SumselCekFakta

DISKOMINFO PROV. SUMSEL
Beranda
Permohonan Klarifikasi
Semua Klarifikasi
Lacak Tiket

Saring Sebelum Sharing.
Jaga Sumsel Kondusif.

Layanan resmi verifikasi informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pastikan kebenaran berita sebelum Anda menyebarkannya.

Semua Klarifikasi

Arsip lengkap berita

Informasi Terbaru

Update data terkini

Permohonan Klarifikasi

Lapor Hoax di sini

Lacak Tiket

Cek status pelaporan

11 Aug 2025
Beredar unggahan di media sosial berupa video yang menampilkan sejumlah petugas berseragam dan bersenjata mengelilingi sebuah mobil box pada malam hari. Narator dalam video tersebut menyebut bahwa mobil tersebut membawa 30 ton ginjal dan organ tubuh manusia untuk diperdagangkan secara ilegal di pasar internasional. Setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari tempo.co, dengan menggunakan tools pendeteksi AI, Hive Moderation, video tersebut benar terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99,9 persen serta audio dalam video tersebut juga dibuat dengan AI, berdasarkan analisis menggunakan Hiya Deepfake Voice Detector. Sehingga, informasi mengenai video menampilkan mobil membawa 30 ton ginjal manusia adalah hoaks atau tidak ada benarnya.   
Hoaks
11 Aug 2025
Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang disertai narasi menghebohkan, menyebutkan bahwa para pedagang di Pasar Sepanjang, Sidoarjo, dikejutkan oleh penemuan potongan kepala kucing di dalam sebuah karung. Faktanya, informasi tersebut tidak benar. Berdasarkan laporan dari Kompas.com, Kapolsek Taman, AKP Inggit Prassetyanto, menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan, termasuk meminta keterangan dari pengelola pasar, para pedagang, serta petugas kebersihan pasar. Namun, tidak ada satu pun dari mereka yang mengetahui adanya penemuan potongan kepala kucing di area pasar. Pengelola Pasar Sepanjang juga menegaskan bahwa mereka tidak pernah menemukan barang bukti berupa potongan kepala kucing di lokasi tersebut.  
Hoaks
11 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan foto Menteri Keuangan Sri Mulyani disertai narasi yang mengklaim bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi akan memutihkan utang nasabah pinjaman online (pinjol) yang gagal bayar mulai 1 Agustus sampai akhir Agustus 2025. Faktanya, klaim tersebut tidak benar alias hoaks. Mengutip Tempo.co, hasil penelusuran melalui fitur pencarian gambar terbalik Google serta klarifikasi resmi dari OJK menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan terkait penghapusan atau pemutihan tunggakan pinjaman online. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut diketahui serupa dengan yang diunggah di akun Facebook resmi Sri Mulyani Indrawati pada 18 Maret 2025. Foto tersebut diambil saat konferensi pers hasil lelang Surat Utang Negara (SUN) di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan. Perlu diketahui, narasi tentang pemutihan utang pinjol oleh OJK juga sempat beredar pada Mei 2025 dan telah dibantah secara resmi melalui akun Instagram OJK (@ojkindonesia).  
Hoaks
11 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengadakan kuis berhadiah uang tunai sebesar Rp 35 juta. Faktanya, klaim yang beredar tersebut tidak benar atau termasuk hoaks. Dilansir dari Kompas.com, kuis berhadiah uang tunai senilai Rp 35 juta tersebut tidak dibagikan melalui akun media sosial resmi milik Sri Mulyani. Unggahan tersebut diduga merupakan modus penipuan yang mengatasnamakan Sri Mulyani. Akun media sosial resmi Sri Mulyani, baik di Instagram maupun Facebook, telah terverifikasi atau memiliki tanda centang biru. Hingga saat ini, tidak ditemukan adanya konten yang mempromosikan kuis berhadiah uang tunai di akun-akun resmi tersebut.  
Hoaks
11 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat narasi dan tautan pendaftaran lowongan kerja di Badan Pusat Statistik (BPS). Namun setelah ditelusuri, klaim yang beredar tersebut tidak benar alias hoaks. Dilansir dari Turnbackhoax.id, tautan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs resmi BPS, melainkan ke laman yang meminta pengunjung mengisi data pribadi seperti nama, asal provinsi, dan nomor Telegram aktif. Praktik ini dikhawatirkan merupakan modus phishing atau pencurian data. Selain itu, berdasarkan penelusuran di situs resmi BPS (bps.go.id), tidak ditemukan informasi terkait lowongan pekerjaan sebagaimana yang disebutkan dalam unggahan tersebut.
