikan kebenaran berita sebelum Anda menyebarkannya.

Semua Klarifikasi

Arsip lengkap berita

Informasi Terbaru

Update data terkini

Permohonan Klarifikasi

Lapor Hoax di sini

Lacak Tiket

Cek status pelaporan

17 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang membagikan tangkapan dari laman artikel dengan judul, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut mengimbau organisasi masyarakat untuk meminta sedekah yang akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Setelah dilakukan penelusuran, dengan menggunakan teknik reverse image, ditemukan gambar serupa pada artikel milik laman Gelora News yang terbit pada 15 September 2025 dengan judul asli “Sidang Gugatan Ijazah Gibran di PN Jakpus, KPU Siap Hadapi.” Adapun artikel tersebut memberitakan sidang gugatan perdata soal ijazah SMA Wapres Gibran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga, informasi mengenai Judul artikel yang mengeklaim Wapres Gibran Rakabuming Raka mengimbau organisasi masyarakat untuk meminta sedekah yang akan digunakan untuk pembangunan IKN merupakan hasil manipulasi.
Hoaks
16 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan video yang disertai narasi: "Suasana Pejabat Panik, Presiden Mengeluarkan UU Hukuman Mati untuk para Koruptor. Sampe ada yg serangan jantung" disertai tagar seperti #jangkauansemuaorang, #monetisasikonten, #facebookpro, #sorotan_semuaorang, #trandingtopik, #viral, dan #fyp. Namun, setelah ditelusuri, klaim yang beredar tersebut tidak benar. Video yang beredar sebenarnya adalah rekaman saat rapat pemilihan ketua DPD RI periode 2024-2025 yang berlangsung pada Rabu, 2 Oktober 2024. Selain itu, video serupa juga ditemukan di kanal YouTube dengan nama pengguna TribunJatim Official berjudul “RAPAT DPD RICUH! Dihujani Interupsi, La Nyalla dan Sultan Najamudin Nyaris Adu Jotos”, yang diunggah pada Kamis, 3 Oktober 2024. Dengan demikian, unggahan yang mengklaim “suasana panik saat Presiden mengeluarkan UU hukuman mati untuk koruptor” merupakan konten menyesatkan (misleading content).  
Hoaks
16 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang berisi informasi penawaran pendaftaran agen gas LPG melalui kontak WhatsApp yang tercantum pada bio akun tersebut. Unggahan tersebut disertai dengan keterangan: Mau daftar agen gas LPG tapi bingung gimana caranya??? Kemitraan gas LPG solusinya, pangkalan dengan Program Kemitraan, yuk menjadi agen pangkalan resmi sekarang! Namun, setelah ditelusuri, informasi dalam unggahan tersebut ternyata menyesatkan. Pendaftaran kemitraan agen gas LPG dilakukan melalui laman resmi khusus kemitraan milik Pertamina Patra Niaga, yakni kemitraan.patraniaga.com. Dikutip dari Liputan6.com, Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Marchelino Verieza, menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga hanya menerima pendaftaran agen LPG melalui website resmi tersebut dan tidak melalui cara lain. Ia juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap informasi menyesatkan maupun penipuan, serta hanya mempercayai pengumuman yang berasal dari akun media sosial resmi Pertamina Patra Niaga.  
Hoaks
16 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengabarkan bahwa Tirta Mandira Hudhi, atau yang dikenal sebagai Dokter Tirta, diangkat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Dalam unggahan tersebut, Dokter Tirta diklaim resmi menjadi menteri dalam jajaran Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun setelah ditelusuri, kabar tersebut tidak benar dan perlu diluruskan. Melalui unggahan di akun X, Dokter Tirta menyampaikan klarifikasi terkait isu pengangkatannya sebagai Menpora. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan dirinya sama sekali tidak pernah menerima tawaran untuk menjabat sebagai menteri. "Saya enggak dapat tawaran apa pun jadi menteri. Itu semua yang dibuat hanyalah candaan semata dari teman-teman digital. Ini soalnya beberapa sejawat saya sampai anggota keluarga mikirnya saya beneran jadi Menpora," tulis Tirta pada Jumat (12/9/2025).   
Disinformasi
16 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu 2025. Namun, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tautan yang beredar tersebut merupakan hoaks. Tautan itu tidak mengarah ke situs resmi pemerintah dan terindikasi sebagai upaya phishing karena meminta pengunjung memasukkan data pribadi, seperti nama dan nomor akun Telegram aktif. Perlu diketahui, pendaftaran PPPK dilakukan secara daring melalui portal resmi milik Badan Kepegawaian Negara di alamat sscasn.bkn.go.id.  
Hoaks
16 Sep 2025
