SumselCekFakta

DISKOMINFO PROV. SUMSEL
Beranda
Permohonan Klarifikasi
Semua Klarifikasi
Lacak Tiket

Saring Sebelum Sharing.
Jaga Sumsel Kondusif.

Layanan resmi verifikasi informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pastikan kebenaran berita sebelum Anda menyebarkannya.

Semua Klarifikasi

Arsip lengkap berita

Informasi Terbaru

Update data terkini

Permohonan Klarifikasi

Lapor Hoax di sini

Lacak Tiket

Cek status pelaporan

02 Sep 2025
Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menginformasikan mengenai keberadaan penembak jitu (sniper) di sejumlah gedung tinggi di Kota Malang, Jawa Timur. Dilansir dari kompas.com, Kepala Seksi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Yudi Risdiyanto, membantah informasi terkait keberadaan sniper di sejumlah gedung di wilayah Kota Malang. Ipda Yudi mengimbau warga untuk tidak panik dan tidak terprovokasi dengan informasi tersebut. Menurutnya, saat ini Kota Malang dalam situasi aman, sehingga masyarakat bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Ipda Yudi mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. 
Hoaks
02 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menginformasikan pendaftaran program Tenaga Kerja Mandiri Pemula tahun 2025 dari Kementerian Ketenagakerjaan. Pemilik akun menginformasikan kepada para masyarakat yang tertarik untuk mendaftar melalui link yang tertera dalam unggahan tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada link pada unggahan tersebut, mengarah ke sebuah situs yang meminta masyarakat memasukkan data seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Melalui akun Instagram resmi milik Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, benar ditemukan informasi bahwa adanya pendaftaran program Tenaga Kerja Mandiri Pemula tahun 2025. Namun, tenggat waktu pendaftaran telah berakhir pada 31 Agustus 2025. Selain itu, pendaftaran resmi diakses melalui bizhub.kemnaker.go.id, bukan melalui tautan online seperti informasi yang beredar. 
Hoaks
02 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berupa video dengan narasi yang mengklaim bahwa TNI, Polri, dan angkatan bersenjata lainnya setuju jika DPR dibubarkan. Video dengan durasi 54 detik tersebut menampilkan sejumlah orang mengenakan seragam loreng TNI dan seorang pria yang berada di barisan depan berbicara dengan nada marah ke arah kamera. Setelah dilakukan penelusuran, narasi dengan video yang diunggah tidak berkaitan. Ditemukan kesamaan visual antara video yang beredar di media sosial dengan video yang diunggah oleh kanal Youtube VIVA.CO.ID pada 13 September 2022. Video tersebut bukan momen TNI, Polri, dan angkatan bersenjata lainnya setuju jika DPR dibubarkan. Tetapi, kemarahan prajurit TNI karena pernyataan anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, yang menyebut TNI sebagai gerombolan. Diketahui bahwa seorang pria yang berbicara dengan nada marah adalah Letnan Kolonel Infanteri Ary Widyo Prasetyo, seorang perwira TNI Angkatan Darat. Dengan demikian, informasi mengenai video yang mengklaim TNI, Polri, dan angkatan bersenjata lainnya setuju jika DPR dibubarkan adalah hoaks atau tidak ada benarnya. 
Hoaks
01 Sep 2025
Beredar pesan berantai melalui WhatsApp yang menginformasikan adanya penembakan dan penculikan di wilayah Darmo, disertai klaim dua orang tewas dan pihak kepolisian mengangkut korban. Isi pesan itu bersifat provokatif, menimbulkan keresahan publik, dan berpotensi mengganggu ketertiban umum.   Masyarakat diminta tidak menanggapi atau menyebarkan pesan tersebut secara emosional. Verifikasi informasi hanya melalui saluran resmi—Polri, pemerintah daerah, atau instansi terkait—sebelum mengambil tindakan. Utamakan keselamatan keluarga, tetap tenang, dan laporkan setiap konten atau ancaman serupa melalui pengaduan kepolisian atau kanal resmi pemerintah agar ditindaklanjuti.
