SumselCekFakta

DISKOMINFO PROV. SUMSEL
Beranda
Permohonan Klarifikasi
Semua Klarifikasi
Lacak Tiket

Saring Sebelum Sharing.
Jaga Sumsel Kondusif.

Layanan resmi verifikasi informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pastikan kebenaran berita sebelum Anda menyebarkannya.

Semua Klarifikasi

Arsip lengkap berita

Informasi Terbaru

Update data terkini

Permohonan Klarifikasi

Lapor Hoax di sini

Lacak Tiket

Cek status pelaporan

21 Oct 2025
Beredar video di media sosial yang mengklaim Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut calon pelatih timnas Indonesia berasal dari Belanda. Klaim itu disajikan tanpa konteks dan menyesatkan: potongan video yang dipakai adalah rekaman awal Januari 2025 (unggahan Tribunnews, 7 Januari 2025) ketika Erick memang menyebut pengganti Shin Tae-yong berasal dari Belanda — pernyataan yang merujuk pada penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih pada 8 Januari 2025, bukan pernyataan mengenai pengganti Patrick Kluivert setelah pemutusan kerja sama pada 16 Oktober 2025. Fakta saat ini, kursi pelatih timnas memang kosong setelah Kluivert diberhentikan pada 16 Oktober 2025 dan hingga kini belum ada pengganti resmi. PSSI belum menjadwalkan rapat pembahasan pelatih baru; menurut salah satu anggota Exco, pembahasan kemungkinan akan dilanjutkan setelah agenda pribadi Ketua Umum selesai. Publik diminta berhati-hati memaknai ulang potongan rekaman lama dan memverifikasi kabar melalui pernyataan resmi PSSI.
Disinformasi
12 Oct 2025
Beredar kabar viral bahwa seorang pria berusia 74 tahun—berinisial T—yang menikah dengan perempuan berusia 24 tahun di Pacitan pada 8 Oktober 2025 kabur setelah menyerahkan cek Rp3 miliar sebagai mahar yang disebut palsu. Narasi tersebut disebarkan melalui sejumlah akun Facebook dan memicu pergunjingan publik. Penelusuran dan klarifikasi oleh keluarga serta pihak kepolisian menegaskan klaim itu keliru. T membantah melalui akun Instagram bahwa cek tersebut palsu—ia menyatakan dana tersedia—dan keluarga serta Polres Pacitan (AKBP Ayub Diponegoro Azhar) menyatakan T tidak kabur melainkan sedang berbulan madu di Purwantoro, Wonogiri. Dengan demikian, informasi tentang pelarian dan penipuan mahar tidak terbukti; publik dihimbau memverifikasi kabar melalui sumber resmi sebelum menyebarkan.
Disinformasi
10 Oct 2025
Beredar unggahan di TikTok yang mengklaim pemerintah membebaskan pajak bagi semua pegawai berpenghasilan di bawah Rp10 juta. Klaim itu keliru—informasi perlu diluruskan karena tidak semua pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta otomatis dibebaskan dari pajak. Berdasarkan penjelasan resmi yang dikutip Antara, pemerintah melanjutkan stimulus berupa pembayaran pajak penghasilan (PPh) yang ditanggung pemerintah untuk pekerja pada sektor tertentu. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 (diterbitkan 4 Februari 2025) dan awalnya menyasar pekerja berpenghasilan < Rp10 juta di sektor padat karya (tekstil, kulit, alas kaki, pakaian jadi, furnitur); pada September 2025 kebijakan tersebut diperluas ke sektor Horeka (hotel, restoran, kafe). Dengan demikian, yang diberlakukan adalah stimulus terbatas sektoral — bukan pembebasan pajak universal bagi seluruh pegawai berpenghasilan di bawah Rp10 juta.
Disinformasi
24 Sep 2025
Sebuah unggahan di Facebook oleh akun “Bima Silhoute” (23/9/2025) menyebarkan video disertai klaim bahwa Menteri Bahlil Lahadalia dicopot dari Kabinet Prabowo, tampak menangis saat perpisahan jabatan. Unggahan itu cepat beredar dan memicu spekulasi di media sosial. Penelusuran fakta menunjukkan klaim tersebut keliru. Video yang dipakai adalah rekaman lama dari kanal YouTube iNews berjudul “Tangis Bahlil saat Sertijab Menteri Investasi” (19/8/2024), yang merupakan momen serah terima jabatan ketika Bahlil menyerahkan posisi Menteri Investasi karena ditugaskan pada jabatan lain pada masa sebelumnya. Tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Bahlil dicopot dari kabinet saat ini. Masyarakat diimbau memverifikasi kabar melalui kanal resmi kementerian dan media terpercaya sebelum menyebarkan.  
