Saring Sebelum Sharing.
Jaga Sumsel Kondusif.

Layanan resmi verifikasi informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pastikan kebenaran berita sebelum Anda menyebarkannya.

Semua Klarifikasi

Arsip lengkap berita

Informasi Terbaru

Update data terkini

Permohonan Klarifikasi

Lapor Hoax di sini

Lacak Tiket

Cek status pelaporan

06 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pendaftaran bantuan bibit ayam dari pemerintah untuk tahun anggaran 2025 telah dibuka. Dalam unggahan tersebut, pemilik akun mengajak masyarakat yang berminat untuk mendaftar melalui tautan yang dicantumkan di bawah postingan. Namun setelah ditelusuri, tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi Kementerian Pertanian (Kementan), melainkan menuju situs tidak resmi yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tautan tersebut merupakan modus phishing atau pencurian data pribadi. Melalui akun Instagram resminya, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah mengeluarkan imbauan terkait maraknya penipuan yang mengatasnamakan bantuan hewan ternak. Ditjen PKH juga mengingatkan masyarakat agar selalu memverifikasi informasi yang diterima dan memastikan bahwa informasi tersebut berasal dari sumber resmi.  

Hoaks
06 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menginformasikan bahwa telah dibuka pendaftaran bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD hingga SMA pada Agustus 2025. Dalam unggahan tersebut, pemilik akun mengajak masyarakat yang berminat untuk mendaftar melalui tautan yang disertakan di bawah postingan. Faktanya, tautan yang beredar di Facebook dan diklaim sebagai pendaftaran penerima bantuan PIP merupakan hoaks. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melainkan ke situs tidak resmi yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penipuan serta penyalahgunaan data pribadi. Dilansir dari Kompas.com, bantuan PIP tahun 2025 diberikan kepada siswa SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat yang memenuhi kriteria, tanpa menggunakan akun Telegram dalam proses pendaftarannya. Penyaluran dana PIP dilakukan secara resmi oleh pemerintah melalui Kemendikdasmen. Untuk memastikan dana PIP benar-benar sampai kepada penerima yang berhak, pemerintah menegaskan bahwa pengecekan pencairan PIP 2025 hanya dapat dilakukan melalui satu situs resmi, yakni: pip.kemendikdasmen.go.id.  

Hoaks
05 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memberikan informasi bahwa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) membuka rekrutmen untuk posisi Dosen Tetap Non-PNS tahun 2025. Pemilik akun menginformasikan kepada para calon pelamar yang tertarik untuk mendaftar melalui link yang tertera pada bio akun tersebut. Faktanya, Hasil penelusuran pada link pada bio akun pengunggah, mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data seperti nama lengkap dan nomor telegram yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Melalui website resmi pada laman news dan akun Instagram resmi milik ITS, benar ditemukan informasi bahwa adanya rekrutmen Dosen Tetap Non-PNS dengan waktu pendaftaran dimulai pada 21 Juli – 31 Agustus 2025. Namun, pendaftaran resmi rekrutmen tersebut dapat diakses melalui website rekrutmen resmi yang telah disediakan oleh pihak ITS, bukan melalui tautan online seperti informasi yang beredar. 

Hoaks
05 Aug 2025
Beredar unggahan di media sosial Facebook yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 2 juta mengatasnamakan Koperasi Desa Merah Putih. Unggahan tersebut disertai informasi bahwa pendaftaran mendapat bantuan tersebut sampai tanggal 16 Agustus dan narasi ajakan kepada masyarakat untuk mendaftar melalui link pendaftaran yang tertera pada unggahan tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada link pada unggahan tersebut, mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Dilansir dari kompas.com, informasi dan tautan yang diklaim sebagai pendaftaran mendapatkan bantuan dana dari Koperasi Desa Merah Putih adalah hoaks. Tidak ditemukan informasi resmi mengenai program bantuan dana pada akun media sosial resmi milik Kementerian Koperasi maupun Koperasi Desa Merah Putih. 

Hoaks
04 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berupa video dengan klaim yang menyebut bahwa Indonesia memberlakukan wajib militer dikarenakan perang dunia ke-3 resmi diumumkan. Video dengan durasi 16 detik tersebut menampilkan sejumlah pemuda berkemeja putih, celana hitam dan berambut cepak membawa ransel dan koper berjalan melintasi sebuah lapangan kantor. Setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari tempo.co, melalui wawancara dengan Mayjen TNI Kristomei Sianturi selaku Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, menegaskan bahwa narasi dalam video yang tersebar tersebut adalah tidak benar. Tidak ada kebijakan negara Indonesia memberlakukan wajib militer. Menurut Kristomei, video tersebut adalah calon siswa yang sedang seleksi jika dilihat dari pakaian yang dipakai. Dengan demikian, klaim yang menyebut bahwa Indonesia memberlakukan wajib militer dikarenakan perang dunia ke-3 resmi diumumkan adalah hokas atau tidak ada benarnya. 