Hoaks
01 Sep 2025
Di media sosial beredar video yang menunjukkan kerumunan orang memenuhi ruang sidang Gedung DPR RI. Video ini diklaim memperlihatkan mahasiswa dan warga sipil yang berhasil masuk ke gedung parlemen saat aksi demonstrasi. Namun, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada massa yang berhasil menerobos masuk Gedung DPR RI pada demo Kamis, 28 Agustus 2025. Penelusuran dengan reverse image search mengarahkan ke video serupa yang diunggah oleh kanal YouTube @ZetianCHANNEL-b9p pada 27 Agustus 2025, yang dikonfirmasi sebagai rekayasa kecerdasan buatan (AI). Hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menunjukkan video tersebut memiliki probabilitas 99,8 persen dibuat oleh AI.
Hoaks
01 Sep 2025
Beredar di media sosial sebuah video yang menampilkan seorang mahasiswa berjas almamater biru tengah berdebat dengan pria berbaju batik yang diklaim sebagai anggota DPR RI. Video ini tersebar usai aksi unjuk rasa besar-besaran di sekitar Gedung DPR RI pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, klaim tersebut tidak benar. Video tersebut merupakan konten manipulatif yang dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan (AI). Dilansir dari Kompas.com, hasil penelusuran melalui metode reverse image search mengarah pada video serupa yang diunggah kanal YouTube @CALNJUTAW4N pada 26 Agustus 2025. Dalam keterangan video disebutkan bahwa seluruh konten merupakan hasil rekayasa AI dan tidak merekam peristiwa nyata. Lebih lanjut, pemeriksaan menggunakan alat Hive Moderation menunjukkan bahwa video tersebut memiliki kemungkinan 99,7 persen merupakan hasil buatan AI, termasuk elemen gambar, suara, dan gerakan dalam video tersebut.
Hoaks
01 Sep 2025
Sebuah video beredar di media sosial dengan klaim bahwa rumah Ketua DPR RI, Puan Maharani, dijarah dan dibakar massa pada Minggu, 31 Agustus 2025. Klaim ini muncul setelah sejumlah rumah anggota DPR RI seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya dilaporkan dijarah pada akhir Agustus. Namun, klaim tersebut tidak benar. Video yang beredar bukan menampilkan rumah Puan Maharani, dan tidak berkaitan dengan kericuhan baru-baru ini. Dilansir dari Kompas.com, hingga Senin, 1 September 2025, tidak ada informasi valid mengenai penjarahan atau pembakaran rumah Puan. Warta Kota memang melaporkan adanya isu bahwa rumah Puan sempat didatangi sejumlah orang pada Minggu pagi, namun tidak diketahui apakah terjadi perusakan. Penelusuran lebih lanjut menggunakan Google Lens terkait video tersebut menemukan bahwa video aslinya telah beredar sejak 2019. Video tersebut identik dengan rekaman kericuhan di depan kantor DPRD Kota Malang saat demonstrasi menolak Omnibus Law pada 8 Oktober 2019, sebagaimana dimuat di kanal YouTube dan tangkapan layar dari Detik.com.  
Hoaks
01 Sep 2025
Sebuah video beredar di TikTok dengan klaim bahwa sejumlah personel TNI membela demonstran dari polisi. Video ini muncul pasca aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada 25 Agustus 2025. Dalam video tersebut, tampak demonstran mengangkat poster tuntutan, sementara sejumlah tentara berbaris dan tampak memarahi polisi di hadapan mereka. Konten ini diklaim sebagai bentuk dukungan TNI terhadap aksi mahasiswa. Namun, setelah ditelusuri, klaim tersebut tidak benar. Video itu merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI), bukan rekaman peristiwa nyata. Dilansir dari Tempo.co, hasil analisis dengan aplikasi pendeteksi AI, AI or Not, menunjukkan bahwa video tersebut kemungkinan besar dibuat dengan teknologi AI, dengan tingkat keyakinan sebesar 96 persen. Secara visual, video itu diduga dihasilkan oleh model GPT-4o dari OpenAI, dengan kemiripan mencapai 90 persen. Alat deteksi lain, Was It AI, juga menyimpulkan bahwa video tersebut merupakan buatan AI.  
