Informasi yang beredar luas mengenai penghapusan SKCK oleh pemerintah telah dibantah oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman. Menurutnya, pemberitaan yang mengklaim bahwa Komisi III dan "Kementerian Hukum dan HAM" telah memutuskan penghapusan SKCK adalah tidak benar dan merupakan hoaks. Habiburokhman menegaskan bahwa kedua lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan seperti itu, apalagi mengutip nama kementerian yang sudah tidak ada lagi dalam pemerintahan Prabowo.

Lebih lanjut, Habiburokhman menambahkan bahwa hingga saat ini tidak ada kebijakan penghapusan SKCK. Masyarakat yang keberatan dengan syarat SKCK untuk berbagai keperluan, seperti melamar pekerjaan atau pencalonan diri, disarankan untuk menyampaikan aspirasi mereka langsung ke instansi terkait.