Hoaks
04 Aug 2025
Beredar video yang mengklaim Perdana Menteri non-aktif Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menghina Indonesia sebagai “negara miskin yang banyak dihuni maling”. Namun, penelusuran Kompas.com menemukan klip tersebut diunggah oleh media Thailand C7hd_news pada 16 Juni 2025 dan menampilkan Paetongtarn menyampaikan hasil pertemuan Komisi Perbatasan Bersama (JBC) Thailand–Kamboja. Dalam pidatonya, ia menegaskan Thailand menolak kewenangan Mahkamah Internasional dan menilai komunikasi Kamboja tidak profesional, tanpa menyebut apapun tentang Indonesia. Kesimpulannya, tidak ada pernyataan Paetongtarn tentang Indonesia sebagai “negara miskin” atau “banyak maling”. Klaim itu menyesatkan dan merupakan hoaks.

Hoaks
04 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang memuat informasi mengenai pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dalam unggahan tersebut turut disertakan tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran untuk mendapatkan bantuan sosial PKH. Namun, setelah dilakukan penelusuran, informasi yang beredar disertai tautan tersebut dipastikan merupakan hoaks. Dilansir dari Kompas.com, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sendiri telah berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), bukan oleh Komdigi. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan mengarah ke situs tidak resmi yang meminta pengguna memasukkan data pribadi serta nomor Telegram aktif. Situs tersebut terindikasi sebagai upaya phishing dan berpotensi digunakan sebagai modus penipuan atau pencurian data pribadi.  

Hoaks
04 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina. Unggahan tersebut memuat narasi yang ditulis dengan gaya alay dan kode seperti: "P4K JOKOWI T4HU S3MU4NYA, KUROPSI 4,5 TRILIUN, K4TA 4HOK. 4HOK S3RET JOKOWI SK4ND4L B3S4R KUROPSI P4RT4MIN4. AHOK MINT4 JOKOWI DI P3RIKS4. T4k t3rim4 di p3riks4 K3ja9un9 & KPK s3ndiri, 4hok bocork4n r4h4si4 jokowi s4kand4l kuropsi p4rtamin4...!!" Namun, setelah dilakukan penelusuran, klaim yang disampaikan dalam video tersebut tidak terbukti kebenarannya dan dikategorikan sebagai konten palsu (fabricated content). Mengacu pada informasi dari turnbackhoax.id, selama proses penelusuran tidak ditemukan sumber kredibel yang menyatakan bahwa Ahok menyeret nama Presiden Jokowi dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Dengan demikian, klaim dalam video yang beredar di media sosial tersebut dapat dipastikan menyesatkan dan tidak didukung oleh fakta yang dapat diverifikasi.  

Hoaks
02 Aug 2025
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan video yang diklaim menampilkan sekelompok guru tengah menghancurkan handphone milik siswa yang terjaring razia di sekolah. Dalam video tersebut, tampak beberapa siswa menyaksikan saat sejumlah gawai dihancurkan dengan menggunakan palu. Namun, setelah ditelusuri, narasi dalam video tersebut tidak benar atau merupakan hoaks. Dilansir dari Kompas.com, hasil penelusuran menggunakan Google Lens menemukan bahwa video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube RCTV Official. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa peristiwa dalam video merupakan kegiatan pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon. Dikutip dari Antara, Kepala Seksi Intelijen Kejari Cilegon, Nasruddin, juga menegaskan bahwa video yang beredar bukanlah aksi perusakan gawai milik siswa. Ia menjelaskan bahwa video tersebut memperlihatkan proses pemusnahan barang bukti dan barang rampasan dari perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).  

Hoaks
02 Aug 2025
Unggahan foto di Facebook yang menyebut “perpanjangan SIM sekarang harus melalui tes ulang” menimbulkan kebingungan tentang kewajiban mengulang ujian teori dan praktik. Sebenarnya, sesuai artikel DetikOto “Ini Dasar Aturan Perpanjang SIM Harus Ikut Tes Lagi” (18/6/2025) dan panduan resmi Digital Korlantas Polri, perpanjangan SIM hanya mensyaratkan dokumen E-KTP, foto SIM lama, pas foto latar biru, pemeriksaan kesehatan jasmani, serta tes psikologi—tanpa ujian teori atau praktik baru. Tes jasmani dan psikologi ini telah diterapkan sejak 2019 sebagai prosedur standar.