Berdasarkan hasil pendalaman, terdapat beberapa informasi keliru yang beredar mengenai penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Penjelasan resmi adalah sebagai berikut: SKCK Polsek bersifat sementara Fakta: SKCK yang diterbitkan oleh Polsek maupun Polres memiliki kedudukan yang sama dan masa berlaku yang setara, yaitu 6 bulan. SKCK di Polsek tidak dapat diterbitkan karena tidak ada sidik jari Fakta: Mengacu pada ketentuan terbaru, pengambilan sidik jari tidak lagi menjadi persyaratan dalam penerbitan SKCK. SKCK diberikan secara gratis tanpa biaya Fakta: Pembuatan maupun perpanjangan SKCK dikenakan PNBP sebesar Rp 30.000, sesuai dengan ketentuan pada PP No. 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP di lingkungan Polri. Masyarakat dihimbau untuk merujuk pada sumber resmi dan mengabaikan informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan.
Disinformasi
16 Sep 2025
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian jaminan sosial bagi mitra pengemudi transportasi daring dan pekerja bukan penerima upah lainnya usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/9/2025). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini mencakup pengemudi ojek daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik, dengan subsidi iuran sebesar 50% untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama enam bulan. Rincian manfaat JKK meliputi santunan meninggal 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, serta beasiswa hingga Rp174 juta untuk dua anak; manfaat JKM ditetapkan sebesar Rp42 juta. Estimasi anggaran tahap awal sebesar Rp36 miliar ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah mengusulkan perluasan program pada 2026 ke kelompok pekerja bukan penerima upah lain (petani, pedagang, nelayan, pekerja rumah tangga, dan sebagainya); per 31 Agustus 2025 diperkirakan total calon penerima mencapai 9,96 juta orang dengan proyeksi anggaran Rp753 miliar.
Fakta
16 Sep 2025
Beredar unggahan di media sosial Facebook berupa video disertai dengan narasi yang mengklaim bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD berkomentar soal kabar dirinya akan dilantik menjadi Jaksa Agung pada September 2025. Setelah dilakukan penelusuran pada potongan video dalam unggahan tersebut menggunakan Google Lens, ditemukan video yang identik dengan potongan video tersebut yang diunggah oleh kanal Youtube Tribunnews pada 21 Oktober 2019. Adapun video aslinya adalah momen ketika Mahfud menyampaikan terkait acara pelantikan menteri di Kabinet Kerja Jilid 2 era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, informasi mengenai video dengan narasi yang mengklaim Mahfud MD berkomentar soal kabar dirinya akan dilantik menjadi Jaksa Agung pada September 2025 adalah hoaks atau tidak ada benarnya. 
Hoaks
16 Sep 2025
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang diklaim sebagai akses pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Imigrasi periode tahun 2025. Pemilik akun menginformasikan kepada para calon pelamar yang tertarik untuk mendaftar melalui link yang ada di bawah unggahan tersebut.  Faktanya, hasil penelusuran pada link di bawah unggahan tersebut, ditemukan tautan yang mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Dilansir dari kompas.com, informasi dan tautan mengenai pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi tersebut adalah hoaks. Tidak ditemukan informasi resmi mengenai pendaftaran CPNS periode tahun 2025 pada laman resmi milik Kementerian Imigrasi. 
Hoaks
15 Sep 2025
Unggahan tangkapan layar di sejumlah akun Facebook mengklaim mantan Menko Polkam Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo untuk dimintai pertanggungjawaban atas dugaan korupsi selama dua periode. Judul sensasional itu beredar luas bersama potongan foto dan pranala yang diduga berasal dari situs berita tertentu. Penelusuran fakta menunjukkan klaim tersebut palsu. Tidak ditemukan artikel dengan judul yang diklaim di situs asal, dan pemeriksaan menggunakan reverse image search mengungkap unggahan itu adalah manipulasi dari artikel asli Gelora News bertanggal 11 September 2025 berjudul “Publik Berhak Tahu Alasan Pencopotan Budi Gunawan”, yang memuat opini politisi PSI Sugeng Teguh Santoso. Dalam artikel asli tidak ada pernyataan Budi Gunawan meminta penjemputan paksa terhadap Jokowi. Kesimpulannya, tangkapan layar judul yang beredar adalah rekayasa dan menyesatkan.
Hoaks
15 Sep 2025