Hoaks
01 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang diklaim memperlihatkan aksi demonstrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Video tersebut menunjukkan suasana ruang tunggu bandara yang dipenuhi penumpang dengan koper. Dalam video itu juga tertulis keterangan: “Ingin kabur dari ricuh demonya JKT, malah di Bandara Soetta juga ada demo. Indonesia sedang tidak baik-baik saja.” Faktanya, klaim tersebut keliru. Wartawan yang berada di lokasi memastikan tidak ada aksi demonstrasi di Bandara Soekarno-Hatta pada 30 maupun 31 Agustus 2025, termasuk di Terminal 2 dan 3. Keramaian yang terlihat dalam video disebabkan oleh lonjakan penumpang internasional yang hendak meninggalkan Indonesia akibat kericuhan di Jakarta dan sejumlah daerah. Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Ronald Sipayung, menyatakan bahwa operasional bandara tetap berjalan normal. Ia juga menambahkan bahwa patroli gabungan ditingkatkan untuk menjaga keamanan, dengan dukungan 520 personel Polres.
Hoaks
01 Sep 2025
Beredar di media sosial informasi yang mengklaim bahwa fitur TikTok Live telah dinonaktifkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Informasi ini mulai mencuat sejak para pengguna TikTok di Indonesia tidak lagi dapat mengakses fitur tersebut pada malam hari tanggal 30 Agustus 2025. Namun, berdasarkan laporan dari detik.com, penonaktifan fitur TikTok Live bukan merupakan kebijakan dari Komdigi. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya diinisiasi oleh pihak TikTok. Juru bicara TikTok menyampaikan bahwa penghentian sementara fitur Live dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Indonesia. Selain menonaktifkan fitur tersebut, TikTok juga telah menghapus sejumlah konten yang dianggap melanggar panduan komunitas. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen TikTok untuk menjaga keamanan nasional dan menciptakan ruang digital yang aman bagi pengguna.  
Hoaks
01 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa antrean warga negara asing (WNA) yang hendak meninggalkan Indonesia namun terjebak di bandara karena penumpang membludak akibat gelombang demonstrasi sejak 25 Agustus 2025. Unggahan tersebut disertai sebuah foto memperlihatkan kepadatan di terminal Bandara Soekarno-Hatta. Setelah dilakukan penelusuran, klaim dengan foto yang diunggah tidak berkaitan dengan demonstrasi sejak 25 Agustus 2025. Dengan menggunakan reverse image search dan informasi dari sumber pemberitaan yang kredibel, ditemukan foto yang beredar di media sosial identik dengan foto yang diunggah di laman media Pikiran Rakyat Pangandaran pada 29 Desember 2020. Foto tersebut merupakan kedatangan para WNA di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada masa awal pandemi Covid-19. Dengan demikian, informasi mengenai klaim yang menyebut antrean WNA yang hendak meninggalkan Indonesia namun terjebak di bandara karena penumpang membludak akibat gelombang demonstrasi adalah hoaks atau tidak ada benarnya. 
Hoaks
01 Sep 2025
Beredar unggahan di media sosial yang menginformasikan bahwa 66 stasiun televisi dan radio dilarang tayangkan liputan demonstrasi. Unggahan tersebut disertai foto surat dengan kop Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta tertanggal 28 Agustus 2025. Setelah dilakukan penelusuran, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa tidak ada pembatasan liputan aksi demonstrasi bagi media massa. Namun, pemerintah hanya mengimbau agar media menayangkan liputan yang tidak memprovokasi, tidak memperluas kemarahan publik, dan tidak menampilkan konten yang memperburuk situasi. Selain itu, Ketua KPID DKI Jakarta, Puji Hartoyo, juga membantah pihaknya pernah mengeluarkan surat edaran yang melarang liputan demonstrasi. Ia menegaskan surat yang beredar di media sosial tersebut bukan berasal dari KPID DKI Jakarta. Dengan demikian, informasi mengenai 66 stasiun televisi dan radio dilarang tayangkan liputan demonstrasi adalah hoaks atau tidak ada benarnya. 