Hoaks
02 Aug 2025
Sebuah video di TikTok mengajak warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Jawa Timur berkumpul pada tanggal 3–24 Agustus 2025 dengan agenda “tunggal sanad, tunggal guru”. Namun, ajakan tersebut bukan berasal dari kepengurusan resmi PSHT Provinsi Jawa Timur maupun Pengurus Daerah Khusus Pusat (DKP) Madiun. Melalui Surat Edaran Nomor 160/PP/WIL/JATIM/PSHT/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025, Pengurus PSHT Jawa Timur menegaskan bahwa video itu hoaks dan menghimbau seluruh ketua cabang serta anggota untuk tidak terprovokasi dan hanya mengikuti informasi yang diterbitkan oleh pengurus resmi.  

Hoaks
01 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Samsat akan mendatangi rumah para penunggak pajak kendaraan. Unggahan tersebut disertai narasi: “Aturan sudah mulai diberlakukan, penunggak pajak kendaraan akan dikejar petugas Samsat sampai ke rumah.” Faktanya, unggahan dengan narasi “Samsat kejar penunggak pajak ke rumah” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content). Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran melalui mesin pencari Google menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak sepenuhnya benar. Menurut Kompas.com, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah, termasuk kebijakan penagihan langsung ke rumah wajib pajak, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. Beberapa daerah yang telah menerapkan sistem penagihan langsung ini antara lain Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.  

Hoaks
01 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang memuat klaim bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Ditjen Bimas Islam Kemenag) menawarkan dana bantuan dari Saudi Fund for Development. Namun, setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI). Dilansir dari Kompas.com, penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa video itu merupakan manipulasi dari unggahan asli di akun Instagram Ditjen Bimas Islam pada 30 Maret 2025. Video asli menampilkan Direktur Jenderal Bimas Islam, Abu Rokhmad, yang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Setelah dianalisis menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation, suara Abu Rokhmad dalam video terdeteksi sebagai hasil buatan AI dengan probabilitas mencapai 99,5 persen.  

Hoaks
01 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran untuk menerima bantuan berupa traktor dan pompa air. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci “pendaftaran bantuan traktor dan pompa air pertanian” melalui mesin pencari Google, hasil teratas mengarah ke artikel Antaranews.com berjudul “Cara Mendapat Bantuan Alat dan Mesin Pertanian” yang terbit pada Januari 2025. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa pendaftaran bantuan tidak dilakukan melalui tautan online. Petani atau kelompok tani yang ingin mengajukan bantuan harus mengajukan proposal permohonan secara langsung ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat. Informasi teknis mengenai penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian dapat diakses secara resmi melalui situs Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di alamat: psp.pertanian.go.id.  

Hoaks
01 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang disertai narasi mengklaim bahwa telah dibentuk Badan Pengawas Judi Slot Indonesia (BPJSI). Dalam narasi tersebut, BPJSI disebut-sebut memiliki tugas untuk membantu masyarakat mengatasi kecurangan digital dengan cara memblokir seluruh situs judi online (judol) yang terbukti curang, khususnya situs yang diduga sengaja diatur agar para pemainnya selalu kalah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, narasi tentang pembentukan Badan Pengawas Judi Slot Indonesia (BPJSI) terbukti hoaks dan berasal dari video hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Ketidaksesuaian antara gerakan bibir dan suara dalam video menjadi salah satu tanda khas dari konten yang dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Analisis lebih lanjut menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen merupakan hasil buatan AI.  

Hoaks
01 Aug 2025
Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menawarkan bantuan kepada masyarakat melalui dana pribadinya. Unggahan tersebut juga disertai narasi: “2025 hutang Anda lunas dan rezeki mengalir deras!!!”. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, video asli dalam unggahan tersebut sebenarnya merupakan momen ketika Presiden Prabowo meresmikan Koperasi Merah Putih di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025. Dalam video yang beredar, terdapat sejumlah kejanggalan, seperti gerakan bibir Presiden Prabowo yang tidak sinkron dengan suara, serta mimik wajah yang tampak kaku. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).  