SEBUAH video yang beredar di Instagram mengklaim politikus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah pencopotan jabatan. Dalam potongan yang beredar, Ahok menyatakan pengelolaan APBN tidak boleh “memalak rakyat” melalui pajak dan menekankan perlunya optimalisasi anggaran, sehingga muncul narasi bahwa komentar itu adalah reaksi atas reshuffle kabinet. Hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut menyesatkan. Pernyataan Ahok berasal dari siniar bertema keuangan di kanal YouTube Big Alpha yang diunggah pada 28 Agustus 2025, sementara pergantian menteri, termasuk posisi Menkeu, baru diumumkan pada 8 September 2025. Dengan demikian komentar Ahok tidak terkait dengan pencopotan Sri Mulyani. Kesimpulannya: klaim bahwa Ahok mengkritik Kemenkeu sebagai reaksi pasca-pencopotan adalah keliru dan konteksnya diputarbalik.
Hoaks
15 Sep 2025
Berita beredar di media sosial pada September 2025 mengklaim bahwa pembagian obat cacing bagi anak sekolah merupakan upaya penyebaran “virus baru”. Klaim serupa sebelumnya sempat beredar pada Mei 2025. Kementerian Kesehatan menegaskan narasi tersebut tidak benar dan termasuk hoaks; pemberian obat atau vaksin yang dilaksanakan pemerintah selalu melalui prosedur penjaminan keamanan, kualitas, dan khasiat. Pemberian obat cacing massal di sekolah merupakan bagian dari strategi penanggulangan cacingan yang diatur secara hukum—termasuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2017—dengan skema Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) pada kelompok usia rentan di wilayah berprevalensi tinggi atau sedang. Berdasarkan verifikasi, klaim bahwa program ini bertujuan menyebarkan virus adalah keliru.
Hoaks
15 Sep 2025
Unggahan di Facebook yang mengklaim Puan Maharani lengser dari jabatan Ketua DPR adalah palsu. Penelusuran menunjukkan Puan masih tercatat sebagai Ketua DPR periode 2024–2029 (tercantum di laman resmi DPR) dan tidak ada informasi kredibel yang mendukung narasi pemecatan tersebut; video pada unggahan itu berasal dari momen lama saat Puan menangis di sidang DPR dan telah dipakai keluar dari konteks. Secara prosedural, pemberhentian Ketua DPR diatur dalam UU MD3 (No. 17/2014) dan hanya dapat terjadi karena sebab tertentu — antara lain meninggal dunia, pengunduran diri, pelanggaran kode etik setelah keputusan rapat paripurna, atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap — sehingga klaim lengser tanpa proses formal adalah tidak berdasar. Kesimpulannya, konten yang beredar termasuk fabricated content dan tidak dapat dipercaya.
Hoaks
15 Sep 2025
Beredar unggahan di media sosial yang menginformasikan bahwa Majelis Umum PBB mengakui kemerdekaan Negara Palestina. Keputusan tersebut didukung oleh 142 negara. Dilansir dari tirto.id, Majelis Umum PBB mengakui Palestina sebagai negara merdeka pada Jumat (12/9/2025). PBB mengesahkan deklarasi tentang penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara dengan Israel melalui Deklarasi New York. Deklarasi New York merupakan hasil konferensi internasional di Markas Besar PBB yang diselenggarakan Prancis dan Arab Saudi pada Juli 2025 dan dilanjutkan akhir bulan September 2025. Deklarasi tersebut menetapkan satu peta jalan tunggal untuk mewujudkan solusi dua Negara yang melibatkan gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan semua sandera yang ditawan, dan pembentukan negara Palestina yang layak dan berdaulat. Melalui website resmi milik PBB, ditemukan informasi hasil pemungutan suara terkait Deklarasi New York dengan rincian 142 negara anggota mendukung, 10 negara menolak, dan 12 memilih abstain. 
Fakta
15 Sep 2025
Sebuah video yang beredar di media sosial mengklaim Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan menyesal menjadi relawan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Dalam potongan video itu, Dasco tampak memberi keterangan pers dan diiringi narasi tuduhan bahwa ia kecewa karena Prabowo berpihak kepada koruptor. Penelusuran menunjukkan video tersebut dimanipulasi: gerak bibir tidak sinkron dengan audio, dan rekaman aslinya identik dengan unggahan kanal YouTube Liputan6 yang memperlihatkan Dasco menyampaikan hasil rapat konsultasi pemerintah–DPR tentang usulan abolisi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti bagi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (31 Juli 2025). Hingga kini tidak ada bukti bahwa Dasco pernah menyatakan penyesalan menjadi relawan Prabowo; klaim dalam video tersebut adalah hasil manipulasi.
Hoaks