Disinformasi
23 Sep 2025
Beredar unggahan di media sosial Facebook berupa video dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo bertemu Susi Pudjiastuti di Istana Negara. Video tersebut diunggah pada pertengahan September 2025 saat Prabowo melakukan reshuffle di kabinetnya. Setelah dilakukan penelusuran, narasi dalam video yang beredar tersebut perlu diluruskan. Dengan menggunakan teknik reverse image search, ditemukan video identik yang pernah diunggah pada kanal Youtube Kompas TV pada 14 April 2023. Adapun pertemuan tersebut dilakukan saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden Joko WIdodo. Prabowo mengundang Susi ke Kantor Kementerian Pertahanan dalam rangka silaturahmi. Dengan demikian, pertemuan antara Prabowo dengan Susi Pudjiastuti benar terjadi namun pada bulan April 2023, bukan bulan September 2025.
Disinformasi
16 Sep 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengabarkan bahwa Tirta Mandira Hudhi, atau yang dikenal sebagai Dokter Tirta, diangkat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Dalam unggahan tersebut, Dokter Tirta diklaim resmi menjadi menteri dalam jajaran Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun setelah ditelusuri, kabar tersebut tidak benar dan perlu diluruskan. Melalui unggahan di akun X, Dokter Tirta menyampaikan klarifikasi terkait isu pengangkatannya sebagai Menpora. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan dirinya sama sekali tidak pernah menerima tawaran untuk menjabat sebagai menteri. "Saya enggak dapat tawaran apa pun jadi menteri. Itu semua yang dibuat hanyalah candaan semata dari teman-teman digital. Ini soalnya beberapa sejawat saya sampai anggota keluarga mikirnya saya beneran jadi Menpora," tulis Tirta pada Jumat (12/9/2025).   
Disinformasi
16 Sep 2025
Berdasarkan hasil pendalaman, terdapat beberapa informasi keliru yang beredar mengenai penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Penjelasan resmi adalah sebagai berikut: SKCK Polsek bersifat sementara Fakta: SKCK yang diterbitkan oleh Polsek maupun Polres memiliki kedudukan yang sama dan masa berlaku yang setara, yaitu 6 bulan. SKCK di Polsek tidak dapat diterbitkan karena tidak ada sidik jari Fakta: Mengacu pada ketentuan terbaru, pengambilan sidik jari tidak lagi menjadi persyaratan dalam penerbitan SKCK. SKCK diberikan secara gratis tanpa biaya Fakta: Pembuatan maupun perpanjangan SKCK dikenakan PNBP sebesar Rp 30.000, sesuai dengan ketentuan pada PP No. 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP di lingkungan Polri. Masyarakat dihimbau untuk merujuk pada sumber resmi dan mengabaikan informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan.
Disinformasi
10 Sep 2025
Beredar di media sosial klaim bahwa PT Gudang Garam Tbk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat beban tarif cukai rokok yang tinggi dan penurunan penjualan. Klaim ini tidak berdasar: tidak ditemukan bukti bahwa kenaikan cukai langsung memicu PHK skala besar di perusahaan. Manajemen PT Gudang Garam menyatakan langkah efisiensi yang berjalan adalah program pensiun dini dan penghentian kontrak tenaga kerja outsourcing —bukan PHK massal— dan operasional pabrik di Tuban tetap normal dengan sekitar 800–850 tenaga kerja aktif. Pernyataan serupa disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, Sigit Priyanto, yang memastikan proses efisiensi berjalan sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Masyarakat diminta berhati-hari terhadap informasi yang belum terverifikasi.
Disinformasi