Hoaks
01 Sep 2025
Beredar video di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir dalam aksi demonstrasi di Gedung DPR/MPR pada Agustus 2025. Unggahan menyertakan cuplikan Gibran mengenakan kaos hitam dan menyalami warga di kerumunan, lalu menyatakan bahwa wapres ikut turun ke aksi. Faktanya, rekaman tersebut bukan momen unjuk rasa Agustus 2025 melainkan saat Gibran menghadiri nonton bareng (nobar) pertandingan kualifikasi Piala Dunia di Balai Kota Solo pada 5 Juni 2025. Video asli dengan konteks nobar diunggah oleh beberapa kanal resmi dan lokal; sepanjang gelombang demo 25–28 Agustus 2025 tidak ada bukti kehadiran Gibran dalam aksi. Dengan demikian, penyebaran video itu menghadirkan konteks keliru dan menyesatkan.
Hoaks
01 Sep 2025
Beredar unggahan di media sosial dengan narasi bahwa rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, dibakar dan dijarah massa. Unggahan tersebut disertai sebuah foto yang menampilkan gedung yang sudah dilalap api. Setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari antaranews.com, informasi tersebut adalah hoaks. Foto dalam informasi yang beredar merupakan sisi barat Gedung Negara Grahadi di Jalan Raya Gubernur Suryo, Surabaya, yang dibakar massa pada Sabtu malam sekitar pukul 21.38 WIB. Api merusak beberapa ruangan, termasuk ruang kerja Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, ruang kerja Kepala Biro Umum, ruang Protokol, serta ruang Biro Rumah Tangga. Diketahui bahwa massa mulai membakar Gedung Negara Grahadi sekitar satu setengah jam setelah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menemui para demonstran. 
Hoaks
01 Sep 2025
Beredar unggahan video di Instagram yang mengklaim bahwa pada 2026 rakyat Indonesia akan kehilangan tanah karena aturan baru pemerintah. Klaim tersebut tidak benar dan berpotensi menimbulkan keresahan publik. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan narasi itu hoaks. Girik, verponding, letter C, dan dokumen bekas hak lama lainnya tetap berlaku selama pemilik menguasai dan mengusahakan tanahnya; tanah tersebut tidak akan diambil alih negara pada 2026. ATR/BPN mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing informasi keliru dan segera mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan setempat untuk memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah dan terlindungi.
Hoaks
01 Sep 2025
Beredar video di Instagram yang mengklaim sertifikat elektronik memungkinkan tanah dijual tanpa sepengetahuan pemilik. Klaim ini keliru dan berpotensi menimbulkan kekhawatiran publik. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan klaim tersebut hoaks. Sertifikat elektronik justru memperkuat keamanan dokumen kepemilikan: data terenkripsi, hanya dapat diakses oleh pihak berwenang atau pemilik yang berizin, serta terintegrasi dalam sistem digital Kementerian sehingga meminimalkan pemalsuan, kehilangan, dan kerusakan. Masyarakat dihimbau untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi ATR/BPN sebelum menyebarkan klaim yang belum terkonfirmasi.
Hoaks
01 Sep 2025