Hoaks
11 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dinas Perhubungan untuk periode 7 Juli hingga 28 Agustus 2025. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Turnbackhoax.id, tautan yang dibagikan mengarah ke sebuah formulir yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Sementara itu, berdasarkan penelusuran di laman resmi Kementerian Perhubungan (dephub.go.id), tidak ditemukan informasi terkait lowongan kerja di Dinas Perhubungan. Perlu diketahui, rekrutmen petugas Dinas Perhubungan dilakukan secara resmi melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang hanya dapat diakses melalui portal Sistem Seleksi CPNS Nasional milik BKN, yaitu sscasn.bkn.go.id.
Hoaks
09 Aug 2025
Badan Gizi Nasional (BGN) mengimbau masyarakat mewaspadai penipuan lowongan kerja yang mengatasnamakan institusi tersebut. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan seluruh informasi resmi mengenai rekrutmen pegawai hanya diumumkan lewat kanal resmi BGN; BGN tidak pernah meminta biaya pendaftaran atau donasi dan tidak mengumpulkan data pribadi di luar mekanisme resmi. Warga diminta selalu memverifikasi sumber informasi melalui situs dan akun media sosial resmi BGN sebelum menindaklanjuti tawaran pekerjaan. BGN juga mengingatkan bahwa petugas resmi dilengkapi dokumen tugas yang dapat diverifikasi, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak oknum pelaku penipuan. Masyarakat diminta melaporkan setiap aktivitas mencurigakan agar dapat ditangani secara hukum dan untuk melindungi keamanan data pribadi.
Hoaks
08 Aug 2025
Beredar unggahan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Unggahan tersebut mengatasnamakan BPJS Kesehatan dan disertai narasi ajakan kepada masyarakat untuk segera cek daftar nama melalui tautan yang tertera pada unggahan tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada tautan pada unggahan tersebut, mengarah ke sebuah situs yang meminta masyarakat memasukkan data seperti provinsi asal dan nomor telegram yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Dilansir dari kompas.com, Rizzky Anugerah selaku Kepala Humas BPJS Kesehatan, menjelaskan bahwa informasi tersebut hoaks dan merupakan modus penipuan. BPJS Kesehatan tidak mengadakan bantuan dan program seperti hal tersebut. Sebagai informasi, Bantuan Subsidi Upah 2025 merupakan program kerja yang dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga, program tersebut tidak ada kaitannya dengan BPJS Kesehatan. Masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. 
Hoaks
08 Aug 2025
Beredar unggahan di media sosial Facebook yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan token listrik gratis senilai Rp. 250.000. Unggahan tersebut mengatasnamakan PT PLN (Persero) yang sedang berbagi token listrik gratis menjelang hari kemerdekaan dan disertai narasi ajakan kepada masyarakat untuk segera klaim token listrik tersebut melalui link pendaftaran yang ada di bawah unggahan tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada link di bawah unggahan tersebut, mengarah ke sebuah situs yang meminta masyarakat memasukkan data seperti nama lengkap, alamat domisili, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Dilansir dari kompas.com, informasi dan tautan yang diklaim untuk mendapat token listrik gratis dari PLN dalam rangka hari kemerdekaan adalah hoaks. Tidak ditemukan informasi resmi mengenai pembagian token listrik gratis dalam rangka hari kemerdekaan pada akun media sosial resmi milik PLN. 
Hoaks