26 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim menampilkan sejumlah warga Surabaya berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi menuntut pembubaran DPR pada 25 Agustus 2025. Namun, setelah ditelusuri, klaim dalam unggahan video tersebut tidak benar atau keliru. Dilansir dari Kompas.com, video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan suporter Persebaya Surabaya sedang melakukan konvoi. Video itu telah beredar di media sosial sejak tahun 2024, jauh sebelum adanya aksi demonstrasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, yang berlangsung pada Senin, 25 Agustus 2025.
Disinformasi
22 Aug 2025
Beredar di media sosial Facebook unggahan yang disertai video dengan narasi Gedung DPRD Kota Malang dibakar. Video tersebut memperlihatkan sejumlah warga berdiri di depan sebuah gedung yang dilalap api. Pembakaran itu disebut terjadi pada bulan Agustus 2025, setelah viralnya video anggota DPR RI berjoget saat sidang tahunan MPR.  Setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari tempo.co, narasi dalam video yang beredar tersebut perlu diluruskan. Dengan menggunakan Teknik Reverse Image, ditemukan video yang identik pernah dipublikasikan oleh laman media Murianews.com pada 23 Maret 2025. Pembakaran gedung DPRD Kota Malang itu terjadi saat demonstrasi untuk menolak revisi Rancangan Undang-undang (RUU) TNI. Dengan demikian, Pembakaran gedung DPRD Kota Malang benar terjadi namun pada bulan Maret 2025, bukan bulan Agustus 2025. 
Disinformasi
12 Aug 2025
Beredar sebuah video di media sosial TikTok yang diklaim menampilkan gambar dan rekaman dampak tornado yang terjadi di sebuah kota di Indonesia pada 3 Agustus 2025. Dalam unggahan tersebut, terlihat sejumlah gedung dan rumah diterpa angin kencang, disertai narasi bertuliskan: “Video full rekaman tornado dahsyat di Indonesia 3/8/2025. Satu kota porak poranda.” Namun setelah dilakukan penelusuran, narasi yang menyatakan bahwa video yang beredar memperlihatkan bencana tornado di sebuah kota di Indonesia adalah klaim yang menyesatkan. Dilansir dari Tempo.co, bagian video yang menunjukkan angin kencang memang benar terjadi di Kabupaten Kerinci pada 2 Agustus 2025. Namun, angin tersebut bukanlah tornado melainkan puting beliung. Sementara itu, frame yang memperlihatkan gedung roboh dalam klip tersebut bukan terjadi di Indonesia, melainkan di Taiwan saat gempa bumi berkekuatan 5,4 skala Richter pada awal Februari 2018.  
Disinformasi
28 Jul 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial X yang mengklaim bahwa mulai Juni 2025, peserta BPJS PBI akan dinonaktifkan oleh pihak pusat. Faktanya, unggahan yang berisi klaim “mulai Juni 2025, peserta BPJS PBI dinonaktifkan oleh pusat” adalah konten menyesatkan. Berdasarkan penelusuran yang dilaporkan oleh turnbackhoax.id, sumber informasi mengacu pada pemberitaan dari tempo.co berjudul “Bos BPJS Kesehatan Jelaskan Alasan 7,3 Juta Peserta PBI JKN Dinonaktifkan” yang tayang pada Selasa, 24 Juni 2025. Penonaktifan peserta BPJS PBI hanya berlaku bagi mereka yang tidak tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa peserta BPJS Kesehatan kategori PBI yang dinonaktifkan masih dapat diaktifkan kembali dengan memenuhi tiga syarat tertentu. Dengan demikian, klaim bahwa seluruh peserta BPJS PBI yang dibiayai pemerintah telah dinonaktifkan secara menyeluruh oleh pemerintah pusat adalah tidak benar.  
Disinformasi
25 Jul 2025
Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa akan terjadi gerhana matahari pada 2 Agustus 2025 dan mengakibatkan dunia gelap total selama enam menit. Unggahan tersebut juga disertai narasi bahwa fenomena tersebut tidak akan muncul lagi selama 100 tahun. Setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari kompas.com, klaim tersebut perlu diluruskan. Melalui website resmi Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) untuk fenomena gerhana, ditemukan informasi bahwa memang benar gerhana matahari total akan terjadi pada 2 Agustus. Namun, fenomena tersebut baru akan terjadi pada 2027, bukan 2025. Bulan akan melintas tepat di depan matahari pada 2 Agustus 2027, sehingga bayangan akan menutupi sebagian besar Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. 
Disinformasi
30 May 2025