15 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa politisi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, ditangkap oleh polisi Spanyol saat berada di bandara.   Namun, klaim tersebut tidak benar. Mengutip laporan dari kompas.com, terdapat sejumlah kejanggalan dalam video tersebut. Salah satunya adalah gerakan tubuh Ahmad Sahroni dan dua orang yang diduga polisi tampak tidak alami dan cenderung kaku. Lebih lanjut, ketika video diperiksa menggunakan alat analisis konten digital bernama Hive Moderation, diketahui bahwa video tersebut kemungkinan besar merupakan hasil rekayasa berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan tingkat probabilitas mencapai 94,2 persen. Selain itu, hingga saat ini tidak ada informasi yang valid atau konfirmasi resmi mengenai penangkapan Ahmad Sahroni oleh pihak kepolisian Spanyol. Dengan demikian, video tersebut dapat dikategorikan sebagai konten manipulatif dan menyesatkan.  
Hoaks
15 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Malaysia akan mengembalikan Ambalat kepada Indonesia. Namun, klaim tersebut tidak benar.  Hasil penelusuran dengan kata kunci “Anwar Ibrahim minta maaf dan kembalikan Ambalat ke Indonesia” melalui Google menunjukkan bahwa informasi tersebut merujuk pada artikel Tempo.co berjudul “Anwar Ibrahim: Pengelolaan Blok Ambalat Melalui Joint Development Authority” yang dipublikasikan pada Jumat, 27 Juni 2025. Dalam pemberitaan tersebut, tidak ada pernyataan mengenai pengembalian Blok Ambalat. Yang disampaikan adalah bahwa Malaysia dan Indonesia sepakat untuk mengelola sumber daya migas di Blok Ambalat secara bersama melalui skema Joint Development Authority (JDA). Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber terpercaya yang mendukung klaim bahwa Malaysia akan menyerahkan Blok Ambalat kepada Indonesia. Dengan demikian, narasi yang beredar di media sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai disinformasi.  
Hoaks
15 Sep 2025
Akun TikTok denis.gunturbumi memuat video berisi potongan rekaman seorang anggota TNI berbicara dengan nada tinggi disertai narasi yang mengklaim bahwa TNI, Polri, dan angkatan bersenjata lainnya setuju untuk membubarkan DPR. Unggahan tersebut menyajikan konteks konfrontatif dan mengaitkan pernyataan prajurit dengan gelombang seruan pembubaran parlemen pada Agustus 2025. Penelusuran dengan Google Lens menunjukkan rekaman itu berasal dari peristiwa lama—momen Letkol Inf. Ary Widyo Prasetyo, Komandan Kodim 0623/Cilegon, yang memprotes pernyataan Effendi Simbolon pada 2022—dan tidak terkait dengan upaya pembubaran DPR tahun 2025. Dengan demikian, klaim bahwa TNI/Polri mendukung pembubaran DPR adalah menyesatkan.
Hoaks
15 Sep 2025
Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Sri Mulyani menyebut rakyat Indonesia tidak bisa hidup tanpa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan informasi valid yang membuktikan pernyataan Sri Mulyani tersebut. Adapun foto Sri Mulyani yang ada dalam unggahan tersebut merupakan foto lama dan tidak terkait dengan komentar Sri Mulyani terhadap rakyat dan DPR RI. Ditemukan kesamaan visual antara foto Sri Mulyani yang beredar dengan foto yang diunggah oleh laman media Medcom pada 7 Juni 2022. Dengan demikian, informasi mengenai Sri Mulyani sebut rakyat Indonesia tidak bisa hidup tanpa DPR adalah hoaks atau tidak ada benarnya.
Hoaks
15 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang menyebut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN diklaim membagikan token listrik gratis sebesar Rp 250.000 pada September 2025. Pemilik akun menginformasikan kepada para masyarakat untuk segera klaim token listrik gratis dengan mendaftar melalui link yang ada di bawah unggahan tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada link di bawah unggahan tersebut, mengarah ke sebuah situs yang meminta para calon pelari memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan provinsi asal yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Selain itu, dilansir dari kompas.com, perwakilan dari pihak PLN mengatakan bahwa pembagian token listrik gratis tersebut adalah hoaks. 
Hoaks
14 Sep 2025
Beredar video yang mengklaim ribuan pengemudi ojek online (ojol) menggeruduk rumah Mantan Menpora Roy Suryo karena perkataannya yang dianggap merendahkan. Unggahan tersebar di beberapa akun Facebook dan TikTok dengan narasi provokatif bahwa massa akan “menyerbu” kediaman Roy Suryo. Berdadarkan hasil penelusuran ditemukan klaim itu tidak berdasar. Video yang beredar identik dengan rekaman konvoi pengemudi Gojek pada 17 Agustus 2025—moment untuk menyemarakkan HUT ke-80 RI—bukan aksi protes. Acara tersebut bahkan tercatat memecahkan rekor MURI dengan 2.025 peserta konvoi dan 80 Srikandi Gojek. Kesimpulannya, narasi penggerudukan rumah Roy Suryo adalah hoaks; video aslinya merupakan konvoi perayaan, bukan demonstrasi.
Hoaks