08 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memberikan informasi bahwa telah dibuka pendaftaran Seleksi Calon Pengajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) untuk luar negeri tahun 2025. Pemilik akun menginformasikan kepada para calon pelamar yang tertarik untuk mendaftar melalui link yang tertera pada bio akun tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada link pada bio akun pengunggah, mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data seperti nama lengkap dan nomor telegram yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Melalui website dan akun Instagram resmi milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, benar ditemukan informasi bahwa adanya pendaftaran Seleksi Calon BIPA untuk luar negeri tahun 2025 dengan waktu pendaftaran dimulai pada 31 Juli – 31 Agustus 2025. Namun, pendaftaran resmi Seleksi Calon BIPA untuk luar negeri tahun 2025 bukan melalui tautan online seperti informasi yang beredar. Tetapi, melalui website yang telah disediakan oleh pihak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen, yakni https://bipa.kemendikdasmen.go.id/regpengajar 
Hoaks
08 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) mengeluarkan peringatan bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030 jika terus berutang. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, klaim tersebut ternyata muncul dari kesalahpahaman dalam menafsirkan laporan terbaru yang diterbitkan oleh ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). AMRO mencatat bahwa rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan dapat meningkat hingga sekitar 42 persen pada tahun 2029 jika tren fiskal saat ini berlanjut. Meski demikian, AMRO tidak pernah memprediksi bahwa Indonesia akan bubar atau mengalami krisis pada tahun 2030. Dalam klarifikasinya, AMRO menegaskan bahwa mereka tidak pernah menyatakan Indonesia akan bubar pada 2030 dalam Laporan Konsultasi Tahunan 2025. "Kami ingin mengklarifikasi bahwa AMRO tidak membuat pernyataan semacam itu," tulis AMRO dalam pernyataan resmi pada Senin (4/8/2025). AMRO menjelaskan bahwa laporan mereka merupakan penilaian berbasis data terhadap prospek ekonomi makro Indonesia di masa depan.  
Hoaks
08 Aug 2025
Di media sosial beredar sebuah unggahan video yang menampilkan seorang pria mengenakan setelan jas berwarna biru, sedang berbicara mengenai Papua Barat. Dalam video tersebut disebutkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengadakan referendum untuk lima negara baru, dengan klaim bahwa tiga di antaranya berada di wilayah Indonesia. Faktanya, klaim bahwa PBB memutuskan referendum untuk tiga negara baru di Indonesia adalah hoaks. Dilansir dari Kompas.com, video yang beredar tersebut sebenarnya menampilkan anggota parlemen Britania Raya, Alex Sobel, yang saat itu sedang membahas perjanjian mineral antara Inggris dan Indonesia pada April 2024 dan bukan membicarakan referendum negara baru. Selain itu, berdasarkan penelusuran di situs resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tidak ditemukan informasi mengenai rencana pelaksanaan referendum di lima negara, termasuk Indonesia. PBB sendiri tidak memiliki wewenang untuk secara sepihak menetapkan referendum bagi pembentukan negara baru. Referendum, jika dilakukan, sepenuhnya merupakan hak dan keputusan penduduk di wilayah terkait, bukan keputusan sepihak dari PBB.  
Hoaks
08 Aug 2025
Beredar di media sosial sebuah unggahan yang menyertakan tautan dengan klaim dapat membuka kembali rekening yang diblokir. Unggahan tersebut mengatasnamakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebagaimana diketahui, PPATK belum lama ini memblokir jutaan rekening dormant atau rekening tidak aktif. Setelah ditelusuri, tautan yang beredar di media sosial tersebut ternyata tidak mengarah ke situs resmi PPATK, melainkan menuju situs tidak resmi yang meminta pengunjung untuk mengisi informasi pribadi seperti nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Situs ini terindikasi sebagai upaya phishing atau pencurian data pribadi. Dilansir dari Kompas.com, masyarakat yang ingin mengajukan pembukaan kembali rekening yang diblokir dapat mengakses laman resmi PPATK di: https://form.ppatk.go.id/index.php/299299?lang=id. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa pemblokiran rekening dormant dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana keuangan. "Rekening dormant yang diblokir bukan disita, hanya dibekukan sementara. Hak nasabah 100 persen tidak akan hilang," ujar Ivan, seperti dikutip Kompas.com, 31 Juli 2025.  