Hoaks
01 Aug 2025
Narasi yang menyebut lagu “Kebyar-Kebyar” ciptaan almarhum Gombloh diputar pada penutupan Olimpiade Tokyo 2020 adalah keliru. Video yang beredar sebenarnya menampilkan grup musik Inggris Arkarna membawakan “Kebyar-Kebyar” dalam konser peringatan HUT RI ke-70 di Jakarta, 18 Agustus 2015, bukan di Tokyo maupun Olimpiade 2020. Penelusuran lebih lanjut pada rekaman resmi penutupan Olimpiade Tokyo 2020 tidak menunjukkan penampilan “Kebyar-Kebyar”. Acara itu diisi oleh Tokyo Ska Paradise Orchestra, DJ Matsunaga, dan penyanyi Jepang Milet, tanpa satupun menampilkan lagu Gombloh.

Hoaks
01 Aug 2025
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang disertai video dengan narasi bahwa artis Maia Estianty akan membagikan dana bantuan sebesar 50 juta. Video dengan durasi 16 detik tersebut, menampilkan sosok Maia Estianty yang menyatakan akan membagikan rezeki untuk masyarakat yang telah mengikuti/follow akun tersebut. Saat dicermati, terdapat kejanggalan dalam video tersebut yakni gerakan bibir Pendeta Jacklevyn tidak sinkron dengan perkataannya. Penelusuran dilakukan pada potongan video tersebut, hasilnya identik dengan video yang diunggah di kanal TikTok Kumparan Woman pada 12 April 2023. Video tersebut adalah momen Maia menyampaikan mengenai pentingnya memperbaiki diri dan mengubah mindset untuk kaum wanita. Dilansir dari kompas.com, dengan menggunakan tools pendeteksi AI, Hive Moderation, video tersebut benar terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99,5 persen. Sehingga, informasi mengenai Maia Estianty membagikan dana bantuan sebesar 50 juta adalah hoaks atau tidak ada benarnya. 

Hoaks
01 Aug 2025
Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya wacana bahwa pemerintah akan mengenakan pajak untuk sumbangan hajatan atau amplop kondangan. Klaim tersebut sempat menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran dari kalangan masyarakat. Setelah dilakukan penelusuran, dilansir dari kompas.com, Rosmauli selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, menegaskan bahwa klaim tersebut perlu diluruskan. Tidak ada kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak maupun pemerintah yang secara khusus akan memungut pajak dari amplop hajatan atau kondangan. Selain itu, dilansir dari liputan6.com, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis memang dapat menjadi objek pajak, termasuk hadiah atau pemberian uang. Jika pemberian tersebut bersifat pribadi, tidak rutin, dan tidak terkait hubungan pekerjaan atau kegiatan usaha, maka tidak dikenakan pajak. Dengan demikian, klaim mengenai amplop kondangan akan dikenakan pajak adalah hoaks atau tidak ada benarnya. 

Hoaks
30 Jul 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial yang memberikan informasi mengenai DPR RI membuka rekrutmen Tenaga Ahli Bidang Pengembangan Daerah Jawa Timur. Pemilik akun menginformasikan kepada para calon pelamar yang tertarik untuk mengirimkan berkas dokumen lamaran melalui alamat email yang tertera dalam unggahan tersebut.  Faktanya, alamat email pada unggahan tersebut bukan alamat email resmi milik DPR RI. Dilansir dari liputan6.com, Indra Iskandar selaku Sekretaris Jenderal DPR RI, menegaskan bahwa informasi rekrutmen tersebut adalah hoaks. Indra turut menginformasikan bahwa pengumuman resmi apapun termasuk loker hanya ada di media sosial resmi DPR RI. 

Hoaks
30 Jul 2025
Beredar sebuah unggahan di media sosial yang memberikan informasi bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka pendaftaran CPNS tahun 2025. Pemilik akun menginformasikan kepada para calon pelamar yang tertarik untuk mendaftar melalui link yang ada di bawah unggahan tersebut. Faktanya, hasil penelusuran pada pada link di bawah unggahan tersebut, mengarah ke sebuah situs yang meminta calon pelamar memasukkan data seperti nama lengkap, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram yang dikhawatirkan mengarah pada penipuan serta penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Dilansir dari turnbackhoax.id, informasi dan tautan yang diklaim untuk pendaftaran CPNS Kemenkumham 2025 adalah hoaks. Tidak ditemukan informasi terkait pendaftaran CPNS Kemenkumham 2025 pada tautan resmi casn.kemenkumham.go.id. Selain itu, dilansir kompas.com, per Oktober 2024 di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenkumham terbagi menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sehingga, tidak ada lagi nomenklatur Kemenkumham. 

Hoaks