Di media sosial beredar video yang diklaim memperlihatkan Kejaksaan Agung menggeledah apartemen milik mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi Rp9,9 triliun dalam pengadaan laptop tahun 2019–2022. Padahal, tayangan asli—dengan judul “Apartemen Eks Stafsus ‘Nadiem Makarim’ Digeledah Terkait Kasus Pengadaan Laptop”—merekam penggeledahan di kediaman dua mantan staf khusus Nadiem, berinisial FH dan JT, pada 21 Mei 2025. Di sana penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik, antara lain laptop, telepon genggam, hardisk, dan buku agenda. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan pihaknya masih menyesuaikan kebutuhan penyidikan dan tak menutup kemungkinan memanggil Nadiem Makarim untuk menjelaskan pelaksanaan Program Digitalisasi Pendidikan. Hingga kini tidak ada informasi resmi bahwa Kejagung menggeledah apartemen Nadiem. Video yang beredar merupakan rekaman penggeledahan tempat tinggal stafnya, bukan milik Nadiem sendiri, sehingga klaim tersebut menyesatkan.
Disinformasi
07 May 2025
Beredar sebuah unggahan video di media sosial X yang mengklaim bahwa telah terjadi kebakaran Gedung Royal Yak di Israel. Unggahan video tersebut telah ditonton lebih dari 40 ribu kali dan disukai oleh sekitar 2 ribu pengguna.  Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan bahwa klaim tersebut terbukti keliru. Dilansir dari Turnbackhoax.id, hasil pemeriksaan gambar menunjukkan bahwa video tersebut sebenarnya merupakan rekaman peristiwa kebakaran di Royal Yak Casino yang terletak di Meksiko pada Kamis (16/1/2025) lalu.  
Disinformasi
04 May 2025
Beredar di media sosial sebuah unggahan berupa video yang menampilkan Ustaz Adi Hidayat menyampaikan bahwa ia membuka seleksi Beasiswa UAH 2025 bagi 250 anak yang memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud antara lain, hafal Qur’an 15 Juz (diutamakan), fasih Bahasa Arab (wajib), berusia maksimal 21 tahun. Pemilik akun menginformasikan bagi yang tertarik untuk mendaftar beasiswa UAH dapat melalui link yang tertera pada unggahan tersebut. Setelah dilakukan penelusuran, benar ditemukan informasi beasiswa UAH 2025 pada akun YouTube dan Instagram resmi milik Ustaz Adi Hidayat. Selanjutnya, hasil penelusuran pada link dalam unggahan tersebut, mengarah ke website resmi Quantum Akhyar Institute, pusat bimbingan Islam yang didirikan Ustaz Adi Hidayat. Namun, ditemukan informasi dalam website tersebut bahwa pendaftaran beasiswa UAH 2025 telah ditutup karena kuota sudah terpenuhi.
Disinformasi
16 Apr 2025
Beredar di aplikasi WhatsApp dan Facebook sebuah pesan berantai terkait Gerakan 1821 yang diklaim sebagai ajakan dari Anies Baswedan. Pesan yang ditujukan kepada para orang tua dan dinas pendidikan ini menyebutkan bahwa Gerakan 1821 bertujuan untuk mengatasi kecanduan ponsel pada anak-anak. Dalam pesan tersebut, orang tua yang memiliki anak usia SD, SMP, dan SMA diimbau untuk menerapkan "puasa HP" selama tiga jam setiap hari, yakni mulai pukul 18.00 hingga 21.00. Faktanya, berdasarkan informasi dari Tempo.co, Anies Baswedan tidak pernah menyampaikan pesan berantai tersebut. Pesan serupa pertama kali beredar pada Agustus 2022, saat Anies masih menjabat Gubernur DKI Jakarta dan telah dibantah melalui Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. Klarifikasi tersebut dipublikasikan di situs resmi pemerintah DKI pada 8 Agustus 2022. Gerakan 1821 sendiri pertama kali disampaikan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro, Mahfudhoh Suyoto, pada Maret 2016, dan juga digalakkan oleh Bupati Lamongan pada Juli 2016. Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa pesan berantai terkait Gerakan 1821 yang dikaitkan dengan Anies Baswedan tersebut adalah keliru.  
Disinformasi
09 Apr 2025