Hoaks
07 Aug 2025
Beredar unggahan di media sosial Facebook yang diklaim sebagai akses pendaftaran mengikuti upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka, Jakarta untuk masyarakat umum. Pemilik akun menginformasikan kepada masyarakat untuk mendaftar melalui link yang ada di bawah unggahan tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada link di bawah unggahan tersebut, mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data seperti nama lengkap, jenis kelamin, dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Dilansir dari kompas.tv, Juri Ardiantoro selaku Wakil Menteri Sekretaris Negara, menjelaskan bahwa masyarakat dapat melakukan pendaftaran mulai 4 Agustus 2025. 80 persen undangan akan dialokasikan untuk masyarakat umum.  Melalui website dan akun Instagram resmi milik Kementerian Sekretariat Negara, ditemukan informasi adanya pendaftaran untuk kuota tambahan yang dibuka pada 7 dan 8 Agustus 2025 serta tautan pendaftaran yang bisa diakses oleh masyarakat, yakni pandang.istanapresiden.go.id. Dengan demikian, informasi tautan pendaftaran mengikuti upacara 17 Agustus 2025 melalui website pendaftaran resmi yang telah disediakan oleh pihak Kemensetneg, bukan melalui tautan online seperti informasi yang beredar. 
Hoaks
07 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook bahwa Badan Penyelenggara Ibadah Haji membuka rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji untuk tahun 2026. Unggahan tersebut disertai narasi terkait posisi yang dibutuhkan dan syarat pendaftaran. gratis. Pemilik akun menginformasikan kepada calon pelamar yang tertarik untuk mendaftar melalui link yang ada di bawah unggahan tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada link di bawah unggahan tersebut, mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data seperti nama lengkap, jenis kelamin, dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Melalui akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah, menegaskan bahwa rekrutmen tersebut adalah hoaks. Hingga saat ini, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) belum membuka rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 1447 H/2026 M. Kemenag menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji tahun 2026. 
Hoaks
06 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan berupa tangkapan layar berita yang memuat klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto mengusulkan referendum untuk wilayah Aceh dan Papua. Konten tersebut didesain menyerupai pemberitaan ANTARA, disertai dengan video yang menampilkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, serta foto dirinya sedang bersalaman dengan Prabowo. Namun setelah ditelusuri, narasi yang beredar tersebut tidak benar alias hoaks. Dilansir dari Kompas.com, foto yang digunakan dalam unggahan tersebut berasal dari pemberitaan Kantor Berita ANTARA mengenai pertemuan antara Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, usai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil pada 17 November 2024. Sementara itu, video yang disertakan dalam unggahan tersebut merupakan potongan dari pidato Antonio Guterres dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Mental. Tidak terdapat pembahasan mengenai referendum untuk Aceh dan Papua, baik dalam pemberitaan ANTARA maupun dalam pidato resmi Sekjen PBB tersebut. Isu mengenai referendum untuk pelepasan Aceh dan Papua merupakan hoaks yang kerap berulang dan tidak memiliki dasar yang sah.  
Hoaks
06 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pendaftaran bantuan bibit ayam dari pemerintah untuk tahun anggaran 2025 telah dibuka. Dalam unggahan tersebut, pemilik akun mengajak masyarakat yang berminat untuk mendaftar melalui tautan yang dicantumkan di bawah postingan. Namun setelah ditelusuri, tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi Kementerian Pertanian (Kementan), melainkan menuju situs tidak resmi yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tautan tersebut merupakan modus phishing atau pencurian data pribadi. Melalui akun Instagram resminya, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah mengeluarkan imbauan terkait maraknya penipuan yang mengatasnamakan bantuan hewan ternak. Ditjen PKH juga mengingatkan masyarakat agar selalu memverifikasi informasi yang diterima dan memastikan bahwa informasi tersebut berasal dari sumber resmi.  