Beredar video di media sosial yang mengajak masyarakat menolak sertifikat elektronik dengan klaim bahwa penerapan sertifikat elektronik akan menghapus dan menarik balik Sertifikat Hak Milik (SHM) analog milik masyarakat. Klaim ini tidak berdasar. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan sertifikat analog tetap sah dan tidak ditarik sehubungan dengan penerapan sertifikat elektronik. Pendaftaran tanah didasarkan pada penguasaan fisik dan dasar yuridis, sehingga pemerintah tidak dapat semena-mena merampas aset warga. Untuk keamanan, sertifikat elektronik dirancang lebih aman dibandingkan dokumen analog dan dapat dicetak pada security paper dengan fitur pengaman yang hanya dapat diakses oleh ATR/BPN. Baik sertifikat analog maupun elektronik sama-sama memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya; masyarakat diminta memverifikasi informasi melalui kanal resmi Kementerian ATR/BPN sebelum menyebarkan klaim yang belum terkonfirmasi.
Hoaks
01 Sep 2025
Beredar video di Instagram yang menuduh sertifikat elektronik/digital memudahkan pemerintah—khususnya Kementerian ATR/BPN—untuk merampas tanah rakyat. Klaim tersebut tidak benar. Kementerian ATR/BPN menegaskan sertifikat elektronik adalah inovasi layanan pertanahan untuk meningkatkan perlindungan dan kemudahan akses dokumen kepemilikan. Pengadaan tanah oleh negara tetap harus melalui prosedur hukum dan administrasi yang berlaku, termasuk kompensasi kepada pihak yang terdampak. Sementara itu, tanah yang tidak diusahakan atau dibiarkan terlantar dapat ditetapkan kembali sebagai tanah negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Masyarakat diminta memverifikasi informasi melalui kanal resmi Kementerian ATR/BPN sebelum menyebarkan klaim yang belum terkonfirmasi.
Hoaks
01 Sep 2025
Beredar di X/Twitter foto yang mengklaim anggota polisi ditempatkan di stasiun KRL untuk melakukan sweeping terhadap demonstran yang berunjuk rasa di sekitar Gedung DPR. Klaim tersebut menyesatkan. Kehadiran personel di stasiun adalah langkah antisipatif dan pengamanan guna menjaga kenyamanan serta keselamatan pengguna KRL, bukan operasi sweeping terhadap pengunjuk rasa. VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, menyatakan penambahan petugas melibatkan personel internal KAI Commuter dan unsur TNI/Polri di stasiun-stasiun terdekat aksi—seperti Palmerah, Sudirman, dan Tanah Abang—sebagai upaya pengamanan. Masyarakat dihimbau memverifikasi informasi melalui pernyataan resmi operator transportasi dan aparat sebelum menyebarkan konten.
Hoaks
01 Sep 2025
Beredar di X/Twitter tangkapan layar percakapan yang diklaim berasal dari Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob. Penelusuran menunjukkan klaim itu hoaks: tangkapan layar memuat tanggal 29 Agustus 2025, padahal Affan dilaporkan meninggal pada malam 28 Agustus 2025, sehingga percakapan tersebut tidak mungkin asli. Peristiwa sebenarnya: Affan tertabrak rantis saat pembubaran unjuk rasa di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat; korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) namun meninggal dunia. Masyarakat diimbau menahan diri dari penyebaran konten tidak terverifikasi dan merujuk pada kanal berita atau pernyataan resmi untuk informasi akurat.
Hoaks
01 Sep 2025
Beredar di TikTok sebuah video yang mengklaim adanya warga terkena peluru nyasar saat unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR pada Kamis, 28 Agustus 2025. Penelusuran menunjukkan klaim itu tidak benar. Polda Metro Jaya menugaskan 4.969 personel gabungan untuk mengamankan aksi tersebut, dan Kabid Humas Kombes Ade Ary Syam menegaskan aparat tidak membawa atau menggunakan senjata api selama pengawalan; pengamanan dilaksanakan dengan pendekatan humanis, preventif, dan melalui imbauan. Masyarakat diminta tidak menyebarkan konten yang tidak terverifikasi dan merujuk pada kanal resmi kepolisian atau media kredibel untuk informasi lebih lanjut.
Hoaks