Beredar di media sosial sebuah unggahan berupa video yang menampilkan kepulan asap hitam dengan latar dari boarding bridge di salah satu sisi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Kepulan asap hitam tersebut terlihat pada Minggu (30/3/2025) sekitar pukul 14.30 WIB dan diklaim terjadi karena insiden pesawat jatuh. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, berdasarkan informasi yang dilansir dari kompas.com, PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta memastikan kepulan asap di sisi udara bagian utara berimbas dari kebakaran pabrik plastik yang terletak tepat di dekat lokasi Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Assistant Deputy Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, M Holik Muardi, menjelaskan, tim Domestic Fire Station (DFS) telah diterjunkan untuk membantu proses pemadaman dan memastikan kondisi di sekitar area bandara tetap aman. Sebagai langkah mitigasi, Runway Terminal 3 sempat ditutup sementara untuk menjaga keselamatan penerbangan serta memastikan operasional di Bandara Soekarno-Hatta tetap berjalan dengan baik.
Disinformasi
26 Mar 2025
Beredar informasi di media sosial yang mengklaim bahwa garam himalaya mampu meredakan penyakit maag. Klaim tersebut menyebutkan bahwa saat maag menyerang, segera ambil garam himalaya sejari telunjuk kemudian letakkan di bawah lidah. Hal tersebut dianggap mampu memperbaiki keseimbangan asam lambung karena garam yang tinggi mineral baik untuk memperbaiki keseimbangan PH darah.  Faktanya, menurut informasi yang dilansir dari Kompas.com, konsumsi garam berlebih justru dapat menjadi salah satu penyebab asam lambung. Sebuah studi di Norwegia menemukan bahwa responden yang sering menambahkan garam meja ke dalam makanannya memiliki risiko 70% lebih tinggi mengalami naiknya asam lambung dibandingkan dengan mereka yang tidak menambahkannya. Konsumsi garam berlebihan dapat menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh, yang berpotensi meningkatkan berat badan. Obesitas sendiri merupakan salah satu faktor risiko utama untuk gastroesophageal reflux disease (GERD), yaitu kondisi di mana asam lambung naik ke kerongkongan dan menimbulkan gejala seperti nyeri ulu hati. Sehingga, klaim bahwa garam Himalaya dapat meredakan maag adalah salah.  
Disinformasi
24 Mar 2025
Sebuah video berdurasi 21 detik yang beredar di media sosial menampilkan anggota DPR mengambil amplop coklat dari dalam map saat rapat kerja bersama Pertamina, yang kemudian disimpan di bawah meja. Unggahan ini menimbulkan dugaan korupsi, dengan anggapan bahwa amplop tersebut merupakan sogokan dari Pertamina. Namun, verifikasi menunjukkan bahwa potongan video tersebut identik dengan rekaman di kanal YouTube Kompas TV, yang menampilkan rapat kerja Komisi VI DPR bersama direktur utama PT Pertamina pada Rabu (11/03/2025) mengenai kasus Pertamax oplosan. Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, menegaskan bahwa amplop tersebut berisi uang SPPD, tunjangan yang merupakan hak anggota DPR untuk perjalanan dinas. Anggota DPR yang bersangkutan, Herman Khaeron, menjelaskan bahwa uang tersebut baru diserahkan oleh Sekretariat DPR karena ia belum sempat mengambilnya.
Disinformasi
24 Mar 2025
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan internet (Wi-Fi) secara gratis dari pemerintah. Unggahan tersebut mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital, disertai narasi persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat bantuan tersebut. Pemilik akun menginformasikan untuk mendapat bantuan internet (Wi-Fi) gratis dapat melalui link yang tertera pada unggahan tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada link dalam unggahan tersebut, ditemukan tautan yang mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data pribadi seperti nama lengkap, alamat domisili, usia, jenis kelamin sampai nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Selanjutnya, dilansir dari kompas.com, masyarakat melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, atau organisasi masyarakat, dapat melakukan permohonan akses telekomunikasi dan informasi atau pendaftaran bantuan internet (Wi-Fi) gratis di situs BAKTI Kominfo, pasti.baktikominfo.id. 
Disinformasi