Hoaks
06 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menginformasikan bahwa telah dibuka pendaftaran bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD hingga SMA pada Agustus 2025. Dalam unggahan tersebut, pemilik akun mengajak masyarakat yang berminat untuk mendaftar melalui tautan yang disertakan di bawah postingan. Faktanya, tautan yang beredar di Facebook dan diklaim sebagai pendaftaran penerima bantuan PIP merupakan hoaks. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melainkan ke situs tidak resmi yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penipuan serta penyalahgunaan data pribadi. Dilansir dari Kompas.com, bantuan PIP tahun 2025 diberikan kepada siswa SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat yang memenuhi kriteria, tanpa menggunakan akun Telegram dalam proses pendaftarannya. Penyaluran dana PIP dilakukan secara resmi oleh pemerintah melalui Kemendikdasmen. Untuk memastikan dana PIP benar-benar sampai kepada penerima yang berhak, pemerintah menegaskan bahwa pengecekan pencairan PIP 2025 hanya dapat dilakukan melalui satu situs resmi, yakni: pip.kemendikdasmen.go.id.  
Hoaks
05 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memberikan informasi bahwa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) membuka rekrutmen untuk posisi Dosen Tetap Non-PNS tahun 2025. Pemilik akun menginformasikan kepada para calon pelamar yang tertarik untuk mendaftar melalui link yang tertera pada bio akun tersebut. Faktanya, Hasil penelusuran pada link pada bio akun pengunggah, mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data seperti nama lengkap dan nomor telegram yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Melalui website resmi pada laman news dan akun Instagram resmi milik ITS, benar ditemukan informasi bahwa adanya rekrutmen Dosen Tetap Non-PNS dengan waktu pendaftaran dimulai pada 21 Juli – 31 Agustus 2025. Namun, pendaftaran resmi rekrutmen tersebut dapat diakses melalui website rekrutmen resmi yang telah disediakan oleh pihak ITS, bukan melalui tautan online seperti informasi yang beredar. 
Hoaks
05 Aug 2025
Beredar unggahan di media sosial Facebook yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 2 juta mengatasnamakan Koperasi Desa Merah Putih. Unggahan tersebut disertai informasi bahwa pendaftaran mendapat bantuan tersebut sampai tanggal 16 Agustus dan narasi ajakan kepada masyarakat untuk mendaftar melalui link pendaftaran yang tertera pada unggahan tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada link pada unggahan tersebut, mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Dilansir dari kompas.com, informasi dan tautan yang diklaim sebagai pendaftaran mendapatkan bantuan dana dari Koperasi Desa Merah Putih adalah hoaks. Tidak ditemukan informasi resmi mengenai program bantuan dana pada akun media sosial resmi milik Kementerian Koperasi maupun Koperasi Desa Merah Putih. 
Hoaks
04 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berupa video dengan klaim yang menyebut bahwa Indonesia memberlakukan wajib militer dikarenakan perang dunia ke-3 resmi diumumkan. Video dengan durasi 16 detik tersebut menampilkan sejumlah pemuda berkemeja putih, celana hitam dan berambut cepak membawa ransel dan koper berjalan melintasi sebuah lapangan kantor. Setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari tempo.co, melalui wawancara dengan Mayjen TNI Kristomei Sianturi selaku Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, menegaskan bahwa narasi dalam video yang tersebar tersebut adalah tidak benar. Tidak ada kebijakan negara Indonesia memberlakukan wajib militer. Menurut Kristomei, video tersebut adalah calon siswa yang sedang seleksi jika dilihat dari pakaian yang dipakai. Dengan demikian, klaim yang menyebut bahwa Indonesia memberlakukan wajib militer dikarenakan perang dunia ke-3 resmi diumumkan adalah hokas atau tidak ada benarnya. 
